Blog

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XIII

(Fornas JKKI 2023)

Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah

Kerjasama Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM dan Pokja Bencana Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

Selasa, 26 September 2023 | Pukul 13.00-15.00 WIB

KAK
Reportase - Materi dan Video

KAK

Latar Belakang

Sebagai negara yang dikenal dengan sebutan “laboratorium bencana”, maka segenap unsur di Indonesia telah berupaya hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Upaya kesiapsiagaan terus dilakukan dengan berbagai kebijakan dan peningkatan pengetahuan. Progres penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak pasca bencana tsunami 2004 silam hingga saat ini. Meski demikian, manajemen Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan bencana masih menjadi tantangan. Rasa gotong royong yang kuat di hati masyarakat Indonesia dapat menjadi malapetaka sumber daya yang berlimpah di daerah terdampak, jika tidak ada pihak yang mampu mengelola. Di sisi lain, jika jatuh pada kondisi kurang SDM juga akan menjadi kesulitan yang serius bagi berbagai pihak di daerah terdampak. Maka, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur pemberdayaan sumber daya manusia dalam kondisi krisis agar tepat guna dan tepat sasaran.

Hampir semua situasi bencana dapat dipastikan berdampak menimbulkan krisis kesehatan di masyarakat. Di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa risiko bencana tidak hanya muncul dari alam. Tetapi juga non alam. Salah satunya, adalah pandemi COVID-19 yang melanda selama 3 tahun lalu. Belum lagi ancaman kejadian luar biasa dari agen biologi lainnya, termasuk kegagalan teknologi dan kimia, hingga ancaman konflik sosial. Ancaman-ancaman ini, khususnya seperti wabah, virus (seperti COVID-19), dan perubahan iklim, ternyata memunculkan keunikan tersendiri sehingga menjadi pembelajaran baru bagi semua masyarakat dan pemangku kebijakan. Lagi-lagi, dibutuhkan suatu sistem perencanaan penanggulangan bencana yang baik serta kesiapsiagaan untuk menghadapi kondisi krisis yang dapat muncul setiap saat dan tak terduga sumbernya.

Pada 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Salah satunya, adalah transformasi dalam sistem ketahanan kesehatan yang memuat poin-poin perbaikan dalam sistem penanggulangan bencana, yakni di dalam poin 3.b. Turunan dari konsep tersebut adalah kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dan Table Top Exercise (TTX) Kesiapsiagaan Krisis. Tenaga Cadangan Kesehatan menghadirkan suatu ekosistem pemberdayaan sumber daya manusia yang terkelola, terstruktur, terkonsep, serta terlatih. Sedangkan TTX membantu mewujudkan rencana kontingensi daerah untuk mencapai ketahanan kesehatan.

Kebijakan tersebut telah berjalan selama satu tahun. Sehingga, penting untuk menilai dan menilik Bagaimana penerimaan kebijakan, rencana atau bahkan strategi implementasi di level daerah dalam merespon kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan khususnya Sistem Ketahanan Kesehatan. Integrasi antara kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dan rencana kontingensi daerah menjadi penting dalam Menyusun strategi kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan. Oleh karenanya, forum nasional XIII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menghadirkan topik ini sebagai sarana refleksi, sinkronisasi, dan timbal balik antar berbagai komponen terkait dari masyarakat hingga pemangku kebijakan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan dan mencatat progress implementasi kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan sebagai salah satu produk transformasi sistem kesehatan baik di level pemerintah pusat dan daerah

Tujuan Khusus dari kegiatan ini adalah:

Menjelaskan tentang progress implementasi kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan di tingkat pusat dan posisinya dalam struktur sistem penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di subnasional
Memberikan contoh salah satu rencana kontingensi daerah dan Bagaimana manajemen Tenaga Cadangan Kesehatan di tingkat sub-nasional dapat terintegrasi di dalamnya
Mendiskusikan bagaimana pemanfaatan sumber daya Tenaga Cadangan Kesehatan di subnasional
Mendiskusikan tantangan dan peluang dalam implementasi strategi manajemen Tenaga Cadangan Kesehatan di level sub-nasional yang terintegrasi dengan rencana kontijensi kesehatan daerah

Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa, 26 September 2023
Pukul : 13:00 – 15:00 WIB

LINK PENDAFTARAN

Rundown Kegiatan

Waktu* (WIB)	Kegiatan**
13.00 – 13.05	Pembukaan
13.05 – 13.15	Pengantar disampaikan oleh Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM (10 menit) Sutono, S.Kp., M.Kep., M.Sc (10 menit)
13.15 – 13.30	Materi 1: Progres implementasi kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 hingga saat ini Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (15 menit)
13.30 – 14.00	Materi 2: Integrasi TCK pada rencana kontijensi kesehatan atau Dinkes Disaster Plan Frans Abidondifu, S.KM.,M.Epid – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (10 menit) Kudiyana, SKM, M.Sc – Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta (10 menit) Lalu Madahan,SKM.,MPH – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 menit)
14.00 – 14.15	Materi 3: Penguatan kapasitas jejaring AHS UGM untuk mendukung kebijakan TCK Ketua Kelompok Kerja Bencana FK-KMK UGM – Sutono, S.Kp., M.Kep., M.Sc (15 menit)
14.15 – 14.35	Pembahasan: dr. Bella Donna, M.Kes (Konsultan Divisi Bencana PKMK FK-KMK UGM) (10 menit) Drs. Pangarso Suryotomo (Direktur Kesiapsiagaan BNPB) (10 menit)
14.35 – 14.55	Diskusi dan Tanya Jawab (20 menit) Moderator: Madelina Ariani, MPH
14.55 – 15.00	Penutup

Narahubung

Kepesertaan : Widarti / 0856-4346-3035/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Konten : Alif Indira Rarasati / 0812-1553-2898 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reportase - Materi dan Video

fornas 5

PKMK – Pada Selasa, 26 September 2023 pukul 13.00 – 15.00 WIB telah terlaksana Seminar Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) XIII dengan topik “Integrasi Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 dengan Rencana Kontijensi Kesehatan di Daerah”. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni bertempat di Auditorium Lantai 1 Gedung Tahir Foundation Sisi Utara dan melalui zoom meeting serta youtube streaming. Topik ini diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Bencana Kesehatan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) Bencana FK-KMK UGM.

Kegiatan dibuka dengan Pengantar yang disampaikan oleh Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep selaku Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM. Indonesia dengan beragam jenis potensi bencana yang dimiliki, memacu semua komponen bangsa untuk selalu siap siaga. Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) telah berlangsung selama satu tahun, meski secara mengikat baru tertuang di UU Kesehatan No.17 tahun 2023 yang diresmikan pertengahan tahun ini. Kehadiran kebijakan tersebut sejalan dengan upaya penanggulangan krisis kesehatan di Indonesia. Sutono menyampaikan, dukungan dan upaya peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan terus digalakkan oleh berbagai pihak, termasuk Pokja Bencana FK-KMK UGM yang melakukan pendampingan di daerah, rumah sakit, puskesmas, bahkan komunitas warga. Salah satu bentuk tindak lanjut dari kerja sama di kalangan akademisi adalah pelaksanaan seminar yang bekerja sama dengan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM.

VIDEO

Acara dilanjutkan dengan sesi inti yang dimoderatori oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., selaku Ketua Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM. Materi pertama, tentang “Progres implementasi kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Kerangka UU Kesehatan 2023 hingga saat ini” disampaikan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Sumarjaya, S.Sos., S.K.M., M.M., Mfp, Cfa. Kebijakan TCK termasuk dalam pilar transformasi sistem ketahanan kesehatan. Setelah berlangsung selama 1 tahun, saat ini telah terdapat 11.724 individu yang tergabung dalam dashboard TCK yang terdiri dari tim dan EMT, tenaga kesehatan dan non nakes. TCK terus dikembangkan, dibina, dan ditingkatkan kapasitasnya agar siap ketika dimobilisasi.

VIDEO MATERI

Selanjutnya, disampaikan materi tentang “Integrasi TCK pada Rencana Kontijensi Kesehatan atau Dinkes Disaster Plan” yang diawali oleh Provinsi Papua Barat. Frans Abidondifu, S.KM.,M.Epid menyampaikan bahwa saat ini telah diterbitkan SK tim EMT dan RHA Provinsi, yang menunjukkan bagaimana integrasinya di dalam Renkon atau Dinkes Disaster Plan. Hadirnya kebijakan TCK menurut Frans sangat membantu meningkatkan ketahanan sistem kesehatan daerah. Papua Barat berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas TCK di daerahnya. Namun, perlu dikomunikasikan apakah kegiatan simulasi dan pelatihan peningkatan kompetensi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah.

VIDEO MATERI

Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kudiyana, SKM., M.Sc melanjutkan paparan tentang Integrasi Kebijakan TCK dengan Renkon di daerahnya. Berbeda dengan Papua Barat, DIY telah memiliki sistem PSC 119 dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang mampu mengkolaborasikan seluruh komponen ambulans, EMT, dan tim RHA di seluruh wilayah. Seperti Papua Barat, selanjutnya DIY merencanakan untuk melakukan gladi/simulasi penanggulangan krisis setelah menyelesaikan inventaris/pemetaan SDM TCK untuk meningkatkan kapasitas TCK.

VIDEO MATERI

Lalu Madahan, SKM., MPH dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa daerahnya telah memiliki roadmap tangguh bencana yang melibatkan TCK di dalamnya. NTB juga telah memetakan SDM Kesehatan pada kondisi normal dan surge capacity jika terjadi bencana sesuai jenis bencana yang menjadi hasil analisis risiko Provinsi NTB. Meski begitu, Lalu Madahan menyampaikan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi NTB adalah masih tingginya ego sektoral di internal Dinas Kesehatan, sistem SPGDT yang belum terkoneksi sepenuhnya, dan hambatan birokrasi.

VIDEO MATERI

Materi ketiga dipaparkan oleh Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep., terkait “Penguatan kapasitas jejaring AHS UGM untuk mendukung kebijakan TCK”. AHS UGM (Academic Health System UGM) adalah bentuk kerjasama antara institusi pendidikan tinggi, rumah sakit, dan pemerintah. Salah satu topik prioritasnya adalah tanggap darurat bencana kesehatan yang di dalamnya memuat misi mengintegrasikan kebijakan TCK di wilayah kerjanya. Sutono menyampaikan, saat ini telah dilakukan sosialisasi pembentukan EMT di RS jejaring AHS yang selanjutnya akan dilakukan pendampingan pembentukan EMT.

VIDEO MATERI

Pembahas topik ini, yakni Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid selaku Konsultan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM menyampaikan bahwa belajar dari kejadian Bencana Gempa Bumi Cianjur, terdapat 4 konsep TCK yakni TCK untuk fungsi RHA (Rapid Health Assessment), TCK sebagai tenaga inti di faskes masing-masing, TCK sebagai tenaga cadangan di daerah yang memerlukan bantuan, dan TCK melalui sistem komando HEOC. Gde menyampaikan kebijakan TCK sudah diamini oleh daerah, namun bagaimana kemudian daerah dapat menggunakan dashboard TCK dan peningkatan kapasitas serta penggunaannya pada fase krisis kesehatan perlu dikawal. Pembahas berikutnya, Drs. Pangarso Suryotomo selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB menuturkan bahwa TCK menjadi bagian penting dari penanggulangan bencana kesehatan. Pangarso menyoroti bagaimana peran antar pihak dalam mengaktifkan TCK yang belum terlihat dalam paparan masing-masing daerah yang perlu ditilik kembali pada Renkon Daerah, terutama kaitannya dengan Klaster Kesehatan. Dalam mandat Renkon Bencana, tiap bencana memiliki rencana sendiri, sehingga peran TCK harus didefinisikan pula tiap jenis bencana yang dimaksud. Meski tenaga sudah ada, tapi seringkali rencana kebencanaan belum tersusun dengan baik. Sehingga rencana kontijensi yang berbentuk single hazard harus dikombinasikan dengan risiko lainnya membentuk rencana aksi dan SOP untuk TCK, serta dapat digunakan untuk menyusun rencana peningkatan kapasitas dan latihan.

VIDEO MATERI

Dari topik ini, kita melihat bahwa Kebijakan TCK telah terintegrasi dalam Rencana Kontijensi Daerah dan disambut baik oleh daerah. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menindaklanjuti Rencana Kontijensi menjadi Rencana Aksi dan SOP yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk pelatihan dan rencana peningkatan kapasitas TCK di daerah.

Pengantar
Seri Webinar

Pengantar

transformasi

Urusan Bencana Kesehatan dalam UU No 17 Tahun 2023
Turunan UU No 17 Tahun 2023 dalam Urusan Bencana Kesehatan

Urusan Bencana Kesehatan dalam UU No 17 Tahun 2023

Pelayanan Kesehatan saat Bencana
Bab V. Upaya Kesehatan - Bagian Kesembilan Belas Kesehatan Bencana (kebijakankesehatanindonesia.net)
Kerahasiaan Data dan Informasi
Bab II. Bagian Satu - Hak (kebijakankesehatanindonesia.net)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Bab VI. Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Bagian Ketiga Rumahsakit (kebijakankesehatanindonesia.net)
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Bab VII. Sumber Daya Manusia Kesehatan - Bagian Keempat Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (kebijakankesehatanindonesia.net)
Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Bab IX. Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (kebijakankesehatanindonesia.net)
Kejadian Luar Biasa dan Wabah
Bab XII. Bagian kedua Wabah (kebijakankesehatanindonesia.net)
Pendanaan
Bab XIII. Pendanaan Kesehatan (kebijakankesehatanindonesia.net)

Turunan UU No 17 Tahun 2023 dalam Urusan Bencana Kesehatan

Pelayanan Kesehatan
1. PP No 21 tahun 2008
2. PP No 22 tahun 2008
3. PP No 23 tahun 2008
4. Perpres No 87 tahun 2000
5. Permenkes No 19 tahun 2016
6. Permenkes No 75 tahun 2019
7. Permenkes No 4 tahun 2019
Kerahasiaan Data Informasi
Permenkes No. 36 tahun 2012
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Permenkes No 4 tahun 2018
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Belum ada
Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1. Permenkes No 74 tahun 2016
2. Permenkes No 58 tahun 2014
Kejadian Luar Biasa dan Wabah
1. UU No 24 tahun 2007
2. Permenkes No 17 tahun 2008
Pendanaan Kesehatan
PMK No. 173 tahun 2019

DOKUMENTASI PUBLIC HEARING PUSAT KRISIS KEMENKES

Public Hearing RPP UU Kesehatan : Pelayanan Kesehatan Pada Bencana

YouTube

Public Hearing RPP UU Kesehatan : Tenaga Cadangan Kesehatan

YouTube

SUARAKAN ASPIRASI ANDA

Latar Belakang

Tinggal di wilayah Indonesia, semua unsur dari masyarakat, swasta, hingga pemerintah diharuskan siap dan tanggap menghadapi situasi bencana. Baik bencana alam maupun bencana non alam seperti wabah penyakit menular dapat mengancam sistem kesehatan, fasilitas kesehatan dan masyarakat kita kapan saja. Oleh karena itu, urusan kebencanaan telah diatur dalam peraturan tertinggi yakni undang-undang hingga peraturan turunannya, sampai ke peraturan di tingkat sub nasional.

Sektor kesehatan, tidak luput dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap bencana ini. Sektor kesehatan telah mengatur manajemen bencana dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 hingga digantikan oleh Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 baru-baru ini. Terdapat lebih dari 40 kata bencana disebutkan dalam keseluruhan bab dan pasal di UU Kesehatan No.17 tahun 2023. Istilah bencana kesehatan menjadi sebutan dalam undang-undang kesehatan terbaru ini.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerjasama dengan Pokja Bencana FK-KMK UGM sejak pasca bencana Tsunami Aceh tahun 2004 berfokus pada upaya pengkajian manajemen bencana kesehatan di Indonesia, termasuk melakukan berbagai kegiatan pelatihan dan advokasi manajemen bencana kesehatan. Tim ini juga turut terlibat dalam upaya penanganan baik ditanggap darurat maupun pada masa transisi hingga pemulihan bagi daerah terdampak di Indonesia. Tim ini juga turut mengikuti dan berpartisipasi pada proses perumusan Undang-Undang Kesehatan, khususnya pada hal-hal terkait bencana dan krisis kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, tim ini mengajak rekan sekalian baik dari pemerhati manajemen bencana kesehatan maupun pemerhati kebijakan dan pemerhati kegiatan kemanusiaan untuk berdiskusi. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk peraturan turunan dari undang-undang kesehatan bagi kepentingan masyarakat yang terdampak akibat bencana khususnya di sektor kesehatan kedepannya.

Tujuan

Mendiskusikan perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang bencana kesehatan yang terdapat di Undang-Undang Kesehatan
Memberikan usulan untuk peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan terkait urusan bencana kesehatan

Lowongan Pekerjaan Asisten Peneliti/ Konsultan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM

Kualifikasi
- Usia maks 30 tahun
- Pendidikan S1/S2 Ilmu Kedokteran, rumpun Ilmu Kesehatan atau Manajemen Bencana
- Mampu berbahasa Inggris (aktif/pasif)
- Domisili Yogyakarta
- Berpengalaman menjadi relawan (diutamakan)
- dan syarat lain yang dibutuhkan

Selengkapnya silakan simak di infografis berikut:

Open Recruitment Asisten Peneliti Divisi MBK

Tentang
Reportase

Tentang

ASEAN Institute on Disaster Health Management (AIDHM) merupakan wadah jejaring negara-negara regio ASEAN dalam bidang manajemen bencana kesehatan. AIDHM berada di bawah koordinasi dari ASEAN Health Cluster 2 (AHC 2) yang mana di bawah komando dari Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) dan ASEAN Health Ministers’ Meeting (AHMM). AIDHM bertugas memfasilitasi dan mendukung ASEAN Academic Network on Disaster Health Management, mengelola kegiatan akademik untuk memperkuat kapasitas manajemen bencana, memberikan konsultasi dan bantuan terkait kegiatan manajemen bencana, dan mengkoordinasi serta mendukung pendirian regional disaster health training centers.

Tugas kesekretariatan AIDHM diampu oleh Indonesia. Struktur organisasi AIDHM terdiri atas jajaran direksi, kantor sekretariat (yang dibagi menjadi penanggung jawab dan sekretaris), dan 4 koordinator divisi, yaitu: Kurikulum dan Pelatihan, Penelitian & Pengembangan dan Penyebaran Informasi, Administrasi & Pelaporan, TI dan Logistik.

Reportase

Pertemuan Persiapan Pembentukan AIDHM

2 – 3 Juni 2022

Pada Kamis dan Jumat (2 dan 3/6/2022) telah diselenggarakan persiapan pembentukan ASEAN Institute for Disaster Health Management (AIDHM) di Hotel Grand Zuri Yogyakarta dan Common Room Gedung Litbang FK - KMK UGM (Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) selaku penerima tamu rombongan). Agenda ini diadakan secara hybrid, yang dihadiri secara langsung oleh tim Pusat Krisis Kesehatan, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi, Digital Transformation Office (DTO), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), AHA Center, perwakilan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Plt. Dekan, tim Divisi Manajemen Bencana dan Kelompok Kerja Bencana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM. Sedangkan undangan dari ASEAN Secretariat (ASEC) dan Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan WHO Indonesia hadir secara daring.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc, dan Plt. Dekan FK - KMK UGM, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D, FRSPH. Eka menyampaikan bahwa Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes menginginkan untuk bekerja sama dengan banyak pihak untuk menyukseskan Indonesia sebagai sekretariat AIDHM, hal ini pun didukung oleh Yodi yang menyatakan bahwa UGM siap mendukung program ini dan berharap bisa segera beroperasional. Acara dilanjutkan presentasi dari Kemenlu, AHA Center, dan ASEC yang dimoderatori oleh dr. Ina Agustina.

ugm aidhm

Kiri: Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc.

Kanan: Plt. Dekan FK-KMK UGM, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D, FRSPH.

Dokumentasi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes

Perwakilan Kemenlu memaparkan terkait peran ASEAN dalam penanggulangan bencana dalam lingkup regional dan peran Indonesia di dalamnya. Lalu AHA Center menyampaikan tentang fungsi utama dan visi One ASEAN One Response. ASEC menjelaskan tentang kerangka organisasi dari ASEAN Health Cluster 2 yang membawahi AIDHM. Sesi pertama ini ditutup dengan catatan bahwa Indonesia akan menjadi keketuaan ASEAN pada 2023 yang berarti momen tersebut harus dimanfaatkan dengan baik.

Pada sesi siang, dr. Ina Agustina menjelaskan terkait perkembangan persiapan pendirian AIDHM dan posisi Indonesia di penanganan bencana kesehatan di tingkat regional. Selanjutnya, dr. Bella Donna, M.Kes memaparkan progres persiapan UGM untuk menjadi sekretariat AIDHM. drg. Hadijah dari Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi, menyampaikan konsep situs AIDHM, yang diberi masukan oleh tim DTO yaitu beberapa hal harus diperjelas dan dipertimbangkan, antara lain visi misi situs, target audiens, siapa stakeholder, tingkat otoritas stakeholder, tingkat keamanan, konten situs, dan integrasi dengan pihak/penyedia data informasi lain. Pembahas, Puri dari Pusat Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, menekankan jika sudah ada yang menjadi sekretariat AIDHM, maka ruang lingkup gerak organisasi ini pada tingkat regional. Selain beberapa contoh kesekretariatan ASEAN di negara lain, pihaknya juga memberikan rekomendasi langkah aksi AIDHM. Dimoderatori oleh Madelina dari PKMK UGM, diskusi siang ini menarik dan mengerucut pada pemetaan peran AIDHM di regional dan upaya - upaya teknis operasionalisasi fungsi sekretariat ini ke depannya. ASEC, WHO, dan AHA turut memberikan tanggapan pertanyaan narasumber dan pembahas, serta memberikan masukan terkait progres yang sudah dilakukan oleh UGM maupun Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes dalam menyiapkan sekretariat AIDHM ini.

ugm aidhm 1

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Diskusi sesi siang

Hari kedua diawali dengan kunjungan rombongan peserta pertemuan ke kantor Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM yang akan menjadi kantor sekretariat AIDHM. Di universitas, rombongan disambut oleh tim Pokja Bencana FK - FKMK UGM lalu diarahkan masuk ke Common Room, beberapa studio mini, dan ruang Divisi Manajemen Bencana Kesehatan yang akan menjadi ruang Sekretariat AIDHM. Kunjungan ini memperjelas gambaran sumber daya yang dimiliki PKMK dan Fakultas dalam mendukung tugas kesekretariatan AIDHM.

ugm aidhm 2

Dokumentasi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes : Saat kunjungan ke FK-KMK UGM

Acara dilanjutkan kembali di ruang pertemuan hotel yaitu diskusi kelompok yang terbagi menjadi tiga kelompok kecil, masing - masing membahas tentang National Focal Point (NFP), tugas pokok organisasi AIDHM, dan pembahasan website. Tiap anggota kelompok saling bertukar pikiran dan argumen untuk menyelaraskan pemahaman bersama. Hasilnya, telah tersusun beberapa draft dokumen penting dan rencana tindak lanjut ke depannya.

Reporter: dr. Satrio Pamungkas dan Madelina Ariani, MPH

Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK - KMK UGM