logo2

ugm-logo

Blog

Ringkasan Eksekutif

 

Launching The ASEAN One Health Network (AOHN) and ASEAN One Health Joint Plan of Action (OH-JPA) dilanjutkan dengan on-site Table Top Exercise (TTX) based on The ASEAN Protocols on Cross-Border Contact Tracing and Rapid Outbreak Investigation


Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM


Inisiatif One Health di negara-negara low-middle income country (LMIC) di Asia Tenggara sangat penting untuk meningkatkan kapasitas IHR di kawasan tersebut. One Health adalah pendekatan komprehensif yang mengakui keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. WHO IHR 2005 mengikat 196 negara dalam sebuah kolaborasi untuk mencegah, melindungi dari pengendalian dan memberikan respons kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit internasional. IHR mendefinisikan hak dan kewajiban negara dalam menangani kejadian dan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang berpotensi melintasi batas negara.

GIZ bekerjasama dengan KGTK Kemenkes dan Dirjen P2P meminta Divisi MBK PKMK-UGM untuk memfasilitasi peluncuran ASEAN One Health Network (AOHN) dan pengembangan Rencana Aksi Bersama ASEAN One Health (ASEAN OH-JPA) yang merupakan komitmen berkelanjutan dari pertemuan konsultatif sebelumnya dan TOR yang dicatat dalam KTT ke-43 di Jakarta pada 5 September 2023. Peluncuran AOHN dan OH-JPA diadakan pada 19 Juni 2024 dan diwakili oleh Troika: Indonesia, Lao-PDR, dan Malaysia. Peserta yang hadir yaitu 50 orang berasal dari 10 negara anggota ASEAN (ASEAN Member States/ AMS), WHO SEARO, United Kingdom Health Security Agency (UKHSA), SEAOHUN, UK Mission to ASEAN, Australian Mission to ASEAN, ASEAN-USAID Partnership, WHO Indonesia, WOAH, The World Bank, UNEP, FAO, GIZ, ASEC, AIHSP, dan Canada Embassy.

Dalam launching ini, diselenggarakan pula dua webinar yang didukung oleh para pakar One Health yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan peneliti, serta mengundang pemangku kepentingan dan pembicara global terkait One Health. Peluncuran AOHN dan OH-JPA ini dilakukan sebagai bentuk lanjutan dari komitmen ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative. Pada sesi pertama webinar diselenggarakan dengan topik “Respon Darurat Kesehatan Masyarakat Berfokus pada Kesiapsiagaan – Peran ASEAN”. Sesi ini mengundang para ahli di bidang One Health, peneliti, dan praktisi hukum di bidang One Health. Para pembicara tidak hanya berbicara tentang kerangka teori One Health, tetapi juga aktivitas penelitian, kolaborasi, dan advokasi tentang One Health baik di ASEAN maupun di kawasan lainnya. Diskusi dari webinar tersebut meminta AMS untuk memberikan umpan balik dari masukan para ahli dan pendapat mereka tentang cara mempersiapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa mendatang di ASEAN.

Webinar kedua membahas tentang “Praktik Baik dari Kerja Sama Internasional dalam Menerapkan One Health” dan mengundang pembicara dari UKHSA, Quadripartite, dan Global Pandemic GIZ. Dalam sesi ini, ada tiga hal yang difokuskan, diantaranya advokasi ke negara-negara ASEAN untuk menganalisis situasi dan memahami konsep One Health secara mendalam, mengetahui perangkat One Health, dan mengetahui peran akademisi di bidang ini. Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga merupakan komponen inti One Health karena topiknya sendiri merupakan gabungan berbagai faktor untuk mencapai kesehatan bagi semua.

Kegiatan kedua setelah launching jejaring One-Health adalah Table Top Exercise (TTX) lintas batas. Peserta TTX merupakan perwakilan dari ASEAN Member State (AMS) yaitu 6 negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand) yang hadir secara langsung dan 4 negara secara online. Sebelum melakukan TTX, PKMK FK-KMK UGM memaparkan mekanisme TTX selama dua hari. Skenario dibagi menjadi empat tahap berdasarkan protokol Cross Border Contact Tracing dan Rapid Outbreak Investigation. Tahap 1 adalah Outbreak Early Detection and Preparedness, Tahap 2 adalah Contact Tracing, Tahap 3 adalah Cross Border Information Sharing, Tahap 4 adalah Rapid Outbreak Response, Investigation and Management.

Seluruh peserta menjawab pertanyaan secara langsung secara bergantian dan juga mengisi kuesioner daring. Observer berasal dari Sekretariat ASEAN (ASEC), ASEAN BioDiaspora Virtual Center (ABVC) dan ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) menyampaikan beberapa saran, termasuk komitmen untuk merevisi dan mengembangkan protokol, mengeksplorasi lebih jauh tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, dan melalui data dan informasi yang dilaporkan. Kolaborasi sangat berguna untuk investigasi, komunikasi, koordinasi, ini sangat menggembirakan. Pelaporan sangat penting sekarang karena data terkini sangat mempengaruhi publik. Komunikasi bersifat informal untuk tindakan lanjutan, ini tindakan yang sangat baik untuk setiap negara. Peserta dari masing-masing negara berkomitmen untuk berbagi dan mensosialisasikan protokol ASEAN terkait lintas batas ini ke negara mereka, khususnya kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan protokol tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Penulis :

apt. Gde Yulian, M.Epid.

Peneliti Div MBK FK-KMK UGM

Ringkasan Eksekutif

 

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana (Hospital Disaster Plan) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pasca Gempa Lombok


Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM


Pengalaman penanganan Gempa Lombok tahun 2018 memberikan banyak pelajaran. Banyak gagasan-gagasan yang muncul untuk memperbaiki sistem manajemen penanganan bencana khususnya bagi sektor kesehatan. Sejak awal terjadinya gempa, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan (MBK) PKMK FK-KMK UGM terjun ke lapangan sebagai ahli manajemen bencana kesehatan yang bertugas membantu Dinas Kesehatan dalam mengoperasikan HEOC. Sejak saat itu, komunikasi terus berlanjut hingga proses perbaikan manajemen bencana kesehatan di daerah. Salah satu pendampingan konsultasi yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana. Hasil konsultasi tersebut disambut oleh Dinkes Prov NTB dan mencantumkan kegiatan review dan pendampingan penyusunan HDP kedalam anggaran kegiatan Dinkes tahun 2023-2024. Hasil monitoring awal yang sudah dilakukan oleh Dinkes Prov NTB, dokumen HDP yang disusun oleh 18 RS sangat bervariasi dan memerlukan review apakah dokumen tersebut sudah operasional digunakan saat terjadi bencana.

Selanjutnya Dinkes Prov NTB berkoordinasi dengan Divisi MBK untuk melakukan review 15 dokumen HDP. Review dilakukan dengan cek list kelengkapan dokumen menggunakan komponen template HDP atau modul HDP yang disusun oleh Divisi MBK. Modul HDP tersebut dikembangkan dan diadaptasi dari pedoman Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) Kemenkes dan Kebutuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Seluruh RS sudah memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana, baik berupa dokumen HDP, SOP dan tim bencana. Kelengkapan operasional dokumen HDP setidaknya sudah mengatur struktur pengorganisasian dan tupoksi, menghitung analisis risiko dengan tools Hazard Vulnerability Assessment (HVA) dan Hospital Safety Index (HSI), pengembangan skenario, menyusun fasilitas yang dibutuhkan saat bencana, menyusun SOP saat bencana dan rencana tindak lanjut. Hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen belum menyusun secara mendetail komponen HDP. Beberapa RS menyusun struktur pengorganisasian hanya untuk satu jenis bencana saja, RS belum menyusun tupoksi, sudah melakukan HVA namun belum menyusun skenario, belum menyusun fasilitas saat bencana dan SOP belum mencakup semua kebutuhan untuk penanganan bencana. Dari hasil review tersebut maka disepakati untuk melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen HDP serta pendampingan penyusunan hingga finalisasi. Pelatihan dan penyusunan pendampingan HDP berlangsung sekitar 8 bulan.

Pelatihan dilakukan secara offline dan pendampingan dilakukan secara online dan berkala. Masing-masing RS didampingi oleh narasumber/fasilitator dari Divisi MBK. Dinas Kesehatan Provinsi menargetkan output dari kegiatan tersebut adalah 18 RS memiliki dokumen HDP yang operasional. Pemegang program sebagai fasilitator dari Dinkes Provinsi NTB memiliki komitmen untuk mengawal RS dalam proses penyelesaian dokumen. Dinkes juga melakukan kunjungan langsung kepada RS yang mengalami kendala atau tidak rutin mengirimkan progress penyusunan. Per Juli 2024 terdapat 15 RS sudah menyusun dengan lengkap dokumen HDP. Meskipun kerja sama pendampingan sudah berakhir dengan Div MBK PKMK, tim tetap terbuka bagi RS yang membutuhkan pendampingan lanjutan khususnya bagi RS yang merencanakan kegiatan simulasi.

PKMK FK-KMK UGM sedang dalam proses pengurusan surat permohonan supaya RS bersedia dokumen HDP yang disusun dapat dipublikasikan melalui website bencana kesehatan. Dinkes juga mengadvokasi RS supaya menganggarkan biaya untuk kegiatan simulasi sebagai bentuk rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut.


Penulis :
Happy R Pangaribuan, MPH
Peneliti Div MBK FK-KMK UGM

Ringkasan Eksekutif

 

Pendampingan Simulasi Health Emergency Operation Center (HEOC) di Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa Tengah


Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM


Koordinasi masih menjadi masalah terbesar dalam manajemen bencana dan untuk mengatasinya diperlukan kolaborasi pentahelix untuk penanganan bencana dan krisis kesehatan. Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Krisis Kesehatan telah menciptakan berbagai modul, pedoman, dan mengadakan simulasi kegiatan kebencanaan. Namun, masih banyak pemangku kebijakan di tingkat sub nasional yang mengalami kendala dalam mengoperasikan HEOC (atau sekarang disebut Pusdalops atau Pusat Pengendalian Operasi Kesehatan) selama masa tanggap darurat. Peneliti dan konsultan PKMK FK-KMK UGM secara aktif terlibat dalam pengembangan pedoman dan regulasi terkait manajemen bencana kesehatan dan krisis kesehatan di Indonesia, termasuk mengenai perkembangan HEOC di Indonesia bekerja sama dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI. Kali ini, divisi MBK PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) mengadakan simulasi HEOC di tiga provinsi di Indonesia dan melakukan pendampingan perbaikan dokumen HEOC di ketiga provinsi tersebut, yakni Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa Tengah. Program ini telah diawali pada 2023, tahun ini (2024) program tersebut masih berjalan.

Pada 2024, dilaksanakan kegiatan FTX di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kasus banjir dan rabies yang menyebabkan adanya kondisi krisis kesehatan akibat wabah dan bencana alam. Di Provinsi Bali, telah dilaksanakan TTX dan FTX dengan kasus wabah ILI (Influenza-like Illness) yang menyebabkan krisis kesehatan di tingkat provinsi. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan TTX dan FTX dengan mengangkat bencana banjir disebabkan tanggul jebol di beberapa titik. Kegiatan yang dilaksanakan ini berdasarkan dokumen pedoman HEOC yang telah disusun oleh masing-masing provinsi dengan pendampingan AIHSP selama 4 tahun terakhir. Sehingga adanya simulasi ini difungsikan untuk menguji operasionalisasi dokumen dan SOP yang telah ada.

Setelah mengimplementasikan hal tersebut, ditemukan adanya area-area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Provinsi Sulawesi Selatan dan Bali menyampaikan keinginan mereka untuk mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari PKMK FK-KMK UGM dan AIHSP untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memfinalisasikan dokumen mereka. Oleh karenanya, PKMK FK-KMK UGM dan AIHSP menyetujui permintaan tersebut. PKMK FK-KMK UGM mendesain pelaksanaan finalisasi pedoman dan mendampingi proses perbaikan hingga finalisasi. Kedua provinsi, walaupun memiliki dinamika dan tantangan masing-masing dalam melakukan perbaikan, berhasil melakukan finalisasi hingga mendapatkan perencanaan sosialisasi dan peresmian dokumen di tingkat pemerintahan provinsi. Meski akhirnya Provinsi Jawa Tengah juga menghendaki hal yang sama setelah mereka menyelesaikan simulasi, proses finalisasi pedoman tidak terlaksana karena hambatan di internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, PKMK FK-KMK UGM sebagai fasilitator hanya dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada tim penyusun pedoman di provinsi tersebut.

Kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dengan luaran terlaksananya TTX dan FTX di ketiga provinsi, serta pendampingan perbaikan dokumen HEOC. Salah satu keunggulan dari kegiatan ini adalah keterlibatan GEDSI dan peran multi sektor dalam setiap sisi kegiatan. Sehingga, pendekatan yang diberikan dapat bersifat komprehensif dan implementatif. Selain itu, dengan melibatkan lebih banyak komponen di Dinas Kesehatan setempat, menjadikan meningkatnya atensi dari pemangku kebijakan tentang pentingnya dokumen ini dan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.

Dari kegiatan ini, SOP-SOP yang mungkin sudah ada namun tersebar di berbagai institusi dan bidang dapat diintegrasikan menjadi satu dokumen utuh dan telah diuji implementasinya. Kegiatan juga membantu menyadarkan pentingnya membuat SOP manajemen korban, SOP RHA, SOP penyusunan materi komunikasi risiko, dan SOP penyusunan laporan harian HEOC agar bersifat inklusif. Hal ini juga menjadi masukan penting bagi Pusat Krisis Kemenkes RI yang perlu mencantumkan detail tersebut di dalam pedomannya. Kegiatan ini juga mampu memberikan capaian dalam memberikan pelatihan bagi Tenaga Cadangan Kesehatan – Emergency Medical Team (TCK-EMT), PSC 119 (Public Safety Center 119) dan EMT dari berbagai LSM.

Penulis :

dr. Alif Indiralarasati

Peneliti Div MBK FK-KMK UGM

dr. Muhammad Alif Seswandhana

dr alifMuhammad Alif Seswandhana adalah Asisten Konsultan dan Peneliti di Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM. Alif adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Saat ini Alif aktif menjadi fasilitator yang mendampingi penyusunan rencana kebencanaan serta simulasi baik di tingkat rumah sakit, layanan kesehatan dasar dan dinas kesehatan kabupaten hingga nasional. Alif juga merupakan relawan MER-C (Medical Emergency Rescue Committee) Indonesia dan pengurus dari Yayasan Cahaya Senyum Nusantara.

Madelina Ariani, SKM, MPH

madelina arianiMadelina Ariani adalah Peneliti dan Konsultan di Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM. Madelina saat ini menjadi konsultan dan pelatih untuk penyusunan rencana kebencanaan baik di tingkat rumah sakit, layanan kesehatan dasar dan dinas kesehatan kabupaten hingga nasional. Madelina juga merupakan anggota WHO-AIC Jaringan Tinjauan Cepat Kesehatan.

 

 

Pengalaman Kebencanaan

  • 2022: Staf Tim Penerjunan EMT UGM untuk Gempa Cianjur.
  • 2021: Tim/Konsultan Klaster Kesehatan. Gempa Bumi Mamuju.
  • 2018: Tim/Konsultan Klaster Kesehatan. Tsunami di Lampung Selatan
  • 2018: Tim Klaster Kesehatan/Koordinator Data dan Informasi. Gempa bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah.
  • 2018: Tim Klaster Kesehatan/Tim data, informasi dan surveilans. Gempa di Lombok.
  • 2017: Pemimpin Data dan Informasi tim UGM. Wabah ASMAT.
  • 2016: Tim Logistik, Data dan Informasi Tim FoM-PHN UGM. Banjir Bandang Kabupaten Bima.
  • 2016: Tim pendukung manajemen Gempa Pidi Jaya, Aceh.
  • 2014: Tim logistik, data dan informasi. Longsor Banjarnegara.
  • 2013: Tim logistik, data dan informasi. Banjir Jakarta.