Sesi 1 : Presentasi Rencana Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Daerah (Rencana Kontingensi/Dinkes Disaster Plan)
Dalam rangka Annual Scientific Meeting Dies Natalis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, pada Selasa (19/4/2022) diadakan webinar “Peran Disaster Health Management Teams (DHMTS) dan Rencana Kontingensi untuk Mendukung Kebijakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan” secara daring yang dihadiri sekitar 170 peserta. Sesi pertama ini 4 Dinas Kesehatan yaitu Dinkes Provinsi Kalsel, Dinkes Kabupaten Lumajang, Dinkes Kabupaten Cilegon, dan Dinkes Kota Makassar memaparkan secara singkat terkait rencana penanggulangan bencana (Dinkes Disaster Plan/Rencana Kontingensi). Sesi pertama dipandu oleh Madelina Ariani, MPH., dan pembahasan oleh Adinkes, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Praktisi, Peneliti dan Konsultan Pokja Bencana
“Sesi 1. Diskusi dan Pembahasan Hasil Presentase Renkon/Dinkes Disaster Plan”
Materi pertama disampaikan oleh Syahriani Nur, SKM, M. Kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa potensi bencana, antara lain banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gelombang ekstrem, tanah longsor, kekeringan, pandemi, dan konflik sosial. Syahriani menyatakan pembuatan rencana kontingensi diperbarui setiap tahun terkait banjir dan karhutla. Pihaknya menyimpulkan, penyelenggaraan penanggulangan bencana dititikberatkan pada fase pra bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, lalu upaya penanggulangan becana dilakukan bersama - sama oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Selanjutnya Dinkes Kabupaten Lumajang diwakili oleh dr. Bayu Wibowo selaku Kepala Dinkes Kabupaten Lumajang. Bayu memaparkan tentang dinkes disaster plan dan pengalaman tanggap darurat Semeru. Kabupaten Lumajang memiliki potensi bencana juga, antara lain: gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, abrasi dan kebakaran hutan. Pada saat pembuatan dan implementasi dinkes disaster plan, dinkes bekerja sama dengan BPBD.
Renkon Dinkes Kota Makassar disampaikan oleh drg. Adi N – Kepala Bidang Yankes. Andi menyebutkan profil dan konsep dinkes disaster plan kota Makassar. Potensi bencana yang sering terjadi adalah banjir. Banjir terjadi hampir di setiap Desember - Januari. Banjir menyebabkan banyak pengungsi dan hampir 2/3 wilayah Makassar terdampak. Kebakaran menjadi bencana terbanyak kedua di Makassar. Banjir merupakan prioritas masalah yang perlu diantisipasi dan ditangani. Pada paparan renkon dari Dinkes Kota Cilegon, disebutkan bahwa sudah pernah melakukan simulasi penanganan bencana dengan melibatkan lintas sektor seperti simulasi gempa bumi dan kegagalan teknologi.
Sesi pembahasan diisi oleh dr. Hj. Muhammad Subuh, MPPH (Ketua PP Adinkes), dr. Ina Agustina Isturini, M.K.M (PKK Kemenkes), Apt. Gde Yulian Yogadhita, M. Epid (Pokja Bencana FK-KMK UGM). Ina menyampaikan bahwa secara konsep keseluruhan, dinkes disaster plan sudah sesuai alur kebijakan yang ada. Ketahanan kesehatan adalah upaya menghadapi ancaman bencana yang lintas wilayah. Ke depannya mulai menguatkan ketahanan kesehatan yang bisa lintas wilayah. Gde menyampaikan cara bagaimana harus ada pendekatan ketahanan dan keamanan kesehatan dan semestinya sistem kesehatan tetap tahan, tangguh, dan aman jika terjadi abnormalitas saat krisis kesehatan. Dokumen yang ada tidak hanya tangguh tapi juga aman. Subuh menyampaikan untuk memfokuskan mengatasi krisis kesehatan akibat suatu bencana
Sesi-2 : Seminar Peran DHMTs dan Renkon Mendukung Kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan
“Diskusi dan Pembahasan Peran DHMTs dan Rencana Kontingensi”
Sesi kedua dipandu oleh dr. Agung Widianto, SpB-KBD dan dibuka oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep. Sutono berpesan bahwa Pokja Bencana membantu untuk pre-event, durante event, dan post-event untuk membuat perencanaan yang bagus agar responnya lebih baik. Topik “Kebijakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan”, disampaikan oleh Pungkas Bajuri Ali, STP, PhD, selaku Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat Bappenas. Pungkas menyampaikan arah kebijakan dan strategi reformasi Siskesnas dan dampak pandemi serta perubahan iklim. Iklim yang berubah secara global menyebabkan terjadinya peningkatan suhu yang konsisten di seluruh titik di Indonesia. Akibat dalam bidang kesehatan akan terasa secara tidak langsung, yaitu ketersediaan air yang menipis, produksi pertanian yang menurun, pembiakan vektor penyakit, dan bencana alam. Beban penyakit akibat bencana meningkat dalam 20 tahun terakhir. Adanya Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, strateginya yaitu dengan cara peningkatan pengendalian penyakit. Urgensi reformasi siskesnas karena Siskesnas belum mampu merespon permasalahan kronis pembangunan kesehatan, upaya pencegahan penyakit yang lemah, fasilitas kesehatan dan farmalkes tidak siap, kapasitas nakes terbatas, dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien. Tantangan dalam pelaksanaan reformasi sistem kesehatan nasional membutuhkan dukungan regulasi, sistem perencanaan dan penganggaran, pelibatan non pemerintah, dan desentralisasi.
Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc, Kapus Krisis Kemenkes, yang diwakilkan oleh dr. Ina, memaparkan “Peran Disaster Health Management Teams (DHMTs)”. Ina mengatakan pengelolaan krisis kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan bencana secara umum dan terintegrasi dengan upaya kesehatan. Skema pengelolaan krisis dilakukan secara bertahap yaitu pra krisis, darurat krisis, dan pasca krisis. Pengorganisasian krisis kesehatan meliputi: Tim manajemen krisis kesehatan, pusat darurat krisis kesehatan, tim kegawatdaruratan medis, relawan kesehatan. Tim manajemen krisis kesehatan terdiri dari beberapa unsur dan memiliki tugas dari fase pra hingga pasca krisis, melakukan bersama-sama dengan pihak-pihak yang ada. Pada saat bencana, DHMT berperan sebagai pengendali HEOC.
dr. Bella Donna, M. Kes. menyampaikan Dinkes Disaster Plan/Rencana Kontingensi. Perlu adanya perencanaan oleh dinas kesehatan yang detil dan global karena dinkes memiliki tanggung jawab yang besar untuk penanganan bencana di daerahnya. Tujuan renkon untuk menyiapkan dan merencanakan situasi kebencanaan. Inti dari renkon adalah mempersiapkan dan mempercepat proses krisis kesehatan pada kondisi bencana. Perencanaan yang dibuat sebelum kejadian memberi waktu berpikir sehingga dapat mempersiapkan berbagai hal dengan matang. Renkon merupakan dokumen yang dinamis, butuh penyesuaian yang berlanjut.
Ketiga materi di atas dibahas oleh Dinkes DIY dan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua provinsi ini sudah berpengalaman dalam penanganan bencana dan sudah mendapatkan pendampingan dari PKK Kemenkes serta PKMK FK - KMK UGM dalam menyusun Dinkes Disater Plan. drg. Yuli Kusumastuti, selaku Kabid Yankes Dinkes DIY, menyampaikan bahwa dinkes di kabupaten/kota sudah membuat renkon masing - masing, seperti Dinkes Kota Yogya membuat renkon banjir dan gempa, Dinkes Kab Bantul membuat renkon banjir, Dinkes Kab Sleman membuat renkon letusan gunung Merapi, Dinkes Kabupaten Kulon Progo membuat renkon tsunami. Yuli merefleksikan bahwa di tingkat provinsi, bencana non alam membuat wawasan terbuka dan mempersiapkan risiko bencana iklim. Selanjutnya dr. Rizqa Kepala Seksi Tanggap Darurat UPT P2KT Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah merespon terkait dengan adanya beberapa perubahan dalam manajemen bencana dan istilah - istilah yang baru perlu disosialisasikan ke daerah. Tentang anggaran, ada hal unik di lapangan, yaitu adanya relawan atau LSM yang memiliki anggaran yang besar sehingga dapat melakukan kegiatan dengan cepat. Rizqa mengatakan perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk mengatur dan mengkoordinir pengaplikasian anggaran dan kegiatan tersebut agar dapat merata ke berbagai daerah yang terdampak.
Reporter : dr. Satrio Pamungkas _ Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK - KMK UGM