Laporan tentang perkembangan Strategi Perencanaan Berbasis Bukti dari kabupaten Jayapura ini disusun pada Rabu pekan lalu (5/6/2013). Peserta yang terlibat saat kegiatan berlangsung diantaranya : dr. Farid (Kabid SDM Dinkes Kab Jayapura), Edward (Kabid Umum dan Program Dinkes Kab Jayapura), Kasie Program Dinkes Kab Jayapura, Kabid Kesehatan Keluarga Dinkes Kab Jayapura, FKM UNCEN Tim Provinsi Papua dan PKMK FK UGM.

Proses

Pertemuan sosialisasi dan pembahasan hasil perencanaan berbasis bukti di kabupaten Jayapura dilaksanakan dengan metode kunjungan. Metode ini digunakan karena pertemuan yang awalnya dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Jayapura terkendala dengan padatnya kegiatan. Agenda kunjungan dilakukan pertama kali ke dinas kesehatan Kabupaten Jayapura. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pertemuan kecil yang melibatkan beberapa kepala bidang, memang sangat disyangkan beberapa pihak yang ikut dalam pelatihan PBB di Hotel Yasmin kota Jayapura tidak dapat mengikuti pertemuan kecil tersebut. Pada pertemuan tersebut diperkenalkan kepala bidang Umum dan Program yang baru satu minggu menjabat. Dijelaskan pula bahwa ada beberapa pergantian posisi kepala bidang dan kepala seksi di beberapa bidang. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang mengikuti pelatihan di Hotel Yasmin sudah tidak pada tempatnya.

Tantangan yang dihadapi dinas kesehatan semakin besar tidak hanya kurangnya SDM tetapi juga karena kondisi politis dimana SDM sering kali dirotasi dan dipindah tugaskan. Masukan yang diperoleh dalam pelatihan PBB berikutnya perlu menunjuk orang dan posisi yang tepat dalam mengikuti pelatihan selanjutnya. Pertemuan di dinas kesehatan mengungkapkan kurangnya koordinasi yang melibatkan semua bidang. Akibatnya perencanaan setiap bidang dilakukan secara terpisah. Pada pertemuan tersebut, mereka sangat senang karena ada pihak yang menfasilitasi pertemuan dan membicarakan perencanaan secara bersama-sama.

Hasil strategi PBB dari pelatihan sebelumnya di Hotel Yasmin pada Februari 2013 telah masuk dalam draft perencanaan tahun 2014. Pada tahun 2013 untuk bidan KIA hanya dialokasikan 200 juta masing-masing untuk DTPK dan AMP masing-masing 100 juta. Untuk perencanaan 2014 oleh bidang KIA dimasukkan perencanaan sebesar 1,5 Milyar rupiah. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan ini dihasilkan karena pendampingan UNICEF dan masukan dari PBB. Pembahasan perencanaan tersebut juga sangat di dukung oleh bidang SDM dimana terungkap bahwa bidang SDM tidak banyak dilibatkan dalam koordinasi program dan kegiatan lintas bidang.

Selain membahas hasil strategi PBB, melalui bidang Umum dan Program , pihak akademisi (UGM) diharapkan dapat membantu mendampingi dalam menyelesaikan pembuatan Renstra Dinas Kesehatan yang sampai saat ini sampai pembahasan bab I sampai bab III. Setelah pembahasan bab I, bab II dan bab III selesai diharapkan dapat dibahas oleh tim UGM melalui pertemuan jarak jauh atau skype dengan bantuan LDHE Kinerja USAID di dinas kesehatan.

Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan di RSUD Kabupaten Jayapura. Di RSUD tim provinsi dan UGM hanya bisa menemui kepala bagian Perencanaan RSUD. Kepala perencanaan ini pun masih baru menjabat sekitar seminggu. Pertemuan dilakukan untuk mengenalkan PBB yang telah dilakukan di kabupaten Jayapura. Staf RSUD yang pernah ikut dalam pelatihan sudah menjabat di bidang lain di RSUD.

Hasil

Pertemuan sosialisasi dan pembahasan hasil strategi PBB di Kabupaten Jayapura mengahasilkan :

1. Pergantian staf di beberapa bidang di dinas kesehatan kabupaten Jayapura
2. Kurangnya koordinasi antar bidang di dinas kesehatan dengan minimnya pertemuan lintas bidang di dinas kesehatan
3. Inkorporasi strategi hasil PBB pada perencanaan dinas kesehatan telah dilakukan yaitu dengan bertambahnya alokasi dana yang direncanakan di dinas kesehatan dari 200 juta ke 1,5 milyar untuk tahun 2014.
4. Adanya keinginan pendampingan pembuatan Renstra dinas kesehatan kabupaten Jayapura.

Kesimpulan

Pertemuan sosialisasi dan pembahasan strategi hasil PBB di dinas kesehatan kabupaten Jayapura telah dilakukan meskipun belum optimal karena hanya dilakukan model kunjungan ke dinas kesehatan dan RSUD. Kunjungan tidak dilakukan di Bappeda dan SKPD lain yang terkait. Peran Bappeda sebagai leading sektor masih kurang dikarenakan padatnya kegiatan di Bappeda.

Kabupaten Biak dan Supiori merupakan dua kabupaten yang termasuk ke dalam klaster (daerah) pesisir. Dua kabupaten ini memiliki karakteristik geografi dan topografi yang sama. Fasilitas kesehatan yang cukup berkembang baik, didukung dengan akses jalan yang telah diperbaiki (relatif baru) merupakan modal yang bisa dikembangkan di wilayah ini. Tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan pembangunan kesehatan adalah kurangnya SDM, baik yang bertugas di lingkungan masyarakat (bidan, perawat) maupun yang bertugas terutama di tingkat klinis (dokter dan dokter spesialis). Tantangan lain yang juga dihadapi oleh kedua kabupaten ini antara lain akses terbatas bagi penduduk yang tinggal di pulau di luar pulau utama (layanan perifer), kompetensi tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar terbaru, mutasi tenaga klinis yang bisa bertugas di puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK (RSUD Biak), serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan.

Agenda pertemuan pembahasan dan sosialisasi perencanaan berbasis bukti dilangsungkan melalui dua pertemuan berkelanjutan di masing-masing kabupaten. Pertemuan internal dengan dinas kesehatan dan rumah sakit dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai masalah KIA yang dihadapi, penyebab, dan strategi apa saja yang telah dimasukkan ke dalam perencanaan tahun 2014. Kabupaten Biak menghadapi kendala untuk mempertahankan program KIA yang telah direncanakan pada proses penganggaran di kabupaten. Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Biak adalah perlunya dukungan Bappeda dan DPRD terkait komitmen untuk mengatasi masalah KIA, terutama kematian ibu dan bayi. Tantangan ini juga dihadapi oleh Kabupaten Supiori. Selama ini Bappeda dan Dinas Kesehatan Supiori telah bekerja sama dengan baik untuk mempertahankan perencanaan dan penganggaran KIA di tingkat Kabupaten, tantangan spesifik yang muncul adalah ketika sampai pada tahap konsultasi di tingkat provinsi. Seringkali rencana anggaran kesehatan yang diajukan terpaksa dikurangi di tingkat provinsi.

Selain diskusi dengan Dinas Kesehatan, tim PBB berkesempatan untuk membahas masalah KIA dengan RSUD Biak dan Supiori. RSUD Biak merupakan RSUD tipe C yang mengalami overload pasien karena rumah sakit ini menjadi pusat rujukan dari berbagai daerah di sekeliling pulau Biak, bahkan ada pula pasien dari Nabire. RSUD Biak memiliki fasilitas PONEK yang lengkap, termasuk fasilitas bank darah yang baru saja diresmikan pada tahun 2012. Tantangan yang dihadapi RSUD Biak terkait layanan klinis adalah mutasi dokter spesialis yang cukup tinggi karena Sp.OG yang bertugas selama ini adalah dokter spesialis PTT yang ditugaskan di Kabupaten Biak. Kebijakan terkait pengadaan dokter spesialis perlu disusun untuk jangka menengah dan panjang untuk menjaga kelangsungan layanan kesehatan yang berkualitas. Apabila RSUD Biak sudah mampu melaksanakan layanan PONEK, maka lain halnya dengan RSUD Supiori. RSUD Supiori masih dalam tahap pengembangan karena Kabupaten Supiori sebenarnya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Biak.

Menindaklanjuti hasil pertemuan internal dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, tim provinsi dan universitas melanjutkan agenda pembahasan dan sosialisasi PBB dengan stakeholder yang lebih luas, antara lain DPRD (Komisi 3 yang membidangi masalah kesehatan), Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan lain-lain. Kabupaten Biak dan Supiori memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan perencanaan berbasis bukti. Hal tersebut ditunjukkan dengan antusiasme stakeholder yang hadir dan berdiskusi untuk merancang koordinasi, membahas strategi dan mengajukan solusi untuk setiap isu yang muncul. Contoh nyata kontribusi yang muncul adalah usulan dari Bappeda Biak untuk membentuk sebuah kelompok kerja (pokja) KIA yang akan digabungkan dengan Pokja Gerakan Sayang Ibu yang telah ada sebelumnya. Pokja KIA ini akan berfungsi sebagai forum untuk mendiskusikan permasalahan KIA, mengidentifikasi penyebab, dan mencari strategi bersama lintas sektor di Kabupaten Biak. Usulan dan dukungan dari Ketua Komisi III DPRD Biak (komisi kesehatan) terhadap strategi KIA yang telah direncanakan juga memacu dinas kesehatan dan Bappeda Biak untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Hasil pertemuan di Bappeda Kabupaten Supiori juga menunjukkan respon positif dari pemerintah setempat. Dinas kesehatan, RSUD, badan pemberdayaan perempuan dan KB, serta Bappeda kabupaten, secara aktif berdiskusi mengenai masalah KIA dan tantangan yang dihadapi masing-masing SKPD. Setelah tim bertanya lebih jauh, ternyata Kabupaten Supiori belum memiliki sebuah forum yang bisa mempertemukan sektor-sektor terkait KIA. Atas usulan berbagai pihak, sebuah forum akan diinisiasi oleh Bappeda kabupaten dengan cara memanfaatkan program air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) atau sanitasi air berbasis masyarakat. Sebagai langkah awal, masalah dan program KIA dapat disosialisasikan dan didiskusikan dalam forum tersebut. Komitmen positif dari Bappeda, RSUD, Dinas Kesehatan dan RSUD perlu dikembangkan menjadi langkah nyata yang dapat memberikan kontribusi penurunan AKI dan AKB.

Rencana tindak lanjut untuk kedua kabupaten adalah dengan mempersiapkan langkah yang diambil Dinas Kesehatan dan Bappeda untuk mempertahankan strategi di tingkat kabupaten serta pertemuan konsultasi di tingkat provinsi. Langkah tindak lanjut lainnya adalah mensosialisasikan kegiatan perencanaan berbasis bukti kepada kepala daerah atau tim perencanaan anggaran tingkat kabupaten, serta dewan perwakilan rakyat di tingkat kabupaten, serta SKPD lainnya.