DEPOK – DPRD Kota Depok mendesak Pemerintah Kota menetapkan status tanggap bencana kepada masyarakat. Hal itu mengingat dua bencana alam seperti longsor dan banjir telah melanda beberapa tempat dipemukiman warga.

Bahkan, bantuan bencana dan penanggulangannya pun belum dilakukan aparatur pemerintah kota berikon belimbing ini.
Ketua Komisi D, DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdulah mengatakan, status tanggap bencana itu perlu dilakukan agar masyarakat waspada terhadap bencana alam. Ditambah, hal itu terjadi pada saat musim penghujan. Dan juga bencana longsor yang sudah melanda warga di Kecamatan Pancoranmas.

"Harusnya sudak sejak kemarin Pemkot menetapkan status tanggap bencana. Sekarang sudah muncul bencana longsor di pemukiman warga. Jangan nanti sudah ada korban jiwa baru bergerak," katanya kepada indopos.co.id, saat dihubungi, Selasa (10/02).

Menurutnya, perlunya penetapan status tanggap bencana itu agar diberlakukan untuk memberitahuan warga dalam meningkatkan ke waspadaan. Apalagi, bagi mereka yang bermukim di titik rawan longsor dan banjir. Karena musibah tersebut akan terjadi setiap saat pada saat musim penghujan.

"Sekarang kasus tebing yang ambrol karena tanah longsor di Kampung Mangga sudah terjadi. Ini yang tidak bisa diwaspadai dan buat dua rumah warga hampir amles. Harusnya sejak kemarin dipantau lokasi rawan bencana," ujar Lahmudin.

Oleh karena itu, sambung Lahmudin, pihaknya akan segera memanggil dua dinas yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) serta Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Dinaskersos) terkait dalam penanggulangan bencana itu.

Pemanggilan itu untuk mempertanyakan pemetaan kawasan rawan longsor dan memberikan bantuan kepada korban. Selain itu juga mereka meminta pembangunan turap dan saluran air diperbaiki.

"Harus ditanyakan sejauh mana pemantauan mereka dengan bencana longsor dan banjir. Jangan sampai nanti bencananya meluas mereka tidak bisa diatasi," ungkapnya.

Sementara itu, korban tanah longsor, Jarot Muksin, 45, mengaku terkejut dengan kejadian bencana yang melanda pemukimannya itu. Apalagi tebing setinggi 20 meter di RT01/22, Kampung Mangga, Kelurahan Depok itu bertepatan dengan hujan deras pada Selasa (10/02), dini hari yang menyebabkan sebagian rumahnya longsor ke bagian perumahan.

"Pas mau nutup pintu bagian samping yang ambles sama kamar mandi. Ya suaranya agak keras dan semua warga bangun. Pas saya lihat sudah habis bagian samping runtuh," tuturnya.

Kata Jarot, tak hanya rumahnya yang terkena tanah longsor. Dua tetangganya yang lain pun ikut menjadi korban tanah longsor. Bahkan, bencana itu membuat beberapa barang berharga milik tetangganya itu terseret ke bawah. Dan saat ini bantuan berupa penanganan tersebut belum juga dilakukan Pemkot.

"Sudah dilaporkan kelurah kejadiannya, barang elektronik yang tertimbun tanah. Sekarang pun hanya menunggu saja, dan anak istri sudah diungsikan," imbuhnya.(cok)

sumber: http://www.indopos.co.id/

JAKARTA - Kementerian Sosial menyiapkan anggaran penanganan bencana alam pada 2015 sebesar Rp235 miliar, kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Margowiyono.

"Anggaran yang disiapkan terdiri dari yang di pusat dan dana dekonsentrasi di 34 provinsi," kata Margowiyono di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Anggaran tersebut disiapkan antara lain untuk logistik korban bencana alam, dan pemenuhan stok penyangga.

Margowiyono menjelaskan penanganan bencana saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah, untuk itu pemerintah daerah juga harus bersinergi untuk mengalokasikan APBD.

"Penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah," tambah dia.

Dia menjelaskan jika pemerintah daerah masih bisa menangani bencana alam yang terjadi maka Pemerintah Pusat tidak perlu turun tangan.

"Kecuali jika pemda tidak mampu lagi menangani dan bencana alam tersebut pengaruhnya berdampak besar terhadap masyarakat, misalnya, kegiatan pemerintahan dan masyarakat lumpuh," katanya.

Kementerian Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan bencana alam antara lain menyediakan kebutuhan dasar korban pada masa tanggap darurat.

Kebutuhan dasar tersebut antara lain, sandang, pangan dan papan serta bantuan jatah hidup (jadup) korban untuk sementara waktu selama tanggap darurat.

sumerber: bisnis.com

PURWOREJO- Penanganan bencana tanah longsor dan banjir di Kabupaten Purworejo akan menjadi percontohan di tingkat nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mendokumentasikan pola penanganan yang dilakukan semua unsur dalam menangani bencana yang menewaskan 46 jiwa itu.

Pihak BNPB menyebut, rencana itu didasarkan kondisi bencana di Kabupaten Purworejo yang terjadi di beberapa lokasi secara bersamaan dan masif. "Bencana banjir dan tanah longsor terjadi bersamaan, keduanya menyebabkan korban jiwa serta berdampak luas," tutur Rahmawati Husein PhD, Dewan Penasehat BNPB, kepada KRjogja.com, Kamis (21/07/2016).

Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan sebuah mekanisme koordinasi yang bagus. Penanganan bencana harus melibatkan seluruh unsur, baik masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

BNPB akan mendokumentasikan kegiatan respons dan pemulihan pascabencana Purworejo. "Ini menjadi pembelajaran yang baik. Apa yang terjadi di Purworejo bisa menjadi rekomendasi dalam pembuatan kebijakan tingkat lokal hingga nasional," ungkapnya.

Rahmawati mengemukakan, respons Kabupaten Purworejo terhadap bencana telah terorganisasi dengan baik. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencoba berinovasi membuat jejaring sehingga penanganan bencana. "Tentu butuh kecepataan dan koordinasi, mungkin hal itu yang harus ditingkatkan. Instansi terkait juga harus secara otomatis menjalankan fungsinya dalam penanganan bencana, jadi tidak menunggu perintah atasan," ujarnya.

Namun dalam penanganan, garis koordinasi tetap dipegang BPBD setempat sebagai lembaga yang ditunjuk undang-undang untuk menangani bencana. Fuadi Darwis menyatakan bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki kapasitas yang sama bagusnya dengan Purworejo dalam menangani bencana. "Kapasitas itu yang harus sama-sama ditingkatkan," ucapnya. (Jas)

sumber: (KRjogja.com)