Pekanbaru - Banjir di Riau menelan 2 korban jiwa. LSM lingkungan, Walhi, mengkritik program Gubernur Riau Syamsuar yang mengampanyekan 'Riau Green'.

"Tapi kita berharap tak hanya sekadar slogan saja, harus ada bukti nyata lewat program-program riil. Bukan hanya sekadar retorika semata. Belum genap setahun menjabat, dalam kasus banjir ini sudah 2 nyawa manusia melayang. Gubernur Riau harus lihat fakta ini," kata Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan kepada detikcom, Jumat (13/12/2019).

Menurutnya, banjir tahunan terjadi karena rusaknya kawasan tangkap air di sekitar sungai. Untuk itu, pemerintah diminta tegas menindak perusak lingkungan.

Setiap musim penghujan maka banjir dan sekarang dua nyawa balita melayang di Riau. Saat musim kemarau, maka kebakaran hutan pun terjadi. Inilah siklus tahunan yang selalu dihadapi masyarakat," ucapnya.

Banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten di Riau, kata Riko, merupakan imbas rusaknya kawasan tangkapan air. Hutan alam yang dulu hijau di bantaran sungai dan bagian hulu sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit serta permukiman penduduk.

"Kawasan konservasi di Riau, seperti Bukit Rimbang Baling di Kabupaten Kuansing, sudah banyak dijarah kayunya. Hutan lindung Mahato, di Rohul, juga sudah jadi permukiman dan kebun sawit," kata Riko.

Dengan hancurnya kawasan hutan sebagai tangkapan air, sambungnya, banjir saban tahun kian parah di Riau. Ditambah lagi bagian hilir sungai kawasan gambut sebagai resapan air juga sudah banyak jadi hutan tanaman industri dan kebun sawit.

"Sudah tidak ada keseimbangan alam lagi. Imbasnya, kita sendiri yang merasakannya akibat deforestasi secara signifikan di Riau," kata Riko.

Sebagaimana diketahui, bocah usia 4 tahun di Kabupaten Rohul tewas terseret banjir. Menyusul kembali anak berusia 2 tahun juga tewas karena banjir di Kabupaten Kuansing.

Padang Aro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari hingga Kamis (19/12).

"Berdasarkan hasil rapat dengan pimpinan dan forkompimda masa tanggap darurat bencana banjir bandang diperpanjang 14 hari ke depan sampai dengan 19 Desember," kata Komandan Tanggap Darurat Yulian Efi didampingi Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan Richi Amran, di Padang Aro, Kamis.

Ia mengatakan, keputusan perpanjangan masa tanggap darurat setelah melalui berbagai pertimbangan diantaranya kondisi cuaca yang terus hujan.

Selain itu katanya, masyarakat yang terdampak banjir bandang masih takut kembali ke rumah, pembukaan akses transportasi juga masih berjalan serta adanya jembatan darurat yang masih dikerjakan dan masih terdapat pengungsi.

Ia menjelaskan, saat ini masih ada beberapa akses jalan yang belum bisa dilalui serta jembatan darurat belum selesai.

Sedangkan untuk dapur umum, katanya, tidak diaktifkan lagi pada perpanjangan masa tanggap darurat dan pendistribusian bantuan langsung dilakukan ke lapangan dengan koordinator posko utama.

Saat ini jumlah pengungsi ada 34 kepala keluarga dengan 203 jiwa di dua titik lokasi yaitu Manggih sebanyak tujuh kepala keluarga dengan 28 Jiwa dan balai adat 27 kepala keluarga (KK) dengan 175 jiwa.

Pemerintah juga menyiapkan posko cadangan di SD 19 Sapan Salak dan akan diaktifkan bila cuaca hujan dengan jumlah 85 KK.

Banjir bandang dan longsor di wilayah itu terjadi pada Rabu (20/11) pukul 21.00 WIB, Jumat (22/11) pukul 20.00 WIB dan Minggu (24/11) pukul 22.00 Wib akibat curah hujan cukup tinggi dengan durasi lama sedangkan kapasitas sungai kecil dan tanah labil.

Akibat banjir dan banjir bandang yang melanda Solok Selatan 1.184 kepala keluarga dengan 6.898 jiwa terdampak dan beberapa daerah sempat terisolasi.