REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi sinergitas semua pihak, termasuk bupati dan wali kota, serta seluruh relawan sehingga meraih penghargaan Partisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana 2019.
"Terima kasih atas kerja sama, bantuan dan tenaganya selama ini membangun sinergi serta bahu-membahu menanggulangi bencana secara cepat dan masif," ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan dari Surabaya, Rabu (5/2).
Langkah cepat, responsif dan antisipatif Pemprov Jatim dalam menanggulangi bencana berhasil mendapatkan apresiasi dari Badan Nasional Penghargaan Penanggulangan Bencana (BNPB). Penghargaan diserahkan langsung BNPB Doni Monardo pada Selasa (4/2) di Bogor dan Jatim masuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi Wilayah Barat yang memiliki keaktifan berpartisipasi dalam penanganan bencana.
Menurut Khofifah, penghargaan tersebut diperuntukkan untuk semua masyarakat Jatim dan seluruh relawan yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bencana alam bisa ditanggulangi dan ditangani secara cepat serta masif.
Gubernur berkomitmen meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam di Jatim, bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2019-2024 dimasukkan Indeks Kinerja Utama (IKU)."Termasuk mencantumkan upaya pengurangan risiko bencana dan kegiatan penanggulangan bencana kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Jatim," ucapnya.
Selain itu, mantan menteri sosial tersebut meminta kepada OPD agar penanganan bencana di wilayahnya dilakukan antisipasi secara komprehensif, salah satunya memperkuat konektivitas dengan instansi lainnya.
"Harus melakukan respon cepat menangani bencana, lalu koordinasi intensif secara vertikal dan horisontal harus bisa mempercepat koneksitas OPD-OPD dengan berbagai instansi terkait khususnya pemerintah daerah dan TNI-POLRI," katanya.
Sementara itu, sekecil apapun bencana yang terjadi harus segera ditangani bersama-sama, mengingat kebencanaan memiliki risiko terjadinya kemiskinan."Inilah yang juga diimplementasikan dalam kebijakan penanggulangan bencana sebagai komitmen pemerintah daerah di Jatim," tutur orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Di Jatim, lanjut dia, telah diimplementasikan adopsi kebijakan Pemerintah Pusat, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan peta rawan bencana dan Forum Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana (FKPRB).
Selain itu, sistem peringatan dini yang terpadu berbasis kearifan lokal masyarakat, edukasi bencana interaktif melalui Tenda Pendidikan Bencana (TENPINA), apel siaga bencana hingga simulasi latihan penanganan bencana.