logo2

ugm-logo

BNPB Minta Pendidikan Bencana Diajarkan di Sekolah

BNPB Minta Pendidikan Bencana Diajarkan di Sekolah

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kurikulum khusus penanggulangan bencana pada tingkat sekolah, mengingat pengetahuan masyarakat tentang bencana alam ataupun penanggulangannya masih minim.

Padahal, menurut Tenaga Ahli BNPB Perwira Tinggi TNI-AD Komaruddin Simanjuntak, di Indonesia kerap terjadi pelbagai bencana dari tahun ke tahun seperti gempa, tsunami, letusan gunung berapi hingga banjir.

"Seharusnya mulai dini, harus mengerti. Kita dengan Jepang, lebih dahsyat tsunaminya di Jepang daripada kita, tapi dari jumlah korban lebih sedikit. Karena kita tidak lebih paham, padahal Indonesia 'laboratorium' bencana. Harusnya kita lebih tahu dibanding negara lain," ujar Komaruddin di acara Post-Disaster Management Rehab, Recover, Reconstruct di Jakarta, Sabtu (9/11).

Komaruddin memberikan contoh seperti bencana banjir. Menurutnya apabila pengetahuan terkait bencana sudah diberikan dari usia dini, anak-anak bisa ikut mengingatkan orang tuanya sehingga meminimalisir korban dan kerugian.

"Dan kita harus memberikan tanda di rumah masing-masing akan ada banjir tahunan, atau akan ada banjir 5 tahunan," tuturnya.

Banjir di Jakarta, menurut Kommarudin memiliki hari ulang tahun. Tahun-tahun tersebut didapatkan dari data waktu rawan banjir yang telah didapatkan BNPB selama bertahun-tahun.

Komaruddin menjelaskan, setiap tahunnya Jakarta akan mengalami kebanjiran, sementara banjir besar akan melanda dalam tahun tertentu.

"Tahu darimana banjir (besar)? Itu ekor 2 ekor 7. Misal 2002, pasti banjir besar, 2007 pasti banjir besar, 2012 pasti banjir besar, seperti itu yang harus diketahui masyarakat," tuturnya.

Indonesia sendiri memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, karena terhimpit tiga lempeng tektonik dunia, serta berada di jalur Pasific ring of fire. Hal ini membuat Indonesia selalu diintai risiko terjadinya bencana sewaktu-waktu dari gempa, tsunami, dan gunung meletus hingga longsor, kekeringan, dan banjir.

Berdasarkan data BNPB, selama tahun 2018 tercatat 4.231 korban meninggal dunia, dan tiga juta penduduk yang terpaksa mengungsi akibat 2.426 bencana alam yang terjadi sepanjang tahun.

Lebih lanjut, Komaruddin menyebut kesadaran dan penerapan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, serta keterlibatan aktif generasi muda dan pelajar, harus ditingkatkan.

Komaruddin mengklaim BNPB kini sedang berusaha membangun akademi tentang penanggulangan bencana, meski belum menginformasikan secara rinci rencana tersebut.

"Sekarang, sekolah tentara sudah membuat kurikulum tentang kebencanaan. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) punya sekolah akademinya. Nah, BNPB juga ini sedang kita sarankan sesuai peraturan dan undang-undang," ujarnya. (ara/vws)

BPBD: Dampak Kekeringan 2019 Jadi yang Terparah

BANTUAN  air bersih yang disalurkan BPBD sampai pertengahan September sudah mencapai sebanyak 5,3 juta liter air bersih untuk 14,5 ribu keluarga atau lebih dari 51 ribu jiwa.*/EVIYANTI/PR

BANYUMAS, (PR).- Dampak kekeringan 2019 menjadi yang terparah sejak lima tahun terakhir. Jumlah warga yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sudah mencapai 20.361 kepala keluarga (KK) atau sekitar 73.377 jiwa, dengan total bantuan 2.096 tangki atau setara 10.493.000 liter

Sebanyak  73.377 jiwa tersebut tinggal di 88 desa di 20 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Kecamatan terdampak kekeringan paling parah di Kecamatan Tambak dan Cilongok, masing-masing delapan desa yang mengalami krisis air minum.

"Sejak kemarau hingga 26 Oktober, kami sudah menyalurkan bantuan air minum sebanyak 2.096 tangki atau setara 10.493.000 liter kepada 73.377 jiwa di Banyumas," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas, Ariono, Minggu, 27 Oktober 2019.

Menurut dia, krisis air bersih tahun ini merupakan yang terparah sejak kurang lebih lima tahun terakhir. Jumlah bantuan setiap tahun pun bertambah.

"Ini kondisi terparah, kelihatannya (jika dihitung) sejak 2013 atau 2014," ujar Ariono.

Untuk bantuan air bersih bagi warga di Banyumas yang dibiayai APBD, pihaknya sudah mengajukan dua kali anggaran karena jumlah warga kekeringan terus membengkak. Pemkab juga dibantu Palang Merah Indonesia (PMI), dunia usaha, dan komunitas juga sedang mendistribusikan bantuan tersebut. 

Sebelumnya, BMKG memperkirakan musim hujan di Kabupaten Banyumas sudah akan berlangsung sampai dasarian kedua bulan Oktober 2019. Namun sampai akhir Oktober, belum ada tanda-tanda memasuki musim hujan.

"Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut  musim hujan di wilayah Banyumas baru akan terjadi awal November mendatang.***

More Articles ...