KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung dihadapkan bencana alam di awal tahun 2020. Mulai dari bencana banjir yang melanda Jabodetabek di malam tahun baru.  

Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi BNPB Agus Wibowo menyatakan, saat terjadi bencana alam hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak BNPB adalah melakukan pendampingan.

"Pertama pendampingan, kita menurunkan tim reaksi cepat (TRC) untuk datang dan membantu mereka," ujar Agus saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (8/1).

TRC BNPB merupakan tim bentukan Kepala BNPB yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/nonteknis terkait.

TRC bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat, meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment), serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.

Selain menurunkan tim TRC, BNPB juga memberikan beberapa bantuan lain. Contohnya seperti memberikan dana siap pakai (DSP) pada daerah yang mengajukan permohonan, menyediakan alat transportasi khusus seperti helikopter, serta memberikan bantuan logistik.

Sebelum melakukan distribusi bantuan bencana, BNPB biasanya akan melakukan pendataan terlebih dahulu agar proses distribusi dapat berjalan lancar.

Mengenai DSP yang diberikan oleh BNPB, mereka mengatakan ada syarat khusus bagi daerah yang ingin mengajukan permohonan dana. Salah satu syaratnya adalah, daerah terkait harus menetapkan status tanggap darurat saat terjadi bencana.

"Jadi dana siap pakai itu hanya bisa dikeluarkan kalau daerahnya mempunyai status tanggap darurat," kata Agus.

Jika pemerintah daerah (pemda) tidak menetapkan status tersebut, maka BNPB tidak bisa memberikan bantuan DSP ke daerah tersebut.

MADIUN, KOMPAS.com - Bupati Madiun Ahmad Dawami menginstruksikan seluruh kepala desa agar menggunakan alokasi dana desa untuk penanggulangan bencana alam. 

Hal itu dikatakan Ahmad Dawami yang akrab disapa Kaji Mbing di sela apel kesiapsiagaan dan simulasi penanggulangan bencana di Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (8/1/2020).

"Penggunaan dana ADD dan dana desa untuk menanggulangi bencana sudah kami lakukan sejak tahun 2018. Pasalnya, penanggulangan bencana itu harus dikedepankan," ujar Ahmad Dawami.

Apel kesiapsiagaan dan simulasi penanggulangan bencana melibatkan ribuan anggota Polres Madiun, Kodim 0803 Madiun dan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun. 

Kaji Mbing mengatakan, penanggulangan persoalan kemanusiaan harus didahulukan.

Apalagi, bencana yang terjadi sampai mengancam keselamatan warga dan menelan korban jiwa.

Ia menyebut, sebanyak 198 desa di Kabupaten Madiun sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanggulangan bencana alam.

Hanya saja, untuk penanggulangan membutuhkan keterpaduan antara warga dan pemerintah.

Bagi Kaji Mbing, kesiapsiagaan warga terhadap kemungkinan bencana harus dibangun sejak dini.

Dengan demikian, saat bencana terjadi, warga sudah siap siaga. 

Tak hanya instruksi penggunaan dana desa, Bupati Kaji Mbing juga meminta warga bersama aparat pemerintah desa membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai. 

Sementara itu, Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono menyatakan, seluruh personel Polres Madiun siap membantu pemerintah dan warga untuk penanggulangan bencana alam.