KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inovasi pelayanan publik dari Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Setelah sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT) dari Kab. Teluk Bintuni menjuarai United Nations Public Service Award (UNPSA) 2018, kini inovasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Inovasi BNPB yang diberi nama PetaBencana.id, berhasil meraih juara pertama dalam kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi dalam Lembaga Sektor Publik pada UNPSA 2019 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menerima piala dan piagam dengan didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa serta perwakilan dari BNPB, Sestama BNPB Dody Ruswandi dan inovator Yayasan PetaBencana.id Mahardika Fatmastuti. Penyerahan penghargaan dilakukan di Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan, Senin (24/6).

“Selamat atas penghargaan yang telah diperoleh BNPB, semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan dan berguna bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Syafruddin dalam keterangan persnya.

Penghargaan ini adalah bukti nyata, bahwa Bangsa Indonesia semakin responsif terhadap kemajuan pelayanan publik. Dengan adanya penghargaan ini, Indonesia semakin dikenal oleh bangsa lain melalui UNPSA.

Keikutsertaan inovasi dari Indonesia dalam UNPSA sudah sejak tahun 2014 lalu, dengan menghadirkan lima inovasi menjadi finalis. Pada tahun 2015, ada dua runner up dan tiga finalis dalam UNPSA. Tiga tahun kemudian, yakni tahun 2018, Sistem EDAT menjuarai ajang bergengsi tersebut.

Pada 2019, satu inovasi dari Indonesia ciptaan BNPB kembali menjuarai UNPSA. “Ini menjadi momentum supaya Indonesia semakin dihargai di dunia,” imbuhnya.

PetaBencana.id merupakan sebuah platform gratis berbasis website yang menghasilkan visualisasi spasial dari informasi bencana secara real time. Platform ini memanfaatkan penggunaan media sosial dan pesan instan selama kejadian bencana untuk mengumpulkan dan menyaring kondisi terkini yang terkonfirmasi dari penduduk di lokasi sekitar kejadian.

Platform yang sebelumnya bernama PetaJakarta.org, dikembangkan BNPB bersama Massachusetts Institute of Technology (MIT), USAID, Pacific Disaster Center (PDC), Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dan BPBD DKI Jakarta.

Saat terjadi banjir di Jakarta 2017 lalu, platform ini secara cepat dapat menghimpun data dan informasi banjir secara cepat dan realtime.

Pada saat itu, ribuan masyarakat melaporkan banjir dan PetaBencana.id diakses lebih dari 500 ribu pengguna dalam waktu kurang dari 12 jam, sehingga dampak bencana terpetakan secara cepat.

Ketika pola cuaca menjadi semakin tidak dapat diprediksi, kota-kota di Indonesia secara rutin dihadapkan pada tantangan peristiwa cuaca ekstrem. Kurangnya akses untuk informasi yang valid dan realtime menghasilkan kemampuan bagi BNPB untuk menciptakan inovasi yang berfungsi untuk memetakan daerah bencana serta memperkirakan konflik yang akan timbul.

Dengan memberikan informasi bencana yang valid, memungkinkan masyarakat untuk menyelamatkan diri dan membagikan informasi tersebut.

indopos.co.id - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Pusat Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan, pengembalian fungsi hutan sebagai resapan air patut menjadi perhatian serius para pihak di Sulawesi Tenggara (Sulteng).

“Air adalah sumber kehidupan tetapi air akan murka ketika tidak lagi meresap ke dalam perut bumi. Bencana banjir adalah fakta yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua," kata Doni di sela-sela kunjungan di lokasi pengungsian korban banjir Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Sulteng, Senin (24/6/2019).

Air yang turun dari langit idealnya meresap dalam tanah untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya, lanjut Doni, tapi kalau air tidak meresap maka terus mengalir mencari jalannya sendiri hingga terkumpul merendam dan menghanyutkan apa pun.

“Karena itu, saya mengimbau pemerintah daerah membentuk tim yang melibatkan ahli lingkungan, geologi, dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan sebab terjadinya bencana banjir, longsor dan apa rekomendasi tim pasca bencana meluluhlantakkan daerah ini,” pinta Doni.

Kedatangan Komisi VIII DPR dan barusan juga berkunjung Komisi V DPR serta sejumlah menteri adalah penanganan jangka pendek untuk menyelamatkan warga korban banjir yang masih bertahan di pengungsian

Alumni Akmil tahun 1985 mengatakan, sedangkan tim yang akan dibentuk adalah yang akan merumuskan rencana jangka panjang penanganan lingkungan yang rusak akibat alih fungsi lahan.

“Baik kegiatan investasi sektor pertambangan, perkebunan maupun perambahan kawasan hutan lindung oleh oknum yang tidak taat hukum,” ungkap Doni yang pernah menjabat Wadanjen Kopasus.

Alur sungai, muara sungai dan sekitar muara sungai yang saat ini mengalami sendimentasi yang tinggi sehingga sungai tidak mampu menampung air yang mengalir dari hulu menjadi obyek kajian menarik para ahli.

Gubernur Sultra Ali Mazi menyambut baik gagasan pembentukan tim yang akan menghimpun para ahli di bidangnya untuk merumuskan strategi penanganan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

"Bapak Presiden, BNPB, DPR, TNI, Polri dan kementerian lembaga memberikan empati yang tinggi kepada Sultra yang dilanda musibah. Tentu, saran pembentukan tim evaluasi dan penanganan keselamatan lingkungan menjadi perhatian serius," kata Ali Mazi.

Doni Monardo mengunjungi lokasi banjir Konawe Utara dan Konawe bersama Komisi VIII DPR RI yang diketuai Ali Tahir Parasong didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Danrem 143 Haluoloe Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto dan Dandim 1417 Kendari Letkol Fajar Lutvi Haris Wijaya. (ant)