RMOL. Besarnya biaya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah daerah Indonesia menguras keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Terkait persoalan itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran bencana tahun 2019, terutama yang digunakan untuk tahap pemulihan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Mengingat anggaran cadangan untuk bencana pada tahun 2018, mengalami defisit sebesar Rp 650 miliar dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2018), sebesar Rp 6,5 triliun," kata Bamsoet sapaan akrabnya di Gedung  DPR, Senayan, Rabu (8/5).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga diminta meningkatkan mitigasi, terutama kepada masyarakat di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, hal itu dilakukan guna meminimalisir adanya korban jiwa dan bertambahnya kerugian ekonomi negara.

Untuk itu, politisi Golkar ini mendesak pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki drainase, tata ruang, serta aliran sungai yang bermasalah di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana sekalipun cuaca yang ekstrem.

Bamsoet juga menghimbau masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan alih fungsi lahan tanpa izin, dan tidak melakukan penebangan liar.

"Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem, agar dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir, longsor, ataupun kebakaran hutan," kata Bamsoet

Mataram (Suara NTB) – Resmi menjadi Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik langsung menggelar rapat internal, Selasa, 7 Mei 2019. Diputuskan, pola penanganan gempa diubah, tapi tanpa merombak konsep sebelumnya.

Semua struktur di bawahanya digerakkan. Tanggung jawab penanganan dampak gempa tidak lagi dibebankan penuh pada Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai leading sector. Tapi kewenangan itu didistribuskan ke semua bidang. ‘’Misal Bidang Rehab Rekon, saya tugaskan untuk membantu penanganan di KLU,’’ ujar Ahsanul Khalik kepada Suara NTB di ruangannya, kemarin.

Semua pejabat dari tingkat Sekretaris Badan sampai dengan pegawai dan staf diminta untuk turun keroyokan membantu percepatan penanganan gempa. Mereka disebar ke Lombok Utara, Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Melihat ada kesenjangan jumlah pendapatan antara tim yang menangani rumah rusak berat dengan tim yang menangani rusak ringan dan sedang, mantan Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Provinsi NTB ini juga mengambil kebijakan mengubah sistem.

Ia sudah meminta Kabid Kedaruratan dan Logistik Agung Pramuja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perekrutan fasilitator, agar mengubah pola. Sebelumnya, fasilitator digabung dalam satu kelompok beranggotakan 10 orang. ‘’Besok kemungkinan menjadi 20 orang per kelompok. Tapi tanggung jawabnya menyeluruh. Mereka harus menangani rumah rusak berat, ringan dan sedang,’’ ujarnya.

Setelah dikaji berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak  juknis), dipastikannya tidak ada masalah. Selama ini  upah lebih banyak diarahkan kepada fasilitator penanganan rumah rusak berat. Padahal dari segi energi yang dikeluarkan lebih besar beban fasilitator rumah rusak sedang dan ringan.

‘’Kalau fasilitator rusak berat kan tinggal awasi saja. Sedang yang rusak ringan dan sedang harus memperbaiki rumah yang sudah berdiri,’’ ujarnya.

Dengan memangkas kesenjangan itu, diharapkan bisa dilakukan percepatan penanganan rumah dampak gempa yang persentasenya belum maksimal. Di mana, jumlah yang sudah dibangun 31.506 unit dari total 222.564 rumah rusak, baik berat, ringan dan sedang.

Langkah selanjutnya, pengganti Ir. H. Mohammad Rum, MT ini, akan segera berkoordinasi dengan Kepala BPBD kabupaten dan kota.  Ia ingin mencermati letak persoalan paling mendasar di tingkat kabupaten dan kota terdampak. Sebab anggaran sudah tersedia, namun belum maksimal bisa dieksekusi. Dalam rangka itu, ia juga akan membangun komunikasi dengan Fasilitator, Pokmas dan Aplikator.

‘’Bagaimana upaya kita sekarang agar dana yang sudah tersedia ini cepat ke luar dan dipakai untuk membangun dan memperbaiki rumah,’’ tegasnya.

Koordinasi juga akan dilakukan dengan TNI dari Korem 162/WB, karena banyak membantu percepatan rehab rekon. 1000 personel TNI dan 450 polisi, harus dimaksimalkan perannya di lapangan bersama fasilitator dan Pokmas.

Ahsanul Khalik juga akan membangun komunikasi dengan Bank BRI yang bertanggung jawab soal proses pencairan. Jangan sampai, kata dia, bank menghambat proses pencairan, sementara proses administrasi sudah lengkap. (ars)