, KLATEN-– Pemerintah daerah diminta mengidentifikasi sungai-sungai di wilayahnya yang berpotensi menghadirkan bencana banjir bandang. Pemerintah dan juga masyarakat harus mengenalinya karena banjir bandang bersifat merusak (destruktif) dan berlangsung cukup cepat.

 “Sungai-sungai yang berhulu di lereng Gunung Merapi dan Merbabu serta di wilayah Dieng termasuk berkarakter banjir bandang,” ujar anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Kelompok Kerja Banjir dan Kekeringan, Agus Maryono.

 Agus memberikan peringatannya itu dalam forum diskusi tentang banjir bandang di Klaten, Sabtu pekan lalu. Dalam forum itu, Kepala Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembuatan Hujan Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT, Tri Handoko Seto, mengungkap potensi bencana, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin ribut, menjelang puncak musim hujan pada Maret mendatang.

 “Menguatnya angin di wilayah barat sejak Kamis lalu berdampak pada masifnya pertumbuhan awan di Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara,” ujar Tri.

 Terkait dengan kondisi itu, Agus menganggap perlu masyarakat mendapat banyak informasi khusus ihwal banjir bandang. Sungai berkarakter banjir bandang, ujar Agus, biasa berada di tekukan lereng tebing kritis dengan komposisi batuan lemah serta banyak timbunan material sisa tanah longsor dan pohon-pohon mati.

 Menurut dia, banjir bandang berpotensi memakan korban karena masyarakat sering tidak menyadari jika di daerah hulu sedang terjadi hujan deras dalam durasi lama. Selain memetakan sungai rawan banjir bandang, Agus menambahkan, pemerintah harus membuat sistem peringatan dini (early warning system).

Penjabat Bupati Klaten, Jaka Sawaldi, menyatakan pemerintahan setempat telah berupaya meminimalkan dampak banjir. Mereka meluncurkan Gerakan Kali Bersih yang melibatkan ribuan anggota masyarakat, relawan, TNI, Polri, BPBD, dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah.

 Gerakan gotong-royong membersihkan sungai dari sampah yang dimulai sejak Sabtu lalu itu disebutkannya sudah menyasar sepanjang daerah aliran Kali Lunyu, Grogok, Jaliden, Kacang Ijo, dan Jalidin. “Dua pekan lalu banjir merendam belasan desa di Klaten. Penyebabnya adalah jebolnya sejumlah tanggul dan meluapnya sungai-sungai yang tersumbat sampah,” kata Jaka.

sumber: TEMPO.CO

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar berencana memperkuat program Daerah Tangguh Bencana guna mengurangi risiko bencana di daerah tertinggal.

Pasalnya, masih banyak daerah yang belum memiliki regulasi yang baik dalam menghadapi bencana, termasuk banjir.

"Program ini bertujuan untuk mengantisipasi kelemahan daerah dalam mengatasi bencana. Melalui program ini, kita mencoba untuk mengkonversi daerah rawan bencana menjadi daerah tangguh bencana," ujar Marwan.

Menurut Marwan, dari 122 daerah tertinggal saat ini, terdapat 96 daerah yang masuk kategori rawan bencana.
Tingginya jumlah tersebut, mendorong Menteri Marwan untuk mempercepat realisasi program tersebut.

"Karena anggaran kita terbatas, program ini akan dilakukan bertahap. Kita juga bisa manfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko bencana," ujarnya.

Terdapat tiga esensi yang akan dilakukan dalam daerah tangguh bencana. Hal tersebut berkaitan dengan regulasi, pendekatan kelembagaan dan investasi.

"Regulasi penanggulangan bencana harus jelas. Ketika planning sudah siap, pelaksanaan secara kelembagaannya bagaimana. Kemudian investasi berkaitan dengan fasilitas seperti DAM dan sebagainya. Fasilitas yang bisa dibantu akan kita bantu, seperti halnya early warning system untuk mendeteksi bencana misalnya," ujarnya.

Selain itu, Menteri Marwan juga akan melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, melalui bimbingan teknis bencana.

Melalui hal tersebut, daerah diharapkan memiliki pemahaman dan peka terhadap bencana.

"Pemahaman dan kepekaan masyarakat dalam menghadapi bencana ini juga investasi. Akan kita bantu melalui Bimtek (Bimbingan Teknis)," ujarnya.

sumber: tribunnews