Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan Hari Santri yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Oktober adalah momen yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sebab momen tersebut juga menunjukkan peran penting para santri dalam pembangunan negara.

Hal tersebut diucapkan Ghufron saat mengisi seminar nasional di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan dalam upaya mendukung pembangunan negara, maka santri wajib menjaga kesehatan, bukan hanya spiritual, tetapi juga fisik.

"Perlindungan kesehatan, terutama di lingkungan pondok pesantren sangatlah penting. Terutama di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, bertepatan dengan Hari Santri," jelas Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2023).

Ia melanjutkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Prabowo dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Kiai Haji Khoirul Fuad ini merupakan bukti nyata BPJS Kesehatan dalam pemberian perlindungan jaminan kesehatan kepada para santri, yang berada di bawah naungan pondok pesantren.

Ghufron pun menegaskan bahwa para santri ini merupakan aset berharga generasi penerus bangsa.

"Kualitas para santri sangat tergantung pada apa yang diperoleh saat ini, termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Dengan kerja sama ini, BPJS Kesehatan akan mengintensifkan upaya perlindungan kesehatan bagi para santri yang sedang menimba ilmu," tambah Ghufron.

Ia menambahkan adapun maksud dari kerja sama ini adalah agar para santri memiliki kepastian dan keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harapannya para santri dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan.

"Nantinya, santri-santri ini diupayakan perlindungan jaminan kesehatan dan kepastian akses pelayanan kesehatan oleh pihak pondok pesantren. Ketika membutuhkan layanan kesehatan, para santri ini akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan," ujar Ghufron.

"Kami percaya bahwa riwayat kesehatan dan perkembangan kesehatan santri juga akan lebih mudah terpantau karena semua data ada di fasilitas kesehatan melalui i-Care JKN," lanjutnya.

Sementara itu, Kiai Haji Khoirul Fuad mengatakan upaya ini merupakan awal dari perjuangan untuk kesehatan santri. Bagaimana mungkin santri bisa belajar dengan baik jika kebutuhan kesehatannya tidak terpenuhi.

"Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik bagi para santri. Saya berharap bahwa gerakan semacam ini bisa diterapkan di tempat lain, dan tujuan utama adalah memberikan pelayanan kesehatan pada santri di lingkungan pondok," ucap Fuad.

Fuad turut mengatakan bahwa kesehatan adalah hak semua orang, termasuk santri, dan bahwa santri memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan. Tanpa kesehatan, mereka tidak dapat belajar atau mengaji di pesantren.

Pada kesempatan yang sama, Aktivis Jaminan Sosial dan Inisiator UU BPJS, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari juga berharap para santri nantinya akan mendapatkan jaminan kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Tujuannya untuk mencegah para santri terjangkit penyakit yang dapat menghambat proses belajar.

"Melalui Program JKN harapannya untuk membentuk santri yang sehat. Dengan memberikan akses yang merata ke layanan kesehatan, kita tidak hanya melindungi kesehatan individu, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sehat secara keseluruhan dan tercapainya Universal Health Coverage (UHC)," terang Rieke.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak juga mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Pengelola Kesehatan Pesantren sebagai wadah pemeliharaan kesehatan para santri. Deklarasi tersebut disaksikan oleh Ghufron, Rieke, dan perwakilan pesantren di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak disebut menjadi tonggak penting dalam mendukung kesejahteraan para santri di seluruh Indonesia, melalui akses kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.

Pada tanggal 18 hingga 19 Oktober 2023 Kementerian Luar Negeri (MOFA) bersama Dewan Urusan Kelautan, dan Pusat Teknologi Penanggulangan Bencana Nasional, serta kantor perwakilan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Kedutaan Besar Saint Lucia di Taiwan menyelenggarakan  "Lokakarya Internasional GCTF Langkah Penanganan Bencana Maritim".
 
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 30 pejabat, akademisi, dan pakar di bidang lingkungan laut dan penanggulangan bencana dari 13 negara di kawasan Asia Pasifik dan Karibia, untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan seperti tsunami dan pencemaran.
 
Acara ini merupakan kelanjutan dari kegiatan GCTF bertema "Samudra yang Berkelanjutan" di Tokyo, Jepang pada tahun 2022. Acara ini membahas isu seputar bencana laut yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia, untuk memperlihatkan upaya dan komitmen Taiwan dan negara-negara mitra GCTF dalam mendorong keamanan dan lingkungan laut yang berkelanjutan.
 
Lokakarya kali ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta, antara lain diplomat kantor perwakilan negara-negara sahabat di Taiwan, dan pakar serta ilmuwan dari bidang terkait. Pada tanggal 19 Oktober para peserta diundang untuk berkunjung ke Keelung untuk melihat kapal patroli laut Taiwan, Kapal Chiayi, dan Museum Sains dan Teknologi Kelautan Nasional.
 
GCTF, yang didirikan oleh Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia pada bulan Juni 2015, telah menjadi platform kerja sama penting bagi keempat negara tersebut dalam diskusi mengenai masalah global yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional.
 
Hingga saat ini, GCTF telah mengadakan 64 lokakarya baik di Taiwan maupun di luar negeri, secara tatap muka atau secara online, dengan lebih dari 7.000 peserta dari 127 negara atau wilayah.
 
Seiring dengan bertambahnya partisipasi negara sehaluan, GCTF akan terus meningkatkan perannya sebagai platform internasional yang mendukung kerja sama, serta memperlihatkan kemampuan dan kesediaan Taiwan dalam menghadapi masalah dan tantangan global.