Tiga bencana alam sekaligus menghantam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yakni banjir, tanah longsor dan naiknya air laut.

"Pemerintah menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian bencana di Kabupaten Manggarai Barat," tutur Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, usai meninjau penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung, Sabtu (16/3).

Mensos menjelaskan musibah yang dialami warga Kabupaten Manggarai Barat terjadi pada 06 Maret 2019 dimana hujan berlangsung terus-menerus sampai pagi hari menyebabkan terjadinya banjir di 12 kecamatan.

Banjir mengakibatkan terjadinya tanah longsor di beberapa titik yang lain. Longsor juga memutus transportasi lintas Flores yang menghubungkan Labuhan Bajo dengan kabupaten yang lain di Pulau Flores.

"Sesaat setelah kejadian kami turunkan tim dari Kementerian Sosial sebanyak empat orang dari unsur Tagana, Layanan Dukungan Psikososial (LDP), Logistik, dan Shelter. Tim ini berkoordinasi dengan Tagana Manggarai Barat, Tagana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Sakti Peksos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB)," terangnya.

Mensos mengatakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, perlindungan terhadap warga terdampak bencana menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, berbagai langkah ditempuh Kemensos agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak bencana terpenuhi.

"Tim juga melakukan penjangkauan daerah yang terisolir dan terputus dari jangkauan transportasi roda empat dengan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar para korban bencana. Tim juga melakukan knowledge transfer semacam kursus singkat berisi penyampaian materi- materi tentang pelaksanaan LDP diikuti oleh tim LDP dari unsur Tagana, pendamping PKH, dan unsur NGO Labuanbajo," katanya.

Sebanyak 12 kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Pacar, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Welak, Kecamatan Ndoso, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Boleng, Kecamatan Kuwus Barat.

Daerah paling parah adalah Kecamatan Komodo dan Kecamatan Pacar terdiri dari 6 desa yaitu Desa Macang Tanggar, Desa Nggorang, Desa Watu Nggelek, Desa Gorontalo, Desa pantar, Desa golo bilas, Desa Compang Longgo.

Bencana ini mengakibarkan sebanyak 10 orang meninggal terdiri dari 8 orang meninggal disebabkan tanah longsor dari kecamatan Mbeliling dan 2 orang meninggal terbawa arus banjir dari Kecamatan Pacar.

Lembaga filantropi milik Google, Google.org, mengumumkan pemberian hibah senilai 1 juta dollar AS (sekitar Rp 14,2 miliar) kepada Yayasan Sayangi Tunas Cilik (mitra dari Save the Children) untuk membantu meningkatkan persiapan risiko dan mitigasi bencana di Indonesia.

Bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), proyek percontohan selama satu tahun ini akan berfokus untuk meningkatkan kesadaran dan aksi masyarakat, termasuk anak-anak, yang tinggal di wilayah berisiko tinggi dan rawan bencana.

Presiden Google.org, Jacquelline Fuller, mengungkapkan bahwa bencana alam bisa membuat kondisi jutaan orang rentan dan trauma. Keadaan tersebut lantas bisa jadi menyulitkan kondisi hidup masyarakat yang terdampak bencana, terutama anak-anak.

“Bencana alam bisa membuat jutaan orang menjadi rentan dan keadaan ini bisa sangat menyulitkan, terutama bagi anak-anak,” ucap Jacquelline dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTekno, Minggu (16/3/2019).

Hal itulah yang membuat Google.org tertarik menghibahkan dana miliaran rupiah tersebut ke Yayasan Sayangi Tunas Cilik, demi membekali masyarakat dan anak-anak dengan pengetahuan mitigasi bencana alam.

Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Selina Sumbung, menyambut baik hibah dari Google.org ini. Ia juga berharap dapat bermitra dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta, untuk memperluas program mitigasi bencana ini ke seluruh pelosok Indonesia. 

“Seiring waktu, kami berharap bisa bermitra dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperluas program ini ke lebih banyak provinsi dan jutaan anak di seluruh Indonesia,” ujar Selina.

Bentuk upaya yang bakal dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik ini sendiri akan mencakup beberapa kegiatan kampanye dan edukasi ke masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. 

Lebih detail, yayasan tersebut akan melakukan kampanye dan aksi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran nasional—dengan memanfaatkan platform online dan offline—guna memastikan gedung-gedung sekolah dalam keadaan aman untuk mitigasi bencana.

Anak-anak serta masyarakat di sekitar daerah rawan bencana juga bakal dididik agar lebih siap jika nanti bencana datang secara tiba-tiba.

“Tujuan kami adalah mengedukasi dan memberdayakan masyarakat untuk merencanakan dan bersiap menghadapi situasi darurat, serta mengurangi jumlah korban dan anak-anak yang terdampak bencana alam, yang jumlahnya sering kali mencapai ribuan setiap tahunnya.” tutup Selina.

Google.org sendiri bukan kali pertama memberikan hibah ke Indonesia. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Google.org telah mengkucurkan dana hibah di Indonesia senilai lebih dari 8 juta Dollar AS atau setara dengan Rp 114 miliar. 

Hibah-hibah yang sudah digelontorkan tersebut diketahui difokuskan untuk membantu meningkatkan area-area penting lainnya seperti literasi digital dan keamanan saat melakukan aktivitas online.

sumber: kompas.com

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Bencana tanah longsor menjadi kasus terbanyak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Sukabumi termasuk kawasan rawan bencana longsor.

Data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, pada Februari 2019 lalu misalnya dari sebanyak 53 kejadian bencana sebanyak 23 kejadian diantaranya adalah longsor. ‘’Dari data yang ada bencana yang paling tinggi di Sukabumi adalah longsor,’’ ujar Koordinator Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna kepada wartawan, Jumat (15/3).

Bencana terbanyak kedua adalah kebakaran dan angin kencang. Pada bulan Februari tercatat sebanyak tujuh kejadian kebakaran dan angin kencang sebanyak delapan kejadian. Berikutnya gempa bumi yang dirasakan sebanyak lima kejadian dan pergerakan tanah tiga kejadian serta banjir satu kejadian.

Daeng menerangkan, bencana tersebut berdampak pada sebanyak 123 unit rumah warga. Rinciannya sebanyak 18 unit rumah warga rusak berat, 42 unit rumah rusak sedang, 63 unit rumah rusak ringan dan 25 unit rumah lainnya terancam.

Jumlah bencana pada Februari 2019 ini menurun dibandingkan dengan Januari 2019. Pada awal 2019 itu Sukabumi dilanda bencana sebanyak 297 kali yang terjadi di beberapa kecamatan.

‘’Kasus longsor tetap mendominasi dibandingkan dengan yang lain,’’ terang Daeng. Rincian kejadian bencana tersebut yakni kebakaran tujuh kali, longsor 77 kali, banjir 16 kali, angin kencang 18 kali, gempa bumi dua kali, pergerakan tanah enam kali dan lain-lain satu kejadian.

Akibat bencana tersebut sebanyak 1.102 jiwa atau 95 kepala keluarga (KK) terdampak, 116 KK mengungsi, 396 rumah terdampak dengan rincian 76 rusak berat, 59 rusak sedang, 91 rusak ringan dan 170 terdampak.

Pada Januari 2019 terjadi bencana longsor di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang menyebabkan banyak korban jiwa. Di mana pada saat itu ada sebanyak 32 korban ditemukan meninggal dunia dan satu orang hilang.

Sebelumnya Bupati Sukabumi Marwan Hamami telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang siaga darurat bencana banjir dan longsor pada 1 Nopember 2018 lalu. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan bencana di lapangan.

Ketentuan itu yakni Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.620-BPBD/2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2019. Masa berlakunya status tersebut mulai 1 Nopember 2018 hingga 31 Mei 2019.

Kalianda  - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pentingnya pemahaman potensi bencana di sepanjang pesisir dan perairan Indonesia. Seiring dengan itu sosialisasi mitigasi bencana alam, terutama tsunami, di kawasan pelabuhan dan pesisir pantai bisa kurangi kerugian.

Demikian disampaikan Bramantyo Satyamurti Poerwadi selaku Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP dan Abdul Muhari selaku Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (P4K) KKP, Kamis (14/3).
Keduanya berbicara dalam acara Jambore Pesisir dan Penyadartahuan Potensi dan Mitigasi Tsunami uMelalui Gita Laut yang digelar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung.

Bramantyo menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang besar dalam pencegahan dampak bencana guna mengurangi korban dan memperkecil tingkat kerusakan. Untuk itu, perlunya meningkatan pemahaman tentang berbagai hal ketika terjadi bencana.

“Mitigasi bencana ini sangat penting untuk daerah pesisir. Salah satu contohnya adalah mengajak para nelayan dan pelaku usaha memahami potensi bahaya di pinggir pantai,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Abdul Muhari selaku Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (P4K), KKP.  Dikatakan, pemahaman pada karakteristik tsunami bisa mencegah kerusakan kapal yang lebih parah. Untuk itu, pentingnya sosialisasi mitigasi bencana tsunami agar menjadi perhatian semua pihak dalam mengurangi risiko bencana.

“Selain keselamatan manusia, berbagai infrastruktur di sepanjang pesisir dan pelabuhan sangat rawan ketika tsunami. Seperti pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, pertambakan serta perkampungan nelayan dan pelabuhan umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, wilayah Indonesia memiliki kawasan pesisir rawan tsunami karena berada diantara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Sejak 1961 hingga 2010, tercatat lebih dari 15 tsunami terjadi di wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut, kata dia, sangat rawan bagi ratusan pelabuhan umum dan perikanan di Indonesia. Kerusakan di pelabuhan terjadi sebelum tsunami karena air yang surut, berupa kapal kandas dan kapal tidak bisa dievakuasi. Saat tsunami, fasilitas pelabuhan dan kapal pun terseret ke permukiman sehingga rusak parah dan kerugian menjadi sangat besar.

“Supaya kapal tidak rusak parah maka ketika gempa terjadi, kapal harus dibawah ke tengah laut. Kalau dibiarkan di pesisir atau pelabuhan, kapal tersebut akan rusak parah,” jelasnya.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan potensi pelabuhan yang banyak, mitigasi bencana di pesisir sangat diperlukan.