logo2

ugm-logo

Blog

Menristek Dikti: Tahun Ini, Kampus Harus Jelaskan Mitigasi Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menginstruksikan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memasukkan materi edukasi dan mitigasi bencana alam dalam kegiatan perkuliahan. Instruksi ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo agar edukasi dan mitigasi bencana di masyarakat ditingkatkan. Mengingat, secara geografis Indonesia berada di daerah yang rentan terkena bencana alam.

"Tahun ini, semua kampus, perguruan tinggi harus menjelaskan bagaimana mitigasi bencana," ujar M. Nasir di Istana Presiden, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Berarti tahun ini ada tiga fokus perguruan tinggi, yakni bela negara dan wawasan kebangsaan, materi antikorupsi dan masalah kebencanaan," lanjut dia.

Nasir mengatakan, tak terlalu sulit memasukkan materi edukasi dan mitigasi bencana alam ke dalam kegiatan perkuliahan. Sebab, kementeriannya sudah menyusun kurikulum yang khusus berisi mengenai hal itu. Beberapa perguruan tinggi pun sudah menerapkannya. Antara lain, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Artinya, ada model pengajaran yang dapat dicontoh oleh perguruan tinggi lain. Nasir melanjutkan, bencana alam terdiri dari banyak jenis. Edukasi serta mitigasi bencana alam yang diberikan akan fokus pada bencana alam jenis gempa dan tsunami.

Selain itu, Nasir juga meminta perguruan tinggi menyebarkan pengetahuan soal edukasi dan mitigasi bencana itu ke masyarakat luas. "Kan penjelasan di perguruan tinggi itu adanya di mata kuliah dasar. Dijelaskanlah kondisi Indonesia ini ada di ring of fire, apa yang harus kita lakukan. Nantinya, ketika mereka KKN (Kuliah Kerja Nyata), gantian mereka menjelaskan kepada masyarakat," ujar Nasir.

Diketahui, arahan Presiden agar mitigasi dan edukasi bencana di masyarakat ditingkatkan diungkap saat ia memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Saya ingin mengingatkan, kita harus terus meningkatkan daya tahan kita, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana," ujar Presiden.

Sudah selayaknya pemerintah bersama-sana DPR RI mengalokasikan anggaran lebih banyak lagi untuk mengedukasi dan meningkatkan mitigasi bencana di masyarakat.

"Sebagai negara di tempat rawan bencana alam, ring of fire, kita harus siap merespons dan tanggung jawab menghadapi segala bencana alam. Saya minta edukasi lebih baik, konsisten dan lebih dini bisa masuk ke dalam muatan sistem pendidikan kita," ujar Presiden.Ia yakin apabila muatan edukasi dan mitigasi bencana masuk ke dalam materi pendidikan anak-anak sekolah, Indonesia akan jauh lebih siap dalam menghadapi bencana alam. Pada periode 1 Januari hingga 14 Desember 2018, Indonesia diterpa 2.426 bencana alam. Angka ini jauh di bawah bencana 2017 yang tercatat 2.862 fenomena.

Meski begitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap jumlah korban meninggal dunia dan yang hilang melonjak hingga 1.072 persen. Berdasar data BNPB, bencana pada 2017 menelan korban jiwa 378 orang. Sedangkan pada 2018, jumlah korban meninggal dan hilang mencapai 4.231 orang. Selain itu, jumlah korban luka-luka, mengungsi, rumah rusak akibat bencana juga meningkat pada 2018.

Dilansir data BNPB, pada 2018 terdapat 6.948 korban luka-luka, 9.956.410 korban mengungsi, dan 341.226 unit rumah rusak berat. Jika dibanding 2017 yang sebanyak 997 korban luka-luka, 3.612.630 korban mengungsi, dan 9.327 unit rumah rusak berat akibat bencana. Beberapa bencana alam yang menelan banyak korban, antara lain gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan gempa bumi disertai tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, Sulawesi Selatan.

Jokowi Minta Edukasi Bencana Masuk Sistem Pendidikan

Jokowi Minta Edukasi Bencana Masuk Sistem Pendidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi kebencanaan secara konsisten dan dilakukan sejak dini. Jokowi menyatakan edukasi kebencanaan didorong masuk dalam materi yang diajarkan pada sistem pendidikan.

"Saya sudah minta agar edukasi kebencanaan ini betul-betul dikerjakan secara baik dan konsisten dilakukan sejak dini, masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga betul-betul kita siap dalam menghadapi," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, dengan topik 'Program dan Kegiatan Tahun 2019', di Istana Negara, Senin (7/1).

Jokowi menyatakan pemerintah bersama DPR telah sepakat mengalokasikan lebih banyak lagi anggaran untuk melakukan edukasi dan mitigasi bencana alam pada APBN 2019.

"Saya juga ingin mengingatkan untuk kita terus memperkuat daya tahan kita, kesigapan kita dalam menghadapi bencana," ujarnya.


Menurut mantan Wali Kota Solo itu, sebagai negara yang terletak di atas cincin api dan memiliki kondisi geografis rawan bencana, pemerintah maupun masyarakat harus siap dan sigap menghadapi bencana alam.

"Kita harus siap, harus respons, harus sigap, harus tangguh dalam setiap menghadapi bencana alam," kata Jokowi.

Sepanjang 2018 setidaknya terjadi beberapa bencana alam di sejumlah daerah. Bencana alam ini meliputi gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB); gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, serta tsunami di Selat Sunda, yang menyapu Banten serta Lampung dan sekitarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan pemerintah menyediakan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp15 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Nilai tersebut meningkat dari realisasi sementara dana bencana 2018 yang sebesar Rp7 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah sengaja meningkatkan alokasi anggaran bencana karena tahun ini masih membutuhkan biaya untuk pemulihan dan rekonstruksi atas peristiwa yang terjadi sepanjang 2018 lalu.

"Pagunya meningkat untuk antisipasi bencana dan rekonstruksi. Pemerintah komitmen tidak ada kesulitan untuk masalah anggaran bencana ini," ujar Askolani di Kementerian Keuangan, Kamis (3/1).

Jokowi: Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Alam Telah ditingkatkan

Jokowi: Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Alam Telah ditingkatkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan anggaran untuk edukasi dan mitigasi bencana alam pada APBN 2019 telah dialokasikan lebih besar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menggelar rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2018).

"Pemerintah beraama DPR telah mengalokasi lebih banyak lagi anggaran untuk melakukan edukasi, melakukan mitigasi bencana alam. Kita terus memperkuat daya tahan kita, kesiapan kita dalam menghadapi bencana," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, peningkatan anggaran untuk mitigasi bencana sangat diperlukan mengingat Indonesia berada pada wilayah cincin api atau ring of fire dan memiliki geografis rawan bencana.

"Kita harus siap, harus respon, sigap, sanggup menghadapi bencana alam," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menegaskan persoalan edukasi kebencanaan agar segera dikerjakan secara baik dan konsisten kepada siswa maupun masyarakat.

"Dilajukan sejak dini, masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita, sehingga betul-betul kita siap menghadapi bencana yang ada," kata Jokowi.

Pada 2019 ini pagu untuk bencana dipastikan meningkat.

Dalam hal ini, anggaran diperuntukkan bagi dua kebutuhan, yakni antisipasi dan rehabilitasi, terutama rehabilitasi konstruksi.

Total yang disiapkan senilai Rp 15 triliun.


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi: Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Alam Telah ditingkatkan, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/07/jokowi-anggaran-edukasi-dan-mitigasi-bencana-alam-telah-ditingkatkan.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi

Tanggap Darurat di Lampung Selatan Diperpanjang hingga 19 Januari

Update Tsunami Selat Sunda: Tanggap Darurat di Lampung Selatan Diperpanjang hingga 19 Januari

TRIBUNJABAR.ID, LAMPUNG - Masa tanggap darurat di Kabupaten Lampung Selatan kembali diperpanjang, pasca-tsunami yang melanda pantai sekitar Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat ini berlaku selama dua minggu, dari 6 Januari hingga 19 Januari 2019.

"Untuk penanganan darurat di Kabupaten Lampung Selatan, masa tanggap darurat diperpanjang selama 2 minggu yaitu 6 Januari 2019 hingga 19 Januari 2019," ujar Sutopo melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/1/2019).

Ini merupakan kali kedua pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat.

Setelah bencana terjadi, masa tanggap darurat di Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan berlangsung selama 7 hari, dari 23-29 Desember 2018.

Kemudian, masa itu kembali diperpanjang selama satu minggu, dari yang semula berakhir 29 Desember 2018 menjadi 5 Januari 2019.

Berdasarkan data BNPB, tsunami merenggut 120 korban jiwa di daerah tersebut. Kemudian, sekitar 8.000 orang mengalami luka-luka dan ribuan orang lainnya mengungsi.

"Korban tsunami di Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, dan 6.999 orang mengungsi," katanya.

Sementara itu, BNPB mencatat, sebanyak 710 rumah mengalami kerusakan.

Rinciannya, 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang, dan 97 rumah rusak ringan.

Untuk pembangunan rumah warga, pemerintah memutuskan untuk langsung membangun hunian tetap dan tidak membangun hunian sementara (huntara).

Sutopo mengatakan, sudah tersedia lahan untuk membangun hunian tetap bagi warga yang terdampak.

"Sesuai kesepakatan dan rapat koordinasi, tidak ada pembangunan huntara di Lampung Selatan. Namun dengan pembangunan hunian tetap untuk relokasi," sebut Sutopo.

"Sudah tersedia lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan huntap," lanjutnya.

Sebelumnya, tsunami melanda pantai di sekitar Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018) malam.

Tsunami tersebut dipicu oleh longsoran bawah laut dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

sumber:  http://jabar.tribunnews.com

Editor: Yongky Yulius

ransisi Pemulihan Bencana Tsunami Banten Diberlakukan

Periode transisi darurat menuju peralihan diberlakukan selama 2 bulan

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, masa tanggap darurat penanganan bencana tsunami yang melanda Kabupaten Pandeglang resmi berakhir pada 4 Januari 2019. Kini priode transisi darurat menuju peralihan diberlakukan selama 2 bulan yaitu 6 Januari 2019 hingga 6 Maret 2019.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan kini penanganan darurat masih dilakukan. “Selama masa transisi darurat ini akan dibangun hunian sementara atau huntara,” ujar Sutopo dalam keterangan resminya.

Menurut Sutopo, Pemda Pandeglang dan Banten akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Sedangkan untuk perbaikan rumah rusak berat dan rusak sedang akan diusulkan melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB.

Sedangkan ntuk penanganan darurat di Kabupaten Lampung Selatan masa tanggap darurat diperpanjang selama 2 minggu yaitu 6 hingga 19 Januari 2019.

Untuk korban tsunami di Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, dan 6.999 orang mengungsi dan sebanyak 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 97 rumah rusak ringan.

Korban tsunami di Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, dan 6.999 orang mengungsi. Sebanyak 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 97 rumah rusak ringan.

Sebelumnya, tsunami melanda pantai di sekitar Selat Sunda, pada 22 Desember 2018. Tsunami tersebut dipicu oleh longsoran bawah laut dan erupsi Gunung Anak Krakatau. Hingga kini, BNPB mencatat 437 korban jiwa akibat bencana tsunami tersebut.

Sementara itu, 10 orang masih dinyatakan hilang, 9.061 orang mengalami luka-luka, dan 16.198 orang mengungsi.

sumber: jurnas.com