Blog

BMKG: Hampir Seluruh Wilayah Sulsel Berpotensi Terdampak Bencana Hidrometereologi

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR - Kapala Bidang Data dan Informasi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah Sulsel, Daryatno mengatakan, hampir seluruh wilayah Sulsel berpotensi terkena dampak bencana Hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi. Di antaranya angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi.

"Sulawesi Selatan Waspada. Karena dampak fenomena itu hampir merata seluruh daerah," kata Kapala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah Sulsel, Daryatno kepada Tribun.

Waspada potensi bencana terkait hidrometeorologi di Indonesia hingga satu pekan ke depan, tidak hanya Sulsel, tetapi daerah di luar Sulawesi patut mewaspadai.

Hal ini dipicu karena memasuki awal Maret beberapa fenomena atmosfer terpantau muncul secara bersamaan.

Fenomena-fenomena tersebut dapat membawa konsekuensi meningkatnya potensi curah hujan tinggi di kawasan Indonesia.

Saat ini disebutkan teridentifikasi adanya aktivitas _Madden Julian Oscillation_ (MJO) di Samudera Hindia.

MJO merupakan fenomena gelombang atmosfer yang bergerak merambat dari barat (Samudera Hindia) ke timur.

Fenomena ini menjadi dapat meningkatkan potensi curah hujan di daerah yang dilaluinya.

MJO diprakirakan akan bergerak melintas wilayah Indonesia yang dapat bertahan hingga satu minggu ke depan

Kondisi ini menyebabkan masuknya aliran massa udara basah dari Samudera Hindia ke wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Barat dan Tengah.

"Inilah yang membawa dampak meningkatnya potensi curah hujan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hingga Sulawesi," tuturnya.

Selain MJO, dari analisis pola pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia Barat Sumatera yang membentuk daerah pertemuan angin cukup konsisten di wilayah Sumatera, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa.

Akibat fenomena ini, BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada pada periode awal Maret, khususnya dampak dari potensi curah hujan tinggi yang dapat memicu Bencana Hidrometeorologi.

Kondisi ini dapat meningkat hingga pertengahan Maret 2019.

Selain itu, juga berpotensi adanya gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0 meter diperkirakan terjadi di Perairan Selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Selat Bali bagian Selatan, Samudera Hindia Barat Kep. Mentawai hingga Lampung, Samudera Hindia Selatan P. Jawa hingga Bali.

"Kami menghimbau agar masyarakat menghindari beraktifitas disekitar bantaran sungai pada saat hujan lebat waspada banjir bandang. Dan jangan lupa berdoa mohon pertolongan kepada Allah SWT, agar dihindarkan dari bencana hidrometeorologi.(*)

sumber: http://makassar.tribunnews.com/

BNPB: Mitigasi Bencana Masyarakat Indonesia Masih di Bawah Standar

Liputan6.com, Jakarta - Tempo Media Group bersama Taman Impian Jaya Ancol menyelenggarakan forum diskusi ECO TALK dengan tema 'Amankah Jakarta dari Tsunami?'

Acara ini digagas atas dasar kekhawatiran akan kurang siaganya masyarakat Indonesia akan kebencanaan, terutama tsunami.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesigapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bernadus Wisnu Widjadja, posisi Indonesia masih di bawah standar dalam soal mitigasi bencana. Itu berbeda jauh dengan negara lainnya.

"Pendapat saya jika standarnya 60, maka masyarakat Indonesia kurang dari itu. Jika Jepang 80 atau 90," kata Bernadus di Ancol, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Pernyataan itu muncul saat ditanya moderator terkait kuantifikasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

Bernadus menyandarkan pendapatnya pada penelitian yang pernah dilakukan di Mentawai pada 2014 setelah empat tahun tsunami menimpa daerah itu. Penelitiannya terkait kesiapsiagaan masyarakat Mentawai dalam menghadapi bencana.

"Tidak mempunyai kesiap-siagaan pada saat saya teliti," ujarnya.

Diskusi yang bertempat di Hall Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta itu membahas terkait mitigasi bencana untuk menekan risiko bencana di Indonesia.

Selain itu, diskusi ini juga untuk membangun kesadaran tentang potensi dan risiko bencana, serta menemukan pendekatan dan solusi konstruktif untuk menghadapi kepanikan yang diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang kebencanaan.

Gubernur Sulteng Sampaikan Ucapan Terima Kasih Basarnas Atas Bantuan Saat Bencana 28 September

TRIBUNNEWS.COM, PALU -- Gubernur Provinsi Sulteng H Longki Djanggola, memimpin upacara HUT ke-47 Basarnas di Halaman Lapangan Pogombo, Jalan Ahmad Yani, Kamis (28/2/2019).

Sesaat sebelum meninggalkan mimbar upacara, tiba-tiba, orang nomor satu di Sulteng itu berbicara melalui pengeras suara.

Longki mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Basarnas Palu dan seluruh jajarannya.

Ia berterima kasih karena Basarnas selalu membantu masyarakat Sulawesi Tengah saat terjadi bencana alam.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengucapkan terima kasih," ujarnya.

Terutama lanjutnya, pada masa-masa genting bencana besar yang terjadi di tiga daerah di Provinsi Sulteng, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

"Khususnya pada bencana alam yang terjadi pada 28 September 2018," terangnya

sumber: Tribunnews.com

Perlunya Mitigasi Bencana Demi Perkembangan Sektor Pariwisata

Liputan6.com, Jakarta - Letak Indonesia di wilayah lingkaran api atau Ring of Fire tak ayal membuat sejumlah bencana alam kerap melanda. Gempa bumi dan tsunami belakangan menjadi perhatian publik lantaran kerap terjadi di Tanah Air dalam setahun terakhir.

6 Agustus 2018, gempa tektonik magnitudo 7 mengguncang wilayah Lombok dan sekitarnya. Kejadian serupa disertai hantaman tsunami juga meratakan Palu dan Donggala sebulan kemudian, tepatnya 28 September 2018.

Belum lagi material longsor dari aktivitas Gunung Anak Krakatau pada 22 Desember 2018, menimbulkan gelombang tsunami di Selat Sunda. Sejumlah wilayah di Lampung dan Banten porak-poranda.

Deretan bencana alam ini berdampak ke segala bidang di pemerintahan, termasuk juga persoalan penurunan pemasukan negara. Dalam hal ini, sektor pariwisata.

Menteri Pariwisata Arief Yahya pun mengakui, bencana alam memberikan dampak kurang baik untuk sektor pariwisata di Indonesia. Kerugian akibat peristiwa tersebut juga ditaksir tidak sedikit.

Dia menyoroti kondisi Bali yang disebut akan menghasilkan sumber devisa negara terbesar di Indonesia. Namun, peringatan status bencana terkait erupsi Gunung Agung dinilai menghambat perwujudan harapan itu.

"Begitu pemerintah daerah menetapkan status darurat, apa yang terjadi? Negara-negara di seluruh dunia mengeluarkan travel warning atau travel advisor tidak boleh berkunjung ke daerah itu," ungkapnya di Hotel Aone, Jakarta, Rabu (27/02/2019).

Persepsi demikian membuat masyarakat enggan berkunjung ke Pulau Dewata. Arief menilai, kondisi darurat yang ditengarai bisa menghalangi turis masuk ke daerah pariwisata perlu segera dicabut, namun tetap tak mengurangi tingkat kewaspadaan terhadap potensi bencana.

"Permintaan saya cuma satu, cabut itu. Ada surat dari PHRI Bali, bahwa daerah ini sudah lumpuh. Kondisi Bali sudah kurang baik. Segera cabut kondisi darurat, jangan memprediksi sesuatu yang kemungkinan kecil terjadi," tungkasnya.

Di samping masalah penetapan status, Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho memiliki sudut pandang lain. Dia menyinggung paradigma masyarakat mengenai pandangan terhadap bahaya bencana akibat gunungapi aktif.

Menurutnya, turis lokal maupun mancanegara tak perlu takut selama berada di luar radius berbahaya. Tidak diperbolehkan memasuki kawasan berbahaya di dalam radius itu.

"Status awas dan siaga hanya ada di dalam radius itu. Di luar radius itu aman, saya nyatakan aman," tegasnya di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (27/02/2019).

Sutopo menjelaskan, penting untuk melakukan mitigasi setelah mengetahui potensi bencana di daerah tertentu. Tak perlu menunggu pemerintah, katanya, warga lokal juga bisa berinisiasi menciptakan peringatan dini bersifat persuasif.

Jika budaya ini terus dijalankan, lanjut Sutopo, korban akibat bencana bisa diminimalisir. Pariwisata pun akan mengalami perkembangan signifikan.

"Mitigasi bencana di sektor pariwisata di Indonesia masih sedikit, kita harus akui. Kita siapkan hotel-hotel yang tahan gempa. Rambu-rambu evakuasi disiapkan. Kalau semua mengandalkan pemerintah, itu tidak mungkin," kata Sutopo.

Minimnya mitigasi tak lepas dari publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar daerah rawan bencana. Kata Sutopo, masyarakat perlu mendapat informasi lengkap terkait kegiatan pencegahan bencana, terlebih warga sipil terlibat langsung dalam program ini.

"Jangan menunggu data sempurna. Kita sampaikan ke publik, jangan menakut-nakuti, kita sampaikan secara soft agar masyarakat tetap tenang," imbuh pria yang juga akademisi ni.

Tak hanya masyarakat dan BNPB, mitigasi juga perlu diinisiasi oleh berbagai elemen dalam kewarganegaraan. Jika integrasi terus terjalin, tentu pekerjaan akan menjadi lebih ringan dilakukan.

Langkah Mitigasi Bencana

Kabag Divisi Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Taufan Maulana mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB dan PVMBG terkait langkah konkrit mitigasi bencana.

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir sejumlah bencana yang bisa terjadi. Namun, Taufan mengimbau agar masyarakat tetap waspada karena belum ada inovasi termutakhir untuk memprediksi terjadinya bencana alam.

"Ini yang diharapkan kedepan memiliki SOP yang dikombinasikan oleh BNPB dan PVMBG. Kita lajukan simulasi, terkadang ini berguna kalau bahaya terjadi dan masyarakat panik.

Terkadang itu bisa membuat korban bencana lebih banyak lagi, di samping bencana itu sendiri," ujar Taufan di Jakarta, Rabu (2/02/2019).

Sinergitas antara lembaga pemerintah juga dinilai belum maksimal. Pelaku usaha di bidang perhotelan dan pariwisata, kata Taufan, selayaknya melakukan hal serupa guna mengantisipasi kepanikan saat bencana datang.

"Pelaku usaha di perhotelan juga bisa memerhatian dan turut bersinergi dengan BMKG, PVMBG dan lain lain. Jangan panik. Kalau sudah panik, pasti bubar. Sehebat apapun persiapannya, kalau udah panik, pasti akan bubar. Mitigasi adalah kunci yang paling dibutuhkan untuk di negara kita," ucapnya menandasi.

Kendati demikian, masyarakat dinilai perlu selektif dalam menentukan penginapan di daerah rawan bencana. Karenanya, Taufan menyarankan untuk menempati hotel yang telah tervalidasi.

"Kita harus memilih hotel yang strategis, berkualitas. dan bersertifikasi, serta tervalidasi," pungkasnya.

Rifqi Aufal Autisna

Sri Mulyani Pastikan Skema Dana Bencana Rampung Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembentukan kumpulan dana (pooling fund) untuk penanggulangan bencana alam akan rampung tahun ini. Saat ini, pemerintah masih mengkaji model pendanaan yang tepat dan tipe bencana alam yang bisa ditanggung.

Pooling fund merupakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiapkan untuk penanggulangan bencana alam. Rencananya, pooling fund bisa segera ditransfer langsung kepada pemerintah daerah yang mengalami bencana alam, sehingga mereka bisa melakukan tindakan tanpa harus menunggu uluran pemerintah pusat.

"(Kajian) masih on going memang, tapi kami harap ini tetap bisa selesai 2019 ini," jelas Sri Mulyani, Rabu (27/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan beberapa hal yang masih menjadi kajian dari pooling fund ini adalah tipe bencana alam di Indonesia dan skema transfer keuangan yang cocok untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut. Bahkan, ia mengaku juga terus meminta saran dari beberapa lembaga internasional mengenai model pooling fund yang aktif di beberapa negara.

Ia pernah menjelaskan bahwa skema pendanaan serupa juga dijalankan di negara-negara Karibia dan Meksiko yang ekonominya terganggu karena sering diterpa badai dan gempa bumi. Selain itu, Filipina juga punya skema pendanaan yang sama untuk menanggulangi bencana angin ribut.

"Selain itu kami juga belajar policy mengenai apa saja yang bisa di-cover melalui skema pooling fund ini. Desainnya sedang dibuat oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan masih berjalan," terang dia.

Selama ini, pembiayaan penanggulangan bencana harus diajukan terlebih dulu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian, Kemenkeu bisa mencairkan kebutuhan dana itu menggunakan alokasi dana siap pakai (on call). Jika dana itu habis, BNPB bisa mengajukan tambahan kembali ke Kemenkeu.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran mitigasi dan penanganan bencana alam sebesar Rp15 triliun pada APBN 2019 yang masuk ke dalam alokasi Bendahara Umum Negara (BUN). Alokasi anggaran ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari realisasi sementara aliran dana bencana mencapai Rp7 triliun pada 2018.