Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Cuaca ekstrem beberapa waktu terakhir membuat program mitigasi bencana menjadi keharusan. Kalurahan di Gunungkidul harus memiliki program mitigasi tersendiri.

Usulan mitigasi bencana di tingkat kalurahan disampaikan Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih. Menurut dia, sejak 2022 hingga sekarang sudah ada 568 bencana alam.

Adapun rinciannya, sebanyak 268 tanah longsor, 264 banjir, 84 kekeringan, dan satu kebakaran hutan. “Paling banyak bencana hidrimeteorologi. Jadi, ke depan ini harus terus diwaspadai,” kata Endah kepada wartawan dalam Raker Pemkab Gunungkidul dengan Lurah Se-Gunungkidul di Taman Budaya Gunungkidul, Rabu (29/03/2023).

Dia menjelaskan penanggulangan bencana di tingkat kalurahan sangat penting. Mitigasi dibutuhkan untuk menekan dampak saat  terjadi bencana. Mitigasi dapat dilakukan dengan membentuk kalurahan tangguh bencana yang diperkuat sukarelawan pengurangan risiko bencana.

“Yang paling penting adalah partisipasi aktif dari masyarakat,” katanya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Gunungkidul, Agus Wibawa Arifianto mengatakan mitigasi bencana terus dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak pada saat terjadi bencana alam.

Jawatannya belum bisa membentuk kalurahan tangguh bencana di seluruh wilayah. “Total ada 144 kalurahan, tapi hingga sekarang baru terbentuk 82 kalurahan tangguh bencana,” kata Agus.

Menurut dia, di tahun ini ada rencana membentuk lima kalurahan tangguh bencana di Kalurahan Hargosari, Tanjungsari; Botodayakan dan Semugih, Rongkop; serta Giripanggung, Tepus, dan Semanu di Kapanewon Semanu.

“Masih proses dan target kami sudah terbentuk paling lambat Agustus mendatang,” ungkapnya.

Menurut dia, kategori kalurahan tangguh bencana disesuaikan dengan karakteristik dan potensi kebencanaan di masing-masing wilayah. Sebagai contoh, di kawasan Gedangsari, jaringan yang dikembangkan untuk antisipasi tanah longsor.

“Sebelum dibentuk ada sejumlah pelatihan baik berupa gladi bersih maupun gladi lapangan berkaitan dengan upaya penaganan saat terjadi bencana alam,” katanya.

Kabupaten Cianjur (ANTARA) - Institut Pertanian Bogor (IPB) University merekomendasikan empat hasil riset aksi usai bencana gempa 5,6 magnitudo di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada akhir tahun 2022, yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan ribuan rumah terdampak.

Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB Ernan Rustiadi di Kantor Bupati Cianjur, Kamis, mengatakan para peneliti berbagai bidang, yakni psikologis, rumah tahan gempa, pertanian dan perhitungan kerugian pertanian akibat gempa telah melakukan riset sejak akhir tahun lalu.

"Jadi, ada empat penelitian yang kita lakukan dalam riset aksi IPB di titik bencana Kabupaten Cianjur, semoga ini bisa memberi solusi dan bisa berlanjut terus," katanya saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran riset aksi IPB di Kantor Bupati Cianjur.

Ernan menyampaikan para peneliti IPB membawa sejumlah relawan yang berkonsentrasi di titik lokasi dalam riset yang dilakukannya pada Desember 2022.

Hasilnya, kini meluncurkan program penguatan psikologis untuk anggota keluarga korban gempa Kabupaten Cianjur bernama PSIKOGA yang dilaksanakan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (Fema), yakni Dr Melly Latifah, Nur Islamiah dan tim guru Labsschool Pendidikan Karakter.

Kelompok peneliti lain juga meneliti strategi pemulihan sektor pertanian dan pariwisata dengan pendalaman kepada para petani di lokasi terdampak gempa yang menghasilkan rekomendasi Metode Post Disaster Need Assessment (MPDNA).

Metode tersebut dikembangkan dengan penyesuaian terhadap karakteristik lokal dan jenis dampak tertentu.

Selanjutnya, para peneliti IPB model bangunan tahan gempa hasil studi rekonstruksi tempat tinggal masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Cianjur yang merekomendasikan rumah Agronomi Holtikultura IPB (Arip).

Terakhir, sejumlah peneliti IPB juga memberikan hasil penelitian mengenai model perhitungan nilau kerugian dan kerusakan sektor pertanian akibat gempa di Kabupaten Cianjur yang diberi nama Pena.

"Demikian yang kami bisa tawarkan untuk Kabupaten Cianjur yang terus dikembangkan," kata Ernan.

Bupati Cianjur Herman Suherman menyambut rekomendasi dari IPB yang diharapkan dapat memberi solusi bagi kabupaten terluas kedua di Jawa Barat tersebut.

Herman menyebutkan menurut data terakhir, gempa bumi berskala 5,6 magnitudo Senin (21/11/2022) masih terus berlangsung dengan gempa susulan yang lebih kecil dan terakhir kembali menguat hingga magnitudo 4,4.

Dari luas wilayah mencapai 3.614,35 km persegi, kata Herman, terdapat 18 dari 32 kecamatan dengan 160 dari 360 desa/kelurahan yang ada di daerah itu terdampak bencana tersebut.

"Kami ini terluas kedua di Jawa Barat. Pertanian kami sekarang terdampak gempa. Mungkin ini cobaan dari Allah, semoga IPB bisa membantu dari apa yang direkomendasikan tadi," katanya.

Surabaya- Humas BRIN. Indonesia bagian timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman tsunami, baik yang dipicu oleh gempa bumi maupun erupsi gunung api. Para ahli telah melakukan berbagai penelitian gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Maluku. Sebagian besar penelitian dilakukan atas kejadian tsunami yang bersifat lokal, yaitu tsunami yang terjadi dikarenakan gempa bumi yang dekat pada wilayah pesisir terdampak, khususnya yang berasal di Laut Seram dan Laut Banda.

Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Widjo Kongko, menyampaikan bahwa pengetahuan masyarakat lokal dapat menjadi modal penting dalam pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana.

"Namun, pengetahuan masyarakat ini harus terintegrasi secara komprehensif dengan pihak otoritas yang menelurkan dan mengimplementasi kebijakan dan pedoman Pengurangan Risiko Bencana," ungkap Widjo pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kebijakan dan Panduan Ketangguhan Bencana Gempa dan Tsunami di Indonesia Timur, Kamis (23/2).

Salah satu tujuan kegiatan FGD tersebut adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan panduan pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami, dari level pusat hingga daerah (khususnya Indonesia timur).

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana.

Berdasarkan urgensi masalah tersebut, BRIN bersama Brunel University London juga menjalin kerja sama riset dan mendapatkan anggaran hibah bernama Challenge-led project CHL\R1\180173. Riset yang telah berjalan sejak tahun 2021 ini bertemakan Membangun Ketangguhan Masyakarat terhadap Gempa Bumi dan Tsunami di Indonesia Timur.

Kerja sama riset yang terjalin meliputi empat Working Package (WP). Kelompok riset PRTH melaksanakan kegiatan WP4 dengan topik Kajian Kebijakan dan Pedoman Resiliensi terhadap Gempa Bumi dan Tsunami. WP4 tersebut juga melibatkan BPBD Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura untuk mengkaji kebijakan dan pedoman pengurangan risiko bencana dari masa ke masa, analisis risiko, analisis gap, dan diseminasinya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Brunel University London, BPBD Provinsi Maluku, dan Universitas Patimura atas kerja sama dan kolaborasi riset dengan BRIN selama ini. Saya harapkan FGD ini bukan merupakan pertemuan akhir melainkan menjadi pertemuan awal proses sinergi dan orkestrasi antar semua stakeholder untuk mensukseskan pembangunan nasional," tutur Widjo. (sao/ ed : aps)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mendesak agar negara-negara di dunia melakukan aksi nyata mendorong pelucutan senjata nuklir. Desakan tersebut disampaikan di pertemuan Conference in Disarmament di Jenewa, Swiss. Menteri Retno memperingatkan bahwa bencana nuklir hanya akan menunggu waktu jika pelucutan senjata nuklir tidak segera dilakukan. Risiko tersebut semakin besar dengan sikap Rusia yang mundur dari perjanjian pengendalian nuklir.

“Dunia tanpa senjata nuklir masih jauh dari realita,” kata Menteri Retno dalam keterangan tertulis dikutip Tempo pada Kamis, 2 Februari 2023.

Menurut Menteri Retno, mandeknya upaya pelucutan senjata nuklir disebabkan oleh tidak adanya kemauan politik, situasi keamanan global, serta mentalitas perang dingin yang masih ada. DI tengah situasi ini, negara-negara pemilik senjata nuklir terus memodernisasi persenjataan dan bersikukuh dengan nuclear deference dalam doktrin militer mereka.

“Tanpa aksi nyata yang tegas, saya sampaikan bahwa bencana nuklir hanya soal waktu dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar,” jelas Retno.

Presiden Rusia, Vladimir Putin menangguhkan partisipasinya dalam Traktat Pengurangan Senjata Nuklir dengan Amerika Serikat yang disebut The New START. Ini menjadi salah satu concern yang dibahas dalam pertemuan Conference in Disarmament.

Mundurnya Rusia dari perjanjian nuklir New START Treaty menjadi keprihatinan banyak negara karena dinilai akan semakin meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklir. Oleh sebab itu, menurut Menteri Retno, guna mendorong kemajuan pelucutan senjata nuklir, ada tiga aksi nyata yang perlu dilakukan.

Pertama adalah membangkitkan kembali kemauan politik untuk memastikan adanya aksi nyata guna mencapai pelucutan senjata nuklir. Fokus utamanya adalah tercapainya Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum. NSA merupakan jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir. 

Selanjutnya adalah memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi dengan mendorong ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Indonesia, kata Retno, saat ini tengah dalam proses ratifikasi traktat tersebut. Ia berharap, negara-negara lain juga dapat melakukan hal yang sama.

“Selain itu, penggunaan nuklir untuk tujuan damai harus betul-betul dijaga agar tidak diselewengkan menjadi senjata,” ujarnya.

Ketiga adalah memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir. Menurutnya, zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam mewujudkan perlucutan senjata nuklir global.

Indonesia, sebagai Ketua ASEAN tahun ini akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara melalui penandatanganan Bangkok Treaty oleh negara pemilik senjata nuklir.