Blog

Resiliensi Bencana Memerlukan Strategi dan Manajemen Kerja

MUHAMMADIYAH.OR.ID, KUDUS – Kerja atau aktivitas resiliensi bencana bukan kaleng-kaleng, tetapi di dalam penuh dengan kompleksitas. Maka penting untuk menyusun strategi dalam melakukan tindakan, bukan hanya datang memberi bantuan dan hilang.

Demikian rangkuman atas yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Budi Setiawan dalam Rapat Kerja Pimpinan LRB Pusat pada, Sabtu (27/5) di Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU).

“Jadi kerja kita ini harus ada kekuatan yang menekan yang harus muncul dalam semangat resiliensi itu sendiri. Ini bukan kerja biasa, dan harus tertanam dalam benak diri.” Kata Budi Setiawan.

Maka bagi setiap Relawan Muhammadiyah yang bergabung dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), maka secara otomatis harusnya menyadari bahwa kerja-kerja pertolongan yang dia berikan bukan suatu yang kaleng-kaleng.

Sebagai relawan yang bergabung dalam sebuah sistem organisasi, imbuh Budi, dalam menghadapi persoalan atau masalah tidak digantung dan selesai dengan sendirinya, melainkan harus memiliki target waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Target penyelesaian persoalan atau masalah tersebut akan berimplikasi pada persoalan atau masalah selanjutnya. Budi mengibaratkan, seperti menaiki sebuah kapal yang berlayar, pantang pulang meski badai menghadang, perjalanan harus sampai di daratan tujuan.

Dalam menghadapi persoalan konflik, Relawan Muhammadiyah tidak boleh mengambil keuntungan. Melainkan harus hadir sebagai pembangun perdamaian dan penengah konflik, serta menyediakan layanan kesehatan dan psiko-sosial.

“Respon terhadap bencana alam dan konflik merupakan tindakan kemanusiaan universal, sehingga menjalankannya untuk korban siapa saja tanpa melihat latar belakangnya.” Tutur Budi.

Budi menegaskan, dalam melakukan pertolongan terhadap siapapun, MDMC PP Muhammadiyah menggunakan berbagai strategi dengan prinsip utama adalah tetap Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).

Dalam periode lima tahun ke depan (2022-2027), MDMC mencanangkan diri sebagai Resiliensi Berkemajuan, sebagai konsekuensi bagian dari Amanat Muktamar ke-48 Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Berkemajuan.

Pemkot Padang uji coba 12 sirene tsunami, tingkatkan kesiagaan bencana

Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) memeriksa 12 sirene tsunami di kota setempat sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami.

Sekretaris Kota Padang Andree Algamar di Padang, Minggu, mengatakan uji coba sirene memang perlu dilakukan untuk melihat kondisi alat yang ada di beberapa titik di Kota Padang.

Menurut dia, melalui uji coba ini dapat dilihat apakah masih dalam kondisi berbunyi maksimal atau tidak, hidup atau mati. Kemudian pihaknya juga mengukur mengukur jarak sirene berbunyi dalam radius 0-200 meter.

"Pada hari ini ada 12 titik sirene yang durasi bunyinya sekitar satu menit saat ujicoba aktivasi," katanya.

Ia mengatakan uji coba sirene dilakukan setiap bulan tanggal 26 pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

"Kalau sirene berbunyi namun tidak ada gempa, berarti kita sedang uji coba aktivasi sirene pada jam dan tanggal tersebut,” ucapnya. Karena itu ia meminta masyarakat tidak panik.

Selain itu uji coba juga bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan kepedulian pemahaman serta kesadaran masyarakat perlunya mitigasi bencana. Hal itu juga upaya mengurangi risiko bencana.

“Kita tentu berharap Kota Padang senantiasa terhindar dari segala bencana seperti gempa atau tsunami. Namun jika itu terjadi maka kita harus siap siaga menghadapinya," kata Andree.

Sebelumnya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Padang Suaidi Ahadi mengimbau warga Kota Padang mengenali pola guncangan gempa bumi yang terjadi sebagai upaya mitigasi bencana.

Gelar Diskusi, BPSDM Sulteng Kembangkan Kompetensi Kepemimpinan Krisis Hadapi Resiko Bencana

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Focus Group Discusaion (FGD).

Kegiatan itu berlangsung di gedung 2 kantor BPSDM Sulteng Jl S Parman, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Senin (29/5/2023).

Kegiatan itu untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan krisis dan sosial kultural pada resiko bencana di Sulteng.

Hadir dalam acara Kepala BPBD Sulteng Akris Fattah Yunus, akademisi Untad dan UIN beberapa pejabat lainnya.

Sebelum kegiatan, para peserta dipersilakan untuk berdiri dengan menyanyikan secara bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Hingga berita ini diterbitkan, kegiatan FGD yang digelar BPSDM Sulteng masih berlangsung.

Kepala BPBD Malut Tekankan Pentingnya SPM di Bidang Penanggulangan Bencana

Weda, InfoPublik - Urusan penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayaan dasar yang jenis dan mutu pelayanannya diatur dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Utara (Malut) Fehby Alting pada Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana yang diikuti 10 kabupaten/kota di Weda, Halmahera Tengah, Rabu (17/5/2023).

SPM memiliki konsekuensi pemerintah daerah wajib membentuk kelembagaan dan menyediakan alokasi anggaran untuk memenuhi pemenuhan SPM yang telah ditentukan.

Kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM yaitu, satu Mengintegrasikan SPM dalam perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan menengah maupun tahunan; dua Menyusun pembiayaan melalui perencanaan dan mengalokasikan anggaran melalui APBD; tiga Melaksakan SPM sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah; empat Melakukan koordinasi dan melaporkan capain SPM didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

“Kami sangat mengharapkan kepada Seluruh BPBD Kab/kota agar dapat melakukan inovasi -inovasi guna menunjang Penerapan SPM didaerahnya masing-masing,”ujar Fehby dalam sambutannya.

Fehby menambahkan, dalam mewujudkan visi Indonesia Tangguh Bencana (Resiliensi) untuk Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2045 dan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan bencana dari sisi kerentanan, besarannya dampak bencana, serta peluang terjadinya di waktu mendatang, maka diperlukan suatu pemahaman dan perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, berkala dan menyeluruh.

Presiden RI Joko Widodo kata Fehby, juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terutama BPBD baik ditingkat Provinsi dan kab/kota merupakan ujung tombak dalam mengindentifikasi potensi bencana yang ada didaerah masing-masing, dan pemerintah daerah diminta menyiapkan anggarannya.

Alokasi anggaran, penanggulangan bencana lanjut Fehby, harus proporsional dengan tingkat resiko bencana didaerah. Pemerintah daerah juga harus memasukan aspek risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah dan rencana investasinya sehingga jelas dimana kawasan yang boleh dibangun dan kawasan yang tidak boleh dibangun karena berisiko terhadap bencana.

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan perwujudan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif,”pungkasnya Hadir pada Rakorda kali ini, Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali, Pemda Halteng, dan kepala BPBD 10 kabupaten/kota. (MC Tidore)

Tingkatkan Operasi Penanggulangan Bencana, TNI Gelar Latihan Bersama Tentara Australia dan AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata Australia dan Amerika Serikat (AS).

Latma bertajuk “Trilateral Crocodile Response 2023” itu diresmikan Komandan Komando Utara Gabungan Angkatan Bersenjata Australia Kolonel Laut Mitchell Livingstone di 1st Bde Ground Parade, Robertson Barrack, Darwin, Australia, pada Senin (15/5/2023).

Rencananya, latma itu akan digelar hingga 27 Mei 2023.

Dalam sambutannya, Mitchell Livingstone mengatakan bahwa latihan ini dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas antara Angkatan Bersenjata Australia, AS, dan Indonesia dalam misi operasi bersama bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

"Exercise Crocodile Response 2023 merupakan latihan yang sangat penting yang melibatkan Australia, AS, dan Indonesia bekerja sama secara efektif saat terjadi bencana alam," kata Livingstone, dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Rabu (17/5/2023).

Selama latihan, para prajurit akan mengasah keterampilan pemberian bantuan bencana gabungan yang diaktualisasikan dalam serangkaian skenario latihan seperti tindakan medis, rekonstruksi bangunan, hingga penjernihan air agar layak konsumsi.

Sementara itu, Komandan Pasukan Rotasi Marinir AS, Kolonel Brendan Sullivan mengungkapkan, besarnya tantangan yang dihadapi dalam bencana alam menuntut kemampuan prajurit untuk berkoordinasi, kerja sama tim, dan interoperabilitas yang tinggi.

“Bersama-sama kita laksanakan skenario latihan yang kita susun serupa dengan realita yang menuntut untuk bertindak melampaui batas kemampuan, menguji daya kritis, serta mengatasi segala permasalahan,” kata Brendan.

Mewakili delegasi TNI, Letkol Inf Deden Kurniawan mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak Australia yang telah mengundang TNI.

“Mari kita laksanakan latihan ini secara profesional, antusias dan kerja sama tim,” kata Deden.