Jember - Puluhan rumah di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Jember, terendam banjir akibat hujan seharian yang mengguyur wilayah tersebut. Banjir terjadi akibat sabuk Gunung Manggar yang berada di wilayah itu tak mampu menampung debit air.

"Terjadi hujan lebat di Desa Kesilir yang mengakibatkan sabuk Gunung Manggar yang dialiri air tidak muat," jelas Camat Wuluhan Andri Purnomo, Sabtu (4/1/2025).

Puluhan rumah warga Desa Kesilir yang terendam banjir berada di dua Dusun, yakni Dusun Krajan dan Demangan. Ada sekitar 300 jiwa terdampak. Termasuk 10 balita dan 19 lansia.

Selain menggenangi rumah warga, luberan air dari sabuk gunung juga menggenangi area persawahan. Belum diketahui secara pasti luasan area persawahan yang terendam banjir. Warga telah mencoba menahan luberan air dengan alat seadanya.

"Air tersebut meluap ke sawah warga dan pemukiman warga, hingga luapan air tersebut masuk ke rumah warga. Yang terdampak di dua dusun," ujar Andri.

"Tim BPBD Jember sudah meluncur ke lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi jika memang diperlukan," katanya.

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mengimbau warga untuk mewaspadai terjadinya bencana banjir pada akhir tahun 2024.

Imbauan ini disampaikan BPBD Aceh Utara karena adanya surat pemberitahuan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Stasiun Sultan Iskandar Muda dan Surat Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

“Pemkab Aceh Utara mengimbau kepada seluruh masyarakat agar siaga dan waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi,” ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Aceh Utara, Asnawi, MSM melalui Kabid Pencegahan dan Kesiap-siagaan Bencana, Mulyadi kepada Serambinews.com, Minggu (1/12/2024).

Potensi bencana hidrometeorologi itu dapat meliputi hujan lebat disertai petir yang berdampak banjir, angin kencang, banjir roob, longsor, dan juga kebakaran.

Karena itu diharapkan kepada masyarakat agar terus memantau dan update informasi cuaca terkini.

Kemudian mengamankan barang-barang dan dokumen berharga pada tempat aman, kemudian melarang anak-anak dan keluarga keluar rumah bila tidak mendesak.

Selain itu, juga perlu mengamankan instalasi listrik bila terjadi kondisi membahayakan.

“Warga di pesisir, perlu mewaspadai potensi banjir ROB, dan angin kencang. Kemudian warga di daerah dataran tinggi harus waspada potensi tanah longsor,” ujar Mulyadi.

Karena itu diharapkan warga tidak menebang pohon sembarangan, kemudian tidak membakar sampah dan lahan sembarangan.

“Bijak dalam menggunakan pemantik api dan membuang puntung rokok pada tempat yang tepat,” kata Mulyadi.

Berdasarkan data yang diperoleh BPBD dari BMKG, Aceh Utara pada Desember 2024, memprediksi potensi terjadinya banjir yaitu, Kecamatan Baktiya, Baktiya Barat, Banda Baro, Cot Girek, Dewantara, dan Geureudong Pase.

Kemudian, Kuta Makmur, Langkahan, Lapang, Lhoksukon, Matangkuli, Meurah Mulia, Muara Batu, Nibong, Nisam, Nisam Antara, Paya Bakong, Pirak Timur, Samudera, Sawang, Seunuddon, Simpang Keuramat, Syamtalira Aron, Syamtalira Bayu, Tanah Jambo Aye, Tanah Luas, serta Tanah Pasir.(*) 

sumber: SerambiNews.com

Harianjogja.com, JOGJA—Jogja berada dalam potensi bencana erupsi Gunung Merapi dan gempa bumi Megathrust. Kolaborasi antara instansi pemerintah, akademisi dan media diperlukan dalam penguatan upaya mitigasi bencana.

Dosen Ilmu Komunikasi UII, Muzayin Nazaruddin, menjelaskan risiko erupsi Gunung Merapi dan risiko gempa Megathrust memiliki karakter yang cukup berbeda. Di satu sisi, erupsi gunung berapi melibatkan aspek-aspek empiris visual, yang bahkan dalam beberapa kasus bisa diamati langsung oleh warga di sekitar gunung berapi.

“Juga, di beberapa lokasi, khususnya d lereng Merapi, warga lokal memiliki memori budaya yang bersumber dari pengalaman erupsi sebelumnya,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemberitaan Bencana dan Risiko, di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Sabtu (30/11/2024).

Sedangkan dalam ancaman Megathrust, hampir tidak ada penanda-penanda alam yang bisa diamati warga biasa, juga tidak ada memori budaya tentang gempa Megathrust ini. “Hal ini tentu menjadi tantangan yang berbeda bagi pengembangan model komunikasi risiko untuk dua jenis ancaman tersebut,” katanya.

Direktur Combine Research Institution, Elanto Wijoyono, menjelaskan di Jogja sebenarnya sudah banyak forum mitigasi kebencanaan seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), namun fungsinya belum dijalankan secara optimal melibatkan multi stakeholder.

“Media seringkali dilibatkan hanya untuk meliput kegiatan FPRB. Padahal konsep multi stakeholder agar bisa merancang bersama-sama pendekatan atau metode yang bisa jadi berasal dari kebijakan lembaga masing-masing yang bisa jadi berbeda, antara pemda, CSO [civil society organization], privat sector, yang harapannya bisa bertemu di forum-forum itu,” katanya.

Maka ia melihat forum multi stakeholder seperti itu sejauh ini belum cukup bisa membawa forum itu ke arah tujuan yang sebenarnya. “Yang terlibat di forum itu seharusnya bisa sama-sama belajar untuk pendidikan publik yang lebih sehat, tapi kita jarang untuk melakukan itu,” ungkapnya.

Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Hendrawan, menuturkan media sampai saat ini masih cenderung hanya memberitakan kejadian tanggap darurat. Hal ini dikarenakan kerja media lebih pada menangkap fenomena.

“Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalau pemangku kebijakan bisa mengkampanyekan ini terus, ada perkembangan apa, megathrust itu seperti apa, kemudian dibungkus dengan cara yang tepat, media akan lebih bisa menangkapnya,” kata dia.

Petugas BPPTKG, Nur Kholik, menyampaikan BPPTKG saat ini sudah memanfaatkan media sosial dan whatsapp grup untuk menyebarluaskan informasi perkembangan aktivitas Gunung Merapi kepada media dan masyarakat secara lebih cepat.

“Tiktok itu sangat cepat sekarang sebagai media untuk berbagi informasi, karena orang langsung membuat video dan diunggah. Kami juga memanfaatkan itu untuk di Merapi. Ketika ada hujan abu, pertama kali muncul di Tiktok,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kerja sama dalam upaya penanganan korban bencana alam di pengungsian sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan selama masa tanggap darurat.

Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dalam kerja sama secara rinci dijelaskan pembagian tugas untuk klaster pengungsian, perawatan masyarakat terdampak bencana di bawah kordinator Kemensos.

“BNPB tidak mungkin bisa berjalan dengan sendiri tanpa dibantu semua pihak dan kolaborasi,” ujarnya.

Dia mengaku optimistis dengan pembagian tugas tersebut maka kualitas pelayanan pengungsian untuk korban bencana bisa lebih baik. Mulai dari kelengkapan pasokan bantuan logistik hingga urusan pemulihan kesehatan fisik dan psikis sebagaimana yang saat ini sedang dilakukan untuk penanganan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berjumlah lebih kurang 12 ribu jiwa.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa kerja sama tersebut lebih terhadap pembagian tugas secara konkret di lapangan terkait penanganan pengungsian dan menyempurnakan dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pihaknya mencontohkan dalam hal ini dilakukan penguatan sumber daya manusia dan distribusi informasi antara Kemensos dengan BNPB. Salah satu tujuannya untuk mempercepat distribusi bantuan darurat bencana.

Kemensos memiliki sebanyak 668 lumbung sosial yang tersebar di setiap kabupaten/kota yang rawan bencana maka bila terjadi bencana petugas akan langsung mendistribusikan saat itu juga sesuai kebutuhan yang dilaporkan oleh BNPB dan pemerintah daerah setempat.

“Lumbung sosial ini sudah siap tenda pengungsian, tenda keluarga, selimut dan juga pakaian untuk ibu hamil dan anak-anak, termasuk makanan siap saji. Jika tidak mencukupi dari yang diadakan maka diperkuat oleh BNPB termasuk tenda pengungsiannya,” kata dia, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

Saifullah menegaskan, fokus penguatan kerjasama ini hanya dalam masa kedaruratan bencana ketika sudah berada pada tahap rehabilitasi pascabencana itu sepenuhnya akan diselesaikan oleh BNPB dengan kementerian atau lembaga terkait.