CURAH hujan tinggi yang terjadi pada awal bulan Juli 2025 membuat beberapa kawasan padat penduduk di Jakarta dan sekitarnya kembali di kepung bencana banjir. Yang jadi pembeda adalah bencana banjir kali ini justru terjadi karena hujan ekstrem di musim kemarau.

Air yang begitu cepat menggenang ketika hujan ekstrem datang, memperlihatkan betapa rentannya sistem tata ruang dan drainase di pusat-pusat pertumbuhan. Data dari BPBD Jakarta menunjukkan 109 RT terdampak di empat wilayah ibu kota, dengan genangan hingga setengah meter. 

Sementara di Bogor, longsor dan banjir terjadi serentak di 18 kecamatan. Begitu juga, di Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, air merendam perumahan padat dan menutup sejumlah akses jalan utama.

Di Bekasi, banjir bahkan menenggelamkan kendaraan pribadi di perumahan elite Grand Galaxy. Situasi serupa terlihat di Depok dan Tangerang, yang belum sepenuhnya pulih dari banjir sebelumnya.

Berbagai pihak menilai kondisi ini menunjukkan kegagalan sistemik. Tata kota yang belum adaptif terhadap krisis iklim dan pertumbuhan wilayah yang tak terkontrol menjadi persoalan pokok. 

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah banjir sebenarnya sudah dilakukan baik pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pompa air, kolam retensi, dan tanggul telah dilaksanakan. Namun masalah banjir tak kunjung tuntas.

Pakar lingkungan menyebut pentingnya pendekatan menyeluruh berbasis risiko dalam penataan ruang. Bencana banjir harus juga dilihat sebagai masalah besar yang meliputi berbagai aspek luas, salah satunya lintas batas wilayah. 

Selain disebabkan hujan deras, kenyataannya banjir juga terjadi karena kiriman dari daerah-daerah hulu sungai. Maka dari itu, perlu intervensi dan koordinasi antara kepala daerah maupun pusat untuk bersama menyelaraskan pembangunan dengan daya dukung lingkungan mengatasi banjir.

Tribratanews.polri.go.id – Aceh Barat. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), mengingatkan masyarakat di wilayah pantai barat Aceh mewaspadai potensi bencana alam berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Berdasarkan pengamatan citra satelit, kawasan Aceh saat ini masih berada dalam musim kemarau, sehingga potensi terjadinya kebakaran lahan masih dapat terjadi,” ujar, Prakirawati Stasiun BMKG Meulaboh-Nagan Raya, Almira Aprilianti, dilansir dari laman Antaranews, Rabu (9/7/25).

Dalam kesempatannya ia mengatakan meski dalam dua hari belakangan ini terapat hujan yang lebat di wilayah pantai barat Aceh, kondisi tersebut disebabkan karena adanya konvergensi angin di sekitar wilayah Aceh.

Konvergensi ini kemudian menyebabkan penambahan massa uap air, sehingga terbentuk awan konvektif yang menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama beberapa hari ke depan khususnya di wilayah pantai barat selatan Aceh.

Ia menyebutkan bahwa meski berada dalam masa kemarau selama Juli 2025, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan sekitarnya agar tidak membakar lahan saat sedang membersihkan lahan.

Mengingat dampak musim kemarau dan tingginya suhu udara di Aceh, dapat mengakibatkan terjadinya bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi sejak beberapa hari belakangan ini.

Selain itu, masyarakat juga diimbau agar selalu waspada dengan musim kemarau, dengan tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok di sembarangan tempat karena dapat menyebabkan terjadinya kebakaran.

Ia juga mengatakan sesuai pengamatan citra satelit, pada Juli 2025 sebagian besar wilayah pantai barat selatan Aceh masih berada dalam kondisi musim kemarau dan tidak ada potensi terjadinya hujan lebat.

Namun, karena adanya anomali cuaca, sehingga mengakibatkan terjadinya hujan lebat dengan intensitas sedang dan ringan.

“Secara umum pada bulan Juli ini, Aceh masih berada dalam fase musim kemarau, kalau pun terjadi hujan secara tiba-tiba, hal ini terjadi karena anomali cuaca. Masyarakat diimbau tetap waspada Karhutla,” tutupnya.

(fa/hn/rs)

SuaraMalang.id - Aktivitas vulkanik Gunung Semeru kembali meningkat. Gunung tertinggi di Pulau Jawa yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur itu mengalami empat kali erupsi pada Rabu (9/7/2025), dengan tinggi letusan mencapai 1 kilometer di atas puncak.

Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas di zona-zona rawan bencana.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Ghufron Alwi, menegaskan bahwa Semeru masih berada pada status Waspada atau Level II, sehingga sejumlah pembatasan aktivitas diberlakukan di sekitar gunung.

“Terjadi erupsi kedua pada pukul 06.26 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 mdpl,” kata Ghufron dalam laporan yang dikutip dari ANTARA di Lumajang.

Kolom abu tampak berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat.

Erupsi pertama terjadi dini hari pada pukul 00.31 WIB dengan tinggi letusan sekitar 400 meter di atas puncak, sedangkan erupsi ketiga dan keempat berlangsung pada pukul 08.14 WIB dan 10.23 WIB.

Erupsi ketiga bahkan mencapai ketinggian 1.000 meter.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 214 detik," ujarnya.

PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 kilometer dari puncak.

Bahkan di luar jarak tersebut, warga diminta menghindari area 500 meter dari tepi sungai karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan lahar hingga 13 kilometer dari puncak.

“Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” tambah Ghufron.

Selain itu, warga juga perlu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan, terutama di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru seperti Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat.

Dengan meningkatnya aktivitas vulkanik ini, masyarakat diminta mengikuti arahan dari otoritas terkait dan tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Kesiapsiagaan dan kepatuhan terhadap imbauan menjadi kunci untuk meminimalkan risiko bencana.

KBRN, Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mendirikan posko tanggap darurat bencana di halaman Kantor Gubernur NTB. Langkah ini sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam menangani dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram.

Penjabat Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB, Lalu Mohammad Faozal, menjelaskan bahwa status tanggap darurat bencana telah ditetapkan untuk Kota Mataram sejak 7 hingga 16 Juli 2025 mendatang.

“Posko ini kami dirikan karena status tanggap darurat sudah ditetapkan. Posko ini menjadi pusat layanan pengaduan dan bantuan untuk masyarakat,” ujar Faozal, Selasa (8/7/2025).

Masyarakat yang terdampak banjir dapat memanfaatkan layanan di posko ini, mulai dari pengaduan, pemeriksaan kesehatan, hingga kebutuhan darurat lainnya. Pasalnya, di posko ini Pemprov menyiapkan BPBD, Dinsos, pihak rumah sakit, serta tim RS Mutiara Sukma untuk membantu warga yang terdampak secara psikologis.

“Silakan masyarakat yang membutuhkan layanan terkait dampak bencana datang ke posko ini. Kami siap melayani,” imbuhnya.

Selain posko induk, Pemprov NTB juga mendirikan dua dapur umum di Pusat Pelayanan Sosial (Puslansos) Mandalika dan Markas Brimob NTB. Dua dapur umum tersebut ditargetkan mampu memproduksi hingga 3.000 bungkus makanan siap saji setiap hari untuk korban terdampak.

Faozal menambahkan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB juga telah dikerahkan untuk terlibat langsung dalam proses penanganan dampak banjir. Kegiatan ini disebutnya sebagai bakti bencana.

“Di bawah koordinasi asisten 1, 2, dan 3, ASN membantu membersihkan titik-titik terdampak banjir, termasuk kantor-kantor layanan publik seperti Dinas Perkim, Dinas Tenaga Kerja, Perpustakaan Daerah, dan lainnya,” jelasnya.

Untuk percepatan pemulihan, Faozal menyebut status tanggap darurat ini memungkinkan pemerintah menggerakkan sumber daya dan pendanaan lebih cepat. Menurutnya, status tanggap darurat ini adalah langkah percepatan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan. 

"Segala kebutuhan yang bersifat mendesak akan kami tangani melalui mekanisme tanggap darurat,” katanya.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang saat ini masih berada di lapangan untuk memantau dan memastikan penanganan dampak banjir berjalan maksimal.

Sementara untuk penanganan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum tengah melakukan peninjauan di sejumlah titik untuk menentukan langkah penanganan jangka pendek. Estimasi kerugian akibat banjir masih dalam proses perhitungan.

“Yang terpenting, negara hadir di tengah bencana. Kami ingin memastikan masyarakat tidak merasa sendirian. Semua pihak bergerak cepat, mulai dari TNI, Polri, ASN, hingga relawan,” tegas Faozal.

Banjir yang melanda Kota Mataram terjadi di luar dugaan, mengingat curah hujan tidak terlalu tinggi namun berdampak besar akibat kondisi drainase dan sedimentasi sungai yang memprihatinkan.

“Ini jadi catatan kita bersama. Sungai kita terlihat dalam tapi dangkal karena sedimentasi. Ini juga harus menjadi evaluasi ke depan,” pungkas Faozal.