Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Bencana Kesehatan. Edisi Minggu ini kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut.
Pengantar Website Bencana | Edisi : 13 Januari 2026

Manajemen penanggulangan bencana di Indonesia setiap tahun mengalami perkembangan. Dengan adanya Permenkes 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan dan buku pedoman penanggulangan krisis kesehatan tahun 2023 memberikan dampak perbaikan terhadap sistem manajemen bencana sektor kesehatan. Meski demikian, tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan dalam manajemen bencana kesehatan di Indonesia dan dunia. Berbagai peristiwa hidrometeorologi masif seperti banjir longsor Sumatra pada akhir tahun 2025, hingga ancaman penyakit menular telah menguji ketahanan sistem kesehatan yang ada.

PKMK-Yogyakarta. Pada pertengahan November 2025, Provinsi Aceh menghadapi krisis kemanusiaan akibat bencana hidrometeorologi masif yang berdampak pada 18 kabupaten/kota. Berdasarkan data BNPB per 31 Desember 2025, eskalasi bencana ini mengakibatkan 572 korban jiwa dan memaksa lebih dari 350 ribu warga mengungsi, dengan sebaran dampak yang luas. Sebaran wilayah terdampak meliputi Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, hingga Nagan Raya.

Belakangan ini, superflu kembali jadi perhatian karena penularannya cepat dan berisiko memicu lonjakan kasus bila tidak diantisipasi sejak dini. Otoritas kesehatan menekankan pentingnya manajemen krisis kesehatan, mulai dari surveilans yang kuat, deteksi dini di layanan primer, hingga kesiapan rujukan agar sistem kesehatan tidak kewalahan. Di saat yang sama, promosi kesehatan menjadi kunci utama untuk menahan laju penularan melalui kebiasaan sederhana seperti etika batuk, cuci tangan, ventilasi ruang, dan tetap di rumah saat sakit. Edukasi publik yang konsisten membantu masyarakat lebih waspada tanpa panik dan mencegah hoaks kesehatan. Sejalan dengan itu, kajian ilmiah internasional menunjukkan bahwa kombinasi komunikasi risiko yang baik dan intervensi non-vaksin efektif menekan dampak gelombang influenza. Superflu menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan kesehatan dimulai dari sistem yang siap dan perilaku sehat sehari-hari.

Memasuki awal tahun, BMKG mengingatkan bahwa potensi curah hujan tinggi masih berlanjut di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa, sehingga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Pemerintah melalui BNPB mengimbau masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan dengan memantau informasi cuaca resmi, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan akses air bersih dan sanitasi tetap aman. Dari sisi kesehatan masyarakat, langkah promotif dan preventif seperti perlindungan kelompok rentan, kesiapan layanan kesehatan dasar, dan kewaspadaan terhadap penyakit pasca banjir menjadi kunci menekan dampak bencana. Kajian internasional menunjukkan bahwa sistem peringatan dini yang dipadukan dengan edukasi berbasis komunitas secara signifikan meningkatkan kesiapsiagaan dan respons masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi. Awal tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, kesiapan individu, dan ketangguhan sistem kesehatan, agar risiko bencana dapat diminimalkan sejak dini.
SELENGKAPNYA
Artikel ilmiah: LINK

Pada pertengahan November 2025, Provinsi Aceh menghadapi krisis kemanusiaan akibat bencana hidrometeorologi masif yang berdampak pada 18 kabupaten/kota. Berdasarkan data BNPB per 31 Desember 2025, eskalasi bencana ini mengakibatkan 572 korban jiwa dan memaksa lebih dari 350.000 warga mengungsi, dengan sebaran dampak yang luas. Sebaran wilayah terdampak meliputi Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, hingga Nagan Raya.

Banjir dan tanah longsor melanda Provinsi Aceh pada pertengahan November 2025. Bencana Hidrometeorologi terjadi sejak 18 November 2025 telah berdampak pada 18 kabupaten/kota di Aceh, tersebar di 226 kecamatan dan 3.310 desa. Ratusan korban meninggal dan hilang serta puluhan ribuan orang harus diungsikan akibat dari bencana tersebut. Informasi dari website Badan Penanggulangan Bencana Aceh, selama periode 18 November 2025 hingga 2 Desember 2025, Provinsi Aceh mencatat 156 jiwa meninggal dunia dan 181 jiwa masih hilang. Korban tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Data ini diduga akan terus bertambah seiring pencarian korban yang terus dilakukan.

Masa liburan menjadi waktu yang dinanti banyak orang untuk beristirahat dan bepergian, namun kewaspadaan terhadap potensi bencana tetap perlu dijaga. Peningkatan mobilitas masyarakat yang beriringan dengan dinamika cuaca musiman dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan gelombang tinggi. Kajian dalam The Lancet Planetary Health menunjukkan bahwa kesiapsiagaan individu dan keluarga berperan penting dalam mengurangi dampak bencana, terutama pada periode dengan aktivitas tinggi seperti masa liburan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dan selalu mengikuti perkembangan situasi kebencanaan melalui kanal resminya. Liburan yang aman dapat terwujud apabila diiringi dengan sikap waspada dan kesiapsiagaan yang memadai.
PKMK-Bangkok. ASEAN berkomitmen untuk memperkuat manajemen kesehatan bencana di kawasan ini melalui serangkaian prioritas dalam Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Manajemen Kesehatan Bencana (ALD-DHM) yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-31 pada 13 November 2017. Salah satu prioritasnya adalah membangun mekanisme kolaborasi untuk penguatan kapasitas komprehensif dalam manajemen kesehatan bencana di tingkat nasional dan regional. Prioritas tersebut mencakup kegiatan pendidikan dan akademik yang bertujuan untuk "Memperkuat kerja sama dan peningkatan Jaringan Akademik yang aktif di antara Program DHM untuk melakukan penelitian dan mengambil pelajaran dari DHM di berbagai acara dan negara, dalam mendukung pengembangan solusi dan inovasi baru"

PKMK-Yogyakarta-Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP) Tahun 2025 sebagai upaya penguatan kapasitas rumah sakit dalam menghadapi situasi krisis kesehatan dan bencana di daerah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan rumah sakit mitra dari beberapa provinsi yang selama ini menjadi jejaring pembinaan FK-KMK UGM dalam program manajemen bencana kesehatan. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya dibekali dengan teori, melainkan juga dilatih menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana rumah sakit secara langsung.

November 2025-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi potensi bencana dan krisis kesehatan yang kerap melanda wilayahnya. Tahun 2024, Dinkes Provinsi NTB juga menfasilitasi 18 RS Pemerintah di area Provinsi NTB dalam penyusunan dokumen Hospital Disaster Plan, dimana dari kegiatan tersebut dihasilkan 16 dokumen HDP. Pada 6 November 2025, kegiatan berlanjut dengan Pelatihan Penyususan Dokumen Perencanaan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas yang dihadiri oleh 30 orang peserta dari 10 Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota.

Agustus-November 2025-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menegaskan diri sebagai daerah yang tangguh menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Sepanjang Agustus hingga November 2025, Dinas Kesehatan DIY bersama PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada dan Komunitas Relawan Kesiapsiagaan (KREKI) menyelenggarakan Gladi Ruang atau Table Top Exercise (TTX) Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan di lima kabupaten/kota, yaitu Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menguji pedoman Health Emergency Operation Center (HEOC) yang telah disusun melalui proses pendampingan intensif pada tahun sebelumnya oleh Dinas Kesehatan DIY. Dalam proses pengembangan Pedoman HEOC tersebut, Dinkes DIY mengundang Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM sebagai fasilitator. Tahun ini, pedoman itu diujicobakan secara langsung dalam TTX di lima kabupaten dan kota dengan pendekatan berbasis simulasi nyata. Setiap daerah menampilkan skenario yang disesuaikan dengan karakteristik risikonya.

PKMK-Yogyakarta. Dalam penanganan krisis kesehatan seperti bencana atau insiden korban massal sering sekali mengalami masalah koordinasi. Sementara dalam situasi krisis keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat di bawah tekanan yang tinggi. Ditambah lagi dengan kondisi insiden korban massal, jumlah pasien dapat melebihi kapasitas tim medis. Pengaturan tim yang terstruktur, akan membantu rumah sakit untuk menyediakan satu pusat komando yang jelas. Pada kesempatan kali ini, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM melaksanakan Webinar “Dari Konsep Ke Operasional: Membangun Sistem Manajemen Krisis Kesehatan Dari Pra Rumah Sakit Sampai Rumah Sakit” pada Senin (1/12/2025) yang dilaksanakan secara daring. Pelatihan ini diikuti oleh 57 peserta yang berasal dari akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan.
Buku pedoman bantuan hidup dasar dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan sehari-hari dapat diakses melalui : DOWNLOAD DOKUMEN