JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, pemerintah hingga saat ini masih belum membutuhkan bantuan dari luar negeri. Tawaran yang disampaikan Singapura pun tidak akan diterima Indonesia, sebab masalah ini dianggap masih bisa diatasi sendiri oleh peralatan yang dimiliki Indonesia.

"Enggak (diterima). Dia cuma mau bantu satu pesawat aja, gimana," ujar Siti usai rapat terbatas soal penanganan asap di Istana Kepresidenan, Rabu (16/9/2015).

Dia menjelaskan, saat ini Pemerintah Indonesia mengerahkan 25 unit pesawat untuk melakukan water bombing di Sumatera dan Kalimantan. Pesawat itu merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia, dan juga Badan SAR Nasional (Basarnas). Seluruh pesawat itu, sebut Siti, memiliki kapasitas 4.500 liter air. Spesifikasi pesawat itu tidak jauh berbeda dengan pesawat yang ditawarkan oleh pemerintah Singapura.

Siti pun mengaku sudah berhubungan dengan Menteri Lingkungan Hidup Singapura untuk menjelaskan langkah yang sedang dilakukan Indonesia. Dengan fasilitas yang dimiliki Indonesia, Siti optimis bahwa penanganan asap tuntas dalam waktu singkat.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan, persoalan asap di Riau ditargetkan selesai 14 hari, Sumatera Selatan 30 hari, Jambi 30 hari, dan Kalimantan 30 hari.

"Arahan dari Presiden agar penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan menimbulkan efek jera sehingga masa depan tidak terjadi lagi. Presiden pun meminta agar padamkan api dan hilangkan asap segera," ujar Siti.

Kebakaran hutan kini melanda di sejumlah wilayah di Indonesia mulai dari Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kebakaran terjadi karena adanya aksi pembakaran besar-besaran yang dilakukan untuk membuka lahan perkebunan baru.

Akibat kebakaran ini, asap tebal pun sampai ke pusat kota. Asap akhirnya membuat penerbangan terganggu dan juga kondisi kesehatan warga yang mulai terserang penyakit inspeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

BANDUNG -- Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila F Moeloek menyebutkan sebanyak 22.535 orang menderita gangguan kesehatan yakni ISPA akibat kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Indonesia.

"Data per 11 September 2015 jumlah penderita gangguan akibat kabut asap 22.535 orang dan ada kemungkinan akan terus bertambah karena kabut asap akibat kebakaran hutan masih terjadi," kata Menteri Kesehatan pada Simposium Nasional Komunikasi Kesehatan di Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Rabu.

Menkes mengatakan, khusus untuk penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 18.000-an orang. Menurutnya saat ini kondisi udara di Sumatera akibat kabut asap telah melebihi ambang batas. Polusi asap di sana, kata dia sudah masuk kategori berbahaya.

Menurut dia pihaknya sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah. Terutama orang-orang yang berisiko tinggi, seperti orang tua, ibu hamil dan anak-anak, sebisa mungkin tidak keluar rumah tanpa menggunakan masker.

Sebagai upaya untuk menanggulangi semakin bertambahnya korban yang terkena gangguan pernapasan, Nila mengatakan sudah menyediakan masker gratis untuk warga.

"Penyediaan masker juga akan ditambah lagi hari ini ke kawasan yang terkena kabut asap," katanya.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas kesehatan untuk menerjunkan tenaga medis guna mengobati warga yang terkena dampak kabut asap, baik di wilayah Sumatera, Kalimantan, bahkan Garut dan Kabupaten Bandung yang sedang terjadi kebakaran hutan Gunung Papandayan.

"Sebenarnya tenaga medis setempat cukup. ISPA juga bukan untuk dirawat, kita hanya mengobati saja. Jadi kita bantu suplai obat-obatan, masker dan makanan tambahan. Tenaga medis juga kita akan dikirimkan," katanya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan darurat asap di Indonesia masih berlangsung hingga dua bulan ke depan. Selain Sumatera dan Kalimantan, potensi asap terdapat pula di Sulawesi, Papua dan Jawa.

"Potensi masih tinggi ini harus diantisipasi oleh semua pihak, baik itu pemerintah dan warga itu sendiri," katanya.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID