Martapura – DPRD Kabupaten Banjar mendorong BPBD Banjar untuk memanfaatkan aplikasi Inlog dalam pengelolaan logistik bencana. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rusiana, dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Sosper) BPBD tahun 2025, di Aula Kecamatan Martapura Timur, Selasa (11/3/2025).

Menurut Hj. Anna Rusiana, aplikasi Inlog dapat membantu daerah dalam mengakses bantuan logistik dari pemerintah pusat secara lebih cepat dan efisien. “Saat Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke BPBD Kota Bogor, mendapatkan informasi bahwa daerah dapat mengajukan permintaan bantuan melalui Inlog. Ini sangat bermanfaat, dan Saya harap BPBD Banjar bisa memanfaatkannya seperti daerah lain,” ujarnya.

Sekretaris BPBD Banjar, Achmad Norsailah, menyampaikan bahwa Kabupaten Banjar memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana, termasuk banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Dengan 20 kecamatan, yang terbanyak di Kalimantan Selatan, kebutuhan logistik menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan bencana.

Selain mendorong penggunaan Inlog, DPRD Banjar juga menyoroti pentingnya regulasi terkait kebencanaan. Achmad Norsailah menjelaskan bahwa Kabupaten Banjar sudah memiliki Perda Kebencanaan dan Karhutla, yang perlu dipahami oleh masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya saat terjadi bencana. “Perda ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami apa itu bencana, tetapi juga mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana pemerintah berperan dalam penanggulangan,” jelasnya.

DPRD Banjar berkomitmen untuk terus mendukung BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dalam menghadapi bencana, termasuk dengan optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi seperti Inlog untuk mempercepat distribusi bantuan.

Kupang, NTT (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi terkini terkait bencana alam yang terjadi di wilayah provinsi berbasis kepulauan tersebut.

“Kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk aktif memantau informasi terkini sangatlah penting guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di musim hujan,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTT Gasper Losa Manisa di Kupang, Selasa.

Hal ini ia sampaikan sejalan dengan publikasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD NTT yang mencatat adanya 60 kejadian bencana alam di NTT pada Januari-Februari 2025, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Ia menyebutkan informasi tersebut senantiasa diperbarui oleh Pusdalops setiap tiga bulan, sehingga penting untuk diikuti dan diketahui oleh masyarakat luas.

Menurut dia, dengan adanya kesadaran dan inisiatif dalam mengikuti informasi terkini bisa menambah kewaspadaan dan menghindari timbulnya kepanikan di tengah masyarakat.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya literasi pada masyarakat dalam memahami informasi dan menghindari hoaks tentang bencana alam.

“Kecakapan literasi penting agar masyarakat mampu memverifikasi suatu informasi bencana. Karena pernah terjadi, adanya penyebaran informasi bencana yang sebenarnya sudah pernah terjadi dua tahun lalu tetapi diviralkan kembali sehingga menjadi hoaks,” katanya.

Ia mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti berita resmi dari BPBD, BMKG, maupun instansi terkait lainnya.

Secara khusus informasi dan publikasi terkini BPBD NTT dapat diakses melalui akun Instagram resmi @pusdalopsprovntt.