REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 81 kalikejadian bencana terjadi di awal tahun 2023. Kejadian bencana tersebut diantaranya gempa bumi dua kali, cuaca ekstrem 37 kejadian, banjir 19, tanah longsor 13, kebakaran hutan dan lahan tujuh, dan gelombang pasang tiga.

"Hari ini baru tanggal 18 Januari 2023, tetapi sudah terjadi 81 kali bencana, dengan kata lain memang setiap hari di negara kita ini terjadi bencana 4/5 kali bencana," ujar Kepala BNPB Letjen TNI TNI Suharyanto saat Rapat Kerja BNPB dengan Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Rabu (18/1/2023).

Suharyanto mengatakan, bencana yang terjadi di awal 2023 ini didominasi bencana hidrometeorologi basah. Suharyanto mengatakan, bahkan di awal tahun ini banjir cukup signifikan terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

"Hampir seluruh kabupaten kota di sana alami banjir pada saat awal tahun kemudian juga Sulawesi Selatan, 20 kabupaten kota juga banjir dan masih banyak di tempat-tempat lainnya," ujar Suharyanto.

Sementara, BNPB mencatat ada 3.542 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia pada 2022. Secara keseluruhan kejadian 3.542 bencana pada 2022 juga didominasi bencana hidrometeorologi basah yakni banjir 1.530, cuaca ekstrem 1.067, tanah longsor 634, Karhutla 252, gelombang pasang dan abrasi 26, kekeringan empat, gempa bumi 28 erupsi dan gunung api 1.

Jika dibandingkan sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan yakni ada lebih dari 5 ribu bencana pada 2021.

Namun demikian, dari sisi dampak dan kerugian justru mengalami peningkatan.

"Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 memang dari segi kuantitas jumlah ini mengalami penurunan, kalau kita lihat dampaknya baik itu dampak kerusakan rumah, fasilitas infrastruktur maupun kerugian jiwa di tahun 2022 ini mengalami peningkatan," kata Suharyanto.

Dalam catatan BNPB, korban meninggal akibat bencana pada 2023 yakni 857 meninggal dunia, 46 hilang, 5juta orang lebih mengungsi dan 8.726 luka-luka. Sementara dampak kerusakan ada 95.324 rumah rusak, 1.980 fasilitas rusak, 163 perkantoran dan 342 jembatan.

Suharyanto mencontohkan, gempa bumi di Cianjur dengan kekuatan 5,6 Magnitudo pada akhir Tahun 2022 telah meluluhlantakkan beberapa kecamatan.

"Apalagi tadi Bapak ketua juga menyampaikan di akhir tahun kemarin, juga terjadi bencana yg cukup besar yaitu bencana Cianjur, meskipun kekuatannya 5,6 skala richter tetapi karena kedalamannya juga cukup dangkal 10 km dan berada di darat sehingga dampak yang terjadi juga cukup signifikan," ujarnya.

PIKIRAN RAKYAT - Wilayah Kabupaten Garut merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut, Yogaswara, menyebutkan di Provinsi Jawa Barat, Garut menempati urutan keempat daerah terawan bencana. Sementara di tingkat nasional, Garut menempati urutan ke-36 daerah terawan bencana.

"Ini menandakan bahwa Garut memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Di Garut, semua potensi jenis bencana alam ada, mulai dari banjir, longsor, angin puting, gempa, tsunami, gunung berapi, dan yang lainnya," ujar pria yang akrab disapa Yoga ini, Rabu 18 Januari 2023.

Kondisi seperti ini, imbuh Yoga, tentu harus disikapi dengan mengambil langkah-langkah upaya pencegahan. Upaya yang dilakukan paling tidak bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan jika suatu saat bencana terjadi.

Diungkapkannya, salah satu langkah yang dilakukan BPBD Garut yakni membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Pembentukan FPRB dilakukan secara pentaheliks yakni melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintahan, akademisi, pengusaha, media, relawan, dan unsur masyarakat lainnya.    

Menurutnya, pembentukan FPRG ini juga merupakan amanat pemerintah pusat sebagai salah satu upaya untuk pengurangan risiko yang ditimbulkan akibat dari bencana yang terjadi. Keberadaan FPRB ini dinilainya sangat strategis mengingat peranannya yang cukup besar sebagai mitra pemerintah.

Adanya lembaga seperti FPRB di Garut ini dinilai Yoga sangat urgen mengingat selama ini Garut sudah berulang kali dilanda bencana besar. Ini sering kali merepotkan pemerintahan setempat karena sebelumnya belum disiapkan langkah-langkah strategis untuk penanganannya.

Yoga mengungkapkan, sebenarnya forum serupa sudah dibentuk di Garut sejak beberapa tahun silam. Namun karena berbagai hal, forum tersebut sudah cukup lama tidak aktif sehingga saat ini BPBD dan para relawan berinisiatif untuk membentuknya kembali.  

"Setelah adanya kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana ini, diharapkan bisa memberikan masukan ke Pemkab dan BPBD Garut terkait apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana," katanya.

Ia juga menyebutkan, keberadaan FPRB di Garut juga diharapkan bisa membantu memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait apa saja yang harus dilakukan dan juga apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk mencegah atau saat terjadi bencana. Hal ini ditunjang dengan keterlibatan kalangan media di dalam FPRB yang diharapkan bisa semakin mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat.

Upaya-upaya pengurangan terhadap risiko bencana ini, tutur Yoga, sangat menjadi perhatian Presiden RI dan Ketua BNPB. Pembentukan FPRB juga merupakan saran dari Presiden dan Ketua BNPB sebagai upaya pencegahan yang kini menjadi prioritas.

Lebih jauh, Yoga mengungkapkan, bencana alam yang paling sering terjadi di wilayah Garut yakni bencana hidrometerologi seperti longsor, pergerakan tanah, dan banjir. Setiap musim hujan di Garut, selalu terjadi bencana longsor dan banjir yang diakibatkan tingginya curah hujan.