Blog

JK Bertolak ke Swiss, Hadiri Forum Internasional Pengurangan Risiko Bencana

JAKARTA - Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla (JK) bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kota Jenewa, Swiss. Tujuannya, untuk menghadiri Forum Internasional Pengurangan Risiko Bencana atau Global Platform for Disaster Risk Reduction.

JK tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin malam sekitar pukul 23:35 WIB bersama istri Mufidah Jusuf Kalla. Rombongan Wapres sedianya menumpang pesawat komersial pada pukul 00.40 WIB menuju Kota Doha, Qatar untuk singgah sementara, kemudian melanjutkan penerbangan menuju Jenewa.

Pada agenda itu, JK akan melakukan kunjungan kerja ke Paris, Perancis dan Jenewa, Swiss sejak 14-17 Mei 2019. Di Paris, Perancis, Wapres akan menghadiri acara The Christchurch Call to Action serta Dinner Tech for Good Summit yang akan membahas tentang kasus terorisme yang terjadi beberapa waktu belakangan seperti di Christchurch, Selandia Baru, dan Sri Lanka.

Saat diwawancara di Kantor Wapres, Jakarta pada Senin siang, JK menjelaskan pertemuan tingkat global itu membahas upaya mengatasi bencana di dunia.

"Indonesia dianggap memiliki pengalaman dari berbagai macam-macam penyelesaian kebencanaan, baik itu tsunami maupun gempa bumi, karena kita bagian dari ring of fire," kata JK, disitat dari laman Antaranews.

Sementara itu, menurut agenda dalam laman penyelenggara, www.unisdr.org, JK rencananya akan memberikan pernyataan resmi pada Kamis 16 Mei 2019 terkait upaya Indonesia dalam meminimalisasi risiko bencana. Sejumlah pemimpin lain dunia juga tercatat menjadi pembicara antara lain Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, Wakil Perdana Menteri Mongolia Enkhtuvshin Ulziisaikhan, serta Wakil Perdana Menteri Tajikistan Mahmadtoir Zoir Zokirzoda.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani juga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Dialog Tingkat Tinggi bertajuk Kemajuan dalam Strategi Pengurangan Risiko Bencana Nasional dan Lokal pada Rabu 15 Mei 2019 besok.

Sidang Ke-6 Global Platform itu diselenggarakan pada 15-17 Mei 2019 di Pusat Konferensi Internasional Jenewa (CICG). Sidang ini membahas kondisi terkini sejumlah bangsa dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana Periode 2015-2030.

Forum tersebut merupakan upaya PBB dalam memantau, mengkaji dan mencari kepentingan bersama bangsa-bangsa dalam meminimalisasi risiko bencana sebagai implementasi Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030.

(put)

Bertolak ke Swiss, JK Bakal Bicara soal Penanganan Bencana

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Jenewa, Swiss, untuk berbagi pengalaman Indonesia menangani bencana dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk 'Global Platform for Disaster Risk Education 2019' (GP2019).

Bersama istrinya, Mufidah Jusuf Kalla, JK berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat komersial pada Selasa (14/5) dini hari. Ia diperkirakan akan tiba di Swiss pada Selasa siang waktu setempat.

JK mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang diundang lantaran dianggap memiliki pengalaman dalam proses penyelesaian bencana mengingat lokasinya yang berada di rangkaian cincin api.

"Indonesia dianggap memiliki pengalaman dari berbagai macam penyelesaian kebencanaan, baik tsunami maupun gempa bumi karena kita bagian dari ring of fire," ujar JK melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Ketua Umum PMI itu dijadwalkan akan menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menangani bencana pada 16 Mei 2019. Di sela kunjungannya, JK juga bakal mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail.

Ia juga akan ke Paris, Perancis, untuk menghadiri acara 'The Christchurch Call to Action' untuk membahas kasus terorisme yang belakangan terjadi di Selandia Baru dan Sri Lanka. Menurut dia, permasalahan terorisme saat ini tak lepas dari pengaruh informasi yang menyebar melalui internet.

"Di internet, Anda bisa belajar tentang bom, ideologi macam-macam, semua bisa lewat internet," ucapnya.

JK dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada 18 Mei.

GP2019 yang digelar di Pusat Konferensi Internasional Jenewa ini akan membahas kondisi terkini sejumlah negara dalam menerapkan pengurangan risiko bencana. Pertemuan ini merupakan upaya PBB untuk memantau negara-negara dalam meminimalisasi risiko bencana.

Aktivitas Pertambangan Batu Bara Berkontribusi Besar Terhadap Dampak Bencana Banjir

RMOLBengkulu. Pasca Bencana alam yang melanda Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu banyak menimbulkan tanda tanya besar prihal dibalik bencana alam ini sendiri.

Gelaran diskusi bersama Kanopi Bengkulu dengan SMSI Bengkulu ini menjawab siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini

Ali Akbar selaku Direktur Kanopi Bengkulu menyebutkan bahwa ini adalah banjir dengan korban terbesar dalam sejarah Bengkulu dan ini bentuk bahwasanya daya tampung lingkungan sudah semakin kritis dan kalau melihat Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat jelas bagaimana porak-porandanya DAS Bengkulu ini

"Kanopi melihat negara salah urus. Point pentingnya adalah kita tegaskan bagaimana menyelamatkan DAS yang sebenarnya bermuara pada penyelamatan manusia dan juga menyelamatkan sumber-sumber kehidupan,: kata Ali kepada RMOLBengkulu, Rabu (8/5).

Ia juga menjelaskan berdasarkan data yang Kanopi punya, tambang batu bara punya sekitar 19 ribu Hektare dan itu dimiliki oleh 8 perusahaan dan itu semua berada di DAS Bengkulu.

"Kita liat, sebenarnya jarak atau panjang sungai di Provinsi Bengkulu ini relatif pendek dan paling panjang sekitar 112 Km dan paling pendek ada di bawah 40 Km," sambungnya.

DAS Bengkulu sendiri sebenarnya berada di jarak sungai yang pendek. Apa yang terjadi di hulu mudah sekali sampai ke muara. Dan itu yang menyebabkan Kota Bengkulu merupakan Kota yang langganan akan bencana banjir.

"Itu disebabkan akibat aktivitas tambang batu bara yang kita lihat ," singkat Ali.

Angka 19 ribu hektare dari total DAS itu ada sekitar 92 ribu hektare atau kalau di petakan ada sebanyak 51.945 hektare dan itu semua merupakan fakta yang nyata bahwasannya aktivitas pertambangan batu bara bekontribusi besar terhadap dampak bencana banjir. [ogi]

Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekontruksi Bencana

RMOL. Besarnya biaya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah daerah Indonesia menguras keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Terkait persoalan itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran bencana tahun 2019, terutama yang digunakan untuk tahap pemulihan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Mengingat anggaran cadangan untuk bencana pada tahun 2018, mengalami defisit sebesar Rp 650 miliar dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2018), sebesar Rp 6,5 triliun," kata Bamsoet sapaan akrabnya di Gedung DPR, Senayan, Rabu (8/5).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga diminta meningkatkan mitigasi, terutama kepada masyarakat di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, hal itu dilakukan guna meminimalisir adanya korban jiwa dan bertambahnya kerugian ekonomi negara.

Untuk itu, politisi Golkar ini mendesak pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki drainase, tata ruang, serta aliran sungai yang bermasalah di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana sekalipun cuaca yang ekstrem.

Bamsoet juga menghimbau masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan alih fungsi lahan tanpa izin, dan tidak melakukan penebangan liar.

"Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem, agar dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir, longsor, ataupun kebakaran hutan," kata Bamsoet

BPBD Ubah Pola Penanganan Bencana

Mataram (Suara NTB) – Resmi menjadi Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik langsung menggelar rapat internal, Selasa, 7 Mei 2019. Diputuskan, pola penanganan gempa diubah, tapi tanpa merombak konsep sebelumnya.

Semua struktur di bawahanya digerakkan. Tanggung jawab penanganan dampak gempa tidak lagi dibebankan penuh pada Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai leading sector. Tapi kewenangan itu didistribuskan ke semua bidang. ‘’Misal Bidang Rehab Rekon, saya tugaskan untuk membantu penanganan di KLU,’’ ujar Ahsanul Khalik kepada Suara NTB di ruangannya, kemarin.

Semua pejabat dari tingkat Sekretaris Badan sampai dengan pegawai dan staf diminta untuk turun keroyokan membantu percepatan penanganan gempa. Mereka disebar ke Lombok Utara, Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Melihat ada kesenjangan jumlah pendapatan antara tim yang menangani rumah rusak berat dengan tim yang menangani rusak ringan dan sedang, mantan Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Provinsi NTB ini juga mengambil kebijakan mengubah sistem.

Ia sudah meminta Kabid Kedaruratan dan Logistik Agung Pramuja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perekrutan fasilitator, agar mengubah pola. Sebelumnya, fasilitator digabung dalam satu kelompok beranggotakan 10 orang. ‘’Besok kemungkinan menjadi 20 orang per kelompok. Tapi tanggung jawabnya menyeluruh. Mereka harus menangani rumah rusak berat, ringan dan sedang,’’ ujarnya.

Setelah dikaji berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak juknis), dipastikannya tidak ada masalah. Selama ini upah lebih banyak diarahkan kepada fasilitator penanganan rumah rusak berat. Padahal dari segi energi yang dikeluarkan lebih besar beban fasilitator rumah rusak sedang dan ringan.

‘’Kalau fasilitator rusak berat kan tinggal awasi saja. Sedang yang rusak ringan dan sedang harus memperbaiki rumah yang sudah berdiri,’’ ujarnya.

Dengan memangkas kesenjangan itu, diharapkan bisa dilakukan percepatan penanganan rumah dampak gempa yang persentasenya belum maksimal. Di mana, jumlah yang sudah dibangun 31.506 unit dari total 222.564 rumah rusak, baik berat, ringan dan sedang.

Langkah selanjutnya, pengganti Ir. H. Mohammad Rum, MT ini, akan segera berkoordinasi dengan Kepala BPBD kabupaten dan kota. Ia ingin mencermati letak persoalan paling mendasar di tingkat kabupaten dan kota terdampak. Sebab anggaran sudah tersedia, namun belum maksimal bisa dieksekusi. Dalam rangka itu, ia juga akan membangun komunikasi dengan Fasilitator, Pokmas dan Aplikator.

‘’Bagaimana upaya kita sekarang agar dana yang sudah tersedia ini cepat ke luar dan dipakai untuk membangun dan memperbaiki rumah,’’ tegasnya.

Koordinasi juga akan dilakukan dengan TNI dari Korem 162/WB, karena banyak membantu percepatan rehab rekon. 1000 personel TNI dan 450 polisi, harus dimaksimalkan perannya di lapangan bersama fasilitator dan Pokmas.

Ahsanul Khalik juga akan membangun komunikasi dengan Bank BRI yang bertanggung jawab soal proses pencairan. Jangan sampai, kata dia, bank menghambat proses pencairan, sementara proses administrasi sudah lengkap. (ars)