JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menggelontorkan dana Rp4 miliar pada APBD tahun 2020. Keputusan itu untuk membeli alat sistem peringatan dini bencana yang akan ditempatkan di beberapa lokasi Ibu Kota yang rawan banjir. Alat yang digunakan itu bernama disaster warning system (DWS).

"Alat ini akan memberikan informasi berupa suara petugas BPBD, yang dapat menjangkau hingga radius 500 meter. DWS ini akan beroperasi jika tinggi muka air telah berada pada Siaga 3,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ridwan kepada Okezone, Minggu (19/1/2020).

Ridwan menambahkan, tahun 2020, ada 6 titik yang akan dipasang alat DWS. Di antaranya adalah Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate, dan Marunda.

“Lokasi ini sifatnya masih tentatif, akan kami pasang di tahun 2020 ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, komponen dari DWS itu terdiri dari horn speaker, stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi VHF Radio, software untuk telementary dan warning console, coaxial arrester, Storager battery 20 Ah, 24 V dan antenna.

"Diharapkan, dengan adanya alat peringatan dini berupa DWS ini, dapat membuat masyarakat semakin siaga terhadap bencana," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo mengklaim sistem peringatan dini bencana berbasis digital atau disaster warning system (DWS) dipasang guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

"Itu (DWS) untuk memberi peringatan kepada masyarakat sekitar agar waspada dan bersiap-siap (mengungsi), sehingga kerugian bisa diminimalisir," kata Subejo saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

"Alat ini tidak dimaksudkan untuk mencegah datangnya banjir, namun mengingatkan masyarakat untuk bersiap mengungsi dan menyelamatkan barang atau dokumen berharga agar tidak terdampak banjir," ujarnya.

BPBD DKI Jakarta akan segera mengadakan enam set alat DWS dengan anggaran senilai Rp4,073 miliar pada tahun ini.

Keenam set alat tersebut akan dipasang di enam kelurahan yang rawan banjir, yakni Marunda, Rawa Terate, Cengkareng Barat, Bukit Duri, Kebon Baru, dan Kedaung Kali Angke.

Meskipun telah dilakukan pemetaan lokasi pemasangan alat DWS, namun BPBD DKI Jakarta masih akan melakukan kajian dengan melihat kondisi banjir 2020.

"Kami akan kaji kembali secara komprehensif tentang sistem peringatan dini untuk antisipasi kejadian bencana, termasuk DWS sebagai salah satu sarana sistem tersebut," ujar Subejo.

Tiap alat DWS memiliki empat pengeras suara yang dipasang pada satu tiang tinggi dan terhubung langsung dengan sistem di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPDB DKI Jakarta.

Dengan menggunakan teknologi VHF digital radio, maka radius jangkauan bunyi dapat terdengar hingga jarak 500 meter.

Saat tinggi muka air bendungan mencapai siaga 3, maka alat DWS secara otomatis akan mengeluarkan bunyi sebagai peringatan akan potensi terjadinya banjir.

Tak hanya alat DWS, BPBD DKI Jakarta juga telah menyiapkan beberapa cara untuk menyebarluaskan peringatan bencana mulai dari pesan berantai yang dikirim ke grup-grup Whatsapp kelurahan hingga imbauan petugas yang turun langsung ke lapangan.

Bisnis.com, DENPASAR - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan jumlah korban jiwa akibat bencana alam hingga pekan kedua 2020 mencapai 60 orang.

Dia juga menuturkan korban jiwa akibat bencana alam secara nasional di 2019 mencapai sekitar 580 orang dan tahun 2018 jumlahnya lebih banyak karena gempa bumi NTB, tsunami Sulawesi Tengah dan Selat Sunda.

"Tahun 2020 baru memasuki Minggu kedua, Januari korban di Jawa Barat, Jakarta dan Banten telah mencapai lebih 60 orang," kata dia usai mengunjungi Kantor BPBD Bali, Senin (13/1/2020).

Sementara, penanganan bencana di Jawa Barat, ujar dia, sementara proses menuju ke transisi darurat, masih dalam posisi tanggap darurat. Pihaknya melihat penanganannya cukup baik karena seluruh instansi terlibat, hingga BUMN, jadi beban BNPB sendiri sangat berkurang ketika masyarakat bisa gotong royong.

Kunjungan Doni Monardo di Bali untuk melihat  kesiapsiagaan yang menurutnya dan tim BNPB, kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan BPBD di daerah lainnya. 

Menurutnya, saat ini BNPB sedang merancang sebuah konsep tentang BPBD yang mampu menjamin Pariwisata Aman Bencana. 

"Konsep ini tentu tidak sepenuhnya dibuat di Jakarta, tapi juga perlu masukan di daerah. Di daerah tidak mungkin BPBD sendiri tetapi juga dair unsur lain. TNI, Polri Badan SAR Nasional, BMKG termasuk relawan dan media," bebernya.

Diharapkan dari konsep Pariwisata Aman Bencana, yang mana BPBD memiliki peran penting di situ.

Pertama seputar tingkat kelembagaan BPBD, kedua mengenai sumber daya manusia, ketiga manajemen dan sistem, Pusdalops, teknologi, termasuk jaringan yang berhubungan dengan alat-alat yang memiliki respon mitigasi dan sistem peringatan dini.

Keempat, berhubungan dengan tersedianya anggaran yang memadai dan kelima tingkat kesiapsiagaan perlengkapan dan peralatan dan transportasi. 

"Mudah-mudahan Bali bisa menjadi ujung tombak, bisa menjadi contoh dan diikuti oleh daerah lainnya. Implementasinya kita harapkan BPBD yang berada di daerah prioritas pariwisata itu terintegrasi," tutur Doni.

Disampaikan Doni, ada unsur lain yang menempel di BPBD misalnya TNI, Polri, BMKG, medis yang melakukan penjagaan 24 jam.