logo2

ugm-logo

Blog

Laporan Kegiatan

Bimbingan Teknis Hospital Disaster Plan RSUD Tora Bello Kabupaten Sigi

Sigi, 12 - 14 Agustus 2019

foto sigi

Pengantar

RSUD Tora Bello Sigi adalah salah satu rumah sakit yang terkena dampak bencana Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan berupa bangunan gedung rumah sakit mengalami kerusakan dan banyak alat kesehatan yang hilang saat bencana. Pelayanan di rumah sakit chaos seminggu pasca bencana. Berdasarkan hasil rapat internal dengan RSUD Tora Bello, rumah sakit belum ada pelatihan khusus terkait penanggulangan bencana dan belum memiliki dokumen Hospital Dosaster Plan (HDP). Hal ini mendasari kebutuhan RSUD Tora Bello untuk mempersiapkan Hospital Disaster Plan - nya. Workshop/bimbingan teknis Hospital Disaster Plan ini berupa pemberian materi, penugasan dan praktek teknik pembuatan peta respon.

Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung selama 3 hari di RSUD Tora Bello Kab. Sigi, dimana jumlah peserta sekitar 40 orang yang terdiri dari direktur, kepala bidang, bidang rujukan, bidang pelayanan, dokter IGD dan bidang lainnya yang berhubungan dengan penanganan krisis kesehatan dan bencana.

 

Senin, 12 Agustus 2019

foto sigi2Materi pertama adalah Overview HDP dan SNARS. Pemateri menanyakan mengapa harus menyiapkan HDP? Karena pada saat bencana akan mengalami kekacauan, hal tersebut bisa berkurang jika kita sudah memiliki kesiapan. Secara tertulis koordinasi sangat mudah, namun pada saat kejadian sistem koordinasi ini yang sering bermasalah. Setiap rumah sakit dalam akreditasi SNARS diwajibkan memiliki HDP. HDP disiapkan kemudian disimulasikan sehingga bisa lolos akreditasi. Namun perlu dipahami juga kalau penyusunan ini jangan semata - mata hanya untuk akreditasi, namun melihat wilayah kita yang sangat rawan bencana jadi dokumen ini memang penting bagi rumah sakit. Artinya harus dipersiapkan sebaik mungkin.

foto sigi3Materi selanjutnya tentang Pengorganisasian dan Logistik Kesehatan saat Bencana. Pemateri mengawali dengan menanyakan kapasitas rumah sakit Tora Bello pada saat penanganan pasien. Titik kumpul dimana, jumlah bed, ruang IGD. RS memiliki 16 bed, jika pada saat bencana ada pasien datang dalam 1 jam 1000 orang, apakah rumah sakit siap? Hal - hal seperti ini yang penting disiapkan dalam komponen HDP RS. Pasien datang berlebih diluar pasien harian. Penyusunan organisasi berdasarkan dengan organisasi sehari - hari. Penyusunan organisasi harus sesederhana mungkin tetapi mencakup semua kebutuhan.

Materi ketiga tentang Hospital Safety Index (HSI). Pemateri menyampaikan bahwa kita patut berbangga Kab. Sigi sudah punya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yaitu di dinas kesehatan. Harapannya RS Torabelo bisa membuat dokumen yang sama seperti Dinas kesehatan kemudian menyesuaikan dengan kondisi RS. Pada analisis resiko yang perlu ditambahkan adalah kebakaran lahan, keracunan makanan, dan wabah. Hospital Safety Index bukunya terdiri dari 15 halaman dengan sekitar 150 pertanyaan. HIS mempunyai 4 modul dimana modul 1 terkait teknik bangunan, modul 2 tentang structural, modul 3 tentang non structural dan modul 4 tentang management. Perhitungan Hospital Safety Index harus dihitung secara bersama - sama oleh orang rumah sakit. Agar hasilnya bisa benar - benar sesuai.

Materi keempat terkait fasilitas, masteri ini bertujuan untuk mengenalkan fasilitas yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Beberapa fasilitas yang diperlukan saat terjadi bencana contoh pos komando, titik berkumpul, ruang media, staging area untuk relawan yang sudah siap bertugas. Jangan disamakan ruangan relawan yang datang untuk registrasi dengan relawan yang sudah siap bertugas supaya tim manajemen relawan tidak bingung.

Selanjutnya materi terakhir tentang pengembangan scenario, data dan informasi. Skenario yang disusun sama dengan rencana Simulasi. Pemateri menampilkan form - form data dan informasi sehari - hari yang dibutuhkan saat bencana dan bentuk data rekapan harian untuk dilaporkan ke dinas kesehatan. Beberapa form tersebut antara lain adalah pelaporan harian penyakit, alur pelaporan surveilans, daftar hadir, form penerimaan donasi barang, form penerimaan obat - obatan dan perbekalan kesehatan. Harapannya data kesehatan bersumber dari instansi kesehatan. Biasanya data kesehatan bersumber dari BNPB.

Sesi Diskusi :

  1. Nyoman: Terkait dengan pembuatan peta, tadi kelihatan denah-denah RS dan puskesmas. Bagaimana dengan RS, kalau melihat situasi kemarin sebelumnya sudah kita susun petanya. Namun bencana terjadi fasilitas rusak. Bagaimana mensinkronkan peta respon ini dengan denah evakuasi?
    - Ada dua peta yaitu peta respon dan peta preparedness. Peta respon pada saat bencana itu yang kita buat. Peta rumah sakit itu yang kita buat (peta preparedness) menjadi peta respon, penempatan relawan itu yang kita tempelkan di peta preparedness, itulah yang menjadi peta respon.
  2. Nyoman: Terkait dengan simulasi, 1/3 staf terlibat dalam simulasi. Apakah pasien yang sedang dirawat juga dilibatkan?
    - Stafnya ya, tapi kalau korban tidak melibatkan korban yang benar. Tapi kita mengambil orang lain yang berperan sebagai korban. Peran korban ini sesuai dengan hazard di RS.
  3. Ketika bencana besar terjadi pasti RS akan collapse. SOP tidak berlaku. Secara otomatis, BPJS tidak menanggung. Sampai sekarang status pasien klaim dari BNPB sampai sekarang tidak dibayarkan. Ini bagaimana? Kemudian pertanyaan pamungkas saya, kepada menteri kesehatan, saat bencana terjadi menteri pendidikan diberi uang jasa. Ada istilah TNI, Polri, dapat remunasi, Guru dapat sertifikasi, Kesehatan dapat terima kasih.
    • dr. Sulanto:  Kita tidak pernah tahu bencana kapan terjadi. Ini memang sulit. Terkait uang atau penganggaran sebenarnya kita bisa mencari relawan dari NGO/LSM atau lembaga lain yang bisa menyumbangkan uang saat bencana. Kemudian harus disiapkan APBD RS kira - kira 10%, serta tenaga - tenaga yang sudah tersertifikasi untuk kejadian bencana. Bekerjasama dengan LSM - LSM yang ada.
    • dr. Bella : Dana DSP diberikan sebelum selesai tanggap darurat. Jika sudah lengkap administrasi, daftar hadir rapat, bisa diajukan sebelum tanggap darurat berakhir. Kalau di Sigi pun belum cair wajar karena sampai sekarang di Lombok pun belum ada. BPBD bisa menganggarkan untuk itu, karena Sigi merupakan daerah rawan bencana. Dinas kesehatan tetap bekerjasama dengan BPJS untuk penganggaran penyakit - penyakit, seperti hipertensi,yang tidak dimasukkan adalah penyakit akibat bencana.

Untuk jasa, jangankan guru, antar sesama profesi kesehatan masih ada kecemburuan karena yang ini menerima sedangkan yang lain tidak. Guru diberikan insentif karena dilindungi undang - undang. Sedangkan kita tidak.

Selasa, 13 Agustus 2019

Hari ini adalah penugasan penyusunan dokumen hospital disaster plan. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok sesuai degan bidangnya. Bidang perawatan medis mengerjakan SOP, bidang perencanaan mengerjakan system komando dan tupoksi, bidang pelayanan kesehatan mengerjakan fasilitas saat bencana. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator sehingga jika ada kesulitan dan pertanyaan bisa langsung didiskusikan. Setelah penugasanan selesai, peserta sepakat akan mensosialisasikan hasil penugasan kepada internal rumah sakit besok harinya. Pada saat sosialisasi akan diundang bidang terkait yang mausk dalam sistem komando.

Rabu, 14 Agustus 2019

Presentasi Penugasan Dokumen Hospital Disaster Plan

foto sigi 8

Presentasi awal oleh tim struktur organisasi. Secara keseluruhan sistem komando sudah disetujui oleh peserta. Tupoksi juga tidak ada masalah. Ada koreksi dan penambahan pada sistem komando yaitu seksi keamanan sebaiknya dimasukkan ke bagian humas saja karena sehari hari seksi keamanan diatur oleh kasubag kepegawaian. Presentasi kedua oleh tim fasilitas. Beberapa perbaikan fasilitas adalah pada peta respon, ruang triase diwarnai sesuai dengan warna triase (merah, kuning, hijau). Area triase di dalam gerbang kemudian alur pasien masuk juga dibuat dalam peta. Keterangan tanda/symbol/warna pada peta jangan lupa dibuat dibawah peta. Direktur RS dr. Graf menyampaikan bahwa selanjutnya juga sudah direncanakan dibangun ruang untuk dekontaminasi dekat IGD.

Presentasi ketiga oleh tim SOP. Penggunaan jabatan di SOP disinkronkan dengan jabatan di struktur organisasi. Kemudian kita sudah tentukan fasilitas, maka nama fasilitas yang di SOP disinkronkan dengan fasilitas saat bencana. Penambahan penting lainnya adalah perlu dibuat SOP terkait penggunaan ruang IGD, misalnya jika ruang IGD tidak cukup apakah perlu punya IGD cadangan mengingat pada saat respon biasanya pasien yang diterima melebihi kapasitas IGD.

 

Penutup

Demikian laporan bimbingan teknis Hospital Disaster Plan RSUD Tora Bello Kab. Sigi. Rencana tindak lanjut dari RSUD Tora Bello adalah meningkatkan pelatihan tim bencana sehingga terbentuk Tim Reaksi Cepat yang terlatih. Proses pembentukan dan pelatihan tersebut akan bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. PKMK FK - KMK UGM Divisi Manajemen Bencana bersama dengan Caritas Germany akan mendampingi RSUD Tora Bello dalam penguatan manajemen krisis kesehatan dan bencana di rumah sakit.

 

Download Materi

 

Reporter           : Happy R Pangaribuan
Foto                 : Dokumentasi PKMK FK - KMK UGM Div. Manajemen Bencana Kesehatan

 

 

 

 

 

Laporan Kegiatan

Workshop Aktivasi Klaster Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 27-28 Mei 2019

workshop dinkes 1

Pada fase pemulihan bencana Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rencana aksi penanggulangan bencana. Isu strategik dalam rencana aksi tersebut berupa penyusunan program pengurangan risiko bencana dan mitigasi pada pra bencana; penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan pada saat bencana; serta koordinasi dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana. Workshop Aktivasi Klaster Kesehatan ini sesuai dengan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada isu strategik Dinkes Provinsi. Pada workshop ini akan dibahas apa itu bagaimana pengaktifan klaster kesehatan, siapa saja yang bertugas dam klaster kesehatan dan bagaimana pembuatan peta respon dalam klaster kesehatan.

 

Pelaksanaan

Hari 1

 

Senin, 27 Mei 2019

Materi 1. Manajemen klaster kesehatan saat bencana

Salah satu kebutuhan saat terjadi bencana yaitu bagaimana kemampuan kita mengaktifkan klaster kesehatan. Dinas kesehatan akan membentuk klaster kesehatan dimana semua komando terkait pelayanan kesehatan berpusat dalam klaster kesehatan. Untuk kesehatan punya 6 subklaster kesehatan (subklaster pelayanan kesehatan, sub klaster pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan penyiapan air bersih, sub klaster kesehatan reproduksi, sub klaster kesehatan jiwa, sub klaster DVI, subklaster gizi) dan 3 tim (tim data dan informasi, tim logistik kesehatan dan tim promotif kesehatan).

 

Materi 2. Manajemen Relawan

Manajemen relawan sudah diatur pada perka BNPB no17/2011. Penting bagi relawan harus tahu apa yang dilakukannya setibanya di lokasi bencana. Relawan harus membawa peralatan sendiri, bukan meminjam barang yang diperlukan di daerah bencana. Selain memiliki kualifikasi dan pelatihan khusus, Tim Penanggulangan Bencana harus proaktif, transparan, dan bersedia berkolaborasi.

workshop dinkes 2 

Dok. PKMK FK-KMKUGM “Manajemen Relawan”

 

Diskusi :

  1. Ibu Misnawati (Dinkes Sigi) :
    • Apakah setiap subklaster harus duduk di klaster bersama-sama di dalam tenda (pos komando)?
    • Saat bencana kemarin orang Surveilans hanya mencatat dalam klaster kesehatan sedangkan orang surveilans biasanya lebih sering turun ke lapangan. Sehingga timbul masalah, laporan yang selalu diminta oleh pusat tidak tersedia. Karena orang-orang yang turun ke lapangan bukan orang-orang surveilans. Sebaiknya ada kejelasan siapa yang harus melakukan pencatatan, pelaporan dan siapa yang turun ke lapangan. Supaya tidak tumpang tindih seperti yang terjadi di Sigi .
  2. Ibu Nining (Dinkes Sigi): Apakah pergantian waktu RHA1 – RHA2 – RHA3 sudah ditentukan?
    Tanggapan dari PKMK FK-KMK UGM
    • Setiap subklaster tidak harus duduk bersama dalam satu tenda (pos komando). Tetapi jika memang mau duduk bersama tidak masalah. Misalnya subklaster yankes duduk di depan, dan surveilans berada di belakang mencatat pelaporan penyakit. Yang penting kita sudah punya tempat berkumpul, meski tidak dalam satu tenda yang penting jangan jauh-jauh dan wajib berkumpul pada waktu yang ditentukan.
    • Jangan sampai saat bencana terjadi One Man Show. “Merasa kalau saya tidak turun ke lapangan saya tidak tahu”. Tidak ada yang tahu pencatatan surveilans kalau bukan orang surveilans sendiri. Walaupun orang surveilans yang paling sering ke lapangan. Kita bisa percayakan ke tenaga relawan tetapi dengan form yang sesuai dengan standar surveilans.
    • Pencatatan surveilans sebaiknya dimasukan dalam SOP bencana. Pengalaman di Lombok tidak adanya bagian Surveilans. Sehingga pencatatan Surveilans tidak diadakan oleh relawan, karena tidak ada yang mengolah data surveilans di pos komando. Ditakutkan data bisa keluar dari klaster kesehatan dan diambil alih oleh wartawan melalui relawan. Pentingnya surveilans adalah mengelola data yang telah dikumpulkan oleh relawan. Data yang dikumpulkan harus menghasilkan informasi agar relawan bisa merasa dihargai.
    • Waktu pergantian RHA 1 – RHA 2 – RHA 3 tidak ditentukan, waktu pergantian melihat kondisi sesuai dengan keputusan kepala daerah.

 

Materi 3. SOP, Data, dan Informasi

Laporan harian data informasi klaster kesehatan penting untuk menentukan strategi penanggulangan bencana. Pada materi SOP, data, dan informasi masing-masing kelompok Dinkes Provinsi dan Dinkes Sigi diberikan contoh mengisi laporan harian klaster kesehatan. Misalnya pada subklaster pelayanan kesehatan meliputi total tenaga relawan kesehatan harian, tim relawan kesehatan harian, kapasitas relawan kesehatan harian, sebaran tim relawan medis, data korban, layanan rumah sakit, dan fasilitas kesehatan rusak. Subklaster pengendalian penyakit meliputi laporan 3 besar penyakit, dan potensi wabah. Serta subklaster lainnya.

workshop dinkes 3

Dok. PKMK FK-KMK UGM “SOP, Data dan Informasi”

 

 

Penutup

Demikian laporan penyelenggaraan workshop ini kami buat. Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan baik. Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas kesehatan kabupaten Sigi sangat antusias dengan adanya kegiatan ini. Selanjutnya, kegiatan ini akan diteruskan dengan pendampingan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di masing-masing daerah Dinas Kesehatan pada bulan Juni mendatang. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FKKMK UGM dan Caritas Germany sebagai penyelenggara program akan berkomitmen demi tercapainya tujuan program.

Reportase : Happy R Pangaribuan

Laporan Kegiatan

Bimbingan Teknis Dinas Kesehatan Disaster Plan

Sulawesi Tengah, 22-25 Mei 2019

 dinkes disaster plan 1

 

Dinkes disaster plan untuk provinsi dan kabupaten merupakan langkah paling awal dan penting untuk rencana penanggulangan bencana daerah khususnya bidang kesehatan karena akan menjadi acuan pembuatan kontijensi plan kedepannya, termasuk untuk rencanan penanggulangan bencana rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya di daerah. Workshop Dinkes Disaster Plan ini akan membahas bagaimana upaya penyusunan dokumen dinkes Disaster Plan, apa saja komponen dan indikatornya, bagaimana pengaktifan klaster kesehatan pada saat bencana, hingga sharing pengalaman dalam mengembangkan Dinkes Disaster Plan.

Pelaksanaan

Hari 1

Hari I : 22 Mei 2019

Pembukaan

Kegiatan dimulai dengan menyampaikan tujuan dan bentuk kegiatan selama 4 hari dimana 2 hari penyampaian materi dan 2 hari penugasan. Selanjutnya akan di dampingi oleh PKMK FK-KMK UGM untuk meyelesaikan dokumen perencanaan penanganan bencana. Kepala Dinkes Provinsi berterima kasih kepada PKMK FK-KMK UGM karena selalu mendampingi Dinkes dalam penanganan bencana. Harapannya semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan seksama dan jika ada hal yang perlu ditanya atau didiskusikan silakan disampaikan ke PKMK FK-KMK UGM. Kegiatan ini akan menghasilkan dokumen perencanaan penanganan bencana dan akan kita pakai selanjutnya.

Materi 1. Pengantar Penyusunan Renkon/Dinkes Disaster Plan

Rencana kontijensi adalah proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau situasi yang akan diperkirakan akan segera terjadi. Renkon akan diaktifkan jika akan benar-benar terjadi. Kapan waktu penyusunan renkon? Segera setelah tanda-tanda awal akan terjadi bencana. Berapa lama masa berlakunya renkon? Apabila terjadi bencana maka renkon diaktifkan, apabila tidak terjadi bencana maka perlu dikaji ulang. Skenario dan tujuan renkon disepakati bersama. Renkon harus dapat dioperasionalkan dalam rencana operasi tanggap darurat.

dinkes disaster plan 2

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pengantar Penyusunan Dinkes Disaster Plan”

Materi 2. Komponen Dinas Kesesehatan Disaster Plan

Dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin, disusun sesuai dengan karakteristik dinas kesehatan. Regulasi/kebijakan dalam dokumen perencanaan penanganan bencana berupa SK daerah, SK Dinkes (Tim), SK Klaster Kesehatan, SK Manajemen Relawan dan sebagainya. Relawan yang ada di Sulawesi Tengah harus tercatat juga di Dinkes Provinsi dan BPBD. Pengorganisasian berupa sistem komando, organisasi seluruh tim dan organisasi tiap bidang. Analisis risiko berupa potensi bencana, perhitungan analisis risiko dan prioritas. Fasilitas berupa penetapan fasilitas, denah evakuasi dan daftar kontak internal dan eksternal. Rencana tindak lanjut adalah setelah dokumen selesai maka perlu disosialisasikan ke internal dinas kesehatan dan minyiapkan SK.

dinkes disaster plan 3

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan”

Diskusi :

  1. Boleh saja, harus tetap disesuaikan dengan renkon BPBD. Jika mereka memiliki renkon longsor dan banjir makan kita akan mengembangkan skenarionya dalam bidang kesehatan.
    • Ibu Misnah dari Dinkes Kab. Sigi : absen dan form dimana disiapkan dan siapa yang duduk untuk memegang itu? Karena berdasarkan pengalaman ada kekacauan dalam memegang form tersebut karena tidak dijelaskan siapa yang harusnya bertanggung jawab.

Akan dijelaskan di pengorganisasian, namun biasanya ada yang bertugas sebagai liason yang bertanggung jawab atas absen dan form. Kala dalam struktur organisasi biasanya di bidang sekretariat.

Materi 3. Standar Minimum Pelayanan Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Standar pelayanan manajemen kesehatan pertama sekali melakukan RHA, aktivasi klaster kesehatan dan mobilisasi EMT dan PHRRT. Penting untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Dalam siklus penanganan bencana ada pre disaster, respone dan post-disaster. Penilaian risiko, mitigasi dan persiapan dilakukan pada pre-disaster. Pembentukan EMT disesuaikan dengan kapasitas di daerah, paling tidak satu daerah memiliki EMT type-1 moile.

dinkes disaster plan 4

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Standar Pelayanan Minimum Kesehatan”

Diskusi :

  1. P2 Dinkes Prov Ibu Santi : ada beberapa program lain tidak lengkap laporannya misalnya rabies yang terjadi di pengungsian. Apakah semua program harus dilaporkan atau hanya program tertentu. Kemudian ada informasi yang tidak benar kami terima, bagaimana mengatasi kejadian tersebut?
    • Sifat manusia pada kondisi darurat takut terhadap isu sensitif, tidak semua laporan kita terima harus berdasarkan pada faktor pendukung. Semua program-program dan penyakit standar harus dilaporkan. Kemudian penyakit tambahan yang spesifik yang bisa terjadi di daerah tersebut juga harus diperhatikan dan dilaporkan. Form-form dalam surveilance ditambahkan penyakit spesifik tersebut.
    • Dalam form ada keterangan “dan lain-lain” yang terkait dengan penyakit dan kronologis. Kalau ada penyakit seperti rabies maka kita informasikan kepada relawan sehingga kita yang mendapatkan laporan bisa langsung kita crosscheck ke lapangan.
  2. Ibu Misnah dari Dinkes Kab. Sigi :Terkait makanan yang expired biasa ditentukan tanggal dan tahun. Misalnya expired bulan Agustus, apakah bulan Agustus masih bisa kita konsumsi?
    • Kalau untuk dikonsumsi terakhir 31 Agustus, namun jika menerima obat dari bantuan luar, maka waktu penerimaan minimal 1 tahun akan expired. Khusus untuk vaksin juga harus lebih ketat pengawasannya.

 

Materi 4. Pengorganisasian

Pengorganisasian ini penting terkait dengan siapa melakukan apa. Pengorganisasian tidak membentuk struktur organisasi baru namun pengembangan organisasi yang sudah ada. Organisasi harus sederhana dan jelas, dapat dimobilisasi dalam waktu singkat. Metode yang digunakan adalah crosswalk yaitu memindahkan SOTK yang ada ke struktur organisasi penanggulangan bencana, misalnya bagian sekretariat di ICS bisa diisi oleh sekretaris dinas, kalau sehari-hari mengurus keuangan maka dalam ICS dimasukkan ke dalam bidang keuangan. Catatan penting tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas bidang tersebut.

 

 

 

 

 

 

Strengthening Management System and Human Resource Capacity in Health Sector after Disaster in Central Sulawesi as an Initial Step for Community Disaster Preparedness

 

PENGANTAR

Pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala tercatat dari 49 Puskesmas ada sebanyak 9 puskesmas terkena dampak dengan rusak berat dan 12 puskesmas dengan rusak ringan. Selain itu terdapat 2 rumah sakit mengalami kerusakan berat dan 11 rumah sakit mengalami kerusakan ringan. Pasca bencana masalah kesehatan yang timbul semakin kompleks. Banyak hal yang harus diperbaiki untuk mengembalikan pelayanan seperti semula sebelum terjadi bencana. Penguatan sistem manajemen dan peningkatan kapasasitas SDM kesehatan menjadi prioritas sasaran perbaikan sektor kesehatan pada masa recovery.

PKMK FKKMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany akan melakukan program pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan pasca bencana Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran program ini adalah Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, RS Tora Belo dan Puskesmas Marawola. Fasilitas kesehatan tersebut terkena dampak langsung bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Program pendampingan ini akan dilakukan selama satu tahun melibatkan pemangku kebijakan, pemegang program dan masyarakat di lingkungan sasaran program.

 

TUJUAN

Penguatan sistem layanan kesehatan dan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen penanggulangan bencana sektor kesehatan pasca bencana Sulteng.

 

WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai April 2019 – April 2020

 

KEGIATAN

Beberapa rencana kegiatan untuk mencapai tujuan program diantaranya :

  1. Koordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan program dan menfasilitasi kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, RS Tora Belo, Puskesmas Marawola dan masyarakat.
  2. Seminar kedaruratan medis dan manajemen klaster kesehatan
  3. Bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana (Dinkes Disaster Plan) di Dinkes Prov. Sulawesi Tengah dan Dinkes Kab. Sigi.
  4. Pelatihan aktivasi klaster kesehatan
  5. Bimbingan teknis penyusunan Hospital Disaster Plan di RS Tora Bello Kab. Sigi.
  6. Bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana (Puskesmas Disaster Plan) di Puskesmas Marawola Kab. Sigi
  7. Refreshing pelatihan pertolongan pertama (First Aid Training) untuk tenaga medis di Puskesmas Marawola.
  8. Refreshing pelatihan pertolongan pertama (First Aid Training) untuk tenaga non medis dan masyarakat di Puskesmas Marawola.
  9. Table Top Exercises (TTX) Dinkes Disaster Plan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi.

 

LAPORAN KEGIATAN :

Seluruh rangkaian dan pencapaian kegiatan yang sudah terlaksana akan dilaporkan melalui website ini. Silakan Klik pada kotak dibawah untuk melihat perkembangan pelaksananaan program.

Seminar Kedaruratan Medis dan Manajemen Klaster Kesehatan

Penyusunan Dinkes Disaster Plan

Pelatihan Aktivasi Klaster Kesehatan

Penyusunan Hospital Disaster Plan

Penyusunan Puskesmas Disaster Plan

First Aid Training Tenaga Medis

First Aid Training Non Tenaga Medis

First Aid Training Community

Sosialisasi dan Persiapan Table Top Exercise

Table Top Exercise RSUD Tora Bello

Table Top Exercise Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Table Top Exercise (TTX) di Puskesmas Marawola Kabupaten Sigi

Table Top Exercise (TTX) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi  

Penguatan Kapasitas Sistem Manajemen dan SDM Kesehatan pasca Bencana Sulawesi Tengah 2019-2020

Training of Trainer (TOT) PSC 119 Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah dalam Penanganan Kasus Emergensi

Sosialisasi Dokumen Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan Sulawesi Tengah

 

PENUTUP

Demikian rencana dan pelaksanaan program penguatan sistem manajemen dan kapasitas sumber daya sektor kesehatan pasca bencana Sulawesi Tengah. Program ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. PKMK FK-KMK UGM Divisi Manajemen Bencana Kesehatan bersama dengan Caritas melalui program akan terus mendukung perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan Suawesi Tengah khususnya dalam krisis kesehatan dan bencana kesehatan.

Reportase

Penggalangan Dana Bencana

Melalui Konser Lagu - Lagu Nostalgia 70 - 80 an

20 Juli 2019

konser penggalangan dana bencana 1

“Pemaparan Program Penggalangan Dana”, Dok. Pokja Bencana FK - KMK UGM

Semboyan Pokja Bencana FK - KMK UGM “Mendampingi Secara Utuh”, menjadi dasar yang kuat bagi tim Pokja Bencana untuk terus terlibat dalam penanganan bencana baik dalam bidang medis maupun manajemen pengendalian bencana sektor kesehatan. Pokja Bencana melakukan penggalangan dana setiap tahunnya untuk mendukung kesiapsiagaan pelaksanaan program pada masa mendatang. Konser lagu - lagu nostalgia tahun 70 - 80 yang diselenggarakan pada 20 Juli 2019 di taman Hotel Mustokoweni Yogyakarta merupakan penggalangan dana ketiga oleh Tim Bencana FK- K MK UGM. Penggalangan dana dihadiri oleh para alumnus yang pernah terlibat dalam penanganan bencana.

konser penggalangan dana bencana 2

“Konser Lagu Nostalgia”, Dok. Pokja Bencana FK-KMK UGM

Kegiatan konser diawali dengan pemaparan selayang pandang penanganan bencana Pokja Bencana FK - KMK UGM. Dalam selayang pandang tersebut terdapat beberapa foto dan video keterlibatan Pokja Bencana FK - KMK dalam penanganan bencana sejak tsunami Aceh 2004, gempa Nias, gempa Padang, gempa Bantul, gempa dan tsunami Pangandaran, erupsi Gunung Merapi, gempa Lombok 2018, likuifaksi Sulawesi Tengah, dan tsunami Selat Sunda. Selanjutnya disampaikan pula program penggalangan dana kali ini dilaksanakan melalui Virtual Account dan sistem Go Pay. Tim Bencana mengundang salah satu peserta praktek langsung untuk mencoba penggalangan dana menggunakan Go Pay. Bagi individu atau kelompok yang bersedia memberikan donasi dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kategori Gold dan kategori Platinum. Beberapa peserta langsung memberikan donasi pada saat konser. Total dana yang diperoleh per 29 Juli 2019 sebesar Rp. 32.750.000,00. Program penggalangan dana akan berjalan sepanjang tahun ini dan dikoordinir oleh tim Pokja Bencana FK – KMK UGM.

 

More Articles ...

Berita