Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Bencana Kesehatan. Edisi Minggu ini kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut.
Pengantar Website Bencana
Edisi : 8 Maret 2023
Negara yang mengalami bencana skala besar membutuhkan bantuan dari multi sektor atau organisasi dalam penanganan bencana. Organisasi tersebut berasal dari antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik itu nasional maupun internasional. Non Goverment Organization(NGO) memainkan peran yang penting dalam menyediakan bantuan ketika bencana terjadi. Di Indonesia banyak NGO atau lembaga relawan yang beroperasi dalam penanganan bencana, mereka menyediakan banyak bantuan baik dalam pengadaan logistik dan pengembangan kapasitas daerah. Kemenkes sudah mulai mengatur manajemen peran NGO dalam penanganan bencana sektor kesehatan. Kolaborasi terbangun pada setiap fase bencana alam mulai dari fase pra bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan bencana. Pada masa tanggap darurat bencana NGO biasanya mengirimkan Emergency Medical Team (EMT) yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan.Artikel berikut membahas beberapa model koordinasi NGO dalam penanganan bencana alam. (1) The sphere project, proyek ini menyediakan alat untuk membangun koordinasi antar lembaga di lokasi bencana yang mencakup prinsip kerja sama, protokol tugas, identifikasi kesenjangan sektor kesehatan dan gambaran kapasitas sektor kesehatan. (2) The cluster approach, pendekatan klaster untuk membangun sistem kepemimpinan yang jelas dan respon terhadap kebutuhan di setiap klaster. (3) The code of conduct, digunakan sebagai alat dan pedoman untuk menciptakan koordinasi dan membuat keputusan mengenai tindakan kemanusiaan. (4) Decentralized and centralized approach, memfasilitasi koordinasi kemanusiaan ke dalam kategori terpusat dan desentralisasi yang memiliki otorisasi untuk mengarahkan operasi bantuan. (5) National disaster management authority, mekanisme untuk mempromosikan respon selama bencana sebagai alat manajemen dalam mengembangkan kebijakan, rencana dan undang-undang pedoman di tingkat nasional.
Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, Kembali melakukan pendampingan kepada tim penyusun Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan dokumen Rencana Kontijensi Dinkes Disaster Plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan sejak workshop pertama telah dilakukan pendampingan online via grup Whatsapp sehingga sebagian dari dokumen telah disusun. Workshop kedua bertujuan untuk menyelesaikan bagian dokumen yang perlu diselesaikan dari regulasi yang ada secara konsisten dan sesuai skenario.
Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, kebali melakukan pendampingan kepada tim penyusun dinkes disaster plan Provinsi Papua untuk menyelesaikan dokumen dinkes disaster plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan semenjak workshop yang pertama telah dilakukan pendampingan online via grup WhatsApp sehingga 75% dari dokumen sudah berhasil disusun.
Perhatian terhadap pertolongan pertama, respon cepat dalam situasi emergensi dan bencana semakin terlihat. Kemenkes dan Dinas Kesehatan terus membangun kolaborasi dalam peningkatan pelayanan kegawatdaruratan medis dengan sektor terkait termasuk dengan organisasi relawan kesehatan. Pengantar website bencana kesehatan minggu ini akan membagikan modul Bantuan hidup dasar (BHD), reportase dan video rekaman ulang kegiatan Webinar dan Musyawarah Nasional Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia/ MUNAS KREKI dengan tema “Bangga menjadi relawan kesehatan, garda terdepan tenaga cadangan kesehatan”. Dalam webinar ini dibahas terkait teknik pertolongan bantuan hidup dasar, teknik menolong kegawatdaruratan medis dan peran relawan kesehatan dalam penanggulangan kedaruratan bencana. BHD biasanya dilakukan oleh petugas medis yang terlatih, namun teknik ini sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat umum. Teknik BHD sangat baik diajarkan kepada masyarakat umum supaya mereka mampu memberikan pertolongan pertama dalam situasi darurat ketika seseorang mengalami kegagalan organ vital yang dapat mengancam nyawa seperti Resusitasi Jantung Paru (RJP) dan Pertolongan Pertama Korban Tersedak. Kemudian bagaimana dengan kondisi emergensi dalam lingkup besar yaitu kondisi bencana? Tentu kebutuhan daerah sudah berbeda, tidak hanya memberdayakan kapasitas lokal saja namun membutuhkan bantuan relawan dari luar daerah.
Simak informasi selengkapnya melalui reportase, buku panduan dan rekaman video dibawah ini.
Buku pedoman bantuan hidup dasar dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan sehari-hari dapat diakses melalui : DOWNLOAD DOKUMEN
Rumah sakit yang belum memiliki Hospital Disaster Plan (HDP) akan mengalami kesulitan untuk mengoperasionalkan manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Demikian juga akan terjadi bagi rumah sakit yang sudah memiliki HDP namun belum operasional. Sejauh ini hampir semua rumah sakit telah memiliki dokumen HDP baik yang sebatas dokumen tertulis maupun dokumen yang sudah pernah disosialisasikan, diujicoba di atas meja/ table top exercise (TTX), disimulasikan, direvisi dan dikembangkan. Melalui dokumen HDP, Rumah Sakit memahami bahwa dokumen HDP adalah bentuk kesiapan rumah sakit untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Artinya dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin sehingga saat terjadi bencana, seminimal mungkin fungsi rumah sakit tidak terganggu serta memastikan layanan rutin sehari-hari tetap berjalan.
Risk communication (RC) merupakan salah satu fungsi yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Menetapkan proses komunikasi seperti perencanaan, transparansi kebijakan dan pedoman, pelatihan ahli RC, menyediakan infrastruktur komunikasi dan evaluasi dalam waktu sesingkat mungkin mengurangi kebingungan dan ketidakkonsistenan manajemen. Salah satu tantangan yang ada adalah tidak mengetahui secara pasti dimensi komunikasi risiko dan komponennya dalam bencana. Tujuannya untuk mengidentifikasi komponen komunikasi risiko bencana dalam sistem kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan sistematis dan pencarian database PubMed, Scopus, Web of Science, ProQuest, Google Scholar dan Science Open 2000–2021 untuk mengidentifikasi komponen komunikasi risiko bencana dalam sistem kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal NCBI
Gempa yang terjadi di Turki dan Suriah pada 6 Februari hingga saat ini telah menewaskan 33 ribu orang. Upaya pencarian korban masih terus berlanjut dan jumlah korban terus bertambah. Konflik Suriah menjadi tantangan besar dalam pengiriman bantuan, khususnya pengiriman bantuan bagi wilayah-wilayah pemberontak. Bantuan kemanusiaan datang dari berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia telah mengirimkan tim BASARNAS, tim SAR, tenaga medis, logistik kesehatan untuk membantu korban gempa. Dilansir dari website Kemenkes, pada 13 Februari 2023 Kemenkes mengirimkan tim medis dan logistik kesehatan untuk membantu penanganan gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah. Tenaga medis yang dikirim terdiri dari 3 jenis yakni dokter spesialis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. Total tenaga medis yang diberangkatkan sebanyak 104 orang. Pengiriman tim medis (Emergency Medical Tim /EMT) ini menjadi tahap awal, bantuan perkembangan penanganan gempa akan tetap dipantau sehingga pengiriman tim selanjutnya menyesuaikan kebutuhan Turki. Info terkait perkembangan pengiriman tim medis dan bantuan logistik dapat dipantau melalui
AIDHM-Yogyakarta. ASEAN Senior Officer Health Division Socio-Culture Community Department, Jim P. Catampongan visiting to AIDHM Secretariat was welcomed by Dr. dr. Sudadi Sp.An., KNA., KAR Vice Dean for Cooperation, Alumni, and Community Service FK-KMK UGM, Dr dr Andreasta Meliala M.Kes, MAS, DPH Director of Health Policy and Management Department UGM, Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep Chairman of the Disaster Working Group, apt. Gde Yulian, M.Epid Disaster Working Group Consultant and AIDHM team.
Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya |