Selama tiga dekade terakhir, keamanan sekolah komprehensif (comprehensive school safety/ CSS) telah muncul sebagai kerangka kerja panduan untuk pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan. Namun, sedikit yang diketahui tentang kebijakan CSS tingkat nasional apa yang telah dikembangkan dan diimplementasikan secara global. Pada 2017, Survei Kebijakan CSS diselenggarakan di 68 negara. Survei mencatat adopsi kebijakan CSS dan mengidentifikasi fasilitator kunci dan pemblokir pengembangan dan implementasi kebijakan CSS. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar negara telah memberlakukan kebijakan manajemen darurat yang menangani sektor pendidikan. Sebagian besar juga telah memberlakukan kebijakan untuk pembangunan sekolah yang lebih aman, meskipun kurang dari seperempatnya menyediakan dana untuk penilaian risiko multi-bahaya dan retrofit sekolah yang lemah. Kurang dari setengah membatasi penggunaan sekolah sebagai tempat tinggal sementara. Sementara sekitar setengahnya mensyaratkan sekolah untuk melakukan latihan darurat, kurang dari seperempatnya mencakup manajemen bencana dalam pelatihan guru. Seperempat mencakup perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam kurikulum sekolah mereka, tetapi hanya sedikit dari negara - negara ini yang melatih guru dalam mata pelajaran ini. Responden menemukan bahwa bukti dampak bencana dan advokasi adalah fasilitator utama untuk diberlakukannya kebijakan CSS. Dana yang tidak mencukupi dan kapasitas teknis cenderung menghambatnya. Analisis regresi menemukan bahwa perbedaan regional dan peringkat ekonomi berkorelasi dengan kebijakan untuk memperkuat fasilitas sekolah yang lemah, tetapi tidak berkorelasi dengan keberadaan kebijakan CSS lainnya. Hasil ini membantu mengidentifikasi konteks di mana pengembangan kebijakan CSS mungkin paling sukses serta langkah selanjutnya untuk pengurangan risiko berkelanjutan di sektor pendidikan. Artikel ini dipublikasikan pada November 2019 di jurnal Elsevier.

selengkapnya KLIK DISINI

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) merupakan lembaga pemerintahan yang berperan di bidang pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR). Saat bencana SAR memiliki peran penting dalam pencarian yang dilanjutkan dengan kegiatan pertolongan terhadap korban dalam suatu penanganan bencana. Operasi SAR merupakan salah satu rangkaian dari siklus penanganan kedaruratan penanggulan bencana alam. Siklus tersebut terdiri dari pencegahan (mitigasi), kesiagaan (preparedness), tanggap darurat (response) dan pemulihan (recovery), dimana operasi SAR merupakan bagian dari tindakan dalam tanggap darurat. Operasi SAR saat bencana tidak mudah, tentu ada beberapa kendala yang menyulitkan evakuasi dan penyelamatan korban. Misalnya belajar dari pengalaman di bencana Sulawesi Tengah, kendala yang dihadapi tim SAR adalah listrik padam, akses komunikasi terganggu dan ketersediaan alat berat terbatas.

Penguatan koordinasi antar sektor terkait sangat penting dalam operasi SAR. Unsur - unsur yang terlibat dalam operasi SAR dari berbagai instansi harus dapat terkelola dengan baik. Tahap penyelenggaraan Operasi SAR terdiri dari 5 tahap : (1) Tahap menyadari yaitu tahap mengetahui keadaan yang berpotensi menimbulkan musibah atau bencana; (2) Tahap tindak awal yaitu tindakan pendahuluan dan mengumpulkan informasi yang lengkap tentang musibah atau bencana; (3) Tahap perencanaan yaitu tahap penyusunan rencana operasi SAR yang efektif dan efisien; (4) Tahap operasi yaitu tahap fasilitas SAR bergerak menuju lokasi musibah atau bencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan korban; (5) Tahap pengakhiran yaitu tahap dimana seluruh unsur SAR dikembalikan ke instansi/organisasi masing - masing. Pedoman Operasi SAR selengkapnya KLIK DISINI