Tragedi runtuhnya bangunan lantai atas Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, yang menewaskan lebih dari 50 santri, bukan semata peristiwa duka. Ia adalah alarm keras akan kelalaian kolektif: dalam perencanaan, pengawasan, dan kesadaran akan keselamatan bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Pada Senin sore, 29 September 2025, ratusan santri sedang melaksanakan salat Asar ketika bangunan musala ponpes tersebut tiba-tiba ambruk. Musibah ini mengubur harapan puluhan keluarga dan mengguncang nurani publik. Dalam hitungan hari, evakuasi menemukan 52 jenazah, dan puluhan lainnya terluka.

Fakta-fakta yang muncul dari hasil investigasi awal sangat mengkhawatirkan. Bangunan yang ambruk diketahui tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB/PBG), fondasinya tidak kuat, dan metode pengecoran lantai atas dilakukan secara penuh tanpa tahapan bertahap. Indikasi adanya pelanggaran prosedur teknis dan lemahnya pengawasan konstruksi semakin memperparah.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak pesantren di Indonesia mengalami tantangan serupa: kebutuhan ruang yang mendesak, keterbatasan dana, dan keinginan membangun secepat mungkin. Namun, keterbatasan tidak boleh menjadi alasan mengorbankan keselamatan. Bangunan pendidikan adalah tempat di mana nyawa anak-anak dititipkan — tanggung jawab moralnya sama besarnya dengan tanggung jawab teknisnya.

Pemerintah daerah dan pusat perlu melakukan langkah konkret. Pertama, lakukan pemetaan dan audit bangunan pesantren secara nasional. Kedua, hadirkan program pendampingan teknis dan bantuan legal untuk pengurusan izin. Ketiga, tegakkan regulasi tanpa pandang bulu — keselamatan tidak mengenal kompromi.

Di sisi lain, pengelola pesantren harus membangun budaya kehati-hatian dan keterbukaan. Gunakan tenaga profesional dalam perencanaan konstruksi. Libatkan masyarakat secara transparan dalam pembiayaan maupun pengawasan. Jangan biarkan semangat membangun pesantren melupakan prinsip bangunan yang aman dan layak.

Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar headline sesaat. Kita tidak butuh belasungkawa yang terlambat — kita butuh sistem yang mencegah korban berikutnya. Sebab tempat suci tidak cukup hanya kuat secara spiritual. Ia harus kokoh secara struktural.

KBRN, Palangka Raya: Pemko Palangka Raya mengapresiasi terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana dan sebagian besar telah diberikan pelatihan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya sehingga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko, terutama saat terjadi banjir dan karhutla.

Kalaksa BPBD Palangka Raya Hendrikus Satrio Budi terus mengingatkan pentingnya keberadaan Kelurahan Tangguh Bencana, dan saat ini di Kota Palangka Raya telah memiliki 15 Kelurahan Tangguh Bencana. Di antaranya Kelurahan Palangka, Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung, Kelurahan Pahandut, Kelurahan Pahandut Seberang, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Menteng, Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Petuk Ketimpun.

"Terbentuknya 15 Kelurahan Tangguh Bencana ini merupakan upaya meminimalisir risiko bencana dengan mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Bencana," ujarnya, Minggu (5/10/2025).

Budi menambahkan, keberadaan Kelurahan Tangguh Bencana sudah dibekali kemampuan mitigasi berbagai kategori bencana baik alam maupun non alam sekaligus dan secara aktif berfungsi menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masing-masing yang rawan risiko bencana.

Sementara itu, Lurah Panarung Evi Kahayanti mengatakan, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan selaku garda terdepan dalam menghadapi bencana karhutla dan banjir, apalagi saat ini sedang memasuki musim penghujan.

"Personil TSAK Kelurahan Panarung yang dikenal dengan Pandawa, selalu siap 24 jam manakala terjadi karhutla, karena daerah tersebut dekat dengan ada bandara yang merupakan akses penting bagi masyarakat. Semua personil terus memantau kondisi terkini manakala hujan dan kemarau," ujarnya.