Upaya Edukasi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana BPBD Sulbar

Dalam beberapa tahun terakhir, mitigasi bencana telah menjadi agenda utama pemerintah daerah, termasuk di Sulawesi Barat yang rawan gempa dan bencana alam lainnya. BPBD Sulbar menggenjot kegiatan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana sebagai cara meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, apakah langkah ini benar-benar efektif atau justru berpotensi menjadi beban anggaran tanpa hasil yang optimal?

Upaya Edukasi dan Sosialisasi: Penting Tapi Belum Cukup

Tidak bisa dipungkiri, edukasi dan sosialisasi adalah pondasi utama untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Dengan informasi yang memadai, masyarakat diharapkan bisa merespon dengan cepat dan tepat ketika bencana terjadi, sehingga menekan angka korban dan kerugian.

Namun, tantangannya adalah bagaimana materi edukasi tersebut sampai dengan efektif ke seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas. Jika kegiatan ini hanya dilakukan dalam bentuk seminar dan sosialisasi rutin di kota-kota besar, maka upaya tersebut hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat yang sudah relatif melek informasi.

Efektivitas Implementasi: Apakah Ada Tindak Lanjut Nyata?

Kritik utama terhadap program edukasi dan sosialisasi BPBD Sulbar selama ini adalah minimnya monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini kerap berakhir pada bentuk seremonial tanpa ada tindak lanjut berupa simulasi lapangan berkala, pembentukan relawan yang terlatih, maupun penguatan sistem peringatan dini di tingkat desa.

Pelatihan yang dilakukan tanpa keberlanjutan dan penguatan kapasitas warga hanya akan menjadi wacana semu yang sulit berdampak signifikan. Misalnya, setelah sosialisasi, apakah masyarakat benar-benar paham cara evakuasi dan sudah ada jalur evakuasi yang jelas dan aman? Apakah petugas dan relawan di lapangan benar-benar siap?

Risiko Pemborosan Anggaran Jika Tanpa Evaluasi

Anggaran yang digelontorkan untuk pelatihan dan sosialisasi tentu bukan sedikit. Jika tidak diimbangi dengan perencanaan matang, pelaksanaan yang profesional, dan evaluasi berkelanjutan, maka dana tersebut bisa terbuang sia-sia.

Kita harus bertanya, apakah dana yang tersedia sudah dialokasikan secara proporsional dan tepat sasaran? Atau malah lebih banyak habis untuk konsumsi acara dan honor narasumber tanpa peningkatan kapasitas nyata masyarakat?

Integrasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Upaya mitigasi bencana idealnya tidak berdiri sendiri. Perlu ada sinergi antara BPBD, pemerintah desa, aparat keamanan, hingga komunitas masyarakat. Tanpa koordinasi yang solid, edukasi dan sosialisasi akan kehilangan kekuatan dan cakupannya menjadi sangat terbatas.

Juga penting, media lokal dan pendidikan formal harus dilibatkan secara aktif agar pesan mitigasi bencana dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kesimpulan: Harus Lebih dari Sekadar Sosialisasi

Upaya BPBD Sulbar dalam mengedukasi dan menyosialisasikan mitigasi bencana adalah langkah yang tepat dan sangat dibutuhkan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, evaluasi yang ketat, dan integrasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Tanpa itu, potensi besar dari program ini akan hilang, dan yang terjadi hanyalah pemborosan dana publik yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berdampak nyata dalam mengurangi risiko bencana.

Agar Tragedi Al Khoziny Tak Terulang di Tempat Lain

Tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo yang menelan 52 korban jiwa seharusnya tidak hanya menjadi catatan duka, tapi juga peringatan keras bagi semua pengelola lembaga pendidikan — terutama pesantren, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah — agar tidak mengabaikan aspek keselamatan fisik dalam membangun tempat suci dan tempat belajar.

Peristiwa ini membuka mata kita bahwa pembangunan tanpa perencanaan teknis yang matang bukan hanya melanggar aturan, tapi juga bisa berujung pada bencana kemanusiaan.

Agar kejadian serupa tidak terulang di tempat lain, ada beberapa langkah konkret dan prinsip penting yang wajib diterapkan oleh semua pihak terkait:

1. Keselamatan adalah Prioritas, Bukan Tambahan

Banyak lembaga keagamaan membangun karena kebutuhan yang mendesak: jumlah santri meningkat, asrama penuh, ruang belajar terbatas. Namun, keinginan memperluas fasilitas sering dilakukan dengan tergesa dan tanpa standar teknis.

Setiap pembangunan fisik harus diawali dengan pertanyaan sederhana namun penting:

"Apakah bangunan ini aman untuk digunakan manusia?"

Keselamatan bukan soal anggaran besar, tapi soal perencanaan yang tepat. Tidak semua harus mewah — tapi semua harus aman.

2. Gunakan Tenaga Ahli Sejak Awal

Pembangunan gedung bertingkat — termasuk lantai tambahan — bukan pekerjaan sukarela atau sekadar gotong royong. Harus melibatkan arsitek dan insinyur sipil yang memahami perhitungan beban, jenis fondasi, dan standar konstruksi.

Membangun tanpa hitungan teknis ibarat menulis Al-Qur'an tanpa paham tajwid — bisa salah arah dan berbahaya. Jika tak sanggup bayar penuh, banyak komunitas insinyur profesional atau kampus teknik yang bersedia membantu secara sosial.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi adalah Bagian dari Ibadah

Masih banyak lembaga yang menganggap urusan izin bangunan (IMB/PBG) hanya formalitas atau beban administratif. Padahal, regulasi itu dibuat untuk memastikan keselamatan publik.

Tidak ada alasan keagamaan yang membenarkan membangun tanpa izin atau tanpa pengawasan teknis. Melanggar aturan yang dibuat demi keselamatan bersama adalah bentuk kelalaian yang bertentangan dengan nilai keislaman sendiri: menjaga jiwa manusia (ḥifẓ al-nafs) adalah tujuan utama syariat.

4. Hindari Pembangunan Parsial atau “Tumpang-Tindih”

Banyak kasus bangunan runtuh terjadi karena fondasi lama dipaksa menopang lantai baru tanpa penguatan struktur. Menambahkan lantai tanpa perhitungan ulang sama seperti meletakkan batu besar di atas rak rapuh.

Setiap penambahan (renovasi atau ekspansi) harus dikaji ulang, apakah struktur yang ada mampu menahannya atau perlu diperkuat.

5. Buat Standar Bangunan Pesantren Secara Nasional

Pemerintah dan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, hingga Kementerian Agama perlu menyusun dan menyebarluaskan pedoman teknis minimum untuk bangunan pondok pesantren.

Pedoman ini harus meliputi:

Minimal struktur bangunan yang layak
Jenis material yang aman digunakan
Tata letak evakuasi dan ventilasi
Mekanisme inspeksi berkala

Dengan pedoman ini, pesantren tetap bisa membangun secara bertahap dan sederhana, tapi tetap dalam batas aman dan terstandar.

6. Libatkan Komunitas dalam Pengawasan

Santri, wali santri, pengurus yayasan, dan masyarakat sekitar seharusnya ikut serta dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai standar. Transparansi anggaran dan perencanaan penting untuk mencegah kesalahan fatal.

Jika ada bangunan yang terlihat mencurigakan atau dibangun tergesa-gesa, masyarakat harus berani bertanya dan menyampaikan ke pihak berwenang.

7. Simulasi Tanggap Darurat & Pendidikan Keselamatan

Banyak santri atau siswa tidak tahu harus berbuat apa saat terjadi gempa atau bangunan runtuh. Lembaga pendidikan perlu menyelenggarakan:

Simulasi evakuasi
Pelatihan pertolongan pertama
Pengenalan tanda-tanda struktur yang berbahaya

Kesadaran ini penting bukan hanya untuk kejadian konstruksi, tapi juga bencana alam seperti gempa bumi.

Penutup: Iman Harus Dibangun di Atas Fondasi Ilmu

Pesantren adalah tempat mencetak generasi saleh, cendekia, dan pemimpin masa depan. Tapi bagaimana kita bisa mencetak generasi kuat bila bangunan tempat belajarnya rapuh? Bagaimana kita bisa berbicara tentang iman bila kita abai pada ilmu?

Mari kita jadikan tragedi Al Khoziny sebagai pelajaran besar. Kita tidak ingin lagi membaca berita santri wafat karena bangunan runtuh. Cukuplah duka ini menjadi yang terakhir — dengan syarat: kita semua belajar dan berubah.

Membangun tempat ibadah harus diawali dengan takwa dan disempurnakan dengan ilmu.