KBRN, Ternate: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat langkah-langkah penanganan dampak bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah. Cuaca ekstrem yang melanda dalam beberapa waktu terakhir telah mengakibatkan kerusakan serius pada sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah provinsi, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan, dan kabupaten lainnya di Malut.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengungkapkan pemerintah daerah telah menerapkan dua pendekatan dalam penanggulangan bencana: pertama, penanganan langsung oleh pemerintah daerah jika anggaran tersedia dan cukup, dan kedua, koordinasi dengan pemerintah pusat jika anggaran daerah belum memadai.

“Penyelesaian dilakukan berdasarkan kewenangan, baik kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat,” ujar Sherly kepada rri.co.id, Minggu (29/6/2025).

Gubernur Sherly telah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik terdampak banjir dan longsor. Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, dijadwalkan tiba di Ternate pada Senin (30/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur akan menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk penanganan lanjutan.

Langkah Penanganan di Lokasi Terdampak

Terpisah, Wakil Gubernur Sarbim Sehe, memaparkan sejumlah langkah penanganan yang telah dilakukan di beberapa daerah terdampak.

Kabupaten Halmahera Selatan

• Desa Samo (Gane Barat Utara): Terdapat 4 titik longsor. Hingga 29 Juni 2025, dua titik telah berhasil ditangani menggunakan anggaran Dana Tak Terduga (DTT) Pemprov. Usulan perkuatan tebing dan saluran drainase akan diajukan melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
• Ake Moloku: Identifikasi lokasi, gambar desain, dan RAB telah disiapkan untuk penanganan darurat.
• Ake Sibu-Sibu (Pulau Bacan): Proses identifikasi dan perencanaan telah dilakukan, dengan rencana pembangunan jembatan rangka Bailey sepanjang 24 meter.
• Ake Panamboang: Sudah dianggarkan melalui pergeseran anggaran tahun 2025.

Kota Ternate

• Longsor Jalan Ngade: Penanganan akan dilakukan oleh PJN Wilayah Malut.
• Banjir dan pengikisan tanah di wilayah selatan Ternate: Telah masuk dalam usulan Pemprov senilai Rp200 miliar melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).

Kabupaten Kepulauan Sula

• Ruas Jalan Malbufa–Waina: Sudah dilakukan identifikasi, desain, dan RAB. Penanganan darurat menggunakan DTT Pemprov, sedangkan saluran dan tebing diusulkan ke DSP BNPB.
• Jembatan Ake Kayola dan Ake Waihela: Telah melalui proses identifikasi teknis dan diusulkan penanganan melalui DSP BNPB.

Wagub menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan respons cepat dan efektif terhadap bencana yang terjadi. "Komitmen pemerintah daerah jelas, melakukan penanganan terhadap daerah-daerah yang saat ini mengalami musibah banjir dan longsor," kata Sarbin.

Kedatangan Kepala BNPB lanjut Wagub,  diharapkan menjadi momentum untuk menguatkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menangani dampak bencana secara komprehensif dan berkelanjutan.

KBRN,Garut : Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tangkap darurat selama 14 hari kedepan. Selain itu, Pemkab Garut juga melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana banjir dan longsor yang melanda.

Sekda Garut Nurdin Yana mengatakan, beberapa langkah  yang akan segera diimplementasikan, salah satunya adalah dengan memasang pompa apung (floating pump). Mekanismenya, saat hujan deras, pintu air akan ditutup untuk mencegah arus balik dari Sungai Cimanuk yang posisinya lebih tinggi, kemudian pompa apung akan bekerja membuang air kembali ke sungai Cimanuk.

"Ketika terjadi hujan maka ditutup karena pasti akan arus balik dari Cimanuk ke kita, karena Cimanuk lebih tinggi itu lebih rendah, sehingga akan masuk kita, itu kita tutup kemudian secara bersamaan kita pasang floating pump di sana untuk kemudian dipasang jadi mengambil air dari sini untuk kembali dikeluarkan ke Cimanuk," ujarnya Selasa !1/7/2025).

 Nurdin menyampaikan bahwa terdapat salah satu infrastruktur jalan yang terputus akibat bencana,  yaitu di Kampung Negla. Pihaknya saat ini, telah mengupayakan jalur alternatif untuk akses yang terputus.

"Termasuk juga sekarang di Kampung Nagrak Sukamulya itu juga penting, kemudian di Cilawu di Kampung Cipeundeuy itu juga sudah kita dilakukan (penanggulangan), jadi ada beberapa titik yang menyangkut masalah sarana prasarana khususnya jalan termasuk nanti di Margawati sudah kita lakukan," katanya.

Nurdin juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera menginventarisasi seluruh kerusakan dan kebutuhan penanganan di lapangan. Hal itu  guna memberikan gambaran komprehensif bagi upaya pemulihan, mengingat pihaknya akan segera memberlakukan masa tanggap darurat bencana selama dua minggu ke depan.

"Kemudian semua kegiatan yang menjadi permasalahan hari ini ini diinventarisir oleh dinas teknis sesuai fungsional masing-masing, untuk kemudian diserahkan ke Pak Kalak, dan Pak Kalak nanti yang akan mengajukan ke Pak Bupati terkait dengan skema penyelesaian atas persoalan yang muncul," lanjutnya.

Menyikapi bencana yang terus berulang, Nurdin Yana tak lupa menyampaikan imbauan penting kepada seluruh masyarakat Garut. Ia menekankan perlunya kesiapsiagaan dan partisipasi aktif dalam mitigasi bencana.

"Kita ada beberapa lembaga yang kita bentuk oleh Pak Kalak CS, baik itu Kencana (atau) Kecamatan Tangguh Bencana, termasuk di desa juga desa tangguh bencana sudah kita lakukan, bahkan ada juga kampung siaga bencana, semua sudah digerakkan mudah-mudahan ini bisa membantu mereka setidaknya mereka bisa membantu dirinya sendiri ini poin yang paling penting," ujarnya.

Nurdin Yana juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperparah kondisi bencana. Ia juga menyoroti pentingnya penanaman kembali pohon-pohon di lingkungan sekitar.

"Yang kedua juga mereka harus empati, harus patuh, harus memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan, sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan secara akumulasi siap tangguh bencana, kemudian alam juga tidak memberikan dampak negatif pada penghuninya," tandasnya.

Hingga saat ini berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh dinas terkait ada sekitar 19 kecamatan dan tersebar di 32 desa yang terdampak. Sebagian besar terdampak bencana longsor dan banjir dalam sepekan terkahir ini di Kabupaten Garut.