JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR meminta pemerintah mempermudah proses pencairan dana penanganan pascabencana gempa di Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada kendala terkait penyediaan dan pencairan dana yang akan digunakan untuk membangun rumah warga yang terdampak bencana.

"Orang susah itu enggak ada prosedurnya. Tiba-tiba dia jatuh miskin, tiba-tiba dia kehilangan rumah, tiba-tiba dia kehilangam segala-galanya. Sudah ada yang meninggal dan sebagainya. Sudahlah jangan pakai prosedur, cairkan saja. Itu yang kita inginkan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (13/3/2019).

Hal ini sudah dibicarakan dalam rapat kerja yang membahas tindak lanjut penanganan pascabencana di NTB. Jajaran bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD masing-masing

Dalam rapat itu, pemerintah daerah menginformasikan perkembangan pencairan dana penanganan pascabencana sejauh ini. Rata-rata, para bupati dan wali kota menyampaikan pengiriman dana yang belum dilakukan seluruhnya.

Fahri mengatakan pengiriman dana yang baru setengah ini membuat proses recovery tidak maksimal.

"Karena begini, rumah itu kan anggarannya Rp 50 juta untuk menyelesaikan rumah. Ditransfer Rp 25 juta, itu belum jadi karena enggak mungkin orang tinggal di rumah dindingnya enggak ada atau atep enggak ada," ujar Fahri.

Selain itu, pencairan dana baru bisa dilakukan di satu bank saja yaitu Bank BRI. Hal ini menyulitkan proses pencairan dana. Fahri pun meminta pemerintah pusat memudahkan prosedurnya. Menurut dia masyarakat tidak perlu dicurigai atas penyaluran dana ini.

"Kita terlalu takut begini begitu, akhirnya curiga rakyat jadi korban. Berhentilah korbankan rakyat dengan prosedur-prosedur. Kan ini bencana, bencana enggak perlu prosedur, bencana harus cepat," ujar Fahri.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan pihaknya sudah menerima dana Rp 1,7 triliun untuk pembangunan rumah warga yang hancur karena gempa. Namun, dana tersebut masih kurang sekitar Rp 1,8 triliun.

Najmul mengatakan ada 73.482 rumah rusak milik warga yang harus dibangun kembali.

"Sekarang kita usahakan kita minta ke pemerintah pusat supaya dana segera ditransferkan. Masyarakat kita kan mulai membangun, jangan sampai karena baru dikirim setengah, jadi tidak bisa melanjutkan karena belum ada uang," kata Najmul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak aparat tentara nasional Indonesia (TNI) bersama-sama dengan Taruna Siaga Bencana Indonesia (Tagana) dan para relawan kemanusiaan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kerja sama yang baik dinilai akan memberikan dampak positif bagi penanggulangan bencana di Indonesia.

"Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam penanganan kebencanaan. Dengan kerja bersama saya yakin kita akan mampu menghadapi keadaan sesulit apapun," kata Mensos dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin pada acara Kuliah Kerja Perwira Sesko AU dan Perwira SesAU di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (13/3).

Pepen mencontohkan salah satunya adalah adanya Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, BMKG, Palang Merah Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tentang penanggulangan bencana. Kemensos, lanjutnya, juga telah tergabung dengan Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan serta Klaster Logistik dimana klaster berada di garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

"Kerja sama yang baik ini telah memberikan dampak yang sangat positif bagi penanganan korban bencana," katanya.

Mensos mengatakan, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Sepanjang 2018 terjadi beberapa kejadian bencana alam dan mengakibatkan korban yang besar seperti gempa bumi di Provinsi NTB; gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah serta tsunami di Lampung dan Banten

Tercatat sepanjang 2018 terdapat  2.572 kejadian bencana di Indonesia dan berdasarkan data serta informasi bencana dari BNPB. Sebanyak 4.814 orang meninggal dunia dan 10,2 juta jiwa mengungsi.  Selain itu, ada 320 Ribu unit rumah rusak dan 1.999 unit fasilitas umum mengalami kerusakan.

"Sebagai upaya pengurangan resiko bencana, Kementerian Sosial mengembangkan konsep Community Based Disaster Management (CBDM) yaitu pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang dikombinasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah setempat," katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Mensos juga menyampaikan peran Kementerian Sosial dimulai dari pra bencana hingga paska bencana. Pada saat pra bencana, Kemensos membentuk dan melatih Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

"Saya yakin bahwa kesiapan masyarakat menghadapi kondisi seperti bencana sangatlah penting karena masyarakat yang pertama dan utama menghadapi situasi kedaruratan sebelum bantuan dari luar datang," katanya.

Saat ini terdapat 37.817 personel Tagana dan 638 lokasi KSB yang tersebar di seluruh Indonesia, ini merupakan potensi yang sangat berharga bagi Kementerian Sosial RI terutama dalam menerapkan pratek penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Jumlah ini, lanjutnya, memang belum sepadan dengan kerawanan dan luasan Indonesia, namun Kementerian Sosial selalu berupaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas Tagana sebagai front liner dalam penanggulangan bencana.

Pepen menambahkan, selain kekuatan personil, Kemensos juga menyiapkan bufferstock logistik berupa bantuan makanan, bantuan evakuasi dan bantuan keperluan keluarga pada Gudang Pusat, Regional, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta kendaraan siaga bencana berupa Mobil Dapur Umum Lapangan, Truck Serbaguna, Mobil Tangki Air, Mobil Rescue Tactical Unit (RTU), Motor Dapur Lapangan dan Motor Trail untuk mempercepat layanan kepada korban bencana.

Selanjutnya pada saat terjadi bencana, Kementerian Sosial melakukan evakuasi korban kelokasi aman dengan pendirian tenda darurat, pelayanan dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan makan korban terdampak dan memberikan kegiatan layanan dukungan psikososial (LDP).

"Pada saat pascabencana, Kemensos memberikan bantuan stimulan pemulihan sosial berupa santunan ahli waris, santunan korban luka, jaminan  hidup, isi hunian dan bahan  bangunan rumah. Selain itu, kami juga melakukan rujukan seper shelter,  sekolah, kesehatan, sanitasi air  lapangan pekerjaan dan lain-lain," ujarnya.

Di akhir sambutannya, kepada para perwira siswa Seskoau dan perwira siswa Sesau, Agus berharap upaya Kemensos dalam penaggulangan bencana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan kebencanaan, serta kelak dapat bekerja sama lebih erat lagi dalam upaya negara memberikan perlindungan terhadap korban bencana.