Madiun (ANTARA) - Bupati Madiun Ahmad Dawami memberlakukan status pemulihan bencana banjir selama dilakukannya penanganan pascabanjir di Kabupaten Madiun, Jawa Timur oleh pemerintah daerah setempat.

"Dalam masa 90 hari, kami akan melakukan inventarisir secara detail. Kami juga akan mengembalikan situasi semuanya seperti sebelum terjadi banjir, dan kami akan berkooridnasi dengan pemerintah provinsi," ujar Bupati Ahmad Dawami kepada wartawan, di Madiun, Selasa.

Status pemulihan bencana banjir berlaku selama 90 hari ke depan mulai tanggal 13 Maret 2019 hingga tanggal 10 Juni 2019.

Menurut dia, pemberian bantuan dalam bentuk apapun akan dihentikan pada Selasa 12 Matet 2019 sampai dengan pukul 24.00 WIB. Hal itu karena bantuan yang tersalurkan saat ini dirasakan sudah mencukupi.

"Hal itu juga menghindari penyalahgunaan bantuan yang telah masuk," kata Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir, setiap harinya bantuan telah didistribusikan kepada para korban. Semua laporan bantuan, baik yang masuk maupun yang sudah terdistribusikan akan disampaikan secara transparan dalam waktu 14 hari ke depan.

Bupati Madiun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan yang telah disumbangkan. Diharapkan bantuan tersebut dapat mengurangi beban hidup para korban.

"Terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang memberikan bantuan. Kepada yang memberikan didoakan semoga menjadi amal kebaikan," katanya.

Sementara, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Madiun, diketahui estimasi kerugian akibat banjir di wilayahnya yang terjadi pada Rabu (6/3) hingga beberapa hari lamanya, mencapai sebesar Rp54.093.855.000.

Kerugian tesebut meliputi kerusakan permukiman mencapai Rp38.610.000.000, kerugian pertanian Rp8.093.295.000, kerugian peternakan sebesar Rp416.560.000, dan kerugian infrastruktur Rp6.974.000.000.

Jumlah kerugian tersebut meliputi kerusakan banjir yang menerjang sebanyak 57 desa di 12 Kecamatan terdampak. Sebanyak 5.707 KK dan 497 hektare lahan pertanian terdampak banjir. Sedangkan, ternak mati terdiri 10 ekor sapi, 69 ekor kambing, dan 4.058 ekor unggas.

Musibah banjir juga menyebabkan 5.024 permukiman rusak ringan, dan 62 permukiman rusak berat. Sejumlah kecamatan yang terdampak, antara lain Kecamatan Madiun, Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Sawahan, Mejayan, Wungu, Wonoasri, Gemarang, Kebonsari, Kare, dan Dagangan.  

sumber: antara.com

jpnn.com, MADIUN - Banyak faktor yang memicu banjir hebat Kabupaten Madiun. Selain dipengaruhi fenomena alam, kondisi Kali Jerohan juga ternyata sangat memprihatinkan.

Meluapnya aliran sungai Selasa malam (5/3) ditengarai tersumbat rerumpunan pohon bambu, sampah rumah tangga, dan pendangkalan sedimentasi.

Problem itu didapati kala pemkab menyusuri sungai sepanjang 43 kilometer bersama tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ‘’Banjir parah tidak boleh terulang,’’ tegas Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Ekspedisi menyusuri Kali Jerohan menggunakan perahu karet dimulai Sabtu (9/3). Start hulu Desa Klumutan, Saradan, hingga hilir di Bengawan Madiun. Sepanjang perjalanan, rombongan mendapati pohon bambu tumbuh rimbun di kanan-kiri sungai.

Sejumlah patahan yang telah mengering juga nyelonong ke tengah. Selain bambu, tidak jarang dijumpai tumbuhan lain di tanah akibat sedimentasi. Seperti pohon pisang dan mangga. Sampah rumah tangga pun banyak yang tersangkut di pepohonan.

Tak sekadar mendokumentasikan, rombongan yang menyertakan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) itu menyempatkan berhenti di beberapa titik. Mereka berkomunikasi dengan warga dan perangkat desa setempat. Meminta memberlakukan kegiatan kerja bakti membersihkan sungai.

‘’Penyusuran ini upaya preventif dan bahan untuk memberi masukan ke pusat,’’ bebernya kepada Radar Mejayan (Jawa Pos Group).

Kaji Mbing –sapaan Ahmad Dawami– menuturkan kewajiban mengembalikan fungsi sungai tidak semata-mata tugasnya pemerintah. Masyarakat pun beperan dengan tidak membuang sampah ke sungai. Ke depannya, persoalan kebersihan sungai tidak perlu sampai di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Mengingat gelontoran duit miliaran bersumber alokasi dana desa (ADD).

‘’Jangan sepelekan buang sampah. Kalau memang diperlukan, bagi yang tidak menaati bisa disanksi,’’ tegasnya.

Ketidaksiapan infrastruktur sungai itu diperparah faktor cuaca. Lebatnya hujan di wilayah Gemarang membuat debit air di Kali Nampu tinggi. Kali Jerohan sebagai hilirnya tidak sanggup menampung hingga meluap ke permukiman dan persawahan.

Mulai desa-desa di Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Balerejo, Madiun, dan Sawahan. Sebagian mengalir ke hilir di Kali Piring yang berdampak pada banjir di Kecamatan Wungu dan Wonoasri. Kecamatan Kebonsari, Dagangan, dan Gemarang terkena imbasnya.

Banjir susah surut selama dua hari Rabu (6/3) dan Kamis (7/3) di beberapa desa di Kecamatan Balerejo. Air harus antre keluar ke muaranya di Bengawan Madiun. Penyebabnya, Ponorogo sebagai daerah hulu juga banjir.

Apalagi debit air Bengawan Solo bertambah. Ditambah dengan jebolnya tanggul sungai di Desa Glonggong, Balerejo. ‘’Curah hujan memang ada kenaikan,’’ tegas bupati.

Berdasar data Stasiun Meteorologi Lanud Iswahjudi Magetan ada peningkatan intensitas hujan, pekan lalu. Hujan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah Magetan, Madiun, Ponorogo, dan Ngawi, Senin (4/3). Yakni, 3,2 mm/h hingga lebih dari 35 mm/hh.

Keesokannya, intensitas hujan lebih dari 35 mm/h terjadi di Madiun utara dan Ngawi. Giliran Madiun selatan dan Magetan Rabu (6/3) merasakan hujan intensitas tinggi yang belakangan disebut sebagai fenomena Madden Julian Oscillation oleh BNPB. Kemudian, Magetan, Madiun, Ponorogo, dan Ngawi, sama-sama diguyur hujan dengan intensitas serupa Kamis (7/3).

Kasubid Perlindungan Pemberdayaan Pengungsi BNPB Wing Prasetyo Ardi menambahkan, hasil dokumentasi penyusuran bakal dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Sungai yang dipenuhi pohon bambu dan sedimentasi itu menjadi biang aliran air tidak lancar. Hingga akhirnya meluap ke permukiman di sekitarnya. ‘’Bagaimanapun masyarakat harus terlibat. Melakukan pembersihan sungai saat ini juga,’’ paparnya.

Wing belum bisa memastikan kebijakan konkret penanggulangan banjir menahun tersebut. Menurutnya, perlu ada sistem one planning one river one management. Satu sungai, satu perencanaan, satu kesatuan pengelolaan. Melibatkan daerah-daerah sekitar Madiun Raya. Sebab, muara dari anak sungainya di Bengawan Madiun dan Bengawasan Solo. Pengerukan sungai, misalnya. Pelaksanaan tidak bisa hanya di Kabupaten Madiun. Daerah seperti Ponorogo dan Magetan perlu melakukan hal serupa. ‘’Karena di sana adalah hulunya,’’ ujarnya.

Sistem itu, lanjut Wing, sedang diterapkan di Jakarta. Salah satunya penanggulangan banjir akibat luapan Sungai Citarum. Yakni, pembersihan hingga pengerukan dimulai dari Ciliwung. Persoalannya, revitalisasi sungai butuh biaya besar.

Apalagi melibatkan banyak daerah dengan persoalan hampir serupa. ‘’Kalau memang bisa dilakukan. Tentu skalanya proyek multi years,’’ ucapnya. (cor/fin)