logo2

ugm-logo

Aceh Luncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana

Aceh meluncurkan dashboard digital untuk mempercepat penanganan bencana dan melibatkan masyarakat dalam pelaporan kondisi lapangan secara real-time, mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Aceh Luncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, saat meluncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk penanggulangan bencana Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Jumat (7/2/2026) I Dok. Humas Pemprov Aceh

PINTOE.CO – Pemerintah Aceh resmi meluncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk penanggulangan bencana melalui laman tanggapi.acehprov.go.id. Peluncuran dilakukan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada Jumat, 27 Februari 2026.

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan kehadiran dashboard ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan kolaboratif. 

“Tantangan utama dalam penanganan bencana selama ini bukan hanya pada kecepatan respons, tetapi juga pada sinkronisasi data dan koordinasi lintas sektor,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sistem digital ini terhubung secara real-time sehingga setiap kejadian dapat terpetakan dengan cepat, kebutuhan di lapangan teridentifikasi secara akurat, dan kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan data yang terukur. 

Dashboard tersebut mencakup enam klaster utama penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan dan rehabilitasi. 

Integrasi seluruh klaster dalam satu sistem terpadu memudahkan pemantauan progres penanganan secara menyeluruh, sehingga mengurangi risiko tumpang tindih informasi dan keterlambatan distribusi bantuan akibat kurangnya koordinasi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh, Fauza Morisan, menjelaskan bahwa dashboard ini juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan terstruktur. 

Masyarakat dapat menyampaikan laporan kejadian secara cepat, yang langsung terdokumentasi dalam basis data kebencanaan sehingga memperkuat pengambilan keputusan yang lebih responsif dan tepat sasaran. 

Fauza menambahkan bahwa sebelum peluncuran, sistem telah melalui pengembangan teknologi, uji coba, simulasi, dan sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah serta relawan untuk memastikan platform siap digunakan di lapangan.

Peluncuran Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam membangun tata kelola kebencanaan yang modern, transparan, dan akuntabel. 

Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai inovasi digital, tetapi juga sebagai pusat kendali informasi kebencanaan daerah dan jembatan kolaborasi antara pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat luas. 

Dengan sistem yang semakin terkoordinasi dan partisipatif, Aceh optimistis memperkuat ketangguhan daerah menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.[]

BNPB Targetkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra Rampung dalam Tiga Tahun

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra yang terjadi di akhir November 2025 ditargetkan tuntas dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

"Secara nasional telah ditetapkan beberapa waktu lalu bahwa target penyelesaian tuntas bencana Sumatera ini ialah dalam kurun waktu tiga tahun," ujar Kepala BNPB Suharyanto, Rabu (4/3/2026).

Kepala BNPB mengatakan hal tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Induk Rehabilitasi Rekonstruksi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mana datanya dikunci per 9 Februari 2026, dan tertera di masing-masing kementerian dan lembaga.

Untuk saat ini, sebagian hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor telah dibangun di beberapa kabupaten dan kota yang bersifat komunal.

"Ini terpusat dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian ada pula bantuan dari Buddha Tzu Chi dan sebagian dari Danantara," ujarnya.

Sementara, yang bersifat in situ dimana masyarakat yang ingin hunian tetap dibangun di atas tanahnya sendiri, maka akan dibangun langsung oleh BNPB.

"Jadi ini tidak menunggu hingga hunian sementara (huntara) penuh, melainkan secara paralel. Bagi yang sudah bisa menunjukkan tanahnya segera kami bangun," jelas Kepala BNPB.

Lebih lanjut, terkait masyarakat terdampak bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan ataupun sedang dan belum mendapatkan dana stimulan, ia menyampaikan mereka bisa mengajukan ulang. Selanjutnya, pemerintah pusat akan menyusulkan bantuannya.

Khusus untuk wilayah Sumbar dana stimulan per Selasa (3/3) diberikan kepada 126 kepala keluarga (KK) dengan nilai mencapai Rp2,8 miliar. Sementara, untuk ketiga provinsi terdampak bencana pemerintah telah menggelontorkan hingga Rp205 miliar.

More Articles ...