KBRN, Ambon : Pemerintah kabupaten/kota se-Maluku dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie mengatakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan pada bulan Juli 2025 di Maluku berada pada kategori menengah hingga sangat tinggi. 

Olehnya itu, pemerintah kabupaten/kota melalui BPBD dan instansi terkait lainnya diminta melakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometrologi dengan melaksanakan upaya koordinasi secara intensif dengan pihak BMKG dan instansi teknis kebencanaan lainnya, serta berperan dalam pemantauan dan penyebarluasan informasi peringatan diri cuaca yang diterima dari BMKG kepada masyarakat.

Disamping itu, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal didaerah rawat bencana seperti daerah lereng bukit hingga bantaran sungai.

"BPBD kabupaten/kota harus lakukan penyiapan logistik dan peralatan yang dapat dikerahkan pada saat kedaruratan bencana," kata Sekda Maluku dalam imbauan yang disampaikan kepada kabupaten/kota.

Upaya lainnya kata Sekda, yakni pelarangan penggunaan moda transportasi laut jika ada peringatan dini gelombang tinggi, serta mewaspadai adanya potensi pohon tumbang di kawasan umum maupun pemukiman masyarakat dengan pengecekan pohon oleh instansi terkait serta penyiapan lokasi evakuasi.

KBRN, Pandeglang: Minimnya fasilitas penunjang menjadi tantangan besar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadan Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang, dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam.

Kepala Seksi Strategi dan Pengendalian BPBD-PK Pandeglang, Deni Musadad menyatakan, saat ini jumlah alat evakuasi seperti perahu karet dan kendaraan operasional belum memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah terdampak yang harus dijangkau.

"Kalau sapras (sarana dan prasarana) kami lihat masih sangat terbatas. Misalnya satu perahu, sedangkan kejadian bisa di lima titik. Itu artinya idealnya kami punya lima perahu dan kelengkapan evakuasinya," ucapnya, Selasa (1/7/2025).​

Saat terjadi bencana berskala sedang hingga besar, BPBD-PK kerap bergantung pada bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten, Basarnas, maupun kabupaten tetangga. Sejumlah peralatan penting seperti perahu bermesin, dan peralatan pertolongan di medan terjal disebut masih kurang.

“Kami butuh tambahan signifikan. Perahu karet bermesin yang idealnya bisa dipakai di lokasi sulit akses, saat ini hanya tersedia satu unit. Padahal titik rawan bisa lima lokasi sekaligus," kata dia.

Selain dari fasilitas perlatan, dari sisi teknologi mitigasi bencana pun, Pandeglang juga belum memiliki sistem peringatan dini yang memadai, terutama untuk banjir. Sementara untuk tsunami, hanya ada dua titik sirine yang terpasang di Sidamukti dan Labuan. Padahal Pandeglang memiliki lebih dari 15 kecamatan pesisir, idealnya membutuhkan 32 sirine.

"BMKG memang pernah pasang, tapi sekarang sudah tidak produksi lagi. Biaya satu sirine bisa sampai Rp2 miliar. Jadi untuk pengadaan itu sangat tergantung pusat atau provinsi," ujarnya.​

Sementara untuk banjir dan longsor, sistem peringatan dini lokal belum tersedia. BPBD masih mengandalkan pemantauan manual dan laporan dari masyarakat melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) yang diterjunkan begitu menerima laporan kejadian.

Meski demikian, menurut Deni BPBD tetap mengedepankan semangat gotong-royong, koordinasi lintas sektor, dan kerja cepat ketika bencana terjadi. Harapannya, ke depan akan ada perhatian lebih terhadap kelengkapan sarana mitigasi di wilayah yang rawan bencana ini.

“Kami sadar, peralatan kurang. Tapi kerja sama dengan provinsi, Basarnas, hingga TNI/Polri jadi kunci. Harapan kami ke depan ada perhatian lebih, khususnya dalam penyediaan alat-alat mitigasi yang vital agar kita bisa tanggap lebih cepat dan efektif saat bencana datang," ucap Deni. (Ridwan Maulana)