Jakarta– Sebanyak 1.741 sekolah di lokasi terdampak bencana di Sumatera tercatat telah siap melakukan revitalisasi Satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran pascabencana.

Merujuk pada data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 27 Februari 2026, sejumlah sekolah tersebut telah melakukan  Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait revitalisasi. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.254 T dengan  yang sudah dicairkan sebesar Rp411,4 M. 

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan, bahwa percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah agar hak belajar murid tetap terpenuhi dalam kondisi darurat.

“Percepatan pencairan anggaran dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan menjadi langkah konkret agar ruang-ruang belajar yang terdampak bencana dapat segera dipulihkan dan pembelajaran berjalan kembali,” ujar Gogot.

Rencananya, pada Minggu ke dua Bulan Maret 2026 akan bertambah sebanyak 248 sekolah yang akan melakukan PKS sementara secara paralel, proses pencairan terus berlangsung untuk sekolah yang sudah melaksanakan PKS.

Pada Minggu kedua Maret 2926 juga, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) akan melakukan buka blokir anggaran bantuan pemerintah (Banpem) sebesar Rp21,6 M. Direncanakan, anggaran tersebut akan disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran di masa transisi darurat menuju pemulihan. 

Sementara untuk bantuan bagi guru, saat ini telah disalurkan sebesar Rp220 M untuk sekitar 36 ribu guru dan masih dilakukan verifikasi terhadap 23 ribu guru lainnya.

Pada Rabu, 25 Februari 2026, banjir terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar, meliputi Kompleks Kodam III (Kotipa XVI–XII) Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya; Jalan Bukkangmata, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya; Jalan Kecaping Raya Blok 8 dan 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala; serta depan Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea. Banjir menggenangi akses jalan, permukiman, bahkan air masuk ke dalam rumah warga.

Banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi secara kontinu dalam durasi cukup panjang, bersamaan dengan kondisi pasang air laut. Berdasarkan data Pos Curah Hujan Nipa-Nipa, tercatat hujan sebesar 137,5 mm/hari pada 23 Februari 2026 dan 78,5 mm/hari pada 24 Februari 2026. Sementara itu, Pos Curah Hujan Waduk Tunggu Pampang mencatat curah hujan 95,00 mm/hari pada 23 Februari 2026 dan 67,4 mm/hari pada 24 Februari 2026, yang turut memicu peningkatan genangan di wilayah terdampak.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana langsung melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi kondisi serta kebutuhan penanganan lanjutan. Penanganan darurat dilakukan pada saluran di sekitar Perumnas Antang berupa pemasangan sandbag (karung pasir) dan geomembran, serta koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat guna meminimalkan dampak banjir. Selain itu, BBWS Pompengan Jeneberang melalui Posko Induk juga secara aktif merilis informasi kondisi elevasi muka air infrastruktur sumber daya air di Kota Makassar kepada pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pihak eksternal, serta melalui kanal media sosial resmi BBWS Pompengan Jeneberang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat bersifat akurat dan terverifikasi, sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar terkait kejadian banjir.

BBWS Pompengan Jeneberang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dan banjir susulan, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta memantau pembaruan resmi kondisi hidrologi melalui media sosial dan kanal informasi BBWS Pompengan Jeneberang.(SISDA)