Dua gempa besar bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang dikenal sebagai fenomena earthquake doublet (gempa kembar) mengguncang wilayah northwestern Venezuela pada tanggal 24 Juni malam waktu setempat atau Kamis, 25 Juni pagi WIB. Gempa ini berpusat sangat dekat satu sama lain dengan selisih waktu hanya 39 detik, menghancurkan lebih dari 250 struktur bangunan termasuk delapan rumah sakit di Caracas dan La Guaira. Hingga Jumat, 26 Juni, jumlah korban tewas dilaporkan terus melonjak drastis mencapai 589 jiwa, sementara 2.980 lainnya mengalami luka-luka dan puluhan ribu orang dinyatakan hilang di bawah reruntuhan. Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodríguez, langsung mengumumkan status keadaan darurat nasional, yang memicu respons bantuan kemanusiaan darurat dari Amerika Serikat, China, PBB, hingga pernyataan duka dari pemerintah Indonesia. KBRI Caracas memastikan tiga WNI di sana berada dalam kondisi aman.

sumber: https://www.kompas.id/artikel/venezuela-darurat-nasional-as-dan-china-tawarkan-bantuan

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) menyelenggarakan Lokakarya Teknis Finalisasi dan Diseminasi Studi Penduduk Terpapar Bencana pada Perempuan dan Kelompok Rentan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Senin (29/6). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kebijakan penanggulangan bencana yang inklusif, adaptif, dan berbasis data melalui penyempurnaan hasil studi yang telah disusun bersama para mitra pembangunan dan pemangku kepentingan. 

Indonesia menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks, hal ini tidak lepas dari tingginya potensi ancaman geologi serta meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi perubahan iklim. Dalam kondisi tersebut, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi karena keterbatasan akses terhadap informasi, sumber daya, maupun layanan dasar. Oleh sebab itu, penyusunan kebijakan penanggulangan bencana perlu didukung oleh analisis keterpaparan yang lebih komprehensif dan terukur. 

Studi yang disusun BNPB mengintegrasikan data kependudukan terpilah berdasarkan data bahaya dari Satu Data Bencana BNPB, jenis kelamin, usia, dan status disabilitas (Sex, Age, and Disability Disaggregated Data atau SADDD), serta berbagai data pendukung lainnya. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah penduduk yang berpotensi terdampak berbagai ancaman bencana sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kelompok rentan. 

Dalam penyusunannya, analisis dilakukan menggunakan peta bahaya BNPB, data proyeksi iklim dari BMKG, data kependudukan terkini dari Kementerian Dalam Negeri, serta pendekatan analisis spasial berbasis grid berukuran satu hektare untuk meningkatkan akurasi perhitungan jumlah penduduk yang berada di wilayah terdampak. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan informasi yang lebih presisi sebagai dasar penguatan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional maupun daerah. 

Melalui lokakarya ini, para peserta meninjau, memvalidasi hasil analisis, menyempurnakan temuan studi berdasarkan masukan lintas sektor, memfinalisasi rekomendasi kebijakan, serta menyepakati naskah akhir studi sebelum didiseminasikan secara luas. Review hasil studi juga disampaikan oleh Dosen Pascasarjana Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta - Bagus Sumargo dan Regional MEAL Manager ASB South and Southeast Asia - Sridewanto  Edi Pinuji dan peserta lainnya seperti perwakilan dari Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Dalam Negeri, serta unit kerja BNPB.

Adapun hasil yang diharapkan meliputi dokumen studi yang telah divalidasi, rekomendasi kebijakan yang disepakati, daftar penyempurnaan substansi, serta naskah final yang siap dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. 

Lokakarya ini diikuti oleh perwakilan BNPB, kementerian dan lembaga terkait, UNFPA, akademisi, serta para pakar yang memberikan masukan terhadap hasil studi. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan hasil studi sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta strategi pengurangan risiko bencana yang mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.