HUJAN turun tanpa henti. Sungai-sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meluap, membawa lumpur, batu, dan puing rumah ke kampung-kampung yang tak sempat bersiap.
Dalam sepekan, banjir dan longsor menyapu kehidupan di pulau yang selama ini dijuluki “lumbung alam”. Puluhan nyawa melayang. Ratusan orang hilang. Ribuan mengungsi, meninggalkan rumah yang tersisa hanya rangka basah berbalut lumpur.
Di tengah duka dan kecemasan itu, satu pertanyaan terus menggema: benarkah semua ini hanya soal cuaca ekstrem?
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai jawabannya jauh lebih pahit. Menurut mereka, bencana yang beruntun ini bukan semata amuk alam, melainkan alarm keras tentang rusaknya tata kelola ruang di Pulau Sumatera. Hujan mungkin menjadi pemicu, tetapi kehancuran ekosistem—yang perlahan dibongkar oleh industri ekstraktif—adalah bahan bakarnya.
Di hulu-hulu yang dulu hijau, kini tanah merapuh. Sungai yang pernah menjadi jalur kehidupan, kini menjelma lorong maut. JATAM mencatat, Sumatera telah lama diperlakukan sebagai “zona pengorbanan” oleh industri pertambangan mineral dan batu bara.
Sedikitnya 1.907 izin tambang aktif mencengkeram lebih dari 2,4 juta hektare daratan Sumatera. Jutaan hektare itu bukan sekadar angka dalam peta. Di sanalah hutan-hutan dibuka, bukit dikupas, tanah digali—dan kemampuan alam menahan air perlahan dilucuti.
Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kepadatan izin tertinggi.
Hutan yang dulu menjadi spons raksasa penyerap hujan kini berubah menjadi kawah-kawah terbuka dan jalur angkut tambang. Di situlah keseimbangan runtuh.
Namun tambang bukan satu-satunya beban. Di balik narasi “energi bersih”, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tumbuh di hampir seluruh provinsi di Sumatera. Sedikitnya 28 proyek PLTA beroperasi dan dibangun, dengan Sumatera Utara sebagai episentrum. Bendungan, terowongan, dan infrastruktur masif memotong aliran sungai, mengubah wajah daerah aliran sungai yang rapuh.
Di Ekosistem Batang Toru, salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi, PLTA Batang Toru menjadi simbol ironi transisi energi. JATAM mencatat, puluhan hektare hutan telah dibuka demi proyek ini. Sungai dimodifikasi. Lanskap dipaksakan tunduk pada beton. Dan di hilir, ketika hujan ekstrem bertemu pengelolaan bendungan yang buruk, banjir berubah menjadi vonis.
Belum selesai dengan itu, panas bumi pun menggerogoti punggung-punggung gunung. PLTP beroperasi di berbagai provinsi Sumatera, menyasar lereng curam dan kawasan hulu. Hutan dibuka, tanah dibor, jalan dibentuk di wilayah yang sejatinya rapuh. Satu lapis risiko ditambah ke tubuh pulau yang sudah sesak oleh tambang dan bendungan.
Jika semua ini ditarik dalam satu tarikan napas, maka Sumatera berdiri sebagai pulau dengan tiga lapis tekanan: tambang yang merusak tanah, PLTA yang mengatur ulang sungai, dan panas bumi yang membongkar gunung. Narrasi pembangunan terus diperdengarkan.
Namun di lantai paling bawah, rakyat menanggung lumpur di ruang tamu mereka, retak di dinding rumah, dan ketakutan setiap kali hujan mengambil jeda.
Ironisnya, data resmi baru mencatat sebagian kecil dari kenyataan. Di luar angka-angka itu, ekspansi sawit, migas, industri kehutanan, dan tambang ilegal menghantam ruang hidup dengan kekuatan yang tak kalah brutal. Alam kian menyempit. Risiko kian membesar.
Maka bencana demi bencana yang datang serupa ketukan keras di pintu kesadaran. Model pembangunan yang menukar hutan dengan konsesi telah sampai di ujung jalan.
Negara tak bisa lagi sekadar datang dengan karung bantuan dan laporan serapan anggaran. Sebab yang bocor bukan hanya tanggul, tetapi cara berpikir.
JATAM mendesak negara menempuh jalan berani: mencabut izin-izin merusak, menghentikan ekspansi industri ekstraktif di wilayah hulu dan daerah rawan bencana, serta mengembalikan ruang kelola kepada masyarakat adat dan lokal—penjaga hutan yang paling setia.
Jika tidak, hulu akan terus dirobek. Dan di hilir, lumpur akan selalu lebih dulu tiba sebelum sirene berbunyi.ssc/rel
