Blog

Jokowi Ingatkan Pemda Tak Gagap Hadapi Bencana

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tak gagap menghadapi bencana alam. Pasalnya, bencana alam seperti banjir, longsor, hingga gempa bumi selalu terjadi tiap tahun namun penanganannya dinilai belum maksimal.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan tema Penanggulangan Bencana 2020 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2).

"Masih banyak bencana yang bisa dicegah, dikurangi, tapi tidak berhasil. Masih sering juga kita tergagap-gagap di daerah, step manajemennya seperti apa, tahapan manajemen seperti apa. Ini harus memiliki semua," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, tiap daerah mesti sigap dalam menghadapi bencana. Mulai dari penanganan kerusakan infrastruktur, menampung pengungsi, hingga menghadapi pemulihan para korban.

"Step manajemennya itu, tahapannya harus jelas. Contoh tanah longsor tiap tahun terjadi di negara kita. Jabar banyak, Jateng banyak, Sumatera ada, Sulawesi ada tiap tahun terjadi," katanya.

Sementara pada musim kemarau, bencana yang selalu terjadi tak lepas dari kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta agar seluruh jajaran berhati-hati menangani kebakaran hutan. Jokowi membandingkan kondisi itu dengan kebakaran hutan yang begitu masif di Australia.

"Hati-hati negara sebesar Australia saja sekarang ini kewalahan menghadapi kebakaran hutan yang mencapai 6 juta hektar. Kehilangan 500 juta hewan. Bayangkan, bencana bukan hanya urusan ekonomi tapi ke mana-mana," ucap Jokowi.

Untuk itu ia meminta seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah bersinergi mencegah dan meningkatkan mitigasi penanganan bencana.

Hal itu, menurutnya, dapat dilakukan dengan pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana salah satunya dengan menyusun rencana kontijensi atau darurat yang bisa dilaksanakan semua pihak.

"Penanggulangan bencana juga harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif pentahelix," katanya.

Mantan wali kota Solo itu juga meminta agar anggaran penanganan bencana dapat ditingkatkan sesuai prioritas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selain pada instansi pusat dan daerah, Jokowi juga meminta TNI/Polri ikut membantu penegakan hukum selama proses penanganan bencana.

"Kepada Panglima TNI dan Kapolri agar terus melakukan penegakan hukum, bersinergi dengan pemerintah daerah dan BNPB," ucapnya.

Sementara itu Kepala BNPB Doni Moenardo menyebut ada eskalasi jumlah bencana di Indonesia dari tahun ke tahun. Merujuk pada bencana yang terjadi satu dekade terakhir, kata Doni, hampir semua bencana ancamannya permanen dan berulang.

Misalnya, pada musim hujan selalu terjadi banjir, longsor, hingga angin puting beliung. Sementara pada musim kemarau dihadapkan pada kekeringan, kesulitan air, kebakaran hutan, hingga bencana kabut asap.

Belum lagi, lanjut Doni, bencana yang bisa sewaktu-waktu muncul seperti gunung api meletus, gempa bumi, dan tsunami.

"Maka perlu dicari solusi permanen. Tidak hanga dicegah namun juga harus dimitigasi. Bencana alam ini butuh kesiapsiagaan," tuturnya.
 
Doni juga mengingatkan pesan Jokowi yang berulang kali menyatakan perlunya menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana.

"Perlu kesadaran kolektif semua pihak. Maka kita wajib gotong royong, urun rembug, dalam pengurangan risiko bencana," katanya.

Pakar: Peningkatan Bencana Akibat Perubahan Iklim

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pakar kebencanaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmawati Husein mengatakan, perubahan iklim secara ekstrem tengah menjadi perhatian seluruh dunia. Bahkan, Indonesia pun merasakan dampaknya.

Pasalnya, cuaca berubah menjadi tidak menentu seperti curah hujan yang tinggi dan lama. Bahkan, kekeringan panjang yang menyebabkan kebakaran di beberapa negara dan kekuatan badai yang semakin meningkat juga terjadi.

"Meningkatnya kejadian bencana itu 15 sampai 30 persen dari adanya perubahan iklim. Kalau di Indonesia tahun 2019 lalu, bencana didominasi berkaitan dengan iklim sebanyak 99 persen dari data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Rahmawati dalam keterangan resminya, Rabu (8/01).

Ia menjelaskan, sepanjang 2019, perubahan iklim mendominasi terjadinya bencana alam di Indonesia. Dengan begitu, ia pun memprediksi di 2020 ini tidak akan jauh berbeda dengan 2019.

Untuk itu, permasalahan ini harus diselesaikan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan gerakan secara terpadu dan masif. Selain itu, menurutnya, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam pengendalian tata ruang dan tata guna lahan.

"Lahan itu kalau tidak ditata, orang akan seenaknya. Misalnya untuk kelapa sawit semua, akhirnya kebakaran. Jadi pemerintah harus melalui intervansi kebiijakan dan aturan, aturan untuk mengatur dan aturan untuk penegakan hukum menjadi sangat penting," katanya yang juga Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah tersebut.

Menurutnya, izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Banagunan (IMB) sangat penting dan berimbas bagi lingkungan. Dengan begitu, peran pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah yakni menjalankan dan menegakkan aturan tersebut dengan baik.

"Aturan itu bukan harus dicabut, tetapi dilihat kenapa tidak berjalan. Jika tidak ada pengendalian, maka akan terjadi kekacauan bagi lingkungan," jelasnya.

Launching Buku Relawan Kesehatan di Medan Bencana dan Pameran Ilmiah Bencana 2019

launcing buku

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK - KMK) UGM, Pokja Bencana dan Divisi Manajemen Bencana PKMK UGM kembali menyelenggarakan pameran dan launching buku: Relawan Kesehatan di Medan Bencana. Acara diselenggarakan pada 30 Oktober hingga 1 November 2019. Pameran di lobi auditorium FK - KMK UGM, sementara launching buku digelar di auditorium FK - KMK UGM pada Rabu (30/10/2019). Pameran bencana salah satunya bertujuan untuk mendekatkan mahasiswa FK - KMK pada pelaku manajemen penanggulangan bencana di DIY. Kemudian, buku yang diluncurkan membahas banyak hal, dua diantaranya ialah pengalaman dan pembelajaran tim kesehatan dalam penanganan bencana. Launching ini terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui link berikut:

Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/768574423248310531
Webinar ID: 163-113-235

Revisi UU Penanggulangan Bencana Di-Carry Over

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bakal dilanjutkan dalam masa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 atau carry over ke periode selanjutnya.

Menteri Sosial, Agus Gumiwang, mengatakan draft revisi baru dilakukan beberapa hari lalu setelah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian, revisi UU tidak mungkin disahkan dalam masa anggota DPR periode 2014-2019.

"Kami baru masukkan ke DPR baru empat hari yang lalu. Tidak mungkin kekejar, sedangkan waktu kerja DPR hanya seminggu lagi. Tapi ini tidak masalah untuk di carry over," ucap Agus, Selasa (24/9).

Ia menuturkan pihak dari pemerintah mengusulkan agar penamaan untuk badan yang menanggulangi bencana tak perlu dicantumkan secara tegas dalam UU.

Dalam aturan sekarang, pemerintah menuliskan dengan jelas bahwa lembaga yang bertanggung jawab menanggulangi bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jadi kami ingin penamaan BNPB itu tidak perlu, nanti sama Presiden diberikan fleksibilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)," katanya.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan agar tugas atau komando BNPB diperjelas. Sebab, Agus menyebut selama ini BNPB terkadang masih kesulitan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

"Kalau ada bencana misalnya pemda lumpuh, kalau begitu BNPB ingin berkoordinasi dengan pemda tidak bisa karena lumpuh. Maka harus diberikan wewenang atau payung hukum terkait komando dari PNBP itu," jelas Agus.

DPR telah menyetujui sejumlah rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU) jelang masa anggota DPR 2014-2019 berakhir bulan ini.

Beberapa yang disetujui, seperti UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Antisipasi Tsunami, Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Digelar di Kebumen

KEBUMEN - Ada cara unik masyarakat Kebumen untuk selamat dari bencana tsunami. Cara yang harus dilakukan saat tsunami datang, adalah dengan kukut-kukut (kemas-kemas) dan langsung lari serta menek uwit (naik pohon).

Cara itu disampaikan salah satu siswi SMKN 1 Ambal Kebumen, Vika Lestari kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat mengikuti acara ekspedisi desa tangguh bencana (Destana)Tsunami, Selasa (30/7/2019). Saat ditanya Ganjar tentang bagaimana cara menyelamatkan diri saat tsunami datang, Vika dengan mantab menjawab pertanyaan itu.

"Ayo siapa yang tahu bagaimana caranya menyelamatkan diri saat ada bencana tsunami?," tanya Ganjar saat memberi materi di SMKN 1 Kebumen.

Seorang siswi bernama Vika Lestari langsung maju ke depan. Dengan bahasa yang lugu, Vika menjawab pertanyaan itu dan membuat suasana ger-geran. "Caranya kukut-kukut terus mlayu pak (kemas-kemas terus lari). Larinya ke tempat yang tinggi," jawab Vika.Mendengar itu semua peserta tertawa, termasuk Ganjar.

Seolah belum puas, Ganjar kembali menanyakan hal yang lucu kepada Vika. "Nek ora sempet mlayu kepiye (kalau tidak sempat lari bagaimana)," tanya Ganjar lagi. "Menek uwit pak (manjat pohon pak)," jawab Vika tegas.

"Memang harus pakai bahasa sederhana, seperti yang dikatakan Vika, kalau ada tsunami langsung kukut-kukut terus mlayu (kemas-kemas langsung lari), menek uwit sing dhuwur (manjat pohon tinggi). Pemahaman semacam ini harus terus diberikan pada masyarakat," terang Ganjar sambil memberikan sejumlah hadiah kepada para siswa.

Ganjar menerangkan, selama ini masyarakat khawatir apabila ada informasi terkait bencana. Padahal lanjut dia, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hal yang harus dilakukan adalah siap dengan berbagai potensi bencana yang ada dan mencari cara untuk menyelamatkan diri.

"Ndak usah geger, tenang saja. Kan memang kita hidup di negara bencana. Maka kita harus paham bagaimana caranya mitigasi, melakukan evakuasi saat terjadi bencana dan lainnya. Mari kita selalu harmoni dengan alam dan berkompromi dengan alam," terangnya.

Pemerintah lanjut dia juga tidak tinggal diam. Selain memberikan sosialisasi, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah alat pendeteksi bencana termasuk tsunami. "Tapi tolong, itu dirawat. Jangan ada yang mencuri. Saya ingin Kebumen menjadi contoh," pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi kebencanaan di Kebumen tersebut tidak hanya dilakukan Ganjar. Dalam kesempatan itu, hadir pula Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo dan Kepala BMKG, Dwikorita.

Doni Monardo mengatakan, kesadaran masyarakat akan potensi bencana perlu terus ditingkatkan. Dengan sosialisasi terus menerus, maka masyarakat akan terbiasa dan tidak takut menghadapi bencana.

"Kita semua harus menyadari bahwa Indonesia kawasan yang sangat rentan. Sejumlah bencana pernah terjadi di negeri ini, dan yakinlah suatu saat bencana itu akan terulang, karena alam selalu mencari keseimbangan," katanya.