PKMK FKKMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany telah melakukan program pendampingan mulai dari masa tanggap darurat (2018) hingga pemulihan (2020) dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan untuk menghadapi bencana di Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran program ini adalah Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, RS Tora Bello dan Puskesmas Marawola. Program pendampingan ini melibatkan pemangku kebijakan, pemegang program dan masyarakat di lingkungan sasaran program. PKMK FK-KMK UGM selalu berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Sulteng khususnya dengan Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (P2KT). Program pendampingan ini telah menghasilkan dokumen rencana penanggulangan bencana sektor kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk puskesmas dan rumah sakit.
Dalam pelaksanaan, Dinkes juga bergerak untuk sosialisasi program seperti dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis puskesmas disaster plan, meski sasarannya adalah Puskesmas Model Marawolatetapi juga melibatkan puskesmas lainnya yang ada di Kab. Sigi, sosialisasi Dinkes Disaster Plan Provinsi ke kabupaten-kabupaten pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2019, juga pada kegiatan Table Top Exercise (TTX) dokumen perencanaan penanggulangan bencana, atas fasilitasi Unit P2KT Dinkes Prov. Sulteng, beberapa universitas juga terlibat mendampingi yaitu FK Universitas Tadulako, FKM Universitas Tadulako, dan FK Universitas Alkhaeraat. Dinkes sangat menyadari pentingnya semua pihak disektor kesehatan terlibat dalam perencanaan penanggulangan bencana sektor kesehatan ini.
Praktik terbaik dari keseluruhan kegiatan pendampingan ini didokumentasikan dalam bentuk modul pembelajaran, reportase kegiatan, materi dan policy brief yang disebar baik offline maupun online di website www.bencana-kesehatan.net. Modul pembelajaran ini sebagai bahan ajar dalam bimbingan teknis hospital disaster plan, dinkes disaster plan dan puskesmas disaster plan secara koheren dan ilmiah. Policy brief sebagai hasil pembelajaran yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus terkait pengembangan rencana kontijensi sektor kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan.
Dengan demikian melalui webinar ini PKMK FK-KMK UGM akan menyampaikan laporan kegiatan dan praktik terbaik selama pendampingan penguatan kapasitas sistem manajemen dan SDM Kesehatan Pasca Bencana Sulawesi Tengah yang difasilitasi oleh Caritas Germany Indonesia. Webinar ini akan mengundang Dinkes Provinsi Sulteng, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan Pemda Sulteng sebagai narasumber dan pembahas, serta terbuka untuk umum.
Tujuan
Menyampaikan laporan kegiatan dan praktik terbaik selama pendampingan penguatan kapasitas sistem manajemen dan SDM Kesehatan Pasca Bencana Sulawesi Tengah.
Proses Kegiatan
Bentuk kegiatan ini berupa webinar yaitu pendekatan seminar melalui pendekatan seminar jarak jauh via online.
Peserta Kegiatan
Webinar ini terbuka untuk umum, akademisi kesehatan, peneliti kebijakan dan sistem kesehatan, mahasiswa, dan pemerhati manajemen bencana di Indonesia. serta undangan yang berasal dari organisasi pemerintah dan non pemerintah:
Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah,
Pemda Sulteng
BPBD Sulteng
PKK Kemenkes
WHO
Universitas
Rumah Sakit
Puskesmas
NGO dan LSM
Output Kegiatan
Peserta mengetahui pengembangan rencana kontijensi sektor kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan melalui hasil pendampingan penguatan kapasitas sistem manajemen dan SDM Kesehatan Pasca Bencana Sulawesi Tengah.
Jadwal dan Materi Kegiatan
Hari, tanggal : Selasa, 30 Juni 2020 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB Tempat : di tempat masing-masing
Waktu
Materi/Kegiatan
Narasumber/Fasilitator
09.00 – 09.30
Pembukaan
Direktur PKMK FK-KMK UGM
Head of Office Caritas Germany di Indonesia
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
09.30 – 10.00
Adaptasi Pandemi COVID terhadap Kebijakan Rencana Kontijensi Sektor Kesehatan di Daerah
BPBD Sulteng dan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan
11.35 – 11.55
Diskusi
11.55 – 12.00
Video Testimoni
12.00
Penutupan
Reportase
Reportase Webinar
Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas Sistem Manajemen dan SDM Kesehatan pasca Bencana Sulawesi Tengah 2019-2020
Yogyakarta, 30 Juni 2020
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Webinar Laporan Pendampingan Penguatan Sistem Manajemen dan Kapasitas SDM Kesehatan pasca Bencana Sulawesi Tengah 2019-2020”
Pembukaan : Direktur PKMK FK-KMK UGM
Pandemik menjadi krisis di Indonesia saat ini, membutuhkan pemikiran baru karena ini sesuatu yang belum pernah dialami. Banyak masyarakat yang menyadari bahwa dulu HDP ini sebagai formalitas tapi sekarang harus aplikatif dan diimplementasi. Support Caritas Germany menjadi faktor kunci membuat kegiatan ini berhasil. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi adalah penguatan sistem. Sistem kesehatan sangat penting diperkuat dan pemberdayaan masyarakat perlu didepankan. Isunya bagaimana kader kesehatan ini bisa berperan dalam penguatan sistem kesehatan. Ada sumber daya besar yaitu kader kesehatan yang belum kita manfaatkan sampai saat ini.
Sambutan 1 : Head of Germany
Poin penting dari kegiatan ini adalah ada pengembangan program. Kondisi pandemic ini menjadi pembelajaran bersama untuk lintas sektor dalam pengembangan program dan kebijakan penyebaran COVID-19. Kegiatan yang sudah dilakukan PKMK FK-KMK untuk memperkuat sistem kesehatan secara fondasi ini sudah dekerjakan bersama dengan Pemda Sulteng dan sektor lainnya yang terkait. Hasil pembelajaran kegiatan ini perlu dishare dan bagaimana bisa ditingkatkan lebih baik.
Sambutan 2 : Asisten 2 Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Pemda Sulteng
Mitigasi bencana yang sebagian besar dipahami masyarakat masih berkutat dengan bagaimana mebuat bangunan yang tahan gempa, evakuasi. Mitigasi bencana berbasis psikologi penting untuk diperhatikan. Tidak hanya merancang sarana dan prasarana yang tahan gempa namun mempersiapkan masyarakat yang tangguh akan bencana. Fungsi rumah sakit harus dioptimalkan sebagai tempat yang aman. Semoga seminar ini dapat dimanfaatkan sebaik2nya serta ada lahirnya rekomendasi kebijakan penguatan sistem kapasitas sistem manajemen dan SDM kesehatan berbasis mitigasi bencana.
Sesi 1 : Adaptasi Pandemi COVID terhadap Kebijakan Rencana Kontijensi Sektor Kesehatan di Daerah
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Adaptasi Pandemi COVID melalui Webinar dan Youtube Streaming”
Di Sulawesi tengah tidak ada daerah yang menunjukkan kabupaten dengan risiko COVID-19 tinggi. Pemberdayaan masyarakat ini sangat penting, bagaimana masyarakat bisa menjadi pelaku dalam pencegahan penularan COVID-19. Pemda bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana yang dipadukan dalam program pembangunan. Dalam standard pelayanan krisis kesehatan new normal pemda memastikan rencana operasi krisis kesehatan yang disusun diintegrasikan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bencana dapat terjadi kapan saja. Kesiapsiagaan daerah, menjadi perhatian bersama di masa Pandemi COVID-19. Meningkatkan manajemen risiko bencana dengan mengelola ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Pengalokasian dana, ketersediaan sumber daya fasilitas dan memberikan pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar. Semua itu disusun dalam rencana kontijensi. Pada proses perencanaan kontijensi ada penilaian bahaya, menghitung ketersediaan sumber daya, kesenjangan, perkiraan keutuhan, simulasi dan kaji ulang. Rencana kontijensi tersebut berlaku untuk semua jenis bencana, dalam kasus COVID maka memasukkan ancaman bahaya covid, ketersediaan sumberdaya dan seterusnya.
Sesi 2 : Laporan Pendampingan PenguatanSistem Manajemen dan Kapasitas SDM Kesehatan pasca Bencana Sulawesi Tengah 2019-2020
Program penguatan sistem manajemen dan SDM sektor kesehatan setelah bencana Sulteng dimulai 1 April 2019 s/d 31 Maret 2020, namun karena kondisi COVID maka akan berakhir di 30 Juli 2020. Pendampingan disaster plan dan penguatan sistem dimulai dari provinsi. Ada beberapa kegiatan yang ditambahkan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Program pertama adalah meningkatkan peran dinkes kab, sigi dalam pemulihan bencna dan menyelesaikan masalah terkait kesehatan. Kedua untuk memperkuat puskesmas marawola sebagai model puskesmas disaster plan dan program bencana keseahtan masyarakat. Ketiga untuk mempertahankan dan memperluas Dinkes Disaster Plan dan Puskesmas Disaster Plan ke kabupaten dan sektor lain di Sulawesi Tengah. Tugas internal target yang banyak, kesulitan memberikan pemahaman penugasan jarak jauh dan bencana COVID-19 menjadi tantangan selama proses pendampingan. Program COVID-19 perlu untuk ditambahkan dalam dokumen yang sudah disusun. Rekomendasi lainnya sebagai pembelajaran dari kegiatan ini adalah memperkuat kader dan relawan kesehatan, pemberdayaan masyarakat sekitar puskesmas dan memperluas kegiatan ke kabupaten/provinsi lainnya.
Sesi 3 : Pemaparan Hasil Pendampingan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan Sulawesi Tengah
Pada sat COVID juga masih sering diskusi dengan timPKMK FK-KMK UGM. Kadinkes menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas pendampingan dan pengetahuan yang diberikan selama setahun lebih oleh PKMK FK-KMK UGM. Dalam menghadapi pandemi COVID sekarang ini, sistem penanganan yang dilakukan oleh Dinkes Prov Sulteng sama seperti penanganan bencana Sulteng 2018. Dinkes mengaktifkan klaster kesehatan kemudian mengaktifkan semua sub klaster kesehatan. Sekarang sub klaster kesehatan lingkungan sudah bergerak untuk melakukan disinfektan dan surveilans. Tim informasi kesehatan membuka posko COVID-19, bekerja sama dengan PSC. Supaya semua masyarakat mengetahui informasi tentang COVID. Dinkes Provinsi Sulteng juga memiliki buletin sebagai infografis COVID-19 yang bisa diakses secara
Sesi Diskusi
Dalam sesi diskusi ini dibahas bahwa yang penting sekarang adalah rencana tindak lanjut dan bagaimana meingimplementasikan secara bersama apa yang sudah disusun. Karakter bencana di Sulteng berbeda. Pemda berencana merangkum semua kejadian bencana menjadi satu buku dan meminta kerja sama dari PKMK FK-KMK UGM untuk membantu, sehingga pengetahuan tentang mitigasi ini semakin baik dan bisa terinformasikan kepada masyarakat. Sementara Pemda juga merevisi beberapa renkon, mau disatukan beberapa kejadian menjadi SOP bersama dan merangkum semua kegiatan ini. PKMK sudah melakukan knowledge manajemen da akan siap membantu buku pembelajaran atau pedoman untuk Sulteng. UPT P2KT Dinkes Prov. Sulteng juga menambahkan dan menekankan kembali tugas sekarang ini adalah fokus ke kontinuitas. Mengacu pada disaster plan yang sudah disusun dengan PKMK FK-KMK UGM sudah mencakup pada bencana apapun, yang penting ditambahkan adalah SOP sesuai dengan jenis bencana. FK Universitas Al-Khaeraat Palu juga menyampaikan bahwa pihak universitas siap membantu dan bekerja sama dalam peningkatan kapasitas manajemen bencana Sulteng. Karena pada prinsipnya visi FK Universitas Al-Khaeraat adalah menghasilkan tenakes yang siap dengan kesehatan matra untuk meminimalisasi bahaya-bahaya yang terjadi di masyarakat.
Seluruh rangkaian kegiatan ini ditutup dengan pemutaran video testimoni selama kegiatan pendampingan.
Pandemi COVID-19 masuk dalam kategori bencana (biological disaster). Konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana. Perbedaannya hanya ada di prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Melihat kondisi peningkatan pasien COVID-19 di Indonesia dan diperkirakan akan mengalami lonjakan pasien, maka sudah saatnya memiliki perencanaan kapasitas cadangan untuk menghadapi lonjakan pasien (surge capacity). Surge capacity adalah representasi kemampuan terukur untuk mengelola masuknya pasien secara tiba - tiba. Ini tergantung pada sistem manajemen insiden yang berfungsi dengan baik dan variabel ruang, persediaan, staf dan pertimbangan khusus (misalnya pasien yang terkontaminasi atau menular). Dengan demikian fasilitas kesehatan mampu memobilisasi dengan cepat permintaan yang meningkat, melampaui tingkat layanan normal jika terjadi lonjakan atau keadaan darurat kesehatan masyarakat. Surge Capacity ini seharusnya sudah difasilitasi dalam Hospital Disaster Plan (HDP).
Langkah operasional dalam surge capacity pada pandemi juga memiliki perbedaan yang signifikan, khususnya karena sifat penularannya yang tinggi. Dengan demikian penting dilakukan penyamaan persepsi terkait konsep surge capacity, prinsip - prinsip dasar surge capacity, dan langkah operasional surge capacity dalam menghadapi pandemi COVID-19. Melalui webinar ini, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK - KMK UGM dan Pokja Bencana FK - KMK UGM akan menyampaikan terkait surge capacity dalam menghadapi pandemic COVID-19. Webinar mengundang stakeholder terkait dan melibatkan PERSI DIY dan Dinkes DIY sebagai pemantik diskusi.
Tujuan
Menyamakan persepsi tentang konsep surge capacity, prinsip - prinsip dasar surge capacity, dan langkah operasional surge capacity dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2020 Pukul : 13.00-15.00 WIB Tempat : Ruang Sekber Lt. 2 Gedung Litbang
Webinar dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro. Webinar ini membahas surge capacity untuk menghadapi lonjakan pasien saat wabah COVID-19 melanda Indonesia. Harapannya melalui diskusi ini akan didapatkan satu strategi surge capacity yang memungkinkan bisa dilaksanakan segera di DIY. Tentunya dengan memperhatikan sumber daya yang ada di daerah.
Perencanaan Surge Capacity dalam Konteks COVID-19
Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM. Surge berada di level rumah sakit yang terkait dengan Hospital Disaster Plan (HDP) dan sistem kesehatan. Hubungan surge capacity dalam HDP, dilihat dari elemen penilaian akreditasi rumah sakit sudah jelas. Dalam surge capacity ada struktural, ada sistem komunikasi, ada sumber alternatif dan pelayanan alternatif. Apakah rumah sakit saat ini sudah memiliki hal tersebut dalam penanganan COVID-19?. Indikator kesiapsiagaan rumah sakit dilihat dari segi kebijakan dan pengorganisasian, komunikasi, prosedur, rencana kontijensi, fasilitas dan SDM, pembiayaan, monitoring dan evaluasi. Terdapat empat komponen surge capacity (4 S) yaitu staff, stuff, structure dan system. Keempat komponen ini sangat penting disiapkan. Struktur berkaitan dengan fasilitas. Ada berbagai jenis surge hospital yang bisa dikembangkan misalnya membuka rumah sakit yang sudah ditutup (Pulau Galang), menggunakan bangunan non medis (Wisma Atlit, Wisma Haji), dan fasilitas medis bergerak. Pemenuhan SDM dalam surge facility bisa dilakukan dengan open rekrutmen relawan kesehatan dan mengirim atau menugaskan sementara staf dari rumah sakit non – surge ke rumah sakit surge. Pertanyaannya adalah siapa pemimpin yang merencanakan pengembangan surge capacity di DIY?
Surge Capacity Pada Penanggulangan COVID-19
Materi ini disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo dari Pokja Bencana FK – KMK UGM. COVID-19 bagian dari bencana, artinya dalam penanganannya kita harus berpikir secara manajemen bencana. Surge berbicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan secara mendadak, namun tidak semudah yang dipikirkandibayangkan. Pilihan surge di DIY ada dua yaitu pertama surge capacity in hospital dan kedua surge hospital. Jika surge capacity in hospital di 25 RS DIY sepertinya tidak mungkin, yang paling rasional itu adalah opsi kedua, membuat rumah sakit khusus untuk COVID-19 ini, tawarannya banyak bisa seperti wisma atlit dan rumah sakit kosong. Kenapa ini lebih dipilih? Karena syarat untuk menjadi rumah sakit rujukan itu sangat banyak. Prinsipnya adalah pelayanan kesehatan harus bisa dipenuhi apalagi pelayanan dituntut harus sesuai standar. Hal yang menjadi masalah, kita belum mempunyai pengalaman surge untuk penyakit menular. Konsep dasar skenario untuk surge hospital (sebagai RS Rujukan) adalah penanganan pasien dipusatkan di satu tempat, rumah sakit yang lain sebagai tempat triase termasuk puskesmas juga. Jika ingin melaksanakan rumah sakit rujukan, pertama sekali ditentukan dulu siapa komandannya, staf (gugus DIY, pakar profesi), pelaksana (RS Hardjolukito, RS Persi DIY, relawan), dan logistik (RS Harjolukito, pemerintah, sumbangan). Prinsip Incident Command System (ICS) ada 3 yaitu siapa komandannya, siapa melakukan apa, dan rencana cadangan. Kesimpulannya bagaimana RS Rujukan COVID-19 bisa berfungsi segera?
Skenario wabah hampir tidak ada di rumah sakit, yang banyak itu skenario bencana alam. Opsi yang memungkinkan dipilih adalah opsi kedua tadi yaitu surge hospital. Namun kita membutuhkan SK atau surat resmi dan ada ketegasan dari Pemda karena DIY punya kemampuan untuk surge hospital ini.
Problem besar saat ini selain kapasitas adalah ketersediaan resources, koordinasi dan leadership. Artinya jika memang alat pelindung diri (APD) – nya tidak siap, lebih baik penanganan COVID-19 ini disatukan saja seperti surge hospital. Misalnya dalam satu wilayah terdapat 10 rumah sakit, maka lebih baik ditentukan 1 atau 2 yang siap untuk menangani COVID-19 dengan mempertimbangkan indikator rumah sakit rujukan (surge). Sementara rumah sakit lainnya (non – surge) melakukan triase dan tenaga kesehatan bisa ditugaskan dari rumah sakit non – surge.
Terkait data dan informasi, sistem pelaporan, ada baiknya sudah terakomodir dalam satu ICS. Sehingga datanya itu satu pintu. Termasuk nanti pengaturan surge resources dari rumah sakit lain di rumah sakit rujukan, ada kepala operasional yang mengaturnya.
Kebijakan terkait etika khususnya apakah tenaga medis diperbolehkan menolak memberikan asuhan pada pasien COVID-19 ini diatur oleh Pemda. Kembali ke konsep surge hospital, jika ini sudah tersistem dengan baik otomatis rumah sakit yang tidak siap melayani pasien, bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan (surge) artinya tidak ada penolakan yang dilakukan rumah sakit. Dengan adanya surge hospital dalam satu wilayah, semua dilakukan secara bertahap atau berjenjang, puskesmas sudah mendapatkan triase, menuju rumah sakit secara bertahap (Puskesmas à RS Triase à RS Rujukan).
Perkembangan di DIY, usulan surge hospital sudah sampai Pemda, sekarang sedang menunggu kejelasan SK resmi. Seperti yang disampaikan oleh Prof Sutaryo (staf asisten gubernur DIY), sudah ada pembahasan penanganan COVID-19 dikonsentrasikan di Rumah Sakit TNI AU Hardjolukito Yogyakarta. Rumah sakit ini mampu, mempunyai cadangan, ada laboratorium, jauh dari pemukiman, jalur pasien masuk juga ada, sehingga inilah rumah sakit yang paling ideal untuk DIY sebagai rumah sakit rujukan. Selebihnya APD dilengkapi oleh pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dari IDI atau Persi DIY dibawah koordinasi Dinkes. Semoga SK – nya segera terbit.
Penutup
Strategi untuk surge capacity di DIY lebih kepada opsi surge hospital yaitu memusatkan rujukan penanganan pasien di satu rumah sakit. Lonjakan mungkin bisa sedikit atau banyak. Dalam pengembangan surge hospital ini, penting juga mencermati shelter untuk SDM kesehatan, penanganan mental health SDM kesehatan dan penanganan limbah berbahaya. Webinar selanjutnya akan membahas satu skenario yang bisa dipakai berdasarkan SK yang akan dikeluarkan oleh gubernur dalam pengembangan surge hospital ini.
