KBRN, Yogyakarta: Indonesia merupakan salah satu negara dengan resiko bencana alam tertinggi, karena secara geografis terletak di kawasan Cincin Api Pasifik. Berbagai potensi bencana yang sangat mungkin terjadi seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir hingga tanah longsor.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, pada tahun 2024 terjadi 3.274 bencana alam di Indonesia. Sehingga, lembaga kebencanaan nasional itu menerapkan strategi pentahelix lintas sektor dalam penanggulangan bencana, sekaligus membangun ketangguhan masyarakat menghadapi resikonya.

”Pentahelix mengintegrasikan lima unsur utama dalam penanggulangan bencana: pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media,” kata Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein, dalam forum UMY-NUS Global Student Forum on Disaster Management and Resilience di UMY, Kamis (22/5/2025).

Saat ini, pemerintah telah menetapkan tujuh target ketangguhan bencana. Antara lain pemukiman warga, sekolah, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, pasar tradisional, gedung pemerintahan, dan fasilitas kritis lainnya.

Salah satu program unggulan yang telah diimplementasikan di berbagai daerah adalah Katana (Keluarga Tangguh Bencana). Yaitu setiap anggota keluarga perlu memahami risiko bencana di lingkungan sekitar, kemudian mengenali struktur rumah yang aman.

”Termasuk memahami sistem peringatan dini, yang kini tersedia melalui ponsel, dan mampu melakukan evakuasi mandiri saat bencana terjadi,” ucap Rahmawati. (r-ws)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pembangunan kembali kembali rumah warga yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bermagnitudo 6,3 di Kota Bengkulu, dimulai hari ini, Senin.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan pembangunan ini merupakan bagian dari percepatan pemulihan dampak bencana yang sudah dimulai sejak hari ketiga setelah gempa terjadi. Rumak rusak di Perumahan Rafflesia Asri, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menjadi fokus utama pembangunan.

"Sudah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk membangun rumah bagi warga terdampak, khususnya yang rusak berat. Ini adalah komitmen yang sangat kuat dan patut diapresiasi," kata Raditya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut data BNPB, terdapat tujuh rumah rusak berat yang menjadi prioritas untuk dibangun ulang. Selain itu 40 rumah yang mengalami kerusakan sedang dan ringan juga akan direhabilitasi secara bertahap.

Sebelum pembangunan dimulai, proses demolisi atau pembongkaran rumah yang rusak berat telah dilakukan pada Minggu (25/5) dengan dukungan alat berat dan personel gabungan dari Brimob, Korem 041/Gamas, BPBD, Dinas PUPR, Basarnas, serta instansi lainnya.

"Proses berlangsung lancar tanpa penolakan warga," kata dia.

Dia memastikan warga menyambut baik langkah tersebut karena rumah mereka telah tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan segera. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan rumah rusak berat dapat selesai dalam waktu satu bulan, menggunakan berbagai sumber pendanaan, seperti APBD, CSR, Baznas, serta bantuan kepala daerah se-Provinsi Bengkulu.

BNPB juga merekomendasikan agar rumah yang dibangun kembali menggunakan spesifikasi Rumah Tahan Gempa (RTG). Koordinasi akan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait agar hasil pembangunan lebih tangguh terhadap bencana ke depan.

Selain pembangunan fisik, BNPB turut memberikan dukungan berupa dana tunggu hunian, stimulan, logistik, dan peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan bantuan.