KBRN, Lhokseumawe : Aceh Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Kondisi geografis dan iklim tropis yang ekstrem membuat wilayah ini kerap menghadapi tantangan serius dalam hal kebencanaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan mitigasi menjadi komponen penting dalam manajemen bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi multipihak, termasuk masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (BNPB, 2020).

Pencegahan bencana di Aceh Utara telah diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan kebencanaan dan pelatihan tanggap darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan relawan untuk menyosialisasikan pentingnya kesiapsiagaan. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti tanggul sungai dan sistem drainase juga menjadi bagian dari strategi preventif. Menurut Sutopo (2018), pendekatan struktural dan non-struktural harus berjalan beriringan agar mitigasi bencana dapat berjalan optimal.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi aspek penting dalam manajemen risiko bencana di wilayah ini. Pemerintah daerah menggandeng LSM lokal seperti RUMAN dan lembaga internasional seperti Mercy Corps dalam program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Sinergi ini terbukti meningkatkan keterlibatan warga dalam mengenali potensi risiko di lingkungannya serta mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebencanaan (UNDP Indonesia, 2021).

Namun, tantangan masih tetap ada. Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta kurangnya data kebencanaan yang akurat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan mitigasi. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan terpadu berbasis data serta peningkatan kapasitas institusional di tingkat daerah. Peran teknologi, seperti sistem peringatan dini dan pemetaan risiko berbasis GIS, juga sangat penting dalam mendukung perencanaan yang lebih responsif dan adaptif (BNPB, 2022).

Dengan demikian, manajemen bencana di Aceh Utara harus terus ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif yang terencana dan berkelanjutan. Kolaborasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat akan menciptakan ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya soal respon, tetapi tentang kesiapan yang dibangun jauh hari sebelum bencana terjadi. Sebagaimana disampaikan dalam kerangka kerja Sendai Framework, "mencegah lebih baik daripada menanggulangi.

KBRN, Sumenep : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep resmi mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Tiga ancaman utama yang menjadi fokus adalah angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Sumenep, Ach. Laili Maulidy, mengatakan, peringatan ini bukan sekadar prediksi, melainkan hasil pemantauan intensif berdasarkan pola cuaca dan kejadian dalam tiga tahun terakhir.

“Setiap masa peralihan musim, tiga jenis bencana ini selalu muncul. Ini bukan lagi kemungkinan, tapi pola yang berulang. Ini ancaman nyata,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

Dalam laporan, sejumlah wilayah di Sumenep telah terdampak puting beliung merusak permukiman warga, banjir terjadi akibat saluran air yang tersumbat dan longsor kecil mengancam wilayah perbukitan dan lahan miring. Tidak hanya itu, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk kebiasaan membuang sampah sembarangan.

“Banjir bukan hanya karena hujan deras, tapi karena saluran mampet akibat ulah manusia. Ini soal kesadaran kolektif,” paparnya.

Sebagai langkah antisipatif, BPBD terus menjalin koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, serta menyebarkan peringatan dini melalui berbagai kanal informasi. Edukasi kebencanaan juga digencarkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

“Masyarakat tidak bisa hanya menunggu bantuan. Keselamatan dimulai dari diri sendiri. Ini tanggung jawab bersama,” tuturnya.

Laili juga mendorong sinergi lintas sektor, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan, untuk membentuk budaya sadar bencana di kalangan masyarakat.

“Bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa diminimalkan jika semua pihak bergerak bersama,” katanya.

Di tengah kondisi iklim yang semakin tidak menentu dan ancaman baru seperti fenomena kemarau basah, BPBD mengimbau masyarakat untuk bersikap lebih proaktif dalam menghadapi potensi bencana.

sumber: https://www.rri.co.id/daerah/1542167/bpbd-sumenep-ingatkan-tiga-ancaman-bencana-alam