TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Memasuki musim hujan, BPBD Provinsi Lampung meningkatkan kewaspadaan dini dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
Hal itu merupakan tindak lanjut dari surat BMKG Nomor KL.00.01/003/KPWR/XII/2023 tentang prekiraan puncak musim hujan 2023/2024 yang terjadi di Januari hingga April 2024.
"Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dini dalam menghadapi bencana hidrometeorologi di awal 2024, Pemerintah Provinsi Lampung sudah membuat surat edaran ke 15 kabupaten dan kota untuk mengantisipasi adanya bencana banjir, longsor, puting beliung," ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung Joni Toyib, Minggu (28/1/2024).
Dikatakannya, bila pihaknya akan melakukan penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi selama 145 hari mendatang.
Kewaspadaan bencana mengarah pada bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan banjir rob.
Ia mengaku, ada langkah siaga lain yang juga akan dilakukan yang di antaranya dengan mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana di seluruh kabupaten serta kota, melakukan pemangkasan ranting pohon dan penertiba baliho semi permanen untuk menghidari korban jiwa dan harta akibat pohon tumbang.
Selain itu, terdapat rencana penguatan lereng dan pembersihan saluran irigasi guna antisipasi bencana banjir dan gerakan tanah.
Kemudian akan dilakukan penguatan drinase dan pemeriksaan sarana prasarana, antisipasi dampak setelah kebakaran hutan dan lahan yang kemungkinan akan membawa sisa material.
"Melakukan pemantuan sampah pada batang tubuh sungai tepatnya dihulu dan hilir sungai, kemudian pembersiahan sungai dari sampah dan enceng gondok yang berpotensi menyumbat pembuangan air," ujarnya.
Selanjutnya, mengantisipasi poteni banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir yang secara umum dapat berdampak pada aktivitas masyarakat pesisir dan pelabuhan.
Menyiapkan petunjuk evakuasi bencana, membentuk posko kesiapsiagaan untuk memantau keadaan terkini, serta melakukan edukasi ke masyarakat mengenai antisipasi potensi bencana hidrometeorologi.
"Dan untuk mengantisipasi adanya dampak bencana alam saat pelaksanaan Pemilu, biasanya pihak desa yang memang rawan banjir akan mencari tempat yang lebih tinggi dan aman," tambahnya.
Menurutnya selama lima tahun terakhir, pihaknya melihat dalam pelaksanaan pemilihan umum belum ada tempat pemungutan suara (TPS) yang terdampak banjir.
Meski demikian pihaknya tetap berharap pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari nanti bisa berlangsung dengan baik.
"Langkah antisipasi, kesiapsiagaan, dan kewaspadaan dalam meghadapi dampak bencana hidrometeorologi sudah disiapkan, jadi harapannya semuanya aman," tutupnya.