Hari ke-3 Sesi Pagi

Hari 3. Diseminasi Puskesmas Disaster Plan

Jumat, 17 Desember 2021

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta kegiatan”

Pekan Diseminasi Hari Ketiga Sesi 1

Sesi hari ini dimulai dengan pemutaran video Table Top Exercise saat di Palu dan Donggala pada 17 dan 18 November 2021. Peserta yang tergabung pada hari ini sebanyak 102 peserta berasal dari stakeholder, akademisi, peneliti, dan fasilitas kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi materi Happy R Pangaribuan, SKM, MPH (kiri) dan materi dr. Musyarafah (kanan)”

Sesi 1 – Happy R Pangaribuan, SKM, MPH – PKMK FK-KMK UGM

Setelah pemutaran video, dilanjutkan dengan pemaparan proses pendampingan dan komponen dokumen puskesmas disaster plan oleh Happy R Pangaribuan, SKM., MPH. Happy mengutarakan puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang turun langsung ke masyarakat untuk mencegah adanya bencana kedua di lokasi bencana. Dukungan manajemen penanganan bencana di puskesmas dapat berupa lima hal yaitu: 1) Pemetaan kebutuhan dan kapasitas; 2) Sistem koordinasi internal dan eksternal; 3) Pengaturan tenaga kesehatan dan relawan agar merata saat di lokasi bencana; 4) Pengaturan logistik kesehatan seperti tempat penyimpanan dan pendistribusian logistik, 5) Sistem pelaporan penting untuk melihat perkembangan kesehatan dari masyarakat pengungsi dan melihat temuan dil apangan seperti apa. Sistem pelaporan dapat berupa kualitatif atau kuantitatif yang nantinya akan dikirimkan ke dinas kesehatan. Hal - hal yang perlu disiapkan saat kondisi gawat darurat akan dituliskan pada dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Selain itu, terdapat beberapa komponen puskesmas disaster plan yang berupa: 1) kebijakan sebagai aturan atau pedoman baik nasional dan daerah; 2) latar belakang suatu wilayah; 3) profil puskesmas yang mencakup sumber daya yang ada di puskesmas dan gambaran wilayahnya; 4) analisis resiko yang penting dilakukan agar dapat menemukan satu bencana untuk dijadikan prioritas sehingga dapat segera dilakukan mitigasi bencana; 5) pengorganisasian dan tupoksi yang akan memudahkan saat pembagian tugas; 6) SOP / protap yang berisi standar – standar dalam penanganan bencana; 7) kartu tugas, form, dan glossary; 8) Fasilitas – fasilitas yang dapat dimanfaatkan saat terjadinya bencana juga penting untuk dimasukkan ke dalam dokumen.

Happy juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan organisasi perlu konsisten untuk memilih peran, misalnya jika tenaga kesehatan sehari-hari menjadi penyuluh kesehatan maka berikan peran yang sesuai dengan tenaga kesehatan tersebut. Puskesmas dapat memulai dengan membuat struktur organisasi yang sederhana yang mencakup semua kebutuhan dan dapat segera diimplementasikan. Happy kemudian memaparkan proses pelatihan pendampingan Puskesmas Disaster Plan di Puskesmas Tompe dan Puskesmas Sangurara. Proses pendampingan puskesmas disaster plan dimulai pada November 2020 dari ToT Fasilitator lokal di Sulawesi Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan dokumen Puskesmas Disaster Plan pada Maret 2021. Pada Maret hingga Agustus 2021 dilakukan finalisasi dokumen. Pada tahap tersebut tim penyusun didampingi oleh fasilitator lokal dan tim dari PKMK FK - KMK UGM. Pada Agustus 2021, dilakukan sosialisasi secara internal yang kemudian dilanjutkan dengan uji coba atau TTX dokumen apakah sudah operasional atau belum pada November 2021. Dari hasil TTX, dilakukan evaluasi dan revisi dokumen oleh tim. Tahap terakhir yaitu diseminasi dokumen yang dilaksanakan pada pekan diseminasi yang berlangsung saat ini.

Beberapa tantangan yang ada saat pendampingan penyusunan Puskesmas Disaster Plan yaitu membutuhkan komitmen yang tinggi dari pihak puskemas, kesepakatan pembentukan struktur organisasi, keterpaduan antara dokumen yang dimiliki oleh puskesmas dengan dokumen dinas kesehatan atau rumah sakit, pembiayaan seperti bentuk anggaran dan kerjasama, dan tantangan terakhir adalah penyediaan, penyimpanan dan penggunaan manajemen kit.

Sesi 2 – dr. Musyarafa – Puskesmas Sangurara

Narasumber yang kedua berasal dari Puskesmas Sangurara yang membagikan pengalamannya dalam penyusunan dokumen disaster plan. Dokumen ini merupakan acuan puskesmas Sangurara dalam merespon dan merencanakan kegiatan puskesmas ketika terjadi bencana. Untuk pengorganisasian terdiri dari ketua tim komando yaitu kepala puskesmas, sekretaris tim komando yang diikuti oleh tim humas yang terdiri dari tim data dan informasi. Kemudian terdapat 4 tim dibawah tim komando langsung yaitu tim operasional, tim perencanaan, tim logistik, dan administrasi keuangan.

Tugas – tugas pokok dan fungsi (tupoksi) disusun agar memudahkan para tim saat terjadinya bencana. Ketua tim komando bertugas mengkoordinasikan seluruh unsul dalam organisasi komando. Ketua tim dapat melimpahkan wewenang kepada sekretaris tim komando dan kepada ketua tim operasional. Selanjutnya, sekretaris tim komando bertugas untuk menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan penanganan bencana. Tupoksi juga dibuat untuk subklaster setiap tim. Dari alur informasi yang disusun untuk awal kejadian bencana, informasi didapatkan dari beberapa sumber yakni investigasi langsung, masyarakat yang terdampak, dan stakeholder di lokasi bencana. Semua data tersebut akan disampaikan kepada ketua dinas kesehatan Palu oleh ketua komando. Sedangkan, untuk pra bencana informasi didapatkan dari wilayah kerja puskesmas. Puskesmas tidak hanya membuat rincian kegiatan pokok untuk tim manajemen logistik, tetapi juga manajemen fasilitas dan keselamatan puskesmas seperti pos induk komando, pos humas, ruang logistik, dan pos relawan. Puskesmas juga sudah membuat denah arah evakuasi di puskesmas dan telah membuat matriks kegiatan selama satu tahun.

Sesi 3 - Fatmawati - Puskesmas Tompe

Dok. PKMK FK - KMK UGM “Sesi materi Fatmawati (kiri) dan sesi tanggapan dr. Sapta EP, MHKes (kanan)”

Latar belakang puskesmas disaster plan dari Puskesmas Tompe adalah gempa bumi yang melanda Donggala pada September 2018. Puskesmas Tompe ingin memiliki dokumen yang menjadi acuan agar terbentuk sistem penanganan bencana yang terpadu. Narasumber menyampaikan tujuan pembuatan dokumen dan dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen disaster plan. Puskesmas Tompe terdiri dari 13 desa, dengan 3 dusun yang letaknya terpencil. Struktur komando saat terjadi bencana terdiri dari komandan bencana yang merupakan kepala Puskesmas Tompe, dibawah komandan bencana terdapat tim data dan informasi, tim perencanaan, tim logistik, tim promkes, tim admin dan keuangan, dan tim operasional. Tim operasional terbagi menjadi beberapa sub klaster seperti pelayanan kesehatanm,, pengendalian penyakit, reproduksi, jiwa dan gigi. Analisa resiko bencana pada Puskesmas Tompe telah dibuat. Banjir rob, kecelakaan, dan gempa bumi merupakan 3 kategori bencana yang paling tinggi resikonya di wilayah kerja Puskesmas Tompe. Puskesmas Tompe juga telah membuat SOP / Prosedur penanganan khususnya pada saat pengaktifan tim bencana, manajemen relawan, penerimaan logistik kesehatan, rujukan korban bencana, pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan, dan permintaan penambahan tenaga kesehatan. Fasilitas yang dibutuhkan puskesmas ketika terjadi bencana yaitu pos komando, ruang informasi, ruang triage (merah, kuning, hijau), titik kumpul, ruang relawan, dan apotek atau gudang obat. Selain itu, dokumen juga telah dilengkapi dengan nomor kontak puskesmas pembantu, poskesdes, dan kepala desa yang dapat mempercepat komunikasi saat terjadinya bencana.

Sesi 4 – dr Sapta Eka Putra, MHKes – APKESMI

dr Sapta memberikan apresiasi terhadap Puskesmas Sangurara dan Puskesmas Tompe yang telah membuat puskemas disaster plan. Puskesmas sangat diperlukan untuk membuat rencana penanggulangan bencana, agar nantinya saat terjadi bencana, mereka akan lebih siap. Untuk penerapannya, diharapkan betul – betul dihubungkan dengan disaster plan dengan dinas kesehatan setempat. Namun, bagi Puskesmas Tompe, diharapkan dapat mengkaji ulang terkait dengan dasar hukum yang digunakan khususnya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang tertulis tentang puskesmas, padahal UU tersebut mengkaji tentang peraturan daerah.

Sesi tanya jawab

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi tanya jawab”

Penanya pertama adalah Ega (Puskesmas Mamboro.): tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk memulai menyusun dokumen disaster plan. Kemudian Happy menjelaskan alur yang sebaiknya dilakukan oleh Puskesmas Mamboro yaitu dengan analisis resiko atau mengkaji bencana yang berpotensi terjadi di daerah cakupan puskesmas. Setelah ditemukan bencana yang berpotensi, maka dapat dilanjutkan membuat SOP. Terkait pengkajian dokumen disaster plan, tidak ada batasan waktu karena dokumen itu sendiri dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada di puskemas. Madelina Ariani SKM, MPH (tim PKMK UGM) menambahkan agar puskesmas dapat menyusun tim kecil sebanyak 5 orang untuk menyusun jadwal kegiatan penyusunan, membuat workshop, membuat rencana pendampingan, dan menguatkan jaringan melalui forum – forum nasional.  

Penanya kedua menanyakan perbedaan terkait dengan komponen dokumen yang dimiliki antara puskesmas dan dinas kesehatan (Dinkes). Kemudian, narasumber menjelaskan bahwa pada hal tersebut letak perbedaannya adalah pada peran dan fungsi. Dinkes lebih berperan pada fungsi koordinasi, penguatan sistem, evaluasi, dan monitoring. Sementara pada puskesmas lebih ke teknis pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa saja komponen penting dalam pembuatan struktur organisasi, mengingat tidak ada ketentuan baku untuk bentuk struktur organisasi. Happy menyampaikan bahwa sistem pengorganisasian yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas di puskesmas, namun struktur penanggulangan bencana dapat disesuaikan dengan Perka BNPB.

Penanya berikutnya Yulia Dewi yang menanyakan terkait dengan penanggung jawab program / kegiatan disaster plan. Menurut dr Bella Donna dari PKMK UGM, tergantung dari rumah sakit, boleh memilih antara K3, MFK, atau tim mutu lainnya, namun tanggung jawab disaster plan di Rumah Sakit bukan tanggung jawab dari K3 atau MFK saja. K3 dan MFK dapat dijadikan sebagai tim penyusun.

Reporter: Dionita Rani Karyono (FK – KMK UGM)

Hari ke-3 Sesi Siang

Diseminasi Reformasi Sistem Kesehatan

Jumat, 17 Desember 2021

Sesi 1 – Madelina Ariani, SKM, MPH – PKMK FK-KMK UGM

Sesi kedua pada hari ketiga dimulai dengan laporan dari Madelina Ariani, SKM, MPH terkait dengan pelaksanaan pekan diseminasi yang telah terselenggara sebanyak 5 sesi selama 3 hari. Jejaring atau mitra yang sudah bergabung yakni dari perguruan tinggi kesehatan (FK – KMK UGM dan Stikes), rumah sakit, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, puskesmas, organisasi penyandang disabilitas, LSM, Donor, dan umum. Dari 12 stakeholder / organisasi yang diundang, hanya 2 yang tidak hadir. Rata – rata jumlah peserta yang hadir di setiap sesi mencapai 110. Madelina menyampaikan rangkuman kegiatan pada sesi 1 yaitu usulan yang disampaikan terdapat 4 hal yaitu latihan aktivasi HEOC untuk dinas kesehatan, pengadaan manajemen kit bencana di dinas kesehatan, standarisasi formulir, dan integrasi bencana alam dan non alam. Kemudian, pusat krisis menyampaikan usulan – usulan tersebut sesuai dengan arah transformasi penangggulangan bencana. Selain itu SKK menanggapi standarisasi formulir dapat menjadi tambahan untuk surveilans bencana. Tidak hanya SKK, namun PKK juga memberikan tanggapan bahwa integrasi bencana alam dan non alam menjadi salah satu upaya peningkatan keamanan kesehatan untuk semua ancaman.

Dilanjutkan dengan rangkuman sesi 2 (Dinas Kesehatan Disaster Plan) yang terdiri dari 3 usulan yaitu dokumen / pelatihan renkon dinkes (oleh kemenkes) saat ini diperluas dengan menambah komponen – komponen Dinkes Disaster Plan, terdapat alokasi pembiayaan untuk dinkes disaster plan, dan dinkes perlu membuat dinkes disaster plan. Menurut Adinkes, pembuatan dinkes disaster plan adalah upaya yang bagus dan Adinkes perlu mensosialisasikan dan mendorong agar dinas kesehatan mempunyai dokumen disaster plan. Dari pusat krisis kesehatan mendukung usulan yang pertama yaitu perluasan dokumen / pelatihan renkon dinas kesehatan.

Madelina meneruskan ke rangkuman sesi yang ketiga, dimana terdapat 3 usulan yang berupa cara penilaian diperbaiki dan nilai kelulusan HDP ditingkatkan, perlu adanya inovasi dalam membentuk budaya HDP, dan HDP juga dirancang untuk bencana non alam. Kemudian, layanan kesehatan rujukan memberikan tanggapan agar forum seperti pekan diseminasi ini dapat dilaksanakan setiap 3 – 6 bulan sekali. Menurut KARS, surveyor perlu melakukan update bagaimana seharusnya dalam menilai HDP.

Di sesi puskemas disaster plan, terdapat 3 usulan yaitu mendorong adanya program puskesmas disaster plan, melibatkan kelompok rentan dalam kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan, dan mendorong puskesmas untuk aktif dalam upaya kesiapsiagaan yang terintegrasi dengan dinas kesehatan. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, puskesmas disaster plan akan diprogramkan untuk 200 puskesmas lainnya. Begitu juga tanggapan dari Apkesmi yang berkeinginan untuk menduplikasi program puskesmas disaster plan untuk seluruh puskesmas di Indonesia. Sesi Madelina kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video kegiatan evaluasi TTX Kota Palu pada Jumat 19 November 2021.

Dok. PKMK FK - KMK UGM “Pemutaran video dokumentasi kegiatan TTX” 

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi dr. Bella Donna, M.Kes”

Sesi 2 – dr. Bella Donna – PKMK FK – KMK UGM

Sesi kedua dilanjutkan oleh dr. Bella Donna yang menjelaskan tentang sistem kesehatan dalam manajemen resiko. Situasi pandemi saat ini, menyebabkan adanya hambatan pada layanan kesehatan yang essential. Dalam situasi yang tidak normal, tidak hanya fasilitas kesehatan yang harus dikuatkan dengan disaster plan atau kesiapsiagaan bencana, namun juga sumber daya manusia (SDM). Kita perlu memikirkan kompetensi SDM, jumlah dan jenisnya, keamanan dan asuransinya, serta sistem yang mengatur SDM tersebut. Terkait masyarakat, kita perlu memberdayakan masyarakat dapat melalui family disaster plan dan pelatihan kader plus. Ketika hospital disaster plan dan surge capacity sudah dilaksanakan, dan business continuity plan (BCP) juga sudah disusun, maka layanan essential yang tertunda akibat suatu kondisi bencana dapat tetap dilaksanakan. Sehingga harapannya, fasilitas kesehatan mampu mengelola lonjakan dan goncangan, mampu menjamin keberlangsungan organisasi dan sistem kesehatan, dan mampu menyesuaikan diri dengan sistem baru pasca pandemi.

Resiko dapat dicegah dan diturunkan dengan memahami konsep bencana alam dan non alam, analisis resiko di daerah, kemandirian masyarakat, dan deteksi pencegahan respon yang meliputi pengorganisasian lewat kepemimpinan. Kesiapan dari kesiapsiagaan harus berdasar dan mengacu pada analisis resiko. Mengacu dari International Health Regulation (IHR) 2005 terdapat 8 kapasitas inti yaitu kebijakan dan legislasi, koordinasi, surveilans, respon, kesiapsiagaan, komunikasi resiko, sumber daya manusia, dan laboratorium. Terdapat dua hal yang belum dilakukan pada pengelolaan program kesehatan yaitu mengidentifikasi resiko dan menyusun rencana kesiapsiagaannya untuk mengurangi dampak bencana. Harapannya hal tersebut dapat dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Penanggap 1 – Dewi Amila Solikhah, SKM, MSc - Bappenas

Sebuah sistem tidak hanya perlu dikembangkan namun juga perlu kita demonstrasikan bersama, kita perlu memilih prioritas yang perlu diintegrasikan, dan menggerakkan mesin birokrasi lebih cepat untuk menggerakkan mesin sosial. Pada strategi kunci dalam area reformasi SKN, dibuat beberapa pengembangan - pengembangan kesiapsiagaan di masa pandemi. Plan apapun sebaiknya dapat diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ada 3 fase dalam penyusunan anggaran, yang pertama adalah PAGU indikatif, dimana perencanaan dan penganggaran masih memiliki ruang yang luas, yang kedua adalah fase pagu anggaran, dimana waktu semakin sempit karena anggaran telah dikotak - kotakan dan telah dibahas oleh DPR, dan yang terakhir adalah fase PAGU alokasi. Program - program prioritas perlu ditindak lanjuti supaya ada hasil yang bisa dimanfaatkan bersama.

Penanggap 2 – Widiana, MKM – Pusat Krisis Kesehatan

Pengelolaan kesehatan harus menyeluruh dari semua tahapan pra krisis. Manajemen bencana ini merupakan sebuah dukungan untuk kebutuhan di lapangan. Perkembangan manajemen bencana harus mendukung program transformasi kesehatan melalui ancaman bencana yang dapat menimbulkan resiko Kolaborasi pentaheliks harus dilakukan dengan kolaborasi. Terobosan yang telah dilakukan di akademisi seperti disaster plan di dinas kesehatan merupakan penguatan untuk kapasitas dalam pengelolaan faskes. Disaster plan harus bisa implementatif dan bisa diaktifkan saat tanggap darurat. Diharapkan program kesehatan walaupun dalam kondisi bencana tetap bisa berjalan dengan lancar.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi Amila (kiri) dan sesi Diana Sista (kanan)”­

Penanggap 3 – Diana Sista - KPMK

Diana Sista memaparkan 7 agenda pembangunan nasional 2020 – 2024. Terkait dampak bencana terhadap kesehatan utamanya pelayanan kesehatan, tentunya ada yang harus kita prioritaskan untuk memperbaiki sistem kesehatan kita. Indonesia butuh reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) karena tingginya masalah SKN baik dari penyakit menular, tidak menular, dan pengalaman baru yang didapat dari penanganan COVID-19. Kita juga perlu mendorong peran masyarakat dalam upaya promotif dan prefentif dan memperhatikan kapasitas di daerah belum merata, hal ini harus menjadi fokus dalam perencanaan.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi dr. Noch Mallisa (kiri) dan sesi Febi Dwi Putri (kanan)”

Penanggap 4 dr. Noch Mallisa – Kantor Staf Presiden (KSP)

Dalam melihat reformasi SKN, SKN harus dilaksanakan dengan seluruh kekuatan yang dipunyai oleh negara kita. Dalam penanganan bencana, perlu kolaborasi interoperabilitas antar semua stakeholder. Pihak yang belum pernah kita sentuh, yaitu TNI/ Polri yang merupakan bagian dari subsistem kesehatan nasional yang ikut bertanggungjawab saat terjadinya bencana. TNI/Polri mempunyai field hospital dan floating hospital yang dapat disegerakan didirikan saat terjadinya bencana. Semakin cepat response time akan mengurangi angka kematian dan kecacatan. Intelegensia kesehatan diperlukan kedepannya saat terjadinya bencana. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kemandirian farmasi dan alat kesehatan agar dapat mewujudkan kemandirian negara kita.

Febi Dwi Putri – WHO Indonesia

Kajian yang dilakukan PKMK sangat praktikal, harapannya akademisi dari universitas lainnya juga melakukan hal yang sama. Di nasional saat ini terdapat gerakan solidaritas untuk COVID-19. Semoga kita bisa berkolaborasi dan saling mendukung baik di level nasional dan daerah.

Sesi diskusi

Dinkes kesulitan terkait pembiyaaan, inisiatif dari staf krisis kesehatan didaerah sangat baik, namun tidak semua mampu untuk mewujudkan hal – hal tersebut. Diana Sista menyatakan bahwa terkait dengan pembiayaan kesehatan yang berhubungan dengan bencana, harus memiliki standar pencapaian minimal di bidang kesehatan dan hal tersebut merupakan bentuk kinerja dari pemda. Oleh karena itu, daerah wajijb menganggarkan 10% untuk kesehatan dari APBD. Saat ini terkait dengan adanya pandemi banyak difokuskan untuk realokasi. Kedepannya SKN dapat dijadikan prioritas sehingga pembiayaan di daerah dan pusat dapat ditingkatkan.

Menurut dr Noch Mallisa, KSP akan melakukan pendampingan dengan advokasi dan rekomendasi untuk rekan – rekan disabilitas jika dibutuhkan. Amila berpendapat RKP tentunya dapat menjadi driver untuk pengalokasian anggaran tersebut agar memadai.

Reporter: Dionita Rani Karyono (FK – KMK UGM)