Laporan Kegiatan
Workshop Aktivasi Klaster Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Palu, 27-28 Mei 2019
Pada fase pemulihan bencana Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rencana aksi penanggulangan bencana. Isu strategik dalam rencana aksi tersebut berupa penyusunan program pengurangan risiko bencana dan mitigasi pada pra bencana; penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan pada saat bencana; serta koordinasi dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana. Workshop Aktivasi Klaster Kesehatan ini sesuai dengan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada isu strategik Dinkes Provinsi. Pada workshop ini akan dibahas apa itu bagaimana pengaktifan klaster kesehatan, siapa saja yang bertugas dam klaster kesehatan dan bagaimana pembuatan peta respon dalam klaster kesehatan.
Pelaksanaan
Hari 1
Senin, 27 Mei 2019
Materi 1. Manajemen klaster kesehatan saat bencana
Salah satu kebutuhan saat terjadi bencana yaitu bagaimana kemampuan kita mengaktifkan klaster kesehatan. Dinas kesehatan akan membentuk klaster kesehatan dimana semua komando terkait pelayanan kesehatan berpusat dalam klaster kesehatan. Untuk kesehatan punya 6 subklaster kesehatan (subklaster pelayanan kesehatan, sub klaster pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan penyiapan air bersih, sub klaster kesehatan reproduksi, sub klaster kesehatan jiwa, sub klaster DVI, subklaster gizi) dan 3 tim (tim data dan informasi, tim logistik kesehatan dan tim promotif kesehatan).
Materi 2. Manajemen Relawan
Manajemen relawan sudah diatur pada perka BNPB no17/2011. Penting bagi relawan harus tahu apa yang dilakukannya setibanya di lokasi bencana. Relawan harus membawa peralatan sendiri, bukan meminjam barang yang diperlukan di daerah bencana. Selain memiliki kualifikasi dan pelatihan khusus, Tim Penanggulangan Bencana harus proaktif, transparan, dan bersedia berkolaborasi.
Dok. PKMK FK-KMKUGM “Manajemen Relawan”
Diskusi :
- Ibu Misnawati (Dinkes Sigi) :
- Apakah setiap subklaster harus duduk di klaster bersama-sama di dalam tenda (pos komando)?
- Saat bencana kemarin orang Surveilans hanya mencatat dalam klaster kesehatan sedangkan orang surveilans biasanya lebih sering turun ke lapangan. Sehingga timbul masalah, laporan yang selalu diminta oleh pusat tidak tersedia. Karena orang-orang yang turun ke lapangan bukan orang-orang surveilans. Sebaiknya ada kejelasan siapa yang harus melakukan pencatatan, pelaporan dan siapa yang turun ke lapangan. Supaya tidak tumpang tindih seperti yang terjadi di Sigi .
- Ibu Nining (Dinkes Sigi): Apakah pergantian waktu RHA1 – RHA2 – RHA3 sudah ditentukan?
Tanggapan dari PKMK FK-KMK UGM- Setiap subklaster tidak harus duduk bersama dalam satu tenda (pos komando). Tetapi jika memang mau duduk bersama tidak masalah. Misalnya subklaster yankes duduk di depan, dan surveilans berada di belakang mencatat pelaporan penyakit. Yang penting kita sudah punya tempat berkumpul, meski tidak dalam satu tenda yang penting jangan jauh-jauh dan wajib berkumpul pada waktu yang ditentukan.
- Jangan sampai saat bencana terjadi One Man Show. “Merasa kalau saya tidak turun ke lapangan saya tidak tahu”. Tidak ada yang tahu pencatatan surveilans kalau bukan orang surveilans sendiri. Walaupun orang surveilans yang paling sering ke lapangan. Kita bisa percayakan ke tenaga relawan tetapi dengan form yang sesuai dengan standar surveilans.
- Pencatatan surveilans sebaiknya dimasukan dalam SOP bencana. Pengalaman di Lombok tidak adanya bagian Surveilans. Sehingga pencatatan Surveilans tidak diadakan oleh relawan, karena tidak ada yang mengolah data surveilans di pos komando. Ditakutkan data bisa keluar dari klaster kesehatan dan diambil alih oleh wartawan melalui relawan. Pentingnya surveilans adalah mengelola data yang telah dikumpulkan oleh relawan. Data yang dikumpulkan harus menghasilkan informasi agar relawan bisa merasa dihargai.
- Waktu pergantian RHA 1 – RHA 2 – RHA 3 tidak ditentukan, waktu pergantian melihat kondisi sesuai dengan keputusan kepala daerah.
Materi 3. SOP, Data, dan Informasi
Laporan harian data informasi klaster kesehatan penting untuk menentukan strategi penanggulangan bencana. Pada materi SOP, data, dan informasi masing-masing kelompok Dinkes Provinsi dan Dinkes Sigi diberikan contoh mengisi laporan harian klaster kesehatan. Misalnya pada subklaster pelayanan kesehatan meliputi total tenaga relawan kesehatan harian, tim relawan kesehatan harian, kapasitas relawan kesehatan harian, sebaran tim relawan medis, data korban, layanan rumah sakit, dan fasilitas kesehatan rusak. Subklaster pengendalian penyakit meliputi laporan 3 besar penyakit, dan potensi wabah. Serta subklaster lainnya.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “SOP, Data dan Informasi”
Penutup
Demikian laporan penyelenggaraan workshop ini kami buat. Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan baik. Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas kesehatan kabupaten Sigi sangat antusias dengan adanya kegiatan ini. Selanjutnya, kegiatan ini akan diteruskan dengan pendampingan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di masing-masing daerah Dinas Kesehatan pada bulan Juni mendatang. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FKKMK UGM dan Caritas Germany sebagai penyelenggara program akan berkomitmen demi tercapainya tujuan program.
Reportase : Happy R Pangaribuan
