Dalam rangka Annual Scientific meeting (ASM) Fakultas Kedokteran UGM 2016
Kelompok Kerja (Pokja) Bencana FK UGM bekerjasama dengan
Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM
Menyelenggarakan seminar mengenai:

PEMANTAPAN KONSEP HOSPITAL DISASTER PLAN:

ANALISIS KESENJANGAN HICS (HOSPITAL INCIDENT COMMAND SYSTEM),

HOSDIP (HOSPITAL DISASTER PLAN), HOPE (HOSPITAL PREPAREDNESS FOR EMERGENCIES)

Jumat, 18 Maret 2016
Gedung Senat Lantai 2 KPTU Fakultas Kedokteran UGM

Latar Belakang

Rumah Sakit memiliki peran yang sangat penting dalam masa tanggap darurat bencana. Menurut UNDP (2008), diantara infrastruktur pelayanan kesehatan, rumah sakit adalah penanggung jawab utama dalam penyelamatan hidup korban bencana. Ketika bencana terjadi, korban bencana mengandalkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan medis yang cepat dan efektif. Rumah sakit juga bertindak sebagai sarana vital untuk melakukan diagnosis, tindakan medis, follow up baik itu fisik maupun psikologi untuk mengurangi kesakitan dan kematian.

Dalam kejadian bencana alam, fasilitas kritis termasuk rumah sakit harus mampu melindungi masyarakat dan korban bencana, terutama pada saat tanggap darurat. Kemampuan rumah sakit untuk tetap berfungsi tanpa gangguan dalam kondisi darurat adalah persoalan hidup dan mati. Menjadi hal yang sangat penting untuk semua rumah sakit memiliki perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit.

Begitu penting rencana penanggulangan bencana bagi rumah sakit ini didukung oleh adanya Undang-undang RI No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, khususnya pada pasal 29 yang salah satu poinnya berbunyi bahwa “Rumah sakit mempunyai Kewajiban memiliki system pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana”. Selain itu, dalam Pembahasan Akreditasi Rumah sakit tahun 2012 pada elemen penilaian akreditasi pada Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) mengenai Kesiapan menghadapi bencana pada Standar MFK 6 yang berbunyi “Rumah Sakit membuat rencana manajemen kedaruratan dan program penanganan kedaruratan komunitas, wabah dan bencana baik bencana alam atau bencana lainnya”. Salah satu elemen penilaian MFK 6 adalah rumahsakit telah mengidentifikasi bencana internal dan eksternal yang besar, seperti keadaaan darurat di masyarakat, wabah, dan bencana alam atau bencana lainnya serta kajadian wabah yang bisa menyebabkan terjadinya risiko yang signifikan.

Terkait dengan rencana penanggulangan bencana di rumah sakit, belum ada kesamaan konsep dan nomenklatur dalam penyebutannya. Sebagai contoh, ada konsep Hospital Incident Command System (HICS), Hospital Preparedness for Emergency (HOPE), Hospital Disaster Plan (Hosdip), Perencanaan Penyiapan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (P3BRS). Dengan seminar ASM 2016 ini secara bersama-sama akan dibahas kesenjangan antara beberapa konsep dalam perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit.

Tujuan Kegiatan

1. Mensosialisasikan lebih luas menengenai Hospital Disaster Plan
2. Terciptanya kesepahaman yang sama dalam konsep hospital disaster plan

Bentuk Kegiatan (Seminar/ Workshop)

Kegiatan pemantapan konsep hospital disaster plan ini akan dilaksanakan dalam bentuk seminbar setengah hari.

Peserta

Seminar ini mengharapkan kehadiran rekan-rekan dari:

1. Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Pengurus PERSI se Jawa dan Bali
3. Manajemen dan Tim Penanggulanan Bencana di Rumah Sakit se Jawa dan Bali
4. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia
5. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat
6. Mahasiswa S2 dan S3 yang tertarik dengan isu manajemen bencana kesehatan
7. Peneliti bidang manajemen bencana dan manajemen rumah sakit
8. LSM yang bergerak di bidang bencana dan emergensi
9. Pemerhati Bencana, dan
10. Perseorangan.

Batasan Peserta

Demi kelancaran diskusi maka seminar ini membatasi peserta maksimal 50 orang.

Tempat/Waktu

Jumat, 18 Maret 2016
Ruang Senat KPTU Lantai 2 Fakultas kedokteran UGM

Fasilitas

• Seminar kit
• SKP IDI/IAKMI
• Makan siang dan coffe break

Sekretariat

Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Gedung IKM Lantai 2 Sayap Utara, Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Indonesia
Phone/fax: +62 274 549425
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact person:

Reportase Sesi 3

Seminar Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDGs

Senin, 16 Maret 2015 || Ruang Senat lantai 2 Gedung KPTU Fakultas Kedokteran UGM

 
dr. Hendro Wartatmo merupakan konsultasn senior di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM, juga sebagai konsultan bedah di RS Sardjito Yogyakarta, dalam kesempatan kali ini menjadi moderator untuk sesi 3 mengenai penguatan peran sektor kesehatan dalam menghadapi risiko bencana pasca MDGs.

dr. Ina dari PPKK Kemenkes menerangkan mengenai risiko yang dihadapi sektor kesehatan dan penguatan ketahanan yang harus juga dilakukan oleh sektor kesehatan. Penguarangan risiko bencana yang tidak memadai akan memperburuk krisis kesehatan yang terjadi.

Memang ada sedikit perbedaan antara bencana dan krisis kesehatan. Penanggulangan yang dilakukan oleh PPKK sebagai leader dalam penanganan bencana sektor kesahatan dilakukan dalam beberapa tahap tetapi tetap dalam satu rangkaian pase penanganan bencana. Pada tahap tanggap darurat kita melakukan RHA, kemudian hasil ini akan kita lakukan ERNA atau A2 yang merupaka laporan awal untuk melakukan kegiatan operasional segera. Dan terakhir kita menyususn Ina DRI atau Indonesia Disaster Recovery Indeks.
Memang ada perbedaan data bencana antara BNPB, PPKK, dan WHO misalnya, karena indikator yang digunakan berbeda. Kalau PPKK khusus untuk bencana yang kemudian menimbulkan ancaman krisis kesehatan. data di PPKK lebih sedikit dari BNPB karena memang hanya mencatat data bencana yang berdampak pada krisis kesehatan.

Menarik, pembicara membahas mengenai analogi berfikir kesiapsiagaan bencana. Misalkan pada situasi normal standar peralatan yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan sekian. Maka dapat kita prediksi jika terjadi bencana maka keadaan layanan kesehatan pasti dibawah standart. Jika suatu daerah tidak memiliki kesiapsiagaan sektor kesehatan yang baik maka sudah dipastikan pada saat bencana terjadi maka status layana kesehatan akan jauh di bawah standar. Untuk itulah diperlukan peningkatan upaya kesiapsiagaan layanan kesehatan termasuk peralatan sehingga jika terjadi bencana sekalipu, layanan dan peralatan kesehatan masih berada di atas standar.

dr. Handoyo Pramusinto, beliau menyampaikan mengenai peran perguruan tinggi dalam penguatan sektor kesehatan dalam menghadapi peningkatan risiko bencana pasca MDGs ini. Pada intinya perguruan tinggi terlibat dalam penyediaan data-data penelitian dan rumusan rekomendasi kebijakan. Mendukung pemerintah dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Setelah kita mengetahui bahwa koban yang paling banyak dalam bencana adalah ibu dan anak maka kita dapat berperan untuk mengadvokasi populasi rentan ini.

Pembahas sesi ini adalah Prof. Laksono Trisnantoro seorang pakar kebijakan kesehatan. Dalam bahasannya beliau sangat menghimbau dan mengajak seluruh individu dan tim yang menamakan dirinya sebagai penggiat bencana untuk dapat berperan aktif dalam mengadvokasi pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk memperhatikan masalah kebencanaan dan krisis kesehatan.

Adanya dana penelitian merupakan upaya konkrit dari pemerintah untuk mendukung upaya advokasi kita bersama, misalnya. Masalahnya, kita bergerak di tahap mitigasi atau kesiapsiagaan, sedangkan bencana atau ancaman bencana masih terjadi di masa depan, tapi merupakan tantangan bagi kita bersama untuk dapat menyakinkan pemerintah dan pengambil keputusan untuk sadar mengenai masalah bencana dan krisis kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat ke depannya.

Kita membutuhkan adanya advokasi yang menggunakan kebutuhan masyarakat sebagai dasarnya. Pertemuan kita kali ini harus menjadi rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

Beberapa pertanyaan pada sesi diskusi:

1. Bagaiman sistem koordinasi PPKK dalam satu regional sehingga semua kebutuhan daerah dipenuhi oleh PPKK regional?
2. Apa tantangan PPKK yang sudah melakukan pelatihan untuk SDM di daerah?
3. Apa perbedaan krisis kesehatan dan bencana?

Memang sistem regional dalam pusat penanggulangan krisis akan dilakukan evaluasi kembali bagaimana efektivitasnya dan kondisinya selama ini. Memang harusnya regional yang bertanggungjawab dengan daerah-daerah di bawah regionalnya. Ini memang perlu kita kaji lagi bagaiamana sebaiknya.

Iya, tantangannya adalah mutasi yang cepat di daerah. Pindah-pindah SDM kesehatan di daerah menyulitkan monitoring evaluasi pelatihan yang kami berikan.

Ini pertanyaan yang menarik, selama ini bencana adalah bagian dari krisis kesehatan. Namun, dengan paradigma seperti ini, sektor kesehatan agak kesulitan dalam penanganannya yang membutuhkan koordinasi bersama dengan sektor lain. Sehingga ke depannya kita mengupayakan meluruskan persepsi bahwa krisis kesehatan salah satunya disebabkan oleh bencana sehingga penanganan bencana harus memperhatikan penanganan dampak krisis kesehatan yang ditimbulkannya juga.

Kegiatan seminar ini kemudian ditutup oleh dr.Bella Donna. Dan diakhir kegiatan kembali beliau mengingatkan bahwa aka nada tahap tiga pasca seminar ini untuk kita bersama-sama merekomendasikan kebijakan yang terkait mengenai kesehatan ibu dan anak serta peningkatan risiko bencan yang mempengarhi capaian target kesehatan masyarakat.

Back to  ASM Pokja Bencana >>