Bekasi - Pemkot Bekasi menetapkan status siaga darurat bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Status siaga ini berlaku hingga akhir Agustus.
"Betul," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kota Bekasi, Priadi Santoso, kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Informasi siaga darurat bencana banjir hingga longsor juga diunggah akun resmi BPBD Kota Bekasi. Penetapan status siaga darurat ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 400.9.10/Kep.448-BPBD/VII/2025.

"Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor terhitung sejak tanggal 25 Juli hingga 31 Agustus 2025," tulis BPBD Kota Bekasi di keterangan unggahannya.

Warga diimbau waspada terhadap potensi banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Warga juga diimbau melapor jika ada situasi darurat.

"Status siaga darurat ini ditetapkan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basar, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor yang masih dapat terjadi di tengah kemarau yang mundur dan cenderung bersifat basah," demikian keterangan unggahan BPBD Kota Bekasi.

KBRN, Sampang: Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sampang menyampaikan pentingnya peran penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana, khususnya dengan adanya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) yang baru terbentuk. 

Sekretaris PPDI Sampang, Nur Illiati mengatakan bahwa informasi kebencanaan harus sampai ke seluruh pelosok agar semua pihak siap menghadapi situasi darurat.

“Peran PPDI adalah memberikan pemahaman tentang kebencanaan. Dengan adanya bencana banjir, kita harus menginformasikannya melalui pengurus dan media agar tersebar luas,” ujarnya, saat dialog interaktif di RRI Sampang, Selasa (5/8/2025).

Nur Illiati menyatakan bahwa PPDI siap memanfaatkan media sosial dan jaringan multimedia agar edukasi kebencanaan menjangkau penyandang disabilitas. 

“Kami perlu berkolaborasi dengan media sosial agar pesan kebencanaan sampai ke pelosok desa. Edukasi juga harus disesuaikan, misalnya bagi tunanetra dan tuna wicara yang membutuhkan pendamping serta penerjemah bahasa isyarat,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas harus lebih aktif, bukan sekadar penerima manfaat.“Teman-teman disabilitas harus paham penanggulangan bencana. Jangan hanya sebatas penerima manfaat, tetapi juga harus mampu menjadi anggota ULD PB,” ujarnya.

Menurutnya, upaya ini diharapkan dapat menyemangati penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan ikut berperan dalam menghadapi bencana. “Kita harus mengajak semua pihak agar mendukung keberadaan ULD PB, termasuk sekolah luar biasa dan komunitas disabilitas,” katanya, mengakhiri.