KBRN, Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mendirikan posko tanggap darurat bencana di halaman Kantor Gubernur NTB. Langkah ini sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam menangani dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram.
Penjabat Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB, Lalu Mohammad Faozal, menjelaskan bahwa status tanggap darurat bencana telah ditetapkan untuk Kota Mataram sejak 7 hingga 16 Juli 2025 mendatang.
“Posko ini kami dirikan karena status tanggap darurat sudah ditetapkan. Posko ini menjadi pusat layanan pengaduan dan bantuan untuk masyarakat,” ujar Faozal, Selasa (8/7/2025).
Masyarakat yang terdampak banjir dapat memanfaatkan layanan di posko ini, mulai dari pengaduan, pemeriksaan kesehatan, hingga kebutuhan darurat lainnya. Pasalnya, di posko ini Pemprov menyiapkan BPBD, Dinsos, pihak rumah sakit, serta tim RS Mutiara Sukma untuk membantu warga yang terdampak secara psikologis.
“Silakan masyarakat yang membutuhkan layanan terkait dampak bencana datang ke posko ini. Kami siap melayani,” imbuhnya.
Selain posko induk, Pemprov NTB juga mendirikan dua dapur umum di Pusat Pelayanan Sosial (Puslansos) Mandalika dan Markas Brimob NTB. Dua dapur umum tersebut ditargetkan mampu memproduksi hingga 3.000 bungkus makanan siap saji setiap hari untuk korban terdampak.
Faozal menambahkan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB juga telah dikerahkan untuk terlibat langsung dalam proses penanganan dampak banjir. Kegiatan ini disebutnya sebagai bakti bencana.
“Di bawah koordinasi asisten 1, 2, dan 3, ASN membantu membersihkan titik-titik terdampak banjir, termasuk kantor-kantor layanan publik seperti Dinas Perkim, Dinas Tenaga Kerja, Perpustakaan Daerah, dan lainnya,” jelasnya.
Untuk percepatan pemulihan, Faozal menyebut status tanggap darurat ini memungkinkan pemerintah menggerakkan sumber daya dan pendanaan lebih cepat. Menurutnya, status tanggap darurat ini adalah langkah percepatan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan.
"Segala kebutuhan yang bersifat mendesak akan kami tangani melalui mekanisme tanggap darurat,” katanya.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang saat ini masih berada di lapangan untuk memantau dan memastikan penanganan dampak banjir berjalan maksimal.
Sementara untuk penanganan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum tengah melakukan peninjauan di sejumlah titik untuk menentukan langkah penanganan jangka pendek. Estimasi kerugian akibat banjir masih dalam proses perhitungan.
“Yang terpenting, negara hadir di tengah bencana. Kami ingin memastikan masyarakat tidak merasa sendirian. Semua pihak bergerak cepat, mulai dari TNI, Polri, ASN, hingga relawan,” tegas Faozal.
Banjir yang melanda Kota Mataram terjadi di luar dugaan, mengingat curah hujan tidak terlalu tinggi namun berdampak besar akibat kondisi drainase dan sedimentasi sungai yang memprihatinkan.
“Ini jadi catatan kita bersama. Sungai kita terlihat dalam tapi dangkal karena sedimentasi. Ini juga harus menjadi evaluasi ke depan,” pungkas Faozal.