Batang - Setelah satu tahun gempa mengguncang wilayah Kabupaten Batang, BPBD Kabupaten Batang terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dengan membentuk dan membina Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah rawan bencana.

“Pembentukan Destana dilakukan sebagai upaya mempercepat respon masyarakat saat terjadi bencana, sekaligus memperkuat kewaspadaan potensi bencana di masing-masing wilayah,” kata Kepala BPBD Batang Wawan Nurdiansyah saat ditemui di Kantor BPBD Batang, Kabupaten Batang, Selasa (8/7/2025).

Hingga pertengahan 2025, sudah lebih dari 20 desa di Kabupaten Batang yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana.

“Kami ingin setiap warga, khususnya yang tinggal di zona rawan gempa dan tanah longsor, punya pemahaman dan keterampilan menghadapi bencana. Bukan hanya saat terjadi, tapi juga sebelum dan setelahnya,” jelasnya.

Program pembentukan Destana ini mencakup pelatihan evakuasi mandiri, penyusunan peta risiko desa, pembentukan tim siaga bencana berbasis masyarakat minimal berisi 30 relawan, serta simulasi penanganan darurat.

“Beberapa desa yang sudah aktif menjalankan program ini antara lain Desa Pranten, Desa Gerlang, Desa Tumbrep, dan Desa Wonobodro,” terangnya.

Wawan menyebutkan, pengalaman sendiri dampak gempa tahun lalu, sadar bahwa kesiapsiagaan harus dimulai dari masing-masing desa. Supaya desa bisa mengidentifikasi potensi bahaya bencana apa di setiap wilayah.

“Pemkab Batang menargetkan seluruh desa yang berada di zona rawan bencana dapat menjadi bagian dari program Destana, demi mewujudkan Batang sebagai kabupaten tangguh bencana yang berbasis pada kekuatan lokal,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Pemerintah untuk segera memperkuat peran Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam menghadapi meningkatnya potensi bencana alam di Indonesia.

Lasarus mengatakan, penguatan itu dilakukan dengan meningkatkan anggaran, peralatan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia di kedua lembaga tersebut. Karena, peralatan seperti radar cuaca, alat pendeteksi gempa dan tsunami bukanlah barang murah. Setelah berhasil memilikinya, masih diperlukan anggaran untuk perawatan dan pengoprerasiannya.

“Setelah kita punya, apakah masalah selesai? Belum. Butuh perawatan. Ini kan harus di-maintain,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Basarnas dan BMKG di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti perawatan peralatan Basarnas dan BMKG yang tersebar di darat, laut, maupun udara. Selain membutuhkan pemeliharaan rutin, seluruh sistem operasional juga membutuhkan sumber daya manusia terlatih dengan kemampuan yang terus diperbarui

Dia mengingatkan, regenerasi harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi agar petugas baru mampu mengoperasikan teknologi secara optimal. “Ini kan semua juga pada waktunya, ada yang pensiun. Orang baru ini juga harus canggih, harus mampu meng-update penggunaan seluruh peralatan yang ada,” ujarnya.

Khusus untuk Basarnas, Lasarus menekankan, keterbatasan alat dan sumber daya manusia bisa berdampak langsung pada kecepatan respons dalam operasi penyelamatan. Kalau responsnya tepat, cepat, berarti Basarnas itu bekerja dengan baik. “Tapi response time lambat berarti terkendala sumber daya manusia, terkendala peralatan,” sebutnya.

Dia berharap, pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan Basarnas dan BMKG mengingat meningkatnya potensi bencana. “Kalau potensi bencana meningkat dan anggaran menurun, ini persoalan di kita,” tegasnya.