KBRN, Sampang: Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sampang menyampaikan pentingnya peran penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana, khususnya dengan adanya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) yang baru terbentuk. 

Sekretaris PPDI Sampang, Nur Illiati mengatakan bahwa informasi kebencanaan harus sampai ke seluruh pelosok agar semua pihak siap menghadapi situasi darurat.

“Peran PPDI adalah memberikan pemahaman tentang kebencanaan. Dengan adanya bencana banjir, kita harus menginformasikannya melalui pengurus dan media agar tersebar luas,” ujarnya, saat dialog interaktif di RRI Sampang, Selasa (5/8/2025).

Nur Illiati menyatakan bahwa PPDI siap memanfaatkan media sosial dan jaringan multimedia agar edukasi kebencanaan menjangkau penyandang disabilitas. 

“Kami perlu berkolaborasi dengan media sosial agar pesan kebencanaan sampai ke pelosok desa. Edukasi juga harus disesuaikan, misalnya bagi tunanetra dan tuna wicara yang membutuhkan pendamping serta penerjemah bahasa isyarat,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas harus lebih aktif, bukan sekadar penerima manfaat.“Teman-teman disabilitas harus paham penanggulangan bencana. Jangan hanya sebatas penerima manfaat, tetapi juga harus mampu menjadi anggota ULD PB,” ujarnya.

Menurutnya, upaya ini diharapkan dapat menyemangati penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan ikut berperan dalam menghadapi bencana. “Kita harus mengajak semua pihak agar mendukung keberadaan ULD PB, termasuk sekolah luar biasa dan komunitas disabilitas,” katanya, mengakhiri.

Elshinta.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan sekitar 60 persen kejadian bencana di Indonesia selama sepekan terakhir medio 27Juli-3 Agustus 2025 masih didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, menjelaskan karhutla menggeser bencana hidrometeorologi seperti banjir yang bulan sebelumnya mendominasi, di mana Provinsi Riau dan Kalimantan Barat mencatat jumlah kejadian karhutla terbanyak

“Ini menjadi atensi serius pemerintah pusat. Presiden sudah menggelar rapat terbatas dengan sejumlah kementerian untuk mempercepat respons karhutla,” kata dia dalam siaran bertajuk "Disaster Briefing BNPB" yang diikuti secara daring.

BNPB mengkonfirmasi bahwa perhatian penanganan karhutla tahun ini tidak hanya terkonsentrasi di enam provinsi; Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, tetapi juga menyasar provinsi lainnya seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kerawanan karhutla di provinsi tambahan itu seiring fase musim kemarau yang sudah berlangsung medio Mei, Juni, Juli, dan puncaknya pada Agustus hingga awal September," ujarnya.

Merujuk data Kementerian Kehutanan sepanjang Januari hingga 1 Agustus 2025, sekitar 8.955 hektare lahan terbakar, dengan persentase seluas 80,15 persen lebih masih menyasar kawasan lahan gambut.

Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak dengan lahan terbakar seluas 1.149 hektare yang diikuti Provinsi Riau dengan kejadian sekitar 751 hektare lahan terbakar, Sumatera Utara seluas 309 hektare, Sumatera Barat seluas 511 hektare, Kalimantan Tengah 146 hektare, Jambi, dan Sumatera Selatan seluas 43 hektare.

Untuk itu, Abdul memastikan bahwa BNPB terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan TNI-Polri untuk mengerahkan tim satuan tugas penyiraman darat dan udara, termasuk bantuan logistik pemadaman api.

BNPB mengerahkan dua unit helikopter patroli tipe AS365N3, dan Bell 206 untuk memantau dan menemukan titik operasi dengan sampai saat ini total jam terbang heli patroli udara sebanyak 251 jam 54 menit

Kemudian lima unit helikopter water bombing bertipe Sikorsky Blackhawk UH60, 3 unit Mi-8 AMT, dan Kamov untuk melakukan pemadaman api yang tidak bisa dipadamkan oleh satuan tugas darat.

"Sejak bulan April sampai saat ini total jam terbang water bombing sebanyak 241 jam 40 menit. Tetapi tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman. Pencegahan melalui edukasi dan penegakan hukum menjadi kunci,” kata Abdul