Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah
diselenggarakan oleh:
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan POKJA Bencana FK-KMK UGM
KAK - Materi - Video
PENGANTAR
Dewasa ini bencana yang terjadi bukan hanya bencana alam, melainkan juga non-alam seperti wabah COVID-19. Kesiapan pusat layanan kesehatan masyarakat dituntut berpacu dengan kebutuhan yang belum pernah ada sebelumnya, kondisi ini diperparah dengan cukup tingginya angka kematian tenaga kesehatan karena terpapar virus COVID-19. Salah satu faktor yang dapat mencegah hal ini adalah tingginya pemahaman tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas akan standard pelayanan minimum bencana kesehatan. Kerena dengan jelas disebutkan bahwa setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dan pemda wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak dan penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana. Fakta yang kita temui adalah meningkatnya frekuensi kejadian bencana, dan banyak Puskesmas tidak mampu bertahan ketika bencana terjadi karena standar pelayanan minimum yang belum optimal dijalankan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu penguatan sistem ketahanan dan standard pelayanan minimum pelayanan puskesmas oleh dinas kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan puskesmas yang tanggap dan tangguh bencana serta sebagai indikasi bahwa sistem kesehatan di daerah terdampak bencana memiliki ketahanan.
Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor Tahun 2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra-bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan logistik medis dalam menopang ketahanan kesehatan. Rangkaian seminar mengenai SPM kesehatan sebagai indikator ketahanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan di daerah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan upaya ketahanan kesehatan di saat yang di luar kewajaran yaitu situasi krisis kesehatan. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana pengalaman terkait pemenuhan SPM kesehatan saat krisis, baik lesson learnt dan best practice termasuk kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan bencana seperti alam maupun Covid-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya serta menggunakan SPM kesehatan kabupaten untuk mencapai SPM kesehatan propinsi.
TUJUAN
- Mendokumentasikan lesson learnt dan best practice penggunaan SPM kesehatan kabupaten/kota dan propinsi saat penanggulangan bencana
- Meningkatkan pemahaman peserta dalam menyiapkan program indikator SPM Kesehatan di daerah
- Mengidentifikasi perlunya pemahaman terhadap pengorganisasian pendekatan incident command system (ICS) dalam alur manajemen pemenuhan SPM Kesehatan
PROSES KEGIATAN
Kegiatan ini berlangsung dalam dua hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik kebijakan SPM kesehatan kabupaten/kota dan tools untuk menyiapkan SPM Kesehatan di daerah. Selanjutnya daerah akan mencoba melakukan perhitungan SPM kesehatan sesuai dengan risiko bencana dan krisis kesehatan yang mungkin dihadapi daerah.
PESERTA KEGIATAN
Seminar ini terbuka untuk umum. Diharapkan dari dinas kesehatan, puskesmas, pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.
OUTPUT KEGIATAN
Peserta memahami bagaimana pengalaman dinas kesehatan terkait penyusunan program, pemenuhan SPM kesehatan kabupaten/kota dan propinsi, lesson learnt dan best practice termasuk kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan di garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.
WAKTU PELAKSANAAN
Hari, tanggal : Senin & Kamis / 17 & 20 Oktober 2022
Waktu : 09.00 – 11.30 WIB
AGENDA
| WAKTU |
AGENDA |
NARASUMBER |
| SENIN, 17 OKTOBER 2022 |
| 09.00-09.05 WIB |
Pembukaan |
Moderator:
Happy R Pangaribuan, MPH
|
| 09.05-09.20 WIB |
Pengantar |
Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Alumni, dan Pengabdian Masyarakat FK-KMK UGM
VIDEO
|
|
09.20-09.50 WIB
09.50–10.05 WIB
|
Penggunaan Indikator Program SPM Kesehatan saat Penanganan Bencana Erupsi Merapi di Dinas Kesehatan Lumajang.
Diskusi
|
Bidang Penyusunan Program Dinkes Lumajang
MATERI VIDEO
|
|
10.0–10.35 WIB
10.35–10.50 WIB
|
Sinkronisasi Program SPM Kesehatan di Puskesmas dengan Program SPM Kesehatan saat Penanganan Krisis Kesehatan dan Bencana di Dinas Kesehatan
Diskusi
|
Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid
MATERI VIDEO
|
| 10.50–11.20 WIB |
Penugasan Perhitungan Indikator SPM di Puskesmas |
| 11.20-11.30 WIB |
Arahan pertemuan 2 dan penutupan |
Moderator |
| WAKTU |
AGENDA |
NARASUMBER |
| KAMIS, 20 OKTOBER 2022 |
| 09.00 – 09.10 |
Pembukaan |
Moderator:
Happy R Pangaribuan, MPH
|
|
09.10–09.40 WIB
09.40–09.55 WIB
|
Penyusunan Program SPM Kesehatan di Puskesmas
Diskusi
|
Madelina Ariani, MPH
MATERI
|
| 09.55 10.25 WIB |
Penugasan Perhitungan SPM kesehatan di Dinas Kesehatan |
|
10.25–10.55 WIB
10.55–11.10 WIB
|
Pengorganisasian : alur manajemen pemenugan SPM Kesehatan di daerah
Diskusi
|
dr Bella Donna MKes
MATERI
|
| 11.10 |
Penutupan |
Moderator |
BIAYA KEPESERTAAN : GRATIS
REGISTRASI DARING
Kunjungi laman https://bencana-kesehatan.net
NARAHUBUNG
Hagung Putrasusila
(Kepersertaan)
Telp. 081326116064
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gde Yulian Yogadhita
(informasi Konten)
Telp. 08175450684
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Reportase H-1
Reportase
Pre Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XII
Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan
pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah
17 Oktober 2022
Pada Senin (17/10/2022), diadakan seminar Pre Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII dengan judul “Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah”. Acara dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH. Agenda pada hari ini yaitu pemaparan penggunaan indikator SPM saat penanganan bencana oleh Dinas Kesehatan Lumajang dan materi sinkronisasi program SPM kesehatan oleh apt. Gde Yulian Y., M.Epid. Kegiatan ini dibuka oleh Dr. dr. Sudadi Mitrodihardjo, Sp.An, KNA, KAR (Plt. Wakil Dekan Kerja Sama, Alumni, dan Pengabdian FK-KMK UGM).
Sudadi menyampaikan bahwa pada saat situasi krisis, perlu penanganan situasi yang berbeda. FK-KMK UGM memilki pengalaman dalam manajemen bencana baik di sekitar Yogyakarta maupun di luar provinsi, pengalaman mendampingi dinas kesehatan, dan lain-lain. Manajemen bencana tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan tetapi perlu koordinasi dengan bidang lain, untuk itulah diperlukan adanya SPM kesehatan. Di akhir sambutan, Sudadi membuka pre fornas secara resmi. Acara dilanjutkan dengan paparan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Lumajang.
Ririn Fitriana, SKM, M.Kes, dari Bidang Penyusunan Program Dinas Kesehatan Lumajang menyampaikan presentasi dengan judul “Penggunaan Indikator Program SPM Kesehatan saat Penanganan Bencana Awan Panas & Guguran Semeru”. Ririn memaparkan berdasarkan pengalaman penanganan bencna gunung Semeru kemarin. Ririn menyebutkan kronologi kejadian 4 Desember 2021, daerah yang terdampak bencana, dan linimasa penyusunan rencana kontingensi berdasarkan dasar hukum.
Ririn juga memaparkan berbagai macam tugas sub bidang kesehatan yang salah satunya adalah melakukan pelayanan kesehatan dasar di pos kesehatan namun pada prakteknya tenaga kesehatan tidak sanggup dan kesulitan mengunjungi posko kesehatan. Selama bencana gunung Semeru, tim tenaga kesehatan melakukan vaksinasi COVID-19 dan imunisasi MR serta mendirikan pos pemeriksaan swab antigen yang pemeriksaannya dilakukan secara gratis. Dalam pengumpulan data, timnya mengumpulkan data setiap hari melalui google spreadsheet dan pelaporan data dan informasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari puskesmas ke dinas kesehatan, HEOC dan Pusdalops BPBD. Hal yang menjadi kendala dalam pelaporan data & informasi adalah alur pelaporan yang belum sistematis, kurangnya sumber daya yang menangani data (tenaga kesehatan di lapangan fokus pada pelayanan), dan formulir yang harus diisi banyak dan pengisian secara manual. Solusinya adalah menyusun alur pelaporan data & informasi, penunjukan penanggung jawab data & informasi di masing-masing wilayah puskesmas terdampak, dan digitalisasi pelaporan. Sesi ini ditutup dengan tanya jawab.
Sesi selanjutnya diisi oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid dengan topik “Sinkronisasi SPM Kesehatan Rutin di Situasi Bencana/Krisis Kesehatan di tingkat Sub-Nasional”. Gde memaparkan adanya 3 regulasi, diantaranya Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standar Manajemen Krisis Kesehatan, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimal, dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Irisan antara peraturan-peraturan tersebut mendorong munculnya keharusan untuk memberikan pedoman kesehatan yang berkualitas saat terjadi bencana menggunakan sistem yang terkoordinasi.
Gde menyampaikan bahwa pelayanan dalam bencana harus terukur. Solusi dari berbagai masalah yang ada adalah puskesmas menyiapkan Public Health Center Disaster Plan (PHCDP) dan dinas kesehatan menyiapkan rencana kontingensi kesehatan atau dinkes disaster plan. SPM tidak hanya menjadi indikator terukur penanganan bencana namun juga untuk merencanakan strategi operasi klaster kesehatan. Acara ditutup dengan pengarahan pertemuan kedua dan tanya jawab
Reporter: dr. Satrio Pamungkas
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK
Reportase H-2
Reportase Pre Fornas JKKI XII
SPM Kesehatan di Puskesmas dan Logistik Medis
20 Oktober 2022
Pada Kamis (20/10/2022), diadakan webinar kedua dalam rangkaian agenda Pre-Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) ke XII yang dibuka dan dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH. Webinar hari ini berfokus pada peran puskesmas mencapai capaian indikator SPM kesehatan dalam kejadian bencana dan dilanjutkan dengan materi pengorganisasian.
Materi pertama berjudul “Identifikasi Program SPM Kesehatan untuk Situasi Bencana & Krisis Kesehatan di Puskesmas” oleh Madelina Ariani, MPH. Madelina mengawali dengan latar belakang bahwa hanya sedikit orang-orang yang terlibat dalam penanganan bencana sedangkan banyak layanan yang dibutuhkan saat kondisi krisis sehingga muncul pertanyaan bagaimana melibatkan pengelola program-program SPM pada kondisi bencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya Madelina menyampaikan kajian kesiapsiagaan puskesmas untuk bencana dan krisis kesehatan. Dalam kajian tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan namun sebagian besar jawaban dari puskesmas masih banyak menjawab tidak dalam arti belum memiliki kesiapsiagaan untuk menghadapi kondisi tersebut.
Lalu, Madelina menyebutkan dasar-dasar kebijakan terkait SPM pada kondisi bencana dan 25 daftar pertanyaan kesiapsiagaan SPM bencana dan krisis kesehatan di puskesmas. Di akhir sesi, Madelina memberikan tugas perhitungan minimal pelayanan kesehatan di puskesmas dan identifikasi program terkait bencana yang belum ada pada situasi normal. Materi pertama ditutup dengan tanya jawab.
Paparan kedua oleh dr. Bella Donna, M.Kes dengan topik “Pengorganisasian: Alur Manajemen Pemenuhan SPM Kesehatan di Daerah pada Situasi Bencana”. Bella mengawali materi kolaborasi klaster kesehatan berbentuk pentaheliks yang terdiri atas pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Selain kolaborasi, yang dibutuhkan adalah koordinasi dan integrasi. Tanggung jawab otoritas kesehatan pemerintah dipegang oleh kepala dinas kesehatan. Lalu Bella menyampaikan bahwa klaster kesehatan diaktivasi saat tanggap darurat dan koordinator klaster kesehatan berdasarkan cakupan wilayah, pada tingkat nasional, koordinator klaster ini diampu oleh menteri kesehatan melalui kepala pusat krisis kesehatan, pada tingkat provinsi diampu oleh kepala dinas kesehatan provinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota diampu oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
Bella melanjutkan konsep pengorganisasian dalam kondisi bencana berdasarkan organisasi sehari-hari, dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat, organisasi harus sederhana dan jelas. Perbedaan pengorganisasian dalam kondisi bencana terdapat pada aktivasi dan kecepatan kebutuhan. Lalu Bella menjelaskan tentang skema Incident Commander System (ICS) yaitu sistem yang meliputi petugas, aturan, prosedur, fasilitas, dan peralatan. Keuntungan ICS antara lain membagi habis tugas pada tiap personel, adanya kejelasan alur komando dan komunikasi antara satuan kerja, dan memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan.
Peran SPM dalam fase bencana yaitu pada fase pra bencana dan fase tanggap darurat. Pada fase bencana, SPM sebagai pedoman untuk menentukan kapasitas sehari-hari, kapasitas maksimum, dan gap kebutuhan. Pada fase tanggap darurat, SPM digunakan juga sebagai pedoman untuk melakukan pelayanan. Acara hari ini ditutup dengan sesi tanya jawab.
Reportase oleh dr. Satrio Pamungkas
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM
