Reportase

Workshop Online

Training of Trainer (TOT) PSC 119 Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah dalam Penanganan Kasus Emergensi

Yogyakarta, 24-25 Juni 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Materi Peran PSC dalam sistem EMS”

TOT PSC 119 Dinkes Provinsi Sulteng dilaksanakan berdasarkan pembelajaran table top exercises (TTX) dokumen perencanaan penanggulangan bencana Dinkes Provinsi Sulteng yang dilaksanakan pada Februari 2020. TOT ini bertujuan untuk menguatkan untuk menguatkan peran fungsi PSC 119 dan tim unit P2KT dalam penanganan kasus emergensi mulai dari penerimaan informasi, alur komunikasi, sistem koordinasi dan pengetahuan tentang kasus emergensi. Jumlah peserta yang mengikuti dan tercatat registrasi via webinar sebanyak 52 titik yang berasal dari PSC 119 Dinkes Prov. Sulteng, PSC 119 Dinkes Kab. Tolitoli Sulteng, PSC 119 Dinkes Kab. Poso Sulteng, PSC 119 Dinkes Kabupaten Tojo Una-Una Sulteng dan PSC 119 Dinkes Kabupaten Banggai, Sulteng.

Rabu, 24 Juni 2020

Pada sesi pembukaan PKMK FK - KMK UGM diwakilkan oleh dr. Bella Donna, M.Kes menyampaikan bahwa konsep dan sistem operasi PSC 119 harus kuat. Tim PSC 119 menjadi garda terdepan dan terpercaya bagi masyarakat ketika membutuhkan informasi pertolongan. Kepala UPT P2KT menginformasikan PSC 119 awalnya sudah ada dengan sebutan Sulteng Emergency Service 119 tahun 2012 dibawahi bidang pelayanan kesehatan Dinkes. Kemudian terus berkembang dan berinovasi hingga tahun 2019 disebut PSC 119 dibawahi bidang UPT P2KT Dinkes. Kendala yang sering dihadapi adalah SOP belum selesai sesuai kebutuhan, meskipun sebenarnya operasi PSC 199 ini sudah berjalan sesuai prosedur.

Selanjutnya pemaparan materi pertama tentang Peran Public Safety Center (PSC) sebagai ujung tombak sistem Emergency Medical Service (EMS) di Indonesia oleh dr. Ali Haedar, Sp.EM. Pemateri menekankan bahwa PSC merupakan ujung tombak sistem ECS. Sebagai upaya pertama, EMS memberikan perawatan di tempat kejadian dan jika dianggap perlu mereka ditugaskan untuk mengantar pasien ke fasilitas perawatan berikutnya. Sistem EMS di Indonesia adalah Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan National Command Center (NCC) sebagai pusat call center dan PSC sebagai penyedia layanan ambulans. EMS berperan untuk meminimalkan outcome yang buruk, mortalitas dan mobiditas jangka panjang. Terdapat 15 komponen esensial EMS yang penting dikuasai dan dimiliki oleh PSC untuk bisa beroperasi dengan baik. Beberapa komponen tersebut diantaranya adalah personel, pelatihan, komunikasi, transportasi, fasilitas, unit perawatan lanjutan, public safety agency, partisipasi masyarakat, akses mendapatkan perawatam, dan seterusnya.

Pemaparan materi kedua tentang Pedoman Teknis Ambulan disampaikan oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep. Penggunaan ambulans untuk memberikan pertolongan pasien gawat darurat pra fasilitas pelayanan kesehatan. PSC 119 umumnya memiliki jenis ambulans darat. Ambulans tersebut digunakan untuk pengangkutan pasien gawat darurat dari lokasi kejadian (pra fasyankes) ke fasilitas pelayanan kesehatan (transfer primer). Jenis ambulans ini ada 3 yaitu ambulans darat, ambulans air, dan ambulans undara dimana masing - masing ambulans tersebut memiliki spesifikasi interior dan eksterior yang berbeda. Hal yang paling penting adalah ambulans semestinya berisi peralatan lengkap sesuai standar dan terorganisir secara efisien dengan komunikasi dan teknologi yang dapat membawa kelengkapan medis yang dibutuhkan, personel dan tindakan advanced life support ke lokasi kejadian darurat.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Materi Manajemen Informasi dan Alur Komunikasi”

Pemaparan materi ketiga tentang Manajemen Informasi dan Alur Komunikasi oleh Apt. Gede Yulian Yogadhita, M.Epid. Komunikasi penyampaian informasi harus mencakup 5W + 1H (apa, siapa, kenapa, kapan, dimana, dan bagaimana) dalam manajemen situasi gawat darurat. PSC 119 penting untuk menyiapkan pedoman komunikasi dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO) eksternal dan internal. SPO eksternal ini untuk mengakses masyarakat dan fasilitas kesehatan sementara SPO internal ini bisa berupa pengaturan operasi ambulans. Keberhasilan penyelenggaraan SPGDT tergantung dari keberhasilan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi gawat darurat yang harus saling terintegrasi satu sama lain.

Diskusi

Pada sesi diskusi ini peserta menyampaikan kondisi PSC 119. PSC 119 Dinkes Kab. Tolitoli Sulteng masih baru dan setiap hari belum tentu masuk panggilan. Kemudian yang penting dipersiapkan sekarang adalah protokol khususnya dalam pengoperasian ambulans. Misalnya kapan petugas ambulans menghubungi medical director, pengaturan ke faskes terdekat dan sebagainya. PSC 119 Dinkes Provinsi Sulteng menyampaikan kendala mereka adalah koordinasi belum maksimal. Jika ada kecelakaan dan menghubungi PSC 119, hal yang dilakukan adalah triase, kemudian mengantarkan pasien ke RS terdekat. Koordinasi untuk respon cepat antara PSC 119 dengan rumah sakit yang penting untuk ditingkatkan.

Kamis, 25 Juni 2020

Hari kedua adalah pengembangan skenario. Fasilitator menyampaikan 2 kasus skenario yang dibahas oleh peserta. Peserta diberi waktu 10 - 15 menit untuk membahas kasus.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian hasil diskusi kasus dari PSC 119 Dinkes Kab. Tolitoli Sulteng”

Kasus 1: Situasi sore hari di waktu yang hampir bersamaan ada lima telepon masuk dari lima lokasi berbeda, dua kejadian kecelakaan lalu lintas di sekitar alun alun, serangan jantung di bandara, luka bakar di perumahan penduduk dan sesak nafas di perkantoran. Peserta mendiskusikan bagaimana call center memanage lima panggilan ini dan protokol/ algoritma apa yang disiapkan PSC untuk situasi ini.

Kasus 2 : Pada telepon yang menginformasikan kejadian serangan jantung di bandara, setelah diverifikasi Call Center, ternyata korban baru saja melakukan perjalanan dari daerah zona merah COVID-19 sementara di sekitar TKP ada tenaga medis (perawat tapi bekerja sebagai teller di bank). Peserta mendiskusikan bagaimana PSC memandu penelpon untuk mengusahakan pertolongan sementara sambil menunggu ambulan atau tenaga medis yang diterjunkan ke lapangan, sesuai dengan informasi yang diberikan narasumber. Kemudian protokol kesehatan apa saja yang diterapkan, baik oleh petugas maupun oleh masyarakat (dipandu via telepon).

MATERI

Sesi 1 ADAPTASI PANDEMI COVID THD KEBIJAKAN RENKON

Sesi 2 Laporan Pendampingan Penguatan Sistem Manajemen dan Kapasitas SDM Kesehatan pasca Bencana Sulawesi Tengah 2019-2020

Sesi 3 Hasil Pendampingan Rencana Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan Dinkes - Copy

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Reportase Zoom

Diskusi Daring Update Penanganan COVID-19 di Puskesmas Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah

8 Juni 2020

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM Divisi Manajemen Bencana Kesehatan bekerja sama dengan Caritas Germany

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi daring update penanganan COVID-19 di Puskesmas Kab.Sigi”

            PKMK FKKMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany telah melakukan program pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan pasca bencana Sulawesi Tengah sejak April 2019. Diskusi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan Puskesmas dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Kegiatan diawali dengan menyampaikan materi sebagai refreshing bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam penanganan COVID-19, khususnya dalam proses pendampingan puskesmas. Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna M.Kes. Dinkes Kab. Yang ditekankan dalam materi tersebut adalah dinkes mampu mengoperasionalkan dokumen renkon yang sudah dimiliki menjadi rencana operasi yang operasional dalam penanganan bencana COVID-19. Core kapasitas yang yang disyaratkan berdasarkan International Health Regulation 2005 (IHR) adalah kebijakan, koordinasi, surveilans, respon, kesiapsiagaan, komunikasi risiko, SDM dan laboratorium.

Puskesmas Biromaru Sigi

Sejauh ini situasi untuk penanganan COVID-19 masih kondisif, masyarakat yang diperiksa kooperatif. Namun masih ada stigma dari beberapa masyarakat sehingga warga yang sedang karantina dikucilkan. Kondisi APD di Puskesmas Biromaru lengkap. Rapid test yang kurang khususnya rapid test untuk tenaga kesehatan. Apalagi sekarang masyarakat sekarang semakin banyak ingin melakukan perjalanan. Setiap hari hampir 50 masyarakat yang meminta surat berbadan sehat. Ada penambahan di surat berbadan sehat, tidak dilakukan rapid test sehingga masyarakat tidak bisa menuntut puskesmas jika selama perjalanan disuruh pulang. Kegiatan pencegahan dan pelayanan COVID ini menggunakan dana BOK ke masyarakat dan sudah berjalan. Kasus rapid test awal terdapat 1 orang positif namun setelah di swab 2 kali, sudah negative.

Kendala lainnya yang dihadapi puskesmas adalah banyak masyarakat menengah kebawah yang melakukan proses karantina sehingga mereka sering complain tentang makanan. Sejak lebaran terdapat 450 yang dikarantina dibawah pengawasan Puskesmas Biromaru dan sekarang tersisa sekitar 16 orang yang dikarantina. Skrining pasien dilakukan di depan puskesmas, sebelum masuk cuci tangan kemudian ditanya riwayat perjalanan, kemudian diukur suhu dan therapy langsung dilakukan didepan puskesmas. Setiap melakukan kunjungan ke masyarakat, APD dipakai di dalam rumah masyarakat. Karena kalau dilakukan secara terbuka, masyarakat langsung mengucilkan. Puskesmas juga berkoordinasi ke kepada desa dan kepala dusun supaya membantu warga yang sedang dikarantina. APD yang digunakan adalah APD level 3. Puskesmas membutuhkan relawan untuk educator masyarakat.

“Diskusi kebutuhan dan kendala yang dihadapi Dinkes Kab. Sigi dan Puskesmas Biromaru”

Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

Kondisi penanganan Covid di Kabupaten Sigi adalah jumlah ODP 30 kasus, PDP 13 kasus, OTG 3 kasus dan ada 3 positif konfirmasi dan ketiganya sudah dikatakan sembuh. Kasus tersebut di wilayah kerja puskesmas marawola (2 orang) dan 1 orang puskesmas Tinggede. Sekarang yang menjadi kendala adalah kekurangan rapid test. Setiap Tim Penyelidikan Epidemiologi yang di puskesmas didampingi oleh tim surveilans dari Dinkes untuk menentukan apakah orang tersebut perlu dilakuka rapid test atau tidak. Pemeriksaan laboratorium memanfaatkan laboratorium provinsi, jika di provinsi sudah penuh maka diarahkan ke Makasar. Laboratorium di Kab. Sigi belum berfungsi. Pengambilan swab dilakukan RSUD kemudian dikirim ke laboratorium.

Kondisi APD sekarang di semua puskesmas Kab. Sigi ada yang diberikan oleh Dinkes namun dari puskesmas juga menyediakan sendiri. Dinkes membantu puskesmas untuk ketersediaan analis laboratorium. Beberapa puskesmas melakukan skrining di dalam dan luar gedung, namun rumah sakit melakukan skrinning di luar gedung. Jumlah masyarakat yang melakukan perjalan dari semua puskesmas wilayah kerja Kab. Sigi. 2400 orang.

Penutup

Puskesmas Biromaru menyampaikan bahwa mereka membutuhan informasi tentang relawan educator masyarakat sehingga stigma bisa terkendalikan. Kemudian Dinkes Sigi juga menambahkan bahwa, pendampingan masyarakat menjadi sasaran sekarang ini terkhusus masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Marawola, Puskesmas Tinggede dan Puskesmas Biromaru.

Reporter :

Happy R Pangaribuan

PKMK FK-KMK UGM Divisi Manajemen Bencana Kesehatan