Reportase Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan

Reportase

Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan

(District Health Disaster Plan)

Hari 1
Hari 2

Hari 1

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan (District Health Disaster Plan) yang dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah resmi dibuka oleh Kepala Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) dr. Bella Donna, M.Kes. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, diharapkan Dinas Kesehatan dapat memiliki draft penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan sesuai dengan daerah masing-masing.

dhdp 1

Dok. PKMK FK UGM.
Pembukaan Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan (District Health Disaster Plan) oleh dr. Bella Donna, M.Kes

Hari pertama, dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD mengawali penyampaian materi pertama tentang kerangka konsep penanggulangan bencana bidang kesehatan yang dipandu oleh Wisnu Damarsasi, MPH. Hendro Wartatmo menyebutkan public health emergency preparedness (PHEP) merupakan rencana kesiapan menghadapi krisis bencana di masyarakat yang harus terkoordinasi dan kontinyu. Prinsip yang harus ada dalam petunjuk teknis penanggulangan krisis kesehatan di daerah adalah dasar hukum, pembagian tugas yang harus jelas, health risk assessment, melibatkan publik (sosialisasi untuk pendidikan kepada masyarakat), laboratory function, mitigasi, informasi dan komunikasi.

Pada sesi diskusi, peserta menanyakan kewenangan antara Dinas Kesehatan dan BPBD dalam penanggulangan krisis kesehatan di daerah. Hendro Wartatmo menyebutkan BPBD lebih tinggi kewenangannya dibandingkan Dinas Kesehatan karena BNPB setara dengan Kementerian Kesehatan. Kaitan dengan kebencanaan yang menjadi koordinator di daerah adalah BPBD namun BPBD tidak memiliki unit kesehatan contohnya BPBD Yogyakarta sehingga urusan kesehatan sebaiknya dilakukan Dinas Kesehatan. Lebih lanjut menurut Hendro, supaya tidak terjadi timpang tindih tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Gubernur di setiap daerah.

dhdp 2

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD menyampaikan Materi Kerangka Konsep Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan

Sebelum memasuki materi kedua para peserta melakukan Pretest untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang penanggulangan bencana dan krisis bidang kesehatan di daerah (District Health Disaster Plan).

Materi kedua mengenai “Pengorganisasian” disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Bella menyampaikan rencana penyusunan organisasi harus berdasarkan organisasi yang telah ada yang digunakan sehari-hari karena perubahan besar berpotensi gagal, maka harus dibuat sederhana mungkin tetapi mencakup semua kebutuhan dan dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat. Setiap Dinas Kesehatan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda dan fleksibel serta terkait kebencanaan. Sebaiknya Dinas Kesehatan menggunakan struktur organisasi komando. Struktur organisasi kebencanaan lazimnya terdiri dari ketua (komando bencana), sekretariat, liaison officer, logistik, perencanaan, keuangan dan operasional yang memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Di Dinas Kesehatan sebaiknya yang menjadi komando bencana bukan kepada dinas. Mengingat kepala dinas akan sibuk dengan urusan birokrasi ketika terjadi bencana, dikhawatirkan akan menganggu koordinasi penanggulangan bencana secara langsung.

Bella juga menjelaskan pentingnya kartu tugas (job action sheets/JAS) dan Emergency Medical Team (EMT)- Tim Reaksi Cepat (TRC). EMT dikenal dengan banyak istilah bisa tim kesehatan, tim reaksi cepat, tim tanggap darurat dan lain-lain yang memiliki beberapa tipe berdasarkan tingkat keperawatan, ukuran, kapasitas dan kemampuan untuk memberikan pelayanan dan TRC terdiri dari medical services, epidemiologi, tenaga sanitasi dan lainnya.

Pengorganisasian yang terpenting menurut dr. Bella Donna adalah Dinas Kesehatan mengambil peran dalam klaster kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan, kesehatan jiwa, sanitasi dan kualitas air, DVI, KIA, gizi, kesehatan reproduksi. Dinas kesehatan harus mampu mengorganisasikan fasilitas kesehatan dibawah komandonya, yaitu puskesmas dan rumah sakit untuk memiliki upaya penanggulangan bencana.

Analisis risiko bencana dan krisis kesehatan merupakan materi ketiga yang disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Analisis bencana merupakan suatu penilaian potensi ancaman bencana di suatu wilayah dan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat melakukan mitigasi atau penanggulangan sebelum terjadinya bencana. Langkah-langkah melakukan analisis risiko bencana meliputi kemungkinan potensi ancaman; potensi dampak terhadap manusia, gangguan layanan kesehatan, masyarakat dan fasilitas kesehatan; dan analisis risiko.

Dalam rencana kontingensi, analisis risiko dapat digunakan untuk membuat skenario, asumsi dampak kemudian respon apa yang akan dilakukan. Perhitungan analisis risiko bencana dapat digunakan dengan hazard vulnerability analysis (HVA) tools. HVA tools merupakan alat yang digunakan untuk membantu menentukan jenis, kemungkinan terhadap konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian bencana menggunakan indikator risiko bencana. Peserta sangat antusias menyelesaian tugas untuk menghitung dan mempertimbangkan nilai risiko dan hazard mapping sesuai dengan daerah atau wilayah kerja dinas kesehatan.

dhdp 3

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Bella Donna, M.Kes menyampaikan Materi Pengorganisasian dan Materi Analisis Risiko Bencana dan Krisis Kesehatan

Materi keempat, “Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Dinas Kesehatan Disaster Plan” disampaikan oleh konsultan di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM Madelina Ariani, SKM., MPH. Madelina menjelaskan SPO digunakan untuk memenuhi standar-standar yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. Beberapa daftar SPO dalam bencana seperti pengaktifan (pemberhentian tim bencana dinas kesehatan, penyiapan tenaga di rumah sakit dan puskesmas, penerimaan (distribusi, pelaporan bantuan medis/non medis) dan pengiriman tim EMT. Penentuan kebutuhan SPO didasarkan pada pengalaman bencana yang pernah terjadi, pustaka dan evaluasi dari simulasi. Lebih lanjut, Madelina menyampaikan SPO dalam dokumen disaster plan dinas kesehatan dapat diletakkan pada bab tersendiri atau di lampiran, disatukan sehingga mudah ditemukan dan dipahami. Dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta terkait SPO disaster plan dinas kesehatan, maka diberikan penugasan untuk mengindentifikasi SPO yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan antusiasme peserta sangat tinggi.

dhdp 4

Dok. PKMK FK UGM.
Madelina Ariani, SKM., MPH menyampaikan materi Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Dinas Kesehatan Disaster Plan dan Antusian Peserta Mengerjakan Penugasan

Sesi terakhir disampaikan oleh konsultan di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM Intan Anatasia N.P., M.Sc. Apt mengenai materi “Komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan”. Intan menjelaskan komponen-komponen dari dokumen penanggulangan bencana di Dinas Kesehatan, mulai dari Bab I hingga Bab V serta lampiran dan form yang diperlukan. Pada akhir sesi, peserta sangat antusias untuk melakukan diskusi dan menyelesaikan tugas terkait penyusunan draft disaster plan di Dinas Kesehatan.

dhdp 5

Dok. PKMK FK UGM.
Intan Anatasia N.P., M.Sc. Apt menyampaikan Materi Komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan

Reporter : Muhamad Syarifuddin, SKM., MPH

Hari 2

asdf

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

dhdp 21

Dok. PKMK FK UGM.
Para Peserta Pelatihan dan Fasilitator dalam Pemaparan
Penugasan District Health Disaster Plan

Kegiatan hari kedua pada workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan (District Health Disaster Plan) diawali dengan me-review materi dan pertanyaan pada hari sebelumnya dari pihak PKMK FK UGM yang diwakili oleh Intan Anastasia N.P., M.Sc., Apt. Selanjutnya, peserta membuat penugasan terkait penyusunan dokumen disaster plan Dinas Kesehatan di masing-masing instansi sebagai refleksi materi yang telah diberikan pada kegiatan hari pertama.

Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi penugasan penyusunan dokumen Dinas Kesehatan disaster plan terkait potensi bencana yang terjadi di daerah, bagaimana melakukan pengembangan skenario bencana yang terjadi, pemaparan SOP, SDM, logistik, penentuan fasilitas, termasuk juga bagaimana integrasi antara sistem SPGDT yang ada dengan sistem pada saat bencana. Pada sesi kedua ini banyak peserta yang antusias bertanya serta bertukar pikiran terkait District Health Disaster Plan dan harapannya dengan adanya workshop ini akan ada rencana tindak lanjut dari daerah dalam mempersiapkan diri dalam penanggulangan bencana di daerah.

dhdp 22

Dok. PKMK FK UGM.
Foto Bersama antara Pembicara, Fasilitator dan Peserta
Workshop Penyusunan District Health Disaster Plan

Sesi penutup pertemuan workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan (district health disaster plan) ditutup oleh dr. Bella Donna, M.Kes selaku Kepala Divisi Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM. Bella menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan sebagai koordinator di daerah harus memiliki rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen yang didalamnya tertuang jenis tantangan krisis kesehatan yang akan dihadapi serta kebijakan-kebijakan di daerah, sehingga dokumen district health disaster plan sangat penting dimiliki oleh setiap instansi Dinas Kesehatan. Workshop diakhiri dengan foto bersama antara pembicara, fasilitator dan peserta workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan (district health disaster plan) tahun 2017.

Reporter : Nilasari., S.K.M., M.P.H

Reportase: 24th Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine

24^th Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine

(APSCCEM)

Bali – Indonesia, 3 Agustus 2017

Sesi I

Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine (APSCCEM) yang ke-24 diselenggarakan di Bali, Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti beberapa peserta multi disiplin dan dari berbagai negara. Sesi pertama mengambil topik Safe Community for Emergencies and Disaster dimoderatori oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD yang merupakan dosen dan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Pembicara pertama oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS yang membahas tentang Implementation of Safe Community in Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan jumlah kematian yang tinggi akibat emergencies situation bersama dengan India dan China. Sistem Penanggulangan Dawat Darurat Terpadu (SPGDT) telah dideklarasikan sejak 17 tahun yang lalu, dan SPGDT tersebut dibedakan menjadi 2 yakni SPGDT sehari-hari dan SPGDT saat bencana. Untuk komunitas awam diperlukan suatu pelatihan basic life support (BLS)/ bantuan hidup dasar (BHD) untuk perlindungan diri. Safe community merupakan salah satu hal penting untuk mencapai emergency response system yang terintegrasi. Meskipun di Indonesia telah ada PSC 113 sejak 17 tahun lalu, namun hal itu termasuk lambat dibandingkan negara lain.

Pembicara kedua ialah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng dan Koordinator Umum Brigade Siaga Bencana (BSB) Kab. Bantaeng dr. Andi Ihsan, DPDK yang membahas tentang “Dukungan Pemerintah Kab. Bantaeng dalam Mewujudkan Safe Community di Kab. Bantaeng melalui PSC 119”. Penjajakan sebelum dibentuknya BSB, maka pemerintah melakukan kunjungan langsung ke masyarakat untuk mengetahui masalah kesehatan. Akhirnya pada 2009, terbentuk emergency service yang dinamakan Brigade Siaga Bencana (BSB) dan melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang dalam hal bantuan mobil ambulan. Dengan berjalannya waktu maka BSB berubah nama menjadi PSC 119 dengan melibatkan BPBD Kabupaten Bantaeng dengan fungsi yang masih sama seperti sebelumnya.

Pembicara terakhir dalam sesi pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dr. Mochamad Mastur, MM yang membahas tentang Implementasi Public Safety Center (PSC) di Kabupaten Tulungagung. PSC yang dimiliki oleh Kab. Tulungagung terbentuk sejak n 2015 dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kegawatdaruratan kepada masyarakat dengan cara memperpendek response time. Sejak 2012, dilakukan penataan antar rumah sakit karena dilatarbelakangi tingginya kematian yang diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman ke rumah sakit sehingga akan terlambat juga untuk mendapatkan penanganan. Untuk saat ini semua ambulan telah dilengkapi oleh radio komunikasi dan android sehingga dapat terpantau untuk lokasinya.

MATERI:

Pri THE IMPLEMENTATION OF SAFE COMMUNITY IN IND

DR ANDI IHSAN - BANTAENG Indonesian

Dinkes Kab Tulungagung - Indonesian

Sesi II

Pada sesi kedua dalam seminar tersebut mengambil tema Safe Primary Health Care for Emergencies and Disaster dengan moderator dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD yang merupakan dosen departemen bedah RSUP dr. Sardjito Yogyakarta. Pembicara pertama dalam sesi tersebut adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI drg. Saraswati, MPH yang membahas tentang Indonesia Goverment Policy on Safe Primary Healthcare. Kementerian Kesehatan RI memiliki rencana strategi yang tercantum dalam 3 pilar utama untuk mencapai Indonesia yang lebih sehat yakni 1) Paradigma Kesehatan, 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan, 3) Asuransi Kesehatan Nasional/ National Health Insurance (NHI). Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan menguatkan akses dan kualitas dari puskesmas, serta ditargetkan untuk tiap kabupaten memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi. Untuk mencapai akreditasi puskesmas tersebut, maka fasilitas, infrastruktur dan peralatan untuk puskesmas akan dilakukan standarisasi.

Pembicara kedua seorang dokter dari Puskesmas Dukun, Magelang dr. Edy Suharso yang membahas tentang Penanganan Puskesmas Dukun dalam Penanggulangan Bencana Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung di Indonesia yang masih aktif dan merupakan ancaman bencana permanen bagi Kabupaten Magelang. Program unggulan dari BPBD Kab Magelang dalam penanggulangan bencana merapi adalah Program Sister Village, sementara untuk ancaman selain Merapi, mereka mempunyai Desa Tangguh Bencana (Destana). Program Sister Village adalah persaudaraan antara dua desa atau lebih yang mempunyai ancaman tinggi terhadap bencana Gunung Merapi dengan desa yang aman dari ancaman bencana merapi dalam rangka mengurangi risiko bencana.

Senior Consultant of Traumatologi and Head of Emergency Department dari Hospital Kuala Lumpur Prof Dato’ Dr. Abu Hassan Asaari bin Abdullah membahas Establishing Seamless Continuum of Cared by Integrated and Coordinated Primary Care and Emergency Medical Service. Pemerintah Malaysia telah mencanangkan adanya puskesmas setiap 5 km, dan fasilitas kesehatan memiliki pelayanan kesehatan. Rumah sakit swasta di Malaysia juga diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar gratis. Fasilitas kesehatan di Malaysia memiliki 2 tipe ambulan yakni untuk di daerah pedesaan dan perkotaan. Mereka pun memiliki program bicycle squad untuk pelayanan kesehatan. Hal terpenting dalam pelayanan kesehatan adalah tidak hanya berfokus pada kelengkapan peralatan saja, namun juga wajib untuk memiliki kemampuan yang memadai.

Consultant Emergency Physician dari Hospital Kuala Lumpur Dr. Alzamani Mohammad Idrose membahas tentang Air Evacuation and the Flying ICU. Aero Medical Evacuation untuk pertama kali dilakukan di Paris pada 1870 dengan menggunakan balon udara. Strategi perencanaan yang matang diperlukan dalam pelaksanaan evakuasi menggunakan pesawat. Koordinasi dilakukan dengan pasukan udara dan tim yang berada di darat untuk tiap kota pemberhentian. Peralatan pun harus dipersiapkan pada saat pre-flight, salah satunya dengan mengalkulasi kebutuhan oksigen. Posisi dari pasien pada saat berada di dalam pesawat juga harus diperhatikan.

MATERI:
Indonesian government policy on Safe primary Health Care-7pm
PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNG MERAPI.pptx Repaired
Flying ICU Bali

Sesi III

Pada sesi terakhir mengambil tema tentang Safe Hospital for Emergency Medicine and Disaster yang dimoderatori oleh Dr. Rahmawati Husein yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pembicara pertama oleh DR. Dr. Tri Wahyu Murni, Sp.B., Sp.BTKV(K)., MHKes yang merupakan dosen Master Program of Epidemiology, Universitas Padjajaran Bandung membahas tentang Safe Hospital in Indonesia, Problems and Future Plan. Save hospital programmes adalah suatu rumah sakit dalam keadaan bencana akan terjadi peningkatan dalam kapasitas pelayanan dan harus siap digunakan secara optimal dalam pelayanan emergency. Indonesia menduduki peringkat ke 38 di dunia sebagai negara dengan risiko terbanyak untuk kejadian bencana. Sehingga dalam perencanaan ke depannya untuk pengembangan rumah sakit maka perlu direncanakan untuk penentuan lokasi bangunan rumah sakit, peningkatan pengetahuan terutama tentang kebencanaan, dan melakukan evaluasi kapasitas rumah sakit.

Pembicara kedua pada sesi terakhir yakni dr. Safrizal Rahman, M.Kes, Sp.OT yang merupakan dokter ortopedik di RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh membahas tentang Preparing dr. Zainoel Abidin Hospital to be a Hospital Disaster Resilience (an Experience). RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan rumah sakit lama yang dibangun sejak jaman penjajahan Belanda yang terus berkembang hingga sekarang ini. Daerah sekitar rumah sakit memiliki beberapa potensi bencana baik bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, serta bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kecelakaan lalu lintas. Semenjak 2011 rumah sakit secara rutin melakukan simulasi kebencanaan, serta mengumpulkan staf yang sesuai dengan kriteria untuk menjadi suatu tim tanggap bencana yang siap untuk diterjukan ke dalam medan apabila terjadi bencana. Hingga sekarang masih terus melakukan pengembangan untuk menjadi rumah sakit yang lebih baik serta ramah bencana.

Pembicara terakhir adalah Dr. Mark Leong yang merupakan Senior Consultant Department of Emergency Medicine, Singapore General Hospital membahas tentang Safe Hospital for Emergency Medicine and Disaster – Implementation Safe Hospiral in Singapore. Kita ketahui bahwa Asia merupakan daerah yang memiliki tingkat kejadian bencana alam paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain dari tahun ke tahun. Semenjak 2004 banyak korban meninggal akibat dari bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, serta angin topan. Standar JCI untuk akreditasi rumah sakit tahun 2013 yaitu terdapat poin tentang kesiapsiagaan terhadap bencana. Safe hospital diperlukan dalam suatu rumah sakit karena untuk melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan, reputasi, serta aktivitas yang menimbulkan penilaian.

MATERI

Problem & Future Plan for Safe Hospital in Indonesia

Implementation Safe Hospital in Indonesia

Implementation Save Hospital in Singapore